---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- http://www.dataphone.se/~ahmad [EMAIL PROTECTED] Stockholm, 9 Maret 2000 Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu'alaikum wr wbr. PM MAHATHIR AKAN JADI PENGHUBUNG ANTARA PEM GUS DUR DAN GAM Ahmad Sudirman XaarJet Stockholm - SWEDIA. MALAYSIA SIAP JADI PERANTARA DALAM MASALAH ACEH Hari ini, Kamis, 9 Maret 2000, Perdana Menteri Malaysia Dato' Dr Sri Mahathir Mohammad yang didampingi oleh Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin, Menteri Luar Negeri Dato' Seri Syed Hamid Albar, Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Dato' Seri Rafidah Aziz dan Menteri Perusahaan Utama Dato' Seri Dr Lim Keng Yaik serta Direktur MAS Tan Sri Tajudin Ramli yang memimpin 150 eksekutif dan profesional di Malaysia akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dimana tujuan dari kunjungan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan mencari format keterlibatan kalangan usahawan Malaysia dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Malaysia dengan total investasi ke Indonesia sebesar 7.6 milyar dollar AS menduduki urutan ke-11 dalam hal investasi. Sebagian besar investasi ditanamkan dalam perladangan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan. ( http://www.detik.com/peristiwa/2000/03/09/200038-235947.shtml ) Sedangkan tujuan yang lainnya adalah PM Mahathir akan menjadi penghubung dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh antara Pemerintah Gus Dur dan Gerakan Aceh Merdeka (Text TV 1 Swedia, 8 Maret 2000). KONFLIK ACEH TIDAK SELESAI BISA PENGARUHI STABILITAS MALAYSIA Gus Dur telah berusaha untuk menyelesaikan Aceh dengan metode bawah tanah tanpa melibatkan kekuatan pihak luar. Usaha diplomasi hubungan langsung secara diam-diam dengan pihak GAM ternyata belum membawa hasil yang cukup baik. Dimana kenyataannya dilapangan dan didaerah konflik Aceh masih terjadi kerusuhan dan jatuh korban rakyat Aceh. Aceh yang kaya dengan Liquid Natural Gas (LNG) yang sekarang dikelola oleh PT Arun yang pembangunan kilang gasnya dibiayai Jepang dengan hampir sebagian besar LNG dan semua LPG yang dihasilkan PT Arun diexpor ke Jepang. Begitu juga dengan minyak bumi-nya yang dikelola oleh Mobil Oil sejak tahun 1971 tidak begitu saja bisa diselesaikan dengan mudah. Kepentingan luar negeri yang diwakili oleh Jepang dan Amerika yang keduanya mempunyai kepentingan yang besar di Aceh karena minyak dan gasnya tidak bisa dianggap masalah ringan. Karena Aceh yang kaya dengan natur Gas dan minyak bumi serta letaknya yang strategis di selat Malaka inilah yang akan membawa konflik Aceh bukan hanya konflik dalam negeri RI saja tetapi akan membawa keterlibatan pihak luar. Dan keadaan inilah yang mendorong Malaysia dibawah PM Mahathir untuk ikut menyelesaikan perselisihan besar antara pihak Pemerintah RI dan Aceh yang diwakili oleh mahasiswa, kaum buruh, Ulama, tjendekiawan, LSM dan GAM/AGAM. Apabila pertikaian Aceh tidak selesai, maka konflik ini akan merembet kepada kestabilan negara-negara bagian Malaysia. Karena apabila kekayaan gas dan minyak Aceh dijadikan sumber bahan bakar konflik, maka jelas pihak Jepang dan Amerika tidak akan lepas tangan. Sehinga pertikaian Aceh akan menjadi pertikaian internasional yang dampaknya akan terasa dan mempengaruhi kestabilan negara federasi Malaysia. SIKAP PEMERINTAH GUS DUR VS GAM Sikap yang ditampilkan oleh pihak GAM adalah GAM tidak ingin duduk berdialogue dengan RI didalam negeri Indonesia dibawah todongan senjata RI, dengan tidak dihadiri oleh Badan ke-III, yang bersifat international dan neutral. GAM berusaha agar pelaksanaan Referendum yang telah mutlak menjadi tuntutan rakyat Aceh dilaksanakan di Aceh dalam waktu sesingkat-katnya dengan dihadiri oleh badan ketiga dari Dunia Internasional yang bersifat neutral dan tidak memihak. ( Dr. Husaini Hasan, Berfikir Secara Merdeka, 22 Februari 2000) Sikap Pemerintah Gus Dur adalah menjadikan pertikaian dan konflik di Aceh sebagai konflik dalam negeri Indonesia dan menolak semua campur tangan Internasional. Persoalan Aceh diselesaikan sendiri antara Pemerintah Gus Dur dan rakyat Aceh. Dimana salah satunya dengan melalui diplomasi diam-diam baik secara langsung atau tidak langsung dengan pihak GAM dan dengan seperti yang diusulkan oleh Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Hasballah M Saad (asal dari Aceh) yaitu menyiapkan pelaksanaan UU Otonomi Daerah (UU 22/99), UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (UU 25/99), dan UU Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh (UU 44/99). Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada [EMAIL PROTECTED] agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.* Wassalam. Ahmad Sudirman http://www.dataphone.se/~ahmad [EMAIL PROTECTED] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 9 Mar 2000 jam 00:41:10 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
