---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 14 Desember 1999 16:10 UTC ** TNI ADAKAN AKSI PENYISIRAN DI ACEH ** PULAU SERAM RUSUH LAGI ** PENJAHAT PERANG SERBIA DIVONNIS 40 TAHUN PENJARA ** TOPIK GEMA WARTA: SOAL OTONOMI DAERAH, DI MANA PERAN TNI? ** TOPIK GEMA WARTA: AGUS WIRAHADIKUSUMAH MENGGAPAI DUKUNGAN RAKYAT ** TOPIK GEMA WARTA: MENGAPA KUNJUNGAN GUS DUR KE TIMOR LOROSAE PENTING? * TNI ADAKAN AKSI PENYISIRAN DI ACEH Suasana DI Aceh mencekam setelah TNI mengadakan aksi penyisiran (sweeping). TNI mengadakan aksi itu menyusul terbunuhnya Pasi Intel Kodim Aceh Tengah, Kapten Inf Alex, Senin petang di Takengon. Seorang warga yang juga tertikam kini masih dalam keadaan koma, demikian Kolonel Syafnil Armen, Danrem 011/Lilawangsa. Armen menegaskan, kesabaran TNI sudah semakin menipis. Sementara itu Panglima Gerakan Atjeh Merdeka (AGAM), Teungku Abdullah Syafii, menyatakan sebagai pejuang kemerdekaan pihaknya bertekad akan meneruskan perjuangannya. Pihak TNI/Polri bersiap-siaplah dan tunggu saja kedatangan kami ke markas. Kalau ingin selamat lebih baik secepatnya hengkang dari Aceh, kata Abdullah Syafii berkali-kali, seperti dikutip koran Serambi. Sejak aksi penyisiran itu, banyak warga mencari perlindungan di mesjid-mesjid dan ada pula yang mengungsi dari desanya. * PULAU SERAM RUSUH LAGI Setelah sempat tenteram sejenak, Pulau Seram kembali dilanda betrok antar umat. Tiga orang warga dikabarkan terbunuh dan empat orang terluka. Ratusan rumah penduduk dikabarkan terbakar. Insiden ini terjadi satu hari setelah presiden Abdurrahman Wahid dan wakil presiden Megawati Soekarnoputri bersama dengan delegasi masyarakat Maluku dari Belanda mengadakan kunjungan yang sudah lama dinanti-nanti di Maluku. Dalam kesempatan itu Gus Dur mengimbau umat Islam dan Kristen agar mengadakan rekonsiliasi. Kekerasan antar umat di Maluku tahun ini telah menelan nyawa ratusan warga. * PENJAHAT PERANG SERBIA DIVONNIS 40 TAHUN PENJARA Tribunal Yugoslavia di Den Haag, Negeri Belanda, menjatuhkan hukuman penjara 40 tahun terhadap Goran Jelisic, warga Serbia yang menamakan dirinya Adolfnya Serbia. Ia dinyatakan bersalah sebagai pejahat perang dan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pihak Jaksa semula menunut hukuman penjara seumur hidup, hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan Tribunal. Jelisic, 31 tahuh, mengaku membunuh dua belas muslim di kamp Luka, Bosnia, pada bulan Mei 1992. Menurut Jaksa, Jelisic telah membunuh lebih dari seratus muslim dengan kejam seperti binatang. Tribunal menokak tuduhan genoside, karena kurang bukti. * TERUSAN PANAMA DIKEMBALIKAN Hari ini di Panama diadakan upacara serah terima terusan Panama dari Amerika kepada negeri itu. Yang mewakili Amerika adalah mantan presiden Jimmy Carter. Selain itu upacara juga dihadiri oleh Raja Spanyol Juan Carlos dan presiden-presiden Meksiko dan Kolombia. Secara resmi Panama mengelola terusan itu pada 31 Desember mendatang, tapi atas permintaan Amerika, serah terima terusan yang panjangnya lima puluh kilometer itu, dipercepat. Panama adalah beka provinsi Kolombia yang merdeka pada 1903 atas turut campur