----------------------------------------------------------
FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online
go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html
- FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE -
Please Visit Our Sponsor
http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Free Email @KotakPos.com
visit: http://my.kotakpos.com/
----------------------------------------------------------

KH Hasyim Muzadi: Hasil Kerja Intelijen Tidak Bagus
Daniel Sparingga: Kekerasan Masih akan Terjadi

Malang, 20 Desember
SUARA PEMBARUAN

Tindakan anarkhis seperti pembakaran dan pembunuhan di kompleks STT Doulos,
Cipayung, Jakarta Timur oleh kelompok yang mengatasnamakan agama, merupakan
salah satu indikasi nyata bahwa kemampuan badan-badan intelijen yang
dimiliki negara masih buruk dan jauh dari harapan.

''Intelijen TNI/Polri yang selama ini mereka banggakan sendiri dalam setiap
kali peringatan HUT-nya tidak pernah jelas kerjanya, sehingga seringkali
kasus serupa, selalu saja terus terjadi dan tidak pernah bisa diungkap
dalangnya, apalagi sampai dibawa ke meja pengadilan,'' demikian Ketua Umum
Tanfidziyah PBNU, KH Hasyim Muzadi, dalam perbincangan khusus dengan
Pembaruan, Senin (20/12) subuh, di Malang.

Hasil kerja institusi intelijen kita yang selalu menyatakan tekad
pengabdiannya secara habis-habisan buat keamanan negeri ini dalam
kenyataannya selalu kebobolan. Yang kita pertanyakan sekarang, faktor apa
yang membuat badan intelijen kita yang namanya mentereng dan sedikit
menyeramkan itu justru selama ini terkesan tidak berfungsi, kata Kiai
Hasyim.

Bagaimana jadinya negeri ini jika intel kita baru terlihat bekerja setelah
peristiwa amuk massa. Akibatnya, anarkhi yang bermuatan politis sudah
telanjur terjadi. Seharusnya, hasil ''penciuman mendalam'' badan-badan
intelijen itu segera ditindaklanjuti lewat koordinasi kelembagaan guna
mencegah secara dini ancaman yang bisa menimbulkan kerawanan (apalagi berbau
SARA) agar tidak sampai terjadi.

''Semangat atau gairah pelaksanaan tugas yang dilakukan para petugas
intelejen dari institusi TNI/Polri selama ini terasa semakin hari semakin
menurun. Apakah karena sakit hati dihujat melulu, atau karena faktor-faktor
lain, seperti desakan rakyat yang memberikan tugas secara over-dosis hingga
semakin memperlemah efektiktivitas kerja badan intelejen kita,'' katanya
dalam nada bertanya.

Masih Akan Terjadi

Sementara itu, pengamat politik FISIP Unair Surabaya, Dr Daniel Sparingga
mengingatkan agar kasus main hakim sendiri seperti dalam Kasus Doulos
menjadi pelajaran berharga dalam proses politik. Diperlukan peranan yang
lebih besar bagi institusi atau kelembagaan kenegaraan dalam menampung
luberan aspirasi masyarakat, demikian Sparingga dalam diskusi ''Surabaya
Round Up, Reaksi dan Penghakiman oleh Massa'', yang diselenggarakan Radio
SCFM, Surabaya, Senin (20/12).

Dikatakan, sulit untuk tidak percaya, kasus serupa akan berhenti di kasus
Doulos saja, karena yang pada hari ini sebagai penonton, tidak menutup
kemungkinan menjadi penderita di waktu mendatang.

Hal itu bisa terjadi karena kasus-kasus kekerasan terjadi beberapa kali
semenjak tewasnya sejumlah orang yang diduga dukun santet di Banyuwangi,
kemudian diikuti tindakan kekerasan massa di tempat lain, bahkan perusakan
bagian dalam dari Mesjid Istiqal di Jakarta, tetapi semuanya tidak bisa
diselesaikan secara hukum, padahal hukumlah yang merupakan tumpuan terakhir
untuk menyelesaikan berbagai macam penyimpangan yang terjadi di masyarakat.

''Rakyat bisa menjadi tidak bertanggung jawab terhadap kasus-kasus
kekerasan, jika proses politik diwarnai dengan kekuatan-kekuatan elite
politik saja, sementara penegakan hukum belum menjadi supremasi karena
kuatnya pertarungan di antara elite politik,'' katanya.

Jika kekerasan dan aksi penghakiman oleh massa tidak bisa dihentikan,
menurut Dr Daniel Sparingga, reformasi yang sudah berjalan sebenarnya hanya
sekadar mengganti pemerintahan, sementara masyarakat tidak ikut berubah atau
jalan di tempat. ''Bahkan proses pemulihan ekonomi bisa sangat terganggu
dengan aksi-aksi kekerasan massa yang main hakim sendiri itu,'' katanya.

Menurutnya, yang paling membahayakan adalah komunalisme atau bangkitnya
kekuatan rakyat yang berdasarkan sektarian dan primordialisme, serta
persoalan ketidakadilan yang dimanfaatkan oleh pertarungan elite politik
yang sangat berpengaruh.

Dikatakannya, aksi kekerasan dan aksi penghakiman massa sangat mencemaskan,
karena dampaknya berimplikasi pada masalah pemulihan ekonomi, sebab semakin
banyak menambah daftar panjang aksi kekerasan massa yang terjadi di
Indonesia.

Mengomentari soal kebringasan massa, Pembantu Dekan III Fakultas Psikologi
Unair Surabaya, Dr Hawai Makrus mengatakan, hal itu terjadi akibat ulah
provokasi, sehingga setiap terjadi tindak kekerasan di masyarakat
dikhawatirkan ada ''udang dibalik batu'' atau ada orang-orang yang
menggerakkan.

Karena itu perlu diketemukan serta diteliti latar belakang terhadap
orang-orang yang menggerakkan massa untuk melakukan tindakan yang
destruktif, katanya.

Dia mengingatkan, jangan sampai Indonesia yang memiliki dasar Pancasila,
tetapi dalam praktek untuk mempertahankan kekuasaan mempergunakan cara-cara
komunisme dengan cara kekerasan untuk mengalahkan lawan-lawan politiknya.***

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 20 Dec 1999 jam 10:29:46 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke