---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- George J. Aditjondro: "Tuntutan Menentukan Nasib Sendiri Overlap" "Tabea aski." Itulah kali pertama yang diucapkan George J. Aditjondro ketika menyapa JUBI, minggu lalu. Salam yang berarti damai sebagaimana pernah dipopulerkan Arnold Ap itu seolah menegaskan bahwa George tidak pernah putus dengan Papua. Segala gerak Papua masih menjadi kajian kekritisannya. Latarbelakangnya sebagai wartawan, dosen, dan aktivis memang memberinya perlengkapan untuk selalu kritis. Dan kekritisan itulah yang menjadikan George fenomenal. Ketika Soeharto masih begitu kuat, dia diburu aparat. Gara-garanya, lelaki yang pernah bertahun-tahun bermukim di Papua ini terlalu kritis menggugat kebobrokan mantan presiden tersebut. Dan ketika gerakan menjatuhkan Soeharto dari singgasana kepresidenan berhasil, serta-merta dia juga menjadi bahan perbincangan. Tulisannya tentang kekayaan Soeharto Cs sempat menggelorakan semangat masyarakat menuntut peradilan atas Soeharto. Hingga kini. Lalu, ketika masalah Aceh sedang berklimaks, kekritisannya juga memerahkan telinga aparat. Tabloid Masyarakat Sipil, yang memuat wawancara itu pada edisi Mei 1999, sempat kebat-kebit "diapa-apain". Tapi, bukanlah George jika tidak terus kritis. Soal Papua? "Yang perlu dipersiapkan dalam jangka sangat pendek adalah suatu bentuk kepempimpinan kolektif, semacam presidium," katanya. Kepada M. Kholifan dari JUBI, George menjawab berbagai pertanyaan seputar gerakan Papua Merdeka. Berikut petikannya: Bagaimana peluang Papua Merdeka? Sesudah rubuhnya Tembok Berlin, konflik-konflik internasional yang sangat menggema di dunia, bukan lagi soal komunis versus kapitalis, melainkan antara pendukung HAM dan penentang HAM. Konflik-konflik internasional tidak lagi antarnegara semata-mata, melainkan sangat multi-dimensional. Gerakan sosial (social movements) melawan bank-bank pembangunan multilateral (multilateral development banks), seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Bank Pembangunan Inter-Amerika, dsb. Juga antara gerakan sosial internasional, misalnya gerakan lingkungan, melawan maskapai multinasional (MNC). Selain itu, gerakan pro-bangsa-bangsa pribumi (indigenous peoples), perempuan, dan HAM semakin besar. Pun peranan asosiasi-asosiasi regional, seperti ASEAN dan South Pacific Forum. Tuntutan bagi penegakan hak bangsa Papua Barat untuk menentukan nasib mereka sendiri overlap (tumpang tindih) dengan berbagai gerakan itu. Juga dengan perjuangan Gerakan bagi Kawasan Pasifik Yang Merdeka dan Bebas Nuklir yang berbasis di Suva, Fiji, yang juga menjadi pusat berbagai kantor South Pacific Forum. Di Pasifik Selatan, dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Papua Barat, yang tadinya hanya terbatas di antara negara-negara rumpun Melanesia, terutama Vanuatu, kini sudah menjalar ke Samoa. Samoa terdiri dari negara Samoa yang merdeka, dan Samoa yang merupakan wilayah AS, yang dengan demikian punya wakil dalam Kongres AS. Wakil American Samoa itu belakangan ini telah mengangkat isu Papua Barat di Kongres AS. Apa yang harus dipersiapkan masyarakat Papua? Yang perlu dipersiapkan, dalam jangka sangat pendek, adalah suatu bentuk kepempimpinan kolektif, semacam presidium, yang dapat mewakili berbagai kelompok etno-linguistik (etnis) di Papua Barat. Juga mewakili perbedaan pendapat tentang strategi perjuangan, faham ekonomi, serta sistem politik yang dicita-citakan. Bagaimana kapasitas para pemimpin Papua sekarang? Saya belum kenal secara pribadi kapasitas semua pemimpin Papua yang ada sekarang. Pers cenderung menyederhanakan masalah dengan memfokuskan pada satu dua orang. Misalnya pada paitua Ondoafi Besar Sentani, Theys Eluay. Dari liputan televisi Australia, saya sudah melihat munculnya suatu bentuk kepemimpinan kolektif. Ada tokoh kharismatik seperti Theys Eluay, ada pejuang lingkungan seperti Tom Beanal, ada intelektual seperti Willy Mandowen. Buat saya, siapa saja yang diterima oleh orang banyak, sudah memenuhi salah satu syarat bagi seorang pemimpin, yakni punya basis massa. Nah, para pemimpin yang punya massa dan kharismatik itu, perlu melengkapi diri dengan mereka yang punya keahlian khusus, misalnya, keahlian dalam politik dan hukum internasional, keahlian ekonomi, keahlian antropologi, dan lain-lain. Yang jelas, orang seperti Yorris Raweyai, jangan diikutsertakan. Sebagai ketua harian Pemuda Pancasila, tangannya ikut berlumuran darah dan air mata para pejuang hak-hak asasi manusia. Keputusan paitua Theys Eluway untuk mengangkat Yorris sebagai