---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Di siaran berita SCTV kemarin sore, Dimyati Hartono seorang pengurus PDIP dengan gaya diktator melarang masyarakat mendiskusikan masalah federalisme. Kami konsisten, bukan kaku, katanya. Pokoknya tidak boleh ada diskusi tentang federalisme. Titik! Begitu kata Dimyati Hartono yang ahli Hukum Kelautan (bukan ahli tata negara) Saya heran bagaimana mungkin PDIP yang menamakan dirinya Partai Demokrasi ini benar2 memaksakan kehendak, bahkan melarang2 orang lain meski cuma mendiskusikan berbagai masalah, misalnya federalisme. Kok bisa ya namanya Partai Demokrasi? Sesungguhnya di Amerika Serikat, Jerman, maupun Malaysia, federasi bukan masalah. Mereka bahkan lebih maju dari kita, dan boleh dikata tidak ada satu negara bagianpun atau propinsi yang ingin memisahkan diri. Tidak seperti Indonesia, di mana Aceh, Irian Jaya, Ambon ingin memisahkan diri. Timor Timur bahkan sudah merdeka.Amerika pendapatan per kapitanya sekitar 20 ribu dolar per tahun, Jerman 22 ribu dolar, Malaysia 2.500 dolar, sementara Indonesia cuma sekitar 400 dolar saja per tahun. Tidak seperti Indonesia, di mana Aceh, Irian Jaya, Ambon ingin memisahkan diri. Timor Timur bahkan sudah merdeka. Sesungguhnya, dengan konsep Kesatuan yang ada sekarang ini, Pemerintah Pusat benar2 menyedot habis kekayaan daerah2 di seluruh Indonesia. Riau misalnya, dari 59 trilyun pendapatan Riau, cuma 1,4 trilyun rupiah yang diberikan ke Riau, sisanya lebih dari 57 trilyun rupiah dinikmati pejabat2 Pusat yang korup bersama dengan konglomerat kroninya. Lebih dari 90% dari uang yang ada beredar di Jakarta. Akibatnya di daerah tidak ada apa2nya. Orang susah bekerja di daerah, karena hampir tidak ada perusahaan yang beroperasi, sementara kekayaan alam seperti tanah dan air sudah dikapling oleh para konglomerat berupa hak HPH maupun areal penambangan yang luasnya tidak terkira. Teman saya yang tinggal di Kalimantan bercerita bagaimana dia diburu2 seperti anjing oleh petugas Kehutanan yang bersenjata api, karena mencoba mencari kayu bakar dari dahan ranting yang berserakan di hutan dekat rumahnya. Jadi hidup sebagai pencari kayu bakar pun tidak bisa dilakukan oleh masyarakat di daerah. Jika Riau cuma dapat kurang dari 2,5%, begitu pula Aceh. Meski Aceh banyak menyumbang devisa bagi negara, tapi rakyat Aceh hidup dalam kemiskinan. Jika ada jalan yang dibangun, itu sekedar agar segelintir orang yang kaya yang bekerja di perusahaan penambangan ataupun pejabat pemda sana bisa berseliweran dgn mobilnya. Jadi seluruh kekayaan daerah benar2 disedot. Bayangkan 90% lebih kekayaan daerah disedot oleh Pemerintah Pusat, baik dari zaman Sukarno, Suharto, Habibie, bahkan hingga pemerintahan Gus Dur sekarang. Yang menikmati kekayaan tsb tak lebih dari segelintir pejabat pemerintah, beserta dengan para konglomerat kroninya, macam Liem SIoe Liong, Prayogo Pangestu, Ciputra, Eka Cipta Wijaya, Bob Hasan, Sofyan Wanandi, dll. Adapun rakyat2 di daerah tetap saja hidup miskin. Akhirnya agar bisa dapat hidup senang, orang2 terpaksa mengungsi ke Jakarta, karena di daerah tidak ada apa2nya. Saya sendiri heran ketika teman saya mengatakan anak adiknya yang di Sulawesi Selatan akan ke Jakarta mencari