---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 45/II/12-18 Desember 99 ------------------------------ MAHASISWA TOLAK DWIFUNGSI (POLITIK): Jaringan Mahasiswa Indonesia mengingatkan program tuntutan pencabutan dwifungsi belum terpenuhi. Perlawanan harus terus dilanjutkan di ranah sosial politik. Siapa bilang dwifungsi TNI sudah lenyap? Represi sosial politik oleh TNI ternyata tak hanya dalam struktur kekuasaan saja, melainkan sudah menjadi perilaku lazim para prajurit yang sesungguhnya menyimpang. Mau bukti? Seorang jurnalis Eko Sulistyanto menceritakan kisah nyata yang barangkali remeh tapi menunjukkan perilaku "dwifungsi" yang menyebalkan. Saat ia dalam perjalanan menuju Jakarta, seorang prajurit membentaknya agar ia melepas kaos hitam yang dipakainya lantaran ada tulisan cukup besar: CNRT. Sebuah singkatan yang kepanjangannya Conselho Nacional Resistencia de Timorense atau Dewan Nasional Perlawanan Rakyat Timor. Ketika Eko tetap menolak, karena ia tak bawa baju lain, sang prajurit marah, "Kamu ini tidak menghargai jasa para pahlawan, ya?! Saya ini sudah limabelas tahun di Timor Timur dan tahu persis bagaimana CNRT itu membunuhi tentara Indonesia." Eko ngotot tak mau melepas kaos, debat mulut pun jadi memanas. Tapi akhirnya Eko menang setelah membolak-balik logika berpikir si prajurit yang bermarkas di Denpom Manggarai (Polisi Militer). Yang paling telak hingga membuat si prajurit pergi adalah argumen Eko, "Lho, rekan-rekan mahasiswa saya juga dibunuhi oleh TNI di Trisakti, di Semanggi. Mana ada pertanggungjawaban TNI sampai sekarang? Tapi toh saya tidak menyuruh teman-teman saya yang pakai kaos loreng untuk melepas pakaiannya dengan paksa." Kasus Eko tentu hanyalah kasus ringan untuk menunjukkan betapa TNI masih merasa berkuasa di ranah sipil. Mahasiswa, sebagai elemen masyarakat yang jadi korban, tentu saja tidak bisa terima. Apa yang diungkap Eko berkaitan dengan kasus Trisakti dan Semanggi juga memang tak jelas penyelesaiannya sampai sekarang. Di kehidupan sehari-hari, intervensi militer di soal-soal sipil nampak dengan adanya kodam (komando daerah militer), korem (komando resort militer), koramil (komando rayon militer) di tingkat kecamatan dan babinsa (bintara pembina desa) di tingkat desa. Belum lagi para elit TNI yang dengan seenaknya bisa jadi komisaris di banyak perusahaan swasta demi cantolan keamanan. Di level perwira dan bintara pun tak mau kalah mengeduk rejeki, ada yang jadi becking hiburan malam hingga langsung jualan narkoba. Tak heran bila dwifungsi masih menjadi ganjalan dalam proses reformasi dan demokrasi di Indonesia saat ini. Pernyataan tersebut merupakan kesimpulan pembahasan Komisi Rekomendasi Pertemuan Nasional Jaringan Mahasiswa Indonesia yang berakhir Selasa, 7 Desember 1999 di Batu, Malang, Jawa Timur. Pertemuan yang dihadiri 105 mahasiswa dari 43 perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Indonesia itu merekomendasikan agar sistem politik yang direpresentasikan oleh Pemerintahan Gus Dur saat ini segera menghapuskan fungsi politik dan kekaryaan TNI. Para aktivis ini mengusulkan penjabaran tata perundang-undangannya dalam Ketetapan MPR soal penghapusan keberadaan wakil TNI di lembaga legislatif semua tingkat, mulai dari DPR sampai DPRD tingkat II. Poin penghapusan fungsi politik jadi perdebatan panjang dalam pertemuan yang berakhir sampai dini hari tersebut. Banyak yang tidak puas bila hanya sebatas jargon cabut dwifungsi TNI. Akhirnya deskripsinya pun diperpanjang sebagaimana tercantum dalam statemen, "Penghapusan fungsi politik TNI itu juga harus dilakukan dengan penghapusan lembaga administrasi teritorial dari Babinsa di desa-desa hingga Kodam. Melalui cara ini dapat dibentuk pembagian peran profesional TNI sebagai alat pertahanan, dengan tugas kepolisian sebagai perangkat keamanan masyarakat". Statemen yang ditandatangani oleh Hardy Stefano (Tujuh Belas Agustus, Surabaya), Berthy Frydani (Trisakti), dan Jose Manuel (UPN) itu rencananya akan dibacakan di alun-alun kota Malang setelah didahului aksi massa. Sayang cuaca tak mendukung acara tersebut dengan derasnya hujan yang turun. Akhirnya statemen dibacakan di halaman Kantor DPRD II Kodya Malang. Jaringan Mahasiswa Indonesia ini merupakan organisasi tanpa struktur kepemimpinan yang ketat, tidak memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Masing-masing anggota dari suatu perguruan tinggi berhak mengeluarkan pernyataan sendiri tanpa ikatan ideologi tertentu. Presidium hanya memfasilitasi komunikasi sementara tiap propinsi membentuk koordinatoriat wilayah masing-masing. Hebat memang mahasiswa sekarang ini dalam melawan militerisme. Bukan hanya pernyataan tuntutan saja, tetapi dalam bergerak bersama mereka juga menolak sistem komando a la militer yang tidak demokratis. Perlawanan memang harus terus dilanjutkan di ranah sosial politik. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 13 Dec 1999 jam 11:34:31 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
