---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Jumat, 11 Februari 2000 Tunda, Transmigrasi ke Papua Jayapura, Kompas Pemerintah Daerah Papua minta agar kedatangan warga transmigran dari luar Papua untuk sementara waktu ditunda. Penundaan itu sesuai aspirasi masyarakat untuk memberdayakan putra Papua. Sekitar 80 persen putra Papua masih berada di bawah garis kemiskinan. Wakil Gubernur I Papua, JRG Djopari, kepada wartawan di Jayapura, Rabu (9/2) mengatakan, tidak benar ada pemberitaan yang menyebutkan Pemda Papua menolak kedatangan warga transmigrasi dari luar Papua. Tetapi Pemda sangat memperhatikan aspirasi masyarakat agar putra daerah harus diberdayakan secepatnya. "Yang kami perjuangkan adalah pemberhentian sementara waktu, warga transmigran dari luar Papua. Mungkin tiga tahun atau lima tahun. Saat ini di kalangan warga transmigrasi juga terlihat kesenjangan sosial cukup tinggi karena jumlah yang lebih dominan adalah warga dari luar Papua. Maka ke depan ini, kita membangun masyarakat Papua yang masih miskin," kata Djopari. Kepala Pembangunan Masyarakat Desa Papua, Soeprapto menjelaskan, dari dua juta penduduk Papua, 80 persen masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Mereka tersebar di desa-desa yang sulit dijangkau kendaraan roda dua dan empat. Sekitar 200.000 warga masih menetap di hutan. Program transmigrasi lokal perlu diberdayakan di kalangan orang Papua. Sedang diperjuangkan sistem 60:40 artinya 60 persen warga Papua dan 40 persen warga dari luar Papua. Tetapi 40 persen ini akan berlaku lima tahun yang akan datang. "Mudah-mudah semua pihak paham akan kondisi di Papua, karena kita semua ingin orang Papua bisa sejahtera," tuturnya. (kor) Jumat, 11/02/2000 Tuntut Merdeka, 80 Ribu Rakyat Wamena Turun ke Jalan Reporter: M.H Imran detikcom - Jayapura, Sekitar 80 ribu rakyat Jayawijaya turun ke jalan sejak pukul 09.00 WIT hingga petang hari. Mereka menuntut Papua Merdeka sekaligus menolak otonomi. Massa dari berbagai kecamatan dan suku-suku yang ada di kabupaten Jayawijaya itu turun ke jalan dan berkumpul di lapangan sepakbola Pendidikan Wamena. Para pengunjuk rasa yang dipimpin kepala-kepala suku, meminta Papua merdeka dan menolak pemekaran kabupaten dan kecamatan. Para kepala suku menyampaikan aspirasi mereka kepada ketua komisi gabungan DPRD propinsi Irian Jaya Demas David Patty, S.Pd, Selamat Hutagalung, Drs Izak Tabuni, Adrian Toher dan wakil ketua Yance Kogoya, Thimotius Wakur S.Th, Adrene Laguan, Kapolres Jayawijaya Letkol (Pol) D Suripatty, Dandim Jayawijaya Letkol (Inf) Paulus L. Sebelumnya, 8 tokoh dari berbagai kecamatan dan suku itu menyampaikan orasi tentang permintaan merdeka dan menolak pemekaran kabupaten dan kecamatan itu. Aksi itu diawali pembacaan doa oleh ketua tim 100 Jayawijaya Pdt Obeth Kamoa, disusul dengan mengheningkan cipta dan diiringi lagu kebangsaan Papua, Hai Tanahku Papua. Kemudian saling bergantian 8 tokoh dan delegasi dari berbagi suku berorasi. Mereka adalah ketua tim delegasi Papua Konatan Tabuni, Andresso Matiama, kepala suku Kurima Yofat Yalomakan, delegasi dari Mapunduma masing-masing Gwijangge, Y Abunawao dan Waroka Matuan. Kemudian ada kepala suku dari Lembah Baliem Hubi, Eks Tapol/Napol Mumbuay, kepala suku Panis Philipus