Amerika. Pembangunan terusan Panama dituntaskan Amerika yang akhirnya menjadi pengelola terusan terpenting di kawasan itu. Tetapi pada 1977 presiden AS Carter menyetujui serah terima. Tiap tahun sekitar tujuhbelas ribu kapal melewati terusan tersebut. Hampir dua pertiga bertolak dari dan bertujuan ke pelabuhan di Amerika. * EHUD BARAK BERTOLAK KE WASHINGTON Perdana Menteri Israel Ehud Barak bertolak ke Washington untuk mengadakan perundingan perdamaian dengan Suriah yang diawali besok. Perundingan yang terutama mengenai penarikan tentara Israel dari Dataran Tinggi Golan ini sempat macet selama hampir empat tahun. Sebelum berangkat, Barak sempat mengadakan pertemuan dengan kolonis Yahudi di kawasan itu. Para Kolonis menegaskan akan menentang keras pengembalian Dataran Tinggi Golan kepada Suriah. Kedua negara belakangan ini menunjukkan sikap optimis akan tercapainya perjanjian perdamaian yang bersejarah. Parlemen Israel telah mendukung dilanjutkannya perundingan dengan Suriah tersebut. * PEMERINTAH JEPANG CABUT SANKSI TERHADAP KOREA UTARA Pemerintah Jepang akan mencabut semua sanksi yang dikenakannya terhadap Korea Utara. Sanksi itu sebagai reaksi atas kasus peluncuran rudal jarak jauh Korea Utara yang sempat memasuki kawasan udara Jepang. Akibat sanksi itu maka berakhirlah bantuan pangan Jepang untuk Korea dan pembicaraan tentang pemulihan hubungan antara kedua negara. Selain itu Tokyo melarang penerbangan ke dan dari Korea. Namun sanksi ini sudah dicabut bulan lalu setelah rejim Korea Utara berjanji tidak akan mengadakan ujicoba peluncuran rudal lagi. Belum jelas kapan Jepang akan melanjutkan bantuan pangan kepada Korea tersebut. * FILIPINA PIMPIN PASUKAN PBB DI TIMOR LOROSAE PBB memilih seorang jenderal Filipina untuk memimpin pasukan pemelihara perdamaian PBB yang akan ditugaskan di Timor Timur tahun depan. Demikian tegas para pejabat Filipina. Wakilnya dari Australia. Sebelumnya PBB telah mewawancarai tiga jenderal Filipina sebagai calon pemimpin pasukan tersebut. Namun PBB tidak menyebutkan nama jenderal yang terpilih. Pasukan pemelihara perdamaian PBB itu akan menggantikan pasukan mulitinasional yang dipimpin Australia yang bertugas untuk menumpas kekerasan menyusul jajak pendapat di mana mayoritas rakyat bekas jajahan Portugal itu memutuskan untuk merdeka. * SOAL OTONOMI DAERAH, DI MANA PERAN TNI? Intro: Panglima Komando Daerah Militer VII Wirabuana Mayjen Agus Wirahadi Kusumah tidak menyetujui gagasan pemekaran Kodam dan teritorial militer. Komando teritorial di Jawa perlu dikurangi mulai dari penghapusan Koramil dan Babinsa. Di Jawa tidak perlu lagi ada Kodam. Demikian Agus Wirahadi Kusumah. Apakah pendapatnya didukung oleh kalangan luas TNI. Berikut komantar pakar politik militer Salim Said. Salim Said (SS): Saya kira itu lebih banyak pendapat dia pribadi dan sejumlah orang di dalam TNI yang saya anggap tidak begitu sabar melihat perkembangan reformasi di dalam TNI. Radio Nederland (RN): Juga kabarnya kalangan TNI tidak setuju dengan pendapat dia, karena dia katanya mau dikeluarkan kek, segala macam gitu. Bagaimana menurut anda ini? SS: Saya tahu bahwa pimpinan TNI tidak begitu 