---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Militer dan Orang Soeharto Terlibat Panja Ambon Dikritik, Tim 19 Usul Rekonsiliasi Jakarta, Jawa Pos.- Kamis, 16/12/1999 Inilah analisis terbaru tentang konflik Ambon yang hampir berlangsung satu tahun. Menurut sosiolog Universitas Indonesia Dr Thamrin Amal Thomagola, ada indikasi orang-orang mantan Presiden Soeharto dan militer terlibat dalam konflik bernuansa agama itu. Dia mengungkapkan analisisnya itu saat dipanggil Panitia Kerja (Panja) Ambon DPR RI di gedung DPR, Jakarta, kemarin. Selain mendatangkan Thamrin, panja yang diketuai I Nyoman Gunawan ini juga menghadirkan Ketua Tim 19 Kasus Ambon Letjen TNI Suaedi Marasabessy. Rapat Panja dengan sosiolog ahli Ambon dan Tim 19 yang dibentuk di masa pemerintahan Habibie itu berlangsung tertutup. Ini atas permintaan tim tersebut. Suaedi yang didampingi 15 anggotanya menganggap masalah Ambon ini sangat sensitif. Sedangkan Thamrin setelah rapat langsung melontarkan kritik keras kepada Panja DPR. Dia menganggap kerja panja ini sangat terlambat. Dia malah menyarankan agar panja ini dibubarkan saja. ''Kerja panja ini akan sia-sia belaka. Tingkat keparahan kasus Ambon ini sudah akut dan korban sudah banyak,'' katanya. Thamrin pesimistis terhadap hasil yang akan dicapai panja ini. Sebab, ketika pemerintah melalui presiden dan Wapres sudah berdialog dengan masyarakat Ambon, DPR tak berusaha menyinergikan langkah pemerintah itu. DPR justru asyik dengan melakukan pemanggilan hanya untuk meminta keterangan. Menurut Thamrin, konflik yang sudah berlangsung hampir satu tahun itu sebetulnya sudah mulai bisa dideteksi siapa pelaku, provokator, dan korban pertikaian berbasis isu agama ini. Dia bilang, penyulut konflik Ambon adalah persoalan ketidakadilan yang dipertontonkan pemerintah pusat terhadap rakyat Maluku. ''Pemerintah, saat itu, memolitisasi konflik vertikal menjadi konflik horizontal. Dengan cara itu, mereka berharap dapat mengurangi risiko konflik vertikal,'' kata Ketua Koordinator Lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian Indonesia (Lerai) ini. Tentang provokator, dia mengakui bahwa ada indikasi kuat orang-orang mantan Presiden Soeharto terlibat sebagai penyulut konflik tersebut. Indikasi itu disimpulkan dari kenyataan bahwa para birokrat sipil dan militer di daerah itu tidak setuju kalau Soeharto disiksa dan diadili. Mereka menganggap bahwa Soeharto telah banyak memberikan kenikmatan materi kepada orang-orang birokrat di daerah. ''Sehingga kalau Soeharto diusik, mereka tidak bisa menerima. Untuk itu, mereka membuat kekacauan di sejumlah daerah,'' papar Tamrin. Berdasarkan analisisnya, cukup banyak bukti bahwa militer dan Cendana menjadi penyebab konflik masyarakat. Militer, katanya, menjadi biang kerusuhan karena mereka punya kepentingan di sana. Apa kepentingan mereka? Menurut Tamrin, militer menciptakan konflik baru untuk memperlambat gerakan reformasi yang akan menggusur kroni Soeharto dan mencabut dwifungsi TNI. ''Mereka akan mengerem gerak reformasi. Pemerintah dibuat kalang kabut,'' ujarnya yakin. Sementara itu, Suaedi Marasabessy yang kini menjadi Kasum TNI ini menegaskan bahwa rekonsiliasi adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik di Ambon. Sayangnya, dia tak mau menjelaskan format rekonsiliasi tersebut. Dia malah menyatakan bahwa konflik di Ambon ini adalah masalah yang sangat sensitif. Karena itu, jika masalah tersebut di-blow up media massa dikhawatirkan akan timbul persepsi yang keliru pada dua kelompok yang bertikai. ''Saya mohon maaf tidak bisa bicara banyak. Mohon dimengerti itu,'' ujarnya sembari masuk ke mobil. Yang jelas, rapat panja yang berlangsung 2 jam itu kemarin tak menghasilkan kesepakatan apa pun. Tim 19 yang dipimpin Suaedi juga tak mau menjelaskan isi rapat tersebut. Dia bilang tak punya kewenangan untuk memberikan penjelasan. ''Yang akan memberikan keterangan nanti panja,'' kata Kasum TNI ini. Anggota panja dari Partai Bulan Bintang, Hamdan Zoelvan, menjelaskan bahwa banyak bias informasi dalam kasus Ambon. Karena itu, dia minta pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh pusat untuk mengorfirmasikan informasi dari pihak lain. ''Banyak contoh yang terjadi. Ada penembakan yang dilakukan oleh orang Kristen, sementara juga dikatakan telah dilakukan oleh umat Islam,'' kata Hamdan setelah mengikuti rapat panja dengan Tim 19. Dia setuju dengan Thamrin bahwa ada indikasi kuat oknum aparat terlibat dalam konflik yang sudah menelan ratusan jiwa manusia itu. Karena itu, kata Hamdan, aparat harus segera melakukan klarifikasi dan penyelidikan secara mendalam terhadap indikasi tersebut. Bagaimana soal usulan pemberlakuan garis demarkasi? ''Upaya itu bisa dilakukan sebagai penyelesaian akhir jika tidak ada jalan lain,'' kata Hamdan. Dia berpendapat, penyelesaian model itu hanya bersifat sementara. Tujuannya, menghindari meluasnya aksi kekerasan. Yang perlu segera dilakukan, menurut Hamdan, melakukan mediasi terhadap kedua kelompok sehingga terjadi dialog.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 17 Dec 1999 jam 03:57:43 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