Pagawok, Murjono Murib serta delegasi suku Ngelum Aquino Uropmabin. Konatan Tabuni dalam orasinya mengungkapkan, kehadiran massa yang menghendaki merdeka dan menolak pemekaran kabupaten dan kedamaian saat ini bukan segelintir orang. Pernyataan segelintir orang selama ini, kami hapus dalam nama Yesus. Dan upaya-upaya otonomisasi, pemekaran, saat ini juga kami hapus dalam nama Yesus," ujar Tabuni berapi-api. "Berikan kepada kami untuk berbicara atas tanah ini. Tanah ini adalah milik bangsa Papua. Kepada warga non Papua, tolong selesaikan masalah Ambon, Aceh. Mau apa lagi berbicara atas tanah ini. Tanah ini milik bangsa Papua," pinta Tabuni disambut dengan tepuk tangan meriah. Sedangkan kepala suku Andreso Matiama mengimbau, semua warga baik birokrat maupun cendekiawan supaya berdiri ditengah-tengah untuk memecahkan persoalan ini. Sebab kalau tidak akan terjadi perang suku. Hati-hati berbicara, merdeka tidak gampang, tukas Andreso. Sedangkan kepada Bupati Drs Agustin Hubi dan Ketua DPRD Jayawijaya Drs Budiman Kogoya, diminta agar mendukung tuntutan merdeka masyarakat Papua. Sebab jika tidak, maka masyarakat akan memaksa bupati dan ketua DPRD turun dari jabatannya secara paksa. Kepada detikcom, Kapolres Jayawijaya Letkol Pol Drs D.Suripatty, mengatakan situasi kota Wamena dan kabupaten Jayawijaya berlangsung aman. Sebab masyarakat yang memadati lapangan sepakbola Pendidikan Wamena, berangsur-angsur pulang hingga sore. Sementara situasi kota Wamena dari pagi hingga sore lumpuh total. Sekolah, pasar, perbankan dan pertokoan praktis tutup. Jumat, 11 Februari 2000 Bila Keran Kebebasan Dibuka Terbentuk 100 Propinsi Jakarta, Kompas Tidak ada penelitian dan kepastian jumlah propinsi yang ideal ba gi wilayah Indonesia. Namun, dengan semaraknya tuntutan b e rba gai daerah yang m enghenda ki menjadi propinsi sen diri dan terle p as dari prop i n s i induk, kalau keran kebebasan itu dibuka selebar-lebarnya, maka bisa jadi terbentuk 100 propinsi di negeri ini. Hal itu dikemukakan Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta, Kamis (10/2). "Bila keran kebebasan itu dibuka selebar-lebarnya, mungkin ada 100 propinsi yang akan terbentuk. Karena memang lebih enak menjadi gubernur daripada menjadi bupati. Tetapi harus diingatkan, pemekaran wilayah itu membawa konsekuensi anggaran yang tak kecil," ujar Ryaas Rayid. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR H Amin Aryoso itu hadir pula puluhan warga Banten yang tergabung dalam Komite Pembentukan Propinsi Banten (KPPB). Ketika Ryaas menjawab pertanyaan dari anggota DPR mengenai kemungkinan Banten menjadi propinsi, warga itu berteriak-teriak..,"Hidup Banten, Hidup Propinsi Banten.." Namun teriakan itu tidak berlangsung lama. Penuhi syarat Ryaas mengakui, maraknya tuntutan beberapa daerah menjadi kota, kabupaten, serta propinsi tersendiri yang terlepas dari induknya itu tak terlepas dari masalah ketidakadilan yang terjadi pada masa lalu. Walaupun demikian, tidak semua tuntutan masyarakat yang muncul itu-terutama yang menghendaki terwujudnya propinsi tersendiri-bisa diwujudkan. Sebab syarat untuk terbentuknya sebuah propinsi tak bisa dipenuhi. "Ada masyarakat suatu daerah (Ryaas menyebutkan nama daerah itu-Red) yang menghendaki menjadi propinsi tersendiri. Tetapi