ketua adat bagi masyarakat Papua Barat di Jakarta, merupakan keputusan yang sungguh-sungguh keliru. Bagaimana sebenarnya dukungan internasional untuk Papua merdeka? Dukungan internasional bukanlah sesuatu yang konstan. Seperempat abad lalu, dalam iklim Perang Dingin, Blok Barat kompak mendukung invasi dan aneksasi Indonesia atas Timor Timur. Lebih-lebih Australia, yang kemudian mendahului semua negara Barat lainnya mengakui pencaplokan Timor Loro Sa'e secara de facto dan de jure, supaya dapat mengatur pembagian potensi migas di Celah Timor dengan Indonesia, demi keamanan pasokan migas Australia di abad ke-21 ini. Seperempat abad kemudian, ketika Xanana Gusmao dan Jose Ramos-Horta memimpin, yang demi kesatuan perjuangan bekerjasama secara erat dengan partai pro-kemerdekaan yang konservatif dan pro-kapitalis, UDT, sikap blok Barat berubah. Apalagi ketika "citra" para pejuang kemerdekaan Timor Loro Sa'e bergeser dari Fretilin ke Gereja Katolik, yang dipimpin Uskup Belo. Selanjutnya, seiring meningkatnya represi Indonesia, blok Barat di bawah pimpinan AS, yang tidak lagi punya saingan sebagai "polisi dunia", dukungannya bergeser ke CNRT, organisasi payung perlawanan Timor Loro Sa'e pimpinan Xanana. Apalagi setelah Xanana, dari dalam penjara Orde Baru, bersedia memberikan semacam garansi tertulis pada maskapai minyak Australia, BHP, bahwa negara Timor Loro Sa'e yang merdeka akan tetap menaati prinsip-prinsip Perjanjian Celah Timor. Mengambil analogi dari kasus pergeseran dukungan blok Barat dari Jakarta ke CNRT, saya rasa bahwa dukungan blok Barat terhadap klaim Jakarta atas Papua Barat juga bisa bergeser, seiring dengan perubahan dalam konfigurasi politik dunia. Juga dapat bergeser, apabila (a) para pejuang kemerdekaan Papua Barat dapat merapikan barisannya (b) dapat memberikan rasa aman kepada maskapai-maskapai mancanegara, yang kini beroperasi di bumi dan laut Papua Barat, dan (c) dapat menunjukkan pada dunia luar, bahwa "they are the good guys, and the Indonesians are the bad guys", dengan mengutamakan perjuangan diplomatik. Suatu smiling policy, tanpa operasi-operasi penyanderaan seperti yang terjadi beberapa tahun lalu. Kalau dikatakan bahwa dunia internasional mendukung klaim Indonesia atas Papua dan Aceh, di mana gerakan-gerakan kemerdekaan setempat -- OPM dan GAM -- dianggap sebagai "persoalan dalam negeri Indonesia", mengapa dunia internasional mendukung bubarnya Uni Soviet dan Yugoslavia, justru pada saat partai-partai komunis di kedua negara itu sudah tidak lagi merupakan kekuatan monolit yang harus ditakuti? Apakah itu sekedar untuk mencegah bangkitnya "hantu komunis" kembali, ataukah karena gerakan-gerakan kemerdekaan di kawasan Baltik dan Balkan pintar mencari dukungan di antara turunan mereka di luar negeri? Bagaimana dengan perbagai tawaran solusi Gus Dur pada 31 Desember lalu? Gus Dur adalah pejuang hak-hak asasi manusia yang masih mengidap penyakit ultra-nasionalis, dan masih berada dalam "penjara" alam berfikir tentara. Menggali hukum adat, dalam kerangka negara kesatuan, di mana bangsa Papua hanya merupakan satu minoritas, di tengah-tengah bangsa-bangsa lain di Nusantara, yang ingin memperluas ruang hidup mereka, dengan menginjak-injak hak-hak adat masyarakat setempat, berbeda dengan menggali hukum adat di Papua Niugini, di mana rumpun bangsa Melanesia merupakan mayoritas. Kalau mau mengadili militer yang melanggar HAM di Papua Barat, harus mulai dari pengadilan anumerta terhadap Ali Murtopo dan Sarwo Eddhi, dan banyak jenderal dan pensiunan jenderal lain. Termasuk pengadilan terhadap Rajakami Sembiring Meliala, yang berkolaborasi dengan Kopassus (waktu itu masih disebut Kopassandha), untuk menghabisi nyawa Arnold Ap dan mengebiri kegiatan Mambesak, yang dikhawatirkan akan menggalakkan nasionalisme Papua Barat lewat bidang kebudayaan. Gagasan mengadili militer Indonesia yang melanggar HAM di bumi kasuari ini akan segera ditorpedo oleh keluarga TNI yang gugur di Papua, dengan menuntut "keadilan" berupa pengadilan terhadap para pimpinan dan anggota OPM, yang membunuh keluarga mereka. Tanpa membedakan mana yang aksi dan mana yang reaksi. Makanya, saya tidak begitu optimis terhadap validitas saran-saran Gus Dur itu. Saya hanya dapat mengatakan, kembalikan kepada rakyat Papua Barat sendiri dengan mengulangi referendum tahun 1969. *** Wawancara Tabloid JUBI (= Jujur Bicara) dengan saya soal prospek Papua Merdeka. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 5 Mar 2000 jam 07:59:18 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
