---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Hasil Investigasi Kontras di Timtim, Milisi Timtim Digaji Bupati Kamis, 16 Desember 1999 Berita Buana TENTARA atau TNI boleh saja mengatakan tidak bisa mengendalikan para milisi. TNI juga bisa saja mengatakan bahwa para milisi berjuang untuk mempertahankan Timor Timur (Timtim) tetap berada dalam pangkuan Indonesia. TNI juga bisa saja mengatakan tidak terjadi pelanggaran HAM. Namun Koordinator Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) Munir SH menegaskan, tragedi kemanusiaan yang terjadi di Timtim serta keterlibatan milisi pro-integrasi dalam penghancuran Timtim merupakan fakta sosial yang telah terjadi dan tidak bisa dibantah. Menurut Munir, Pangkostrad Jaja Suparman mungkin saja benar bahwa TNI bisa marah jika para jenderal itu dipanggil oleh Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM. "Tetapi Kontras juga tidak bisa menutup-nutupi fakta sosial yang terjadi di Timtim. Temuan Kontras tersebut juga bukan sembarang temuan," tandasnya. Disebutkan Munir -- yang juga anggota KPP HAM pimpinan Albert Hasibuan -- temuan Kontras bukan hasil analisa, melainkan hasil investigasi tim investigasi Kontras langsung di Timtim. Hasil lengkap investigasi tersebut menurut Munir, akan diserahkan ke KPP HAM untuk dikonfirmasi lebih lanjut. Salah satu fakta yang ditemukan Kontras adalah, para milisi pro-integrasi di Timtim ternyata orang-orang gajian. "Para milisi pro-integrasi yang mendukung TNI dalam pasca jajak pendapat di Timtim bulan September lalu, ternyata bukan murni perjuangan dari masyarakat yang menginginkan Timtim tetap bergabung dengan wilayah RI. Mereka ternyata adalah orang-orang yang digaji untuk berperang dan mengamankan Timtim," ujar Munir. Munir pun berani mempertanggungjawabkan temuannya ini. Sebab, dia mengaku Kontras punya bukti. Bukti tersebut berupa surat-menyurat antara milisi dan aparat, maupun dari keterangan saksi serta beberapa bukti alat senjata api yang tertinggal di tempat-tempat konsentrasi milisi di Timtim. "Kontras memiliki bukti berupa satu buku tebal yang rapi diketik dengan komputer berupa daftar gaji para milisi. Mereka digaji secara reguler sebesar Rp 150.000 tiap bulannya," tandas Munir. "Hubungan gaji ini merupakan hal yang penting, mengingat agak menarik kalau ada elemen masyarakat menyampaikan sikap politiknya -- misalnya pro-integrasi -- tetapi ternyata memperoleh gaji. Ini agak aneh. Aneh karena dalam situasi politik seperti itu mereka memperoleh ikatan dalam bentuk penggajian," kata Munir. Digaji Bupati Lalu, siapa yang menggaji? Apakah pihak militer? Menurut Munir, penggajian ini memang tidak bisa langsung dikatakan dari militer. Penggajian datang dari banyak pintu dan tidak langsung dari tangan institusi militer setempat. "Tetapi yang jelas beberapa bupati menjadi penyandang dana bagi para milisi," tandas Munir, seraya menambahkan dokumen gaji tersebut harus diklarifikasi lebih jauh oleh KPP HAM. Yang lebih unik, dari temuan Kontras ternyata diketahui para milisi tersebut bukan hanya orang-orang asli penduduk Timtim, melainkan para preman yang berasal dari Jawa Barat, Ambon, Sumatera dan sebagainya. Masalah ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kemurnian perjuangan para milisi tersebut. Sistem penggajiannya juga ditentukan dengan spesifikasi keterikatan dengan aparat. Misalnya milisi punya ikatan dengan pengadilan, kejaksaan, pegawai negeri sipil di kepolisian dan militer. Jadi masing-masing wilayah berbeda. Namun intinya masing-masing bupati membiayai langsung keberadaan milisi-milisi itu. Lebih rinci Munir juga mengungkapkan kuatnya indikasi adanya hubungan langsung antara militer dengan milisi. "Surat-menyurat dengan aparat seperti stempel milisi hampir sama dengan militer, misalnya gerigi serta struktur komando yang hampir sama. Hubungan lain misalnya dalam hal posko. Posko milisi misalnya berdekatan dengan aparat," katanya. Ini artinya, tegas Munir, aparat mengetahui persis bahwa milisi memegang senjata. Jadi, tambahnya, kalau militer mengatakan tidak bisa mengatasi milisi, hal itu terbantahkan oleh fakta sosial yang ada di sana.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 17 Dec 1999 jam 03:57:34 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