anggota kabinet yang berasal dari daerah itu (dia menyebutkan nama seorang menteri-Red) membisikan kepada saya, daerahnya itu belum bisa kalau harus menjadi propinsi tersendiri. Karena potensi daerahnya kurang," jelasnya lagi. Dikemukakannya pula, memang masyarakat setempat yang mengetahui apakah daerahnya layak menjadi propinsi tersendiri. Namun yang harus diingat, pembentukan propinsi baru itu harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. "Artinya, kalau dengan pembentukan propinsi baru itu diyakini masyarakatnya akan lebih sejahtera, maka tuntutan pembentukan propinsi baru semestinya tidak ditolak," kata Ryaas. Dikatakan, jumlah propinsi di Indonesia kini memang tak bisa dipertahankan. Artinya, perlu ada pemekaran wilayah. Tetapi jumlah propinsi yang ideal tidak dapat disebutkan. Sebagai gambaran, di Filipina yang wilayahnya lebih sempit dibandingkan Indonesia, terdiri dari 60 propinsi. Sedangkan di Thailand, kini terdapat tidak kurang dari 80 propinsi. Khusus menjawab usulan pembentukan Propinsi Banten, menurut dia, lebih baik masyarakat juga meminta pertimbangan dari DPRD Tingkat I dan Gubenur Jawa Barat. Walaupun dapat saja prosesnya di-by pass lewat pengajuan rancangan undang-undang (RUU) usul inisiatif anggota DPR tentang Pembentukan Propinsi Banten. "Saya khawatir, kalau DPRD I Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat tidak dimintai pendapatnya, setelah terbentuk propinsi baru bisa menimbulkan persoalan yang tidak perlu. Jikalau pembentukan propinsi baru itu lebih menyejahterakan rakyat, saya yakin tidak akan ditolak," urainya lagi. (tra) Jumat, 11 Februari 2000 Pemilu Lokal Batal, Oposisi akan Bangkit Jakarta, Kompas Pembatalan pemilihan umum lokal dan pembubaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan perlawanan terhadap proses demokrasi. Jika hal ini sampai terjadi, akan bangkit sebuah oposisi yang cukup kuat dengan motivasi kuat untuk menentang proses demokrasi yang menyimpang. Hal itu dikemukakan Ketua Panitia Pemilihan Lokal (PPL) Agus Miftach ketika menyampaikan pernyataan sikap politik PPL KPU di Jakarta, Kamis (10/2). Ia didampingi Wakil Ketua PPL, Hassan Potabuga, dan Wakil Ketua Tim Evaluasi KPU, Noor Sewan Noor Datuk. Pernyataan sikap politik PPL KPU itu disampaikan sehubungan rencana pemerintah membubarkan KPU dan menunda pemilihan umum lokal. Soal rencana pemerintah tersebut, menurut PPL KPU, merupakan hasil pemikiran penguasa yang arogan dan antidemokrasi, selain juga merupakan pemaksaan dari elite politik yang saat ini berkuasa. Bahkan itu merupakan pengkhianatan Menteri Dalam Negeri Soerjadi Soedirdja, Menneg Urusan Otonomi Daerah Ryaas Rasyid, dan Ketua DPR Akbar Tandjung terhadap kesepakatan tanggal 28 Januari 2000 yang telah disetujui Presiden Abdurrahman Wahid. "KPU bisa saja dibubarkan oleh mereka (Soerjadi, Ryaas Rasyid, Akbar Tandjung) secara formal karena mereka memiliki kewenangan legal dalam hal pembentukan undang-undang sehingga mereka bisa membuat peraturan semau mereka. Tetapi ini tidak akan efektif, justru setelah itu akan bangkit sebuah oposisi yang cukup kuat (terhadap pemerintah) dengan motivasi yang kuat untuk menentang proses demokrasi yang menyimpang," kata Agus Miftach. Lebih lanjut dikatakan, jika