'happy' dengan pernyataan Jenderal Agus itu. Tapi saya tidak tahu apa tindakan yang akan mereka ambil. RN: Dengan demikian ini tidak bisa dikatakan sebagai kecenderungan dalam tubuh dalam tubuh TNI. SS: Saya kira tidak. Tetapi makin lama makin banyak suara seperti itu di dalam TNI. RN: Karena apa, bung Salim Said? SS: Ya karena mereka tidak sabar melihat reformasi yang berjalan lambat. RN: Maksudnya tidak sabar itu bagaimana? SS: Ya artinya mereka ingin cepat ada keputusan-keputusan misalnya mengenai Kodam, mengenai Korem, Kodim dan sebagainya. Mereka ingin agar segera ada sikap yang jelas dari pimpinan TNI untuk menunjukkan bahwa mereka betul-betul telah melakukan reformasi sebagaimana yang mereka janjikan. RN: Sebenarnya bagaimana sih visi TNI, kalau Indonesia nanti menikmati otonomi daerah. Kodam-kodam ini akan dikemanakan? SS: Nggak jelas. Itulah persoalan, sehingga sebenarnya Agus itu boleh saya katakan mendapat simpati publik yang juga tidak sabar melihat TNI tidak kunjung menunjukkan bergerak ke arah mana dia dalam melaksanakan reformasinya itu. RN: Kalau menurut anda bagaimana seharusnya? Misalnya begini. Kalau nanti di Indonesia terjadi otonomi daerah, sementara Kodam-kodam ini masih ada dan di dalam struktur yang seperti sekarang. Kan bisa dikatakanotonomi daerahnya sama dengan bohong begitu? SS: Masalah Kodam dan aparat teritorial itu adalah masalah doktrin. Maka doktrin dasar pertahanan Indonesia itu yang harus dibicarakan. Ada atau tidak ada Kodam itu harus dibicarakan. Karena itu lebih banyak cocok untuk suasana Orde Baru yang otoriter. Dalam pasca Orba ini kita memerlukan sebuah doktrin yang bisa menampung tentara yang tidak berpolitik praktis. RN: Dan itu juga harus tercermin dalam Kodam-kodamnya? SS: Nah Kodam itu akibat saja. Itu induknya adalah doktrin pertahanan. Kalau doktrinnya berubah itu soal Kodam bisa berubah. Jadi bukan Kodamnya yang diutak-atik. Yang harus diutak-atik adalah induknya, doktrinnya itu. RN: Menurut anda sejauh mana sekarang TNI sudah berpikir mengenai doktrin ini? SS: Mereka sudah berpikir dan katanya sedang melalukan tindakan di dalam. Tapi kan orang memerlukan segera kabar sudah sampai ke mana reformasi itu. Nah, Agus termasuk orang yang tidak sabar, bersama sejumlah temannya. Itulah makanya mereka menerbitkan buku. RN: Apakah dia juga termasuk kalangan yang ikut memutuskan akan diapakan doktrin TNI ini? SS: Mestinya ya. Sebab dia kan asisten perencanaan umum. RN: Karena omongan seperti ini belum pernah kita dengar dari orang-orang lain. SS: Secara umum ya nggak. RN: Lalu seberapa jauh anda melihat bahwa Agus ini tidak atas nama dirinya sendiri? SS: Saya kira memang dia lebih banyak atas nama dirinya. Tapi pengamatan saya menunjukkan bahwa ada sejumlah perwira seperti itu di dalam Angkatan Darat. * AGUS WIRAHADIKUSUMAH MENGGAPAI DUKUNGAN RAKYAT Sementara para jenderal sibuk berbicara mengenai payung politik atau payung undang-undang, Mayjen Agus Wirahadikusumah justru mencari payung rakyat. Koresponden Syahrir melaporkan dari Jakarta: "TNI akan menjadi dinosaurus kalau ditinggalkan rakyat. Maka TNI harus kembali mencari rakyat, kata Pangdam