---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- KPP HAM Ajak Nasution Sama-sama ke Timtim Jakarta, Kompas Senin, 20 Desember 1999 Ketua Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Timor Timur (KPP HAM Timtim) Albert Hasibuan membantah kesan yang diperoleh Adnan Buyung Nasution (Ketua Tim Advokasi HAM Perwira TNI) bahwa kegagalan Nasution masuk ke Timtim adalah karena konspirasi antara Komisi Nasional HAM, Pasukan Internasional di Timtim (Interfet), dan United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET). "Nggak ada konspirasi. Konspirasi apa? Lebih baik kita sama-sama saja ke Timtim untuk melihat dari dekat hasil praktik bumi hangus di Timtim. Mari kita juga ke Suai sama-sama untuk melihat lokasi pembunuhan di gereja Suai," ucap Hasibuan kepada Kompas di Jakarta, Minggu (19/12). Seperti diberitakan, setelah gagal ke Timtim, Nasution memperoleh kesan adanya konspirasi antara Komnas HAM, Interfet, dan UNTAET. Namun, Nasution mengaku kesan yang diperolehnya juga bisa salah. (Kompas, Sabtu (18/12) UNTAET dalam siaran persnya juga membantah telah tidak memberikan akses kepada Nasution. "Tidak benar, Interfet dan UNTAET menolak Nasution. Kami katakan silakan datang, tetapi berikan pemberitahuan kepada kami lebih dari 24 jam," ujar Sidney Jones, staf hak asasi manusia unit UNTAET. "Tak ada delegasi dari negara mana pun, meminta dengan segera masuk ke Timtim, terlebih dengan anggota delegasi 27 orang," kata Sidney Jones seraya menambahkan, kala itu Nasution juga tidak menginformasikan berapa lama akan di Timtim dan siapa saja yang akan ditemui. "Kami kesulitan akomodasi, transportasi, dan keamanan," ujar Sidney Jones. Bukan alasan Menanggapi kesimpulan sementara Tim Advokasi HAM Perwira TNI bahwa pelanggaran HAM terjadi karena ekspresi kekecewaan masyarakat, Hasibuan mengatakan, alasan itu tidak bisa dijadikan pembenar. Kesalahan sejarah dan adanya kekecewaan masyarakat bukan merupakan alasan untuk membenarkan terjadi pelanggaran HAM. "Senang atau tidak senang kita harus mengakui. Kalaupun ada kesalahan pada pelaksanaan penentuan pendapat yang diselenggarakan Unamet (Misi PBB di Timtim-Red) bukan merupakan legitimasi untuk pelanggaran HAM," ucap Hasibuan. KPP HAM, mulai Senin ini, akan melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai pihak yang dianggap mengetahui proses terjadi pelanggaran HAM di Timtim. Mantan Panglima TNI Jenderal Wiranto termasuk orang yang akan dimintai keterangan. Di Bina Graha, hari Sabtu, Wiranto dalam jumpa pers mengatakan, dipanggil atau tidak dipanggil, diminta atau tidak diminta, ia akan memberi penjelasan atau keterangan kepada KPP HAM mengenai masalah Timor Timur. Ia juga menyesalkan terhadap publikasi hasil pengumpulan fakta oleh KPP HAM yang dinilainya bersifat sepihak. Kepada wartawan, Wiranto secara panjang lebar menjelaskan kronologi situasi di Timtim sampai diselenggarakan penentuan pendapat dan setelah peristiwa itu. Ia menceritakan keikutsertaannya dalam kancah Timtim pada tahun 1976, dan dalam proses pembuatan kebijakan yang menyangkut diselenggarakan penentuan pendapat di wilayah itu belum lama ini. Mantan Menhankam/ Panglima TNI di masa pemerintahan BJ Habibie tersebut mengatakan pula, KPP HAM memang perlu diberi fakta, diberi data. Karena, katanya lagi, tugas KPP HAM mencari data dan fakta untuk diserahkan kepada pemerintah, dan bukan penyelidik, bukan penuntut. Ia mengatakan, publikasi dari hasil pengumpulan fakta dan keterangan yang dilakukan KPP HAM telah memperberat masalah. Wiranto menunjukkan fakta yang dikumpulkan dan kemudian dipublikasikan KPP HAM tersebut sebagian besar masih berasal dari pihak Unamet, Interfet, dan masyarakat prokemerdekaan. "Belum ada penjelasan yang diminta dari pihak Indonesia, militer Indonesia, birokrasi Indonesia dan yang pro-integrasi. Baru sedikit sekali. Tetapi itu sudah diekspos," ujarnya. "Ini yang kita sesalkan," ujarnya. Kemudian ia mengatakan, permintaan bantuan hukum kepada Adnan Buyung Nasution serta kawan-kawannya itu, antara lain untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan hukum terhadap pihaknya, terutama kepada TNI. Jadi, bukan untuk menghadapi pengadilan yang belum tentu berlangsung. Bekerja Sementara Ketua PBHI Hendardi, pengajar Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo, dan Ketua Departemen Luar Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan, yang dihubungi terpisah Minggu mengatakan, kunjungan Nasution dan kawan-kawan ke Timtim dinilai hanya ingin menggalang opini publik. Publik domestik dan internasional digiring untuk melihat bahwa tim yang dipimpin pendiri YLBHI memang benar-benar bekerja, tetapi upaya itu semua gagal. Harkristuti menyatakan bahwa dirinya menolak bergabung ke dalam tim pimpinan Nasution. Ia mengatakan, apa yang dilakukan Nasution hanya sebatas mengumpulkan informasi, dan bukan mengumpulkan fakta yang ada di lapangan yang ada di kawasan Timtim di mana fokus perhatian dunia ada di sana." Untuk itu menurut Harkristuti, informasi lisan satu sisi (one sided information) yang dikumpulkan Nasution harus ditindaklanjuti dan jangan berhenti pada keterangan sepihak itu. Bahwa ada keluarga korban kekerasan pascapenentuan pendapat perlu dikumpulkan juga oleh Buyung Nasution. Hendardi meminta Nasution menjelaskan metode penelitian sehingga bisa sampai pada sebuah kesimpulan sementara. "Apakah hanya dengan mewawancarai mantan milisi pro-integrasi, pengungsi, mantan pejabat militer setempat, melihat perbatasan dan melihat proses kembalinya para pengungsi lalu bisa sampai pada sebuah kesimpulan sementara? Ini 'kan sepihak juga. Kalau itu yang dilakukannya, maka kerja Nasution sangat jauh dari apa yang dinamakan metode pencarian fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dari sisi ilmiah," demikian Hendardi.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 20 Dec 1999 jam 06:45:45 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