keputusan tersebut jadi ditetapkan maka akan timbul kerawanan di seluruh daerah pemekaran karena mereka sekarang sudah bersiap mengadakan pemilu lokal sebagai alternatif terbaik daripada tuntutan kemerdekaan lokal. Seluruh PPLD I dan II di 43 daerah pemekaran yang tersebar di 15 propinsi saat ini sudah terbentuk. "Keputusan itu akan menimbulkan ekses yang sangat buruk dalam kondisi politik nasional kita belakangan ini." Agus Miftach menandaskan, seluruh PPLD dan PPL dengan didukung partai politik yang tergabung di dalamnya dalam waktu dekat ini akan mengadakan rapat di Jakarta untuk menuntut pembatalan pemilihan umum lokal tersebut melalui mekanisme hukum. "Beberapa PPLD sudah menyampaikan pernyataan sikapnya," katanya. (ika) Jumat, 11 Februari 2000 Hubungan Sipil dan Militer Diwarnai Aksi Balas Dendam Jakarta, Kompas Hubungan sipil dan militer di Indonesia masih diwarnai rasa curiga dan aksi balas dendam antara keduanya. Masyarakat sipil saat ini seolah-olah ingin melakukan balas dendam setelah cukup lama militer mendominasi politik. Sikap saling curiga dan aksi balas dendam ini perlu segera diakhiri sehingga dapat hubungan antara sipil dan militer bisa distabilkan. Demikian dikemukakan oleh pengamat politik Dr Kusnanto Anggoro dan Dr Ikrar Nusa Bhakti dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Kamis (10/2). Diskusi itu menampilkan pula ahli pertahanan dari Jerman, Mayjen (Purn) Dr Dietrich Genschel. Menurut Ikrar, aksi balas dendam antara sipil dan militer itu dapat diamati sejak masa demokrasi parlementer sampai saat ini. Pada masa demokrasi parlementer, kata Ikrar, partai-partai politik mensubordinasikan militer untuk kepentingannya. Sebaliknya pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, militer mendominasi dalam politik sampai memegang peran yang sangat besar dalam Golkar. Setelah Soeharto turun muncul kecenderungan sipil ingin melakukan balas dendam kepada militer. Ikrar mengemukakan, usulan untuk menaikkan anggaran militer yang sebenarnya diperlukan agar TNI dapat melaksanakan fungsinya sebagai penjaga pertahanan merupakan isu yang tidak populer saat ini. Sipil masih curiga bahwa peningkatan budget itu justru akan dipergunakan bagi militer untuk membunuh, menculik, atau menyakiti rakyat. Masyarakat sipil di Indonesia, kata Kusnanto, menginginkan agar supremasi sipil dapat berlangsung dengan cepat. Sementara di kalangan sipil maupun militer sama-sama belum siap menghadapi hal itu. Di kalangan militer masih banyak personel TNI yang berpikir sangat konservatif dan ingin mempertahankan dwifungsinya. Sebaliknya di pihak sipil, belum banyak tokoh-tokoh sipil yang mendalami studi pertahanan. Ia mengusulkan agar suasana kepercayaan antara sipil dan militer dibangun kembali. Sementara itu Dietrich Genschel dalam kesempatan itu menceritakan pembangunan kembali militer Jerman pasca-Perang Dunia II pada saat kehidupan demokrasi telah berkembang. Meski militer lebih banyak mendalami masalah pertahanan, tetapi perencanaan dalam militer ditentukan sepenuhnya oleh sipil. Siapa pun yang berbaju tentara, kata Genschel, harus menjadi subordinasi sipil. (wis) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 11 Feb 2000 jam 04:03:59 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