Wirabuana itu. Baru kali ini ada prajurit TNI yang berani melakukan otokritik terhadap korpsnya. Pendapatnya itu sama dengan senior-seniornya seperti Kemal Idris dan Alex Kawilarang. Bahkan mantan Pangdam Siliwangi ini mengatakan, "Kalau TNI tidak merubah dirinya, sebaiknya TNI dibubarkan saja". Tetapi Indonesia tanpa TNI mungkin dianggap kurang komplit. Sebagaimana Wapres Megawati mengatakan di Biak kemarin: "Tanpa Irian Indonesia tidak komplet". Menurut seorang lain sebenarnya tanpa Timor Timur pun Indonesia tidak komplet mengingat pengorbanan rakyat Indonesia selama ini. India misalnya bisa mempertahankan Goa. Mengapa Indonesia tidak? Jawabannya mungkin karena Indonesia punya tentara yang tidak menghormati HAM dan sudah terkena virus kerajaan Majapahit yang sejak dahulu kala ingin menjajah bangsa-bangsa di luar pulau Jawa. Maka pada tahun-tahun berikut Indonesia bisa kehilangan Aceh, Riau, Irian dan bahkan Sulawesi dan Kalimantan jika tentara tidak ditertibkan. Indonesia bisa mengalami nasib seperti Yugoslavia yang akhirnya hanya mencakup Serbia saja. Kemarin, Yoseph Rumaseb, Sekretaris Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya, FORERI, dalam pertemuan dengan Wapres menyampaikan aspirasi rakyat Papua Merdeka bagi penuntasan permasalahan HAM di Tanah Papua. Menurut Yoseph, pengibaran bendera Papua Merdeka adalah wujud ekspresi tentang persoalan yang lebih mendalam dan pernyataan kebutuhan suatu dialog. Oleh sebab itu jangan lantas dituduh makar, melainkan dicarikan penyelesaian secara damai terutama kasus Timika dan Nabire saat ini. Kasus-kasus pelanggaran HAM oleh TNI di Irian memang tidak banyak berbeda dengan kasus-kasus di Aceh dan Timor Timur dahulu. Menteri Otonomi Daerah, Ryas Rasyid pernah mengeluh bahwa selama ini daerah-daerah hanya mengeluh dan mengemukakan soal dosa-dosa pemerintahan otoriter Orde Baru. Tidak ada yang menyebut soal dosa-dosa negara kesatuan, kata Ryas Rasyid dalam suatu seminar mengenai Negara-Kesatuan versus Negara Federal di gedung MPR. Sehubungan dengan itu seorang pengamat mengatakan, "dosa negara kesatuan ialah dibentuknya Kodam-Kodam oleh TNI, serta diberlakukannya dwifungsi pada saat Dekrit Presiden Soekarno pada tahun 1959. Ketika UUD 45 diberlakukan kembali maka pada saat itu pula dua perwira TNI masuk ke dalam kabinet, sebagai menteri. Saat itu pula empat panglima angkatan berdiri di belakang Bung Karno. Ketika itu diduga Indonesia tanpa dwifungsi ABRI tidak komplet. Tetapi sama halnya dengan hilangnya Timor Timur, Indonesia sekarang bisa saja berjalan terus tanpa TNI. Dalam arti tanpa peran teritorial TNI. Mantan Asisten Perencanaan Umum TNI Mayjen Agus Wirahadikusumah juga mengakui hal itu. