---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 07/III/5-12 Maret 2000 ------------------------------ PEMBERSIHAN TANPA PERLAWANAN (PERISTIWA): Pembersihan orang-orang Wiranto berjalan lancar tanpa perlawanan berarti. Jendral Tyasno punya peran besar. Seorang perwira Angkatan Darat berpangkat letnan kolonel melakukan riset tentang anak-anak tahanan politik (tapol) partai terlarang, PKI. Perwira itu memberi rekomendasi dalam risetnya: anak-anak tapol yang jumlahnya jutaan itu harus dipelihara oleh negara. Draf riset itu dikirim ke Kasospol ABRI, Letjen TNI Harsudiono Hartas. Tentu saja, mata Kasospol ABRI itu terbelalak. Rekomendasi macam apa ini? Lalu: riset sang letnan kolonel itu dibuang ke tempat sampah. Letnan kolonel itu kini jadi Pangkostrad, ia bernama: Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah, yang masih keponakan mantan Wapres, Jendral TNI (Purn) Umar Wirahadikusumah. Rekomendasi semacam itu, apalagi dilakukan di zaman Orde Soeharto, bisa digolongkan sebagai tindakan subversif. Tapi Agus berani melakukannya, dan apa yang direkomendasikan itu sebenarnya merupakan hal yang sebenarnya: anak-anak tapol PKI yang terlunta-lunta akibat konflik politik di masa lalu memang harus menjadi tanggungjawab negara. Tapi Agus waktu itu lolos dari tuduhan subversif itu. Mungkin, Hartas tak melaporkan atau meneruskan hasil riset itu ke Soeharto. Jadi Suharto tak perlu marah. Atau, Soeharto tahu tapi tak enak menindak Agus karena ia keponakan Jendral Umar. Umar adalah mantan Pangdam Jaya pada September 1965, yang mendukung Pangkostrad Mayjen Soeharto memulai usaha kudeta terhadap Bung Karno. Karir Agus berjalan wajar-wajar saja. Sampai suatu ketika, setelah reformasi, ia menjadi Ketua Tim Reformasi TNI. Tim ini dibentuk oleh Kaster TNI Letjen TNI Soesilo Bambang Yudoyono. Rekomendasi tim ini pun mengejutkan: TNI harus meninggalkan doktrin dwifungsinya dan kembali menjadi militer yang profesional. Rekomendasi ini membuat berang Panglima TNI Jendral TNI Wiranto. Sejak itulah, Agus dan Wiranto bermusuhan. Kedua jendral itu kemudian saling mencari dukungan di kalangan Angkatan Darat. Oleh kalangan pendukung Wiranto, Agus dianggap pembangkang yang menyalahi sumpah prajurit yang harus loyal pada atasan. Di banyak kesempatan, Agus memang sering melancarkan kecaman terhadap kelompok Wiranto, kendati tidak pernah menyebut nama Wiranto. Agus pernah bilang, "Ada tangan-tangan kotor di kalangan militer yang hendak melakukan kudeta." Tak disebut siapa tangan-tangan kotor itu, namun siapa yang dituju jelas: klik Wiranto. Di brifing-brifing selaku Pangdam VII/Wirabuana, Agus pun selalu menyentil Wiranto. "Ia menyebut nama Wiranto tanpa Pak atau Jendral. Jadi Wiranto saja. Ini tak lazim dalam TNI," ujar seorang perwira Kodam Wirabuana kepada sumber Xpos. Puncak pertikaian Agus-Wiranto adalah ketika Agus menyarankan Wiranto mundur dari jabatan Menko Polkam karena tersangkut kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Wiranto marah dan berusaha, melalui orang-orangnya di Mabes TNI: Letjen TNI Suaidi Marasabessy (Kasum TNI) dan Jendral TNI Fachrul Rozi (Wapang TNI), agar "memecat" Agus dari jabatan teritorial sebagai Pangdam Wirabuana. Tapi usaha itu gagal. Suaidi dan Fachrul tak mampu menendang Agus karena perwira ini disayang Gus Dur dan kawan potensial