kerja. Saya tanya kenapa? Bukankah di sana tanah lebih luas, jadi otomatis lebih gampang bekerja. Dia menjawab di sana tidak ada apa2nya. Seluruh tanah sudah dikapling2 oleh para pengusaha, sehingga selain perumahan rakyat yang sudah ada, hampir tak ada lagi lahan yang bisa digarap. Jangankan di luar Jawa. Di Jawa saja, saya melihat bagaimana orang mengecrek2 kaleng kepada pengendara mobil yang lewat untuk pembangunan masjid, karena rakyat di sana sangat miskin. Jadi sikap PDIP yang begitu ngotot mempertahankan negara kesatuan, sampai melarang2 orang lain untuk mendiskusikannya cuma hanya memikirkan kepentingan para pejabat pemerintah yang korup beserta konglomerat kroninya. Sekarang saja, pemerintah sudah berusaha mendekati pengusaha2 Cina dari Singapura, Hong Kong, maupun Cina daratan. Sofyan Wanandi yang terlibat kasus kredit macetpun, karena dekat dgn PDIP akhirnya diangkat jadi ketua DPUN. Dengan cerdik PDIP membodohi rakyat bahwa dgn federasi, berarti daerah merdeka, dan Indonesia pecah. Megawati sendiri mengira harus memakai paspor jika bepergian antar negara bagian, he he he...:) Mereka tidak mengetahui kalau Amerika Serikat itu meski federasi, tetap saja negaranya satu. Bedanya cuma pemerintah daerah punya kewenangan yang lebih luas untuk memajukan daerahnya. Daerah juga bisa menikmati kue yang lebih banyak dari pendapatan daerahnya. Jika daerah maju, akhirnya pemerintah tidak perlu memaksa rakyat untuk melakukan transmigrasi. Nanti bukan cuma Jakarta saja yang maju dan jadi pusat bisnis, tapi juga kota2 lainnya di daerah, seperti Ujung Pandang, Samarinda, Banda Aceh, dll. Hal ini persis seperti di Amerika. Di sana bukan cuma Washington DC saja yang maju, tapi juga New York, Los Angeles, Boston, dll. Nabi Muhammad sendiri dalam memerintah, tidak melakukan pungutan zakat gila2an hingga lebih dari 80%, sehingga memiskinkan daerah. Batas tertinggi zakat adalah 20%, jadi daerah masih bisa hidup dan berkembang. Apakah pemerintah pusat akan jadi jatuh miskin, jika pusat cuma dapat 20%? Tidak juga. Pusat menerima 20% itukan dari 26 negara bagian, artinya total pusat akan mendapat 520%. Hal itu jelas 5 kali lipat lebih banyak dari seluruh daerah, dan masih bisa didistribusikan bagi daerah lain yang membutuhkan. Cuma dengan cara ini, jelas uang yang bisa dikorup oleh pemerintah pusat, maupun para jenderal jadi jauh berkurang. Tuduhan PDIP yang menyatakan Amien Rais harus dituntut karena mengajukan ide federalisme juga dibuat2. Amin Arjoso dari PDIP dgn enaknya ingin memanggil Amien Rais karena menganggap gagasan federalisme itu menimbulkan perpecahan. Padahal perpecahan itu telah ada jauh sebelum ide federalisme diungkapkan oleh Amien Rais. Ide federalisme baru diungkapkan setahun terakhir ini. Sedangkan gerakan separatisme seperti GAM (Gerakan Aceh Merdeka), OPM (Organisasi Papua Merdeka), RMS (Republik Maluku Selatan), Fretilin (Timtim) sudah ada jauh sebelumnya dari zaman Sukarno hingga Suharto. Justru dgn federalisme itulah, maka bibit perpecahan karena terpusatnya kekuasaan di pusat sehingga daerah jadi miskin itu bisa dihilangkan. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 13 Dec 1999 jam 05:42:46 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