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, konstruksi TNI harus dirubah, ujarnya. Sudah saatnya TNI menanggalkan politik teritorial, yang merupakan penerjemahan konsep dwifungsi ABRI. Ini justru yang menimbulkan problem, kata Pangdam Wirabuana itu. Ia juga mengharapkan secara bertahap Koramil dan Babinsa ditutup bahkan juga Kodam-Kodam. Terutama Kodam-Kodam di pulau Jawa sudah dapat ditutup dan dijadikan Pesantren atau Puskesmas,jelasnya. Ia menilai lembaga-lembaga ini lebih banyak berpolitik. Seorang mantan anggota DPP Golkar pun mengakui bahwa pada awal revitalisasi Golkar tahun 1971, Kodim-Kodim dan Koramillah yang mendirikan cabang-cabang Golkar di daerah. Karena itu kalangan akademisi di Jakarta mengharapkan TNI harus dijadikan insitusi atau alat negara yang mandiri dari kekuasaan politik agar dapat berperan aktif sebagai bhayangkara negara. Masyarakat sipil pun harus diperkuat. Mereka perlu bertanggungjawab dalam pembentukan bangsa yang demokratis, berkeadilan sosial dan berkepastian hukum. Untuk itu perlu ada pakta-pakta antara sipil dan militer. Hal ini untuk mencegah gejolak dalam hubungan sipil-militer, kerusuhan sosial dan disintegrasi sosial. TNI memang nampak sangat kuatir jika UUD 45 diamandemen apalagi jika bentuk negara diubah. Sebab suatu negara federal jelas tidak membutuhkan TNI semacam sekarang ini. Yang ada hanya tangsi-tangsi karena doktrin negara-negara federal tidak mengenal Dwifungsi Tentara. Tentara adalah tentara.Titik. Maka dalam rangka proses demokratisasi, perlu dilakukan amandemen konstitusi atas UUD 45. Tentara harus diingatkan bahwa konflik adalah suatu hal yang inherent dalam demokrasi. Konflik harus diselesaikan secara damai dan bukannya secara represif dengan tindakan militer sebagaimana diusulkan oleh Sembiring Meliala dari fraksi PDI Perjuangan pada pertemuan dengan Panglima TNI Laksamana Widodo baru-baru ini. * MENGAPA KUNJUNGAN GUS DUR KE TIMOR LOROSAE PENTING? Presiden Abdurrahman Wahid memastikan, akan berkunjung ke Timor Timur untuk memenuhi undangan badan PBB UNTAET, meski tanggalnya belum ditetapkan. Pengaruh Indonesia bagi Timtim bakal penting sekali di masa depan, meski Tim-tim, sebaliknya, tidak akan menjadi agenda yang terlampau penting bagi Jakarta kelak. Tetapi, kunjungan Gus Dur ke Timtim pada saat-saat ini, merupakan momentum yang menarik di kala presiden diguncang oleh kalangan TNI dalam soal Aceh dan soal KPP-HAM. Lebih jauh ulasan redaksi di Hilversum Undangan dari Ketua UNTAET Sergio Vieira de Mello kepada Presiden Gus Dur itu, bagi Gus Dur, lebih tepat waktunya ketimbang bagi PBB atau bagi Timtim. De Mello yang belakangan hari berada di Jakarta, berharap, Indonesia dapat segera memulihkan hubungan dagang dengan Timtim, termasuk membuka kembali penerbangan ke Dili. Kami memerlukan sumberdaya dari Barat, tapi juga dari Indonesia, kata bos PBB di Timtim itu. Soal tapal batas dan soal lalu lintas orang, jasa dan barang antara perbatasan NTT-Timtim, perlu diatur dengan baik. Apalagi soal warga Timtim yang September lalu diungsi-paksa ke NTT dan masih tersisa 140 ribuan itu, belum juga tuntas selama unsur-unsur TNI dan milisi-milisi pro-otonomi yang didukungnya masih bergerak leluasa di sana. Semua orang Timtim welcome untuk kembali ke Timtim, termasuk para mantan PNS, mantan anggota TNI dan mantan anggota milisi, tegas De Mello. Pesan yang sama belum lama lalu juga disampaikan oleh pemimpin Timor Lorosae Xanana Gusmao, kepada Presiden Wahid maupun kepada publik luas. Bahkan Xanana seolah menegaskan hal itu kembali dengan secara diplomatis menerima dengan hangat, dan