KSAD, Jendral TNI Tyasno Sudarto untuk kelak memimpin Mabes TNI. Bahkan, Agus lah yang menang. Ia menggusur orang Wiranto di posisi strategis Angkatan Darat, Pangkostrad Letjen TNI Djadja Suparman. "Jendral Agus itu seorang pemikir, ia cocok ditempatkan di Jakarta. Hanya itu pesan saya pada Panglima TNI" kata Presiden Gus Dur . Tapi, argumen Gus Dur ini kurang meyakinkan, karena Agus justru dipromosikan sebagai panglima pasukan (Pangkostrad) yang memimpin lebih dari 30 ribu tentara, bukan Komandan Sesko TNI. Tentu, itu cuma sekedar argumen, karena Gus Dur menginginkan agar Agus memimpin pasukan tempur terbesar di Angkatan Darat itu, menggantikan Djadja, orang Wiranto yang dekat dengan kalangan fundamentalis yang selama ini juga memusuhi Gus Dur. Dari pemecatan Wiranto sebagai Menko Polkam, hingga "pembersihan" orang-orang Wiranto dari posisi-posisi penting di Angkatan Bersenjata, tak lepas dari peran Jendral TNI Tyasno. Jendral inilah yang bergerak ke sana-kemari, mempengaruhi Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) untuk mempromosikan para jendral yang punya kualitas. Ia pula yang membujuk Wiranto untuk menerima permintaan mundur Gus Dur. Ia pula yang memberi dukungan moral kepada Agus untuk berani melawan klik Wiranto dan Tyasno pula yang mengusulkan agar Agus dipromosikan menggantikan Djadja. Tyasno belakangan memang menjadi jendral kepercayaan Gus Dur. Jendral ini tampaknya punya masa depan sebagai Panglima TNI. Ia satu-satunya jendral yang bisa makan pagi seminggu tiga kali bersama Gus Dur. Bagi Djadja, yang baru menikmati jabatan prestisius itu selama tiga bulan, penggantian itu amat menyakitkan. Lebih-lebih karena Agus adalah musuh kliknya. Djadja semula melawan "pemecatan" dirinya, namun tak berdaya menghadapi angin kuat di dalam tubuh militer sendiri yang tak lagi menghendaki kepemimpinan klik Wiranto. Terhempas juga kawan-kawannya seperti Koordinator Staf Ahli Panglima TNI, Mayjen TNI Kivlan Zein. Kivlan, sebagaimana Djadja juga perwira yang dekat dengan kalangan kelompok-kelompok berbasis agama garis keras yang pada umumnya tak suka dengan Gus Dur. Begitupun Letjen Suaidi, ia diparkir sebagai Pati Mabes TNI sambil menghabiskan dua tahun masa aktifnya sebagai perwira TNI hingga ia pensiun dua tahun lagi. Dua tahun adalah masa penantian yang panjang dan menyakitkan bagi seorang jendral tanpa jabatan apapun. Satu-satunya anggota klik Wiranto yang masih disisakan adalah Wapang TNI, Jendral Fachrul Rozi. Tapi, sebagai Wapang, ia nyaris tak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti peran Wakil KSAD, perannya tak begitu menonjol. Fachrul lulusan Akmil tahun 1970, tampaknya akan dibiarkan di pos itu hingga ia pensiun tahun depan. Lalu, jabatan Wapang akan dihapus. Kalau mau jujur, mutasi kali ini bukan sekedar membersihkan klik Wiranto, namun juga pembersihan jendral-jendral yang di kalangan TNI sendiri dikenal sebagai "jendral-jendral Taliban", sebutan untuk jendral-jendral yang kebetulan satu klik dengan Wiranto. Ini juga memutus mata rantai antara pimpinan TNI dengan kelompok Islam garis keras seperti Front Pembela Islam dan kelompok-kelompok milisi lainnya berbasis agama yang berhaluan keras. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 6 Mar 2000 jam 14:00:37 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
