---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Mendorong TNI Lepas dari Day to Day Politics Oleh Haryadi * Dibentuknya Golkar -yang menjadikan PNS sebagai mesin politik andalannya-, sebagai penyaluran aspirasi politik ABRI, menunjukkan kesadaran bahwa sebagai institusi, ABRI tidak punya tempat di DPR berdasarkan UUD 1945, kecuali di MPR. Setidaknya, hal ini pernah dicetuskan almarhum A. Yani.Namun, dalam dinamikanya, ketika kekuasaan politik ABRI kian terkonsolidasi, ABRI pun melakukan pengavlingan jatah perwakilan anggotanya di DPR sekaligus meniadakan hak memilih dan hak dipilih bagi anggotanya. Inilah awal ABRI melakukan pelanggaran sistematis terhadap UUD 1945 dengan dalih ''konsensus nasional''. Dengan mengendalikan kekuasaan otoriter -lewat fungsi kekaryaan dan sospol-, ABRI mendapatkan vested interest dalam proses pembangunan. Ