---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Kompas, Selasa, 18 Januari 2000 Nurcholish Madjid: Gus Dur Harus Dipertahankan Jakarta, Kompas Cendekiawan Nurcholish Madjid (Cak Nur) menepis keinginan sejumlah orang untuk mengganti pemerintahan yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Meski daftar kekecewaan terhadap pemerintahan Gus Dur-Megawati bisa sangat panjang, namun menurut Cak Nur, peran yang dimainkan kekuatan oposisi di Indonesia sebaiknya terbatas meminimalisasi sisi-sisi kekurangan Gus Dur. "Bila karena kecewa lalu Gus Dur dijatuhkan dan diganti oleh pemerintah baru, tidak ada satu pun yang bisa selamat. Ukuran kecewa sangat cair sehingga yang terjadi kemudian adalah balas-membalas politik yang tidak ada habisnya dan kita akan dikutuk sampai tiga generasi," demikian Cak Nur dalam orasi politiknya dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) di Jakarta, Senin (17/1) malam. Menurut Cak Nur, dalam menyikapi pemerintahan Gus Dur sebaiknya semua pihak mengikuti prinsip menunda kesenangan. Mengganti pemerintahan Gus Dur, bisa menyenangkan tetapi akan meninggalkan benih konflik yang tiada habisnya. Cak Nur menekankan kembali perlunya masyarakat bersabar terhadap pemerintahan Gus Dur. Berbagai kerusuhan yang terjadi saat ini, menurut dia, merupakan harga dari demokrasi meski Cak Nur tidak bermaksud menyepelekan jiwa manusia. Gus Dur, kata Cak Nur, merupakan presiden pertama yang secara sadar memperjuangkan pluralisme, toleransi, antikekerasan, dan menyadari sepenuhnya bahwa ia mewakili masyarakat secara keseluruhan. "Aset itu harus ditabung terlebih dulu," kata Rektor Universitas ParamadinaMulya ini. Hukuman yang pantas diberikan kepada Gus Dur, menurut Cak Nur, tidak lain adalah tidak memberikan kesempatan untuk menjadi presiden untuk kedua kali apabila dinilai gagal. Membangun oposisi Cak Nur mengemukakan, Sidang Umum MPR 1999 merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk melembagakan oposisi. Namun kenyataannya semua ingin menjadi "priyayi", masuk kabinet, dan dapat pangkat. Godaan untuk menjabat itu begitu kuat karena biasanya jabatan sejajar dengan kekayaan. Oleh karena itu, menurut Cak Nur, perlunya oposisi harus terus ditanamkan dalam masyarakat sampai masyarakat merasa terhormat untuk menjadi oposisi, berada di luar pemerintahan, dan tidak mempunyai derajat atau pangkat. Oposisi, kata Cak Nur, tidak harus dipahami sebagai menentang. Dalam konteks politik, oposisi merupakan kekuatan penyeimbang karena persoalan sosial dan politik tidak boleh dipertaruhkan pada itikad baik pribadi. Oposisi diperlukan untuk mengingatkan bahwa tidak ada orang yang tidak bisa berbuat salah. Indonesia, lanjut Cak Nur, sudah berhasil mencapai tahap demokrasi. Tahapan selanjutnya adalah tahap yang sangat sulit, tahap yang menuntut kedewasaan dan kesanggupan menerima keragaman. Persoalan yang dihadapi adalah bangsa Indonesia masih belum terlatih menyelesaikan masalah melalui otot bukan akal. Padahal demokrasi tidak bisa didukung oleh mob politics. Menurut Cak Nur, Indonesia merupakan bangsa yang relatif baru dan dengan pengalaman yang panjang sebagai masyarakat terjajah. Demokrasi, kata Cak Nur, bukanlah sesuatu yang jatuh dari atas melainkan kategori dinamis yang tumbuh melalui pengalaman dan eksperimentasi. Dalam eksperimentasi ini ada masalah mencoba dan salah (trial and error). "Dalam pemerintahan Gus Dur-Megawati, trial and error-nya dominan. Yang perlu dicegah jangan sampai error-nya banyak sekali sehingga membatalkan seluruh proses demokrasi yang ada," kata Cak Nur. Oposisi penting Sekjen KIPP Mulyana W Kusumah mengemukakan pentingnya membangun oposisi di Indonesia. Pemerintahan Gus Dur, kata Mulyana, menghadapi berbagai persoalan, seperti ketidakmampuan mengambil langkah strategis dalam masalah disintegrasi, kekhawatiran munculnya neokroniisme akibat politik akomodasi dan neo- otoritarianisme, dan relasi parpol dengan pemerintah yang menutup peluang oposisi parlementer. Bertolak dari penilaian itu Mulyana mengemukakan, penumbuhan oposisi parlementer maupun ekstraparlementer yang konstruktif menjadi sangat penting. Tiga fungsi yang harus dijalankan serentak adalah institusionalisasi kontrol politik yang efektif, konsolidasi demokrasi dengan penguatan partisipasi, dan prevensi atas kemungkinan dipilihnya jalan keluar inkonstitusional. "Tanpa oposisi parlementer dan ekstraparlementer yang efektif mengancam munculnya replikasi rezim otoritarian gaya baru dan tertutupnya jalan demokrasi yang emansipatif," kata Mulyana. (wis) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 25 Jan 2000 jam 03:26:26 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