berfoto bersama dengan mantan panglima milisi Joao Tavarez, mantan jagoannya Kopassus yang suka bertopi koboi dan lebih mirip war lord, atau raja lokal, itu. Dengan kata lain, PBB dan CNRT membutuhkan kredibilitas baik di mata para warganya yang di NTT maupun di mata Jakarta dan dunia luar, bahwa pihak-pihak yang kalah atau dulu pro-Indonesia itu akan dijamin keamanannya di Timtim. Di sinilah Gus Dur dapat memberi sumbangan penting. Kunjungan Presiden RI dapat menggarisbawahi pesan-pesan Xanana Gusmao dan De Mello tadi. Dengan demikian, Gus Dur yang telah lama bersahabat dengan Xanana Gusmao dan Uskup Carlos Belo, dapat memperkuat upaya mereka untuk mengawali rekonsiliasi dan membangun negara baru Timor Lorosae. Gus Dur, selaku Kepala Negara yang mewakili Indonesia yang baru, dapat membuka halaman baru tetangga Goliath di negeri si Kecil David. Datang tepat 24 tahun setelah invasi dan pendudukan ABRI, yang berakhir dengan dekolonisasi yang berdarah September lalu, Presiden Gus Dur bisa bertandang secara simpatik sambil meminta maaf. Rakyat Timor Lorosae pasti akan tertawan hati dan menaruh kepercayaan pada Gus Dur, jika Gus Dur mengambil jurus Mea Culpa atau mohon ampun dan maaf itu. Kalau setelah 50 tahun Indonesia merdeka, pemerintah Belanda saja resminya masih enggan untuk meminta maaf, maka Gus Dur tak perlu menanti sampai lima dasa-warsa. Akan tetapi, justru di sinilah masalahnya. Di kandang sendiri, Gus Dur belum berhasil mengucilkan kalangan yang dianggapnya perlu dikucilkan. Soal Aceh mulai mengungkap tentangan TNI dan kegelisahan DPR, bahkan TNI makin kebelet untuk menggebrak Aceh. Lebih panas lagi, soal KPP-HAM yang menyelidiki kasus bumi hangus Timtim selepas jajak pendapat, pagi-pagi sudah menjadi kontroverse, padahal belum ada satu jendral pun yang resmi didakwa. Karena itu giliran Gus Dur pagi-pagi memperingatkan, kalau Menko Polkam Wiranto resmi didakwa, dia akan dinonaktifkan, dan kalau dinyatakan bersalah, dia akan dipecat sebagai menteri. Sejauh itu, Gus Dur memang bisa bersikap tegas atas nama negara hukum, tetapi untuk Mea Culpa kepada rakyat Timtim, itu bakal sama saja dengan menampar TNI di muka publik, meski dunia akan mengatakan, itu merupakan suatu kejujuran. Jadi, Gus Dur perlu berkelit dengan pintar dan jeli, untuk menjadikan momentum kemenangannya terhadap TNI tanpa menampar TNI. Masih ada beberapa soal lain. Di Timtim, Gus Dur dapat menegaskan kredibilitas Filipina sebagai Komandan Tentara PBB yang akan menggantikan tentara Australia INTERFET. Sekaligus Gus Dur perlu menjamin bahwa tentara Yordania yang akan ditempatkan di daerah kantong Oecussi sebagai bagian pasukan PBB itu, tidak akan membawa serta mantan Danjen Kopassus Letjen Prabowo atau semacamnya. Pendek kata, kunjungan Gus Dur ke bumi Timor Lorosae nanti merupakan peluang bagus bagi semua pihak, pihak RI, Gus Dur, UNTAET dan Timtim, di berbagai front. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. --------------------------------------------------------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 14 Dec 1999 jam 19:30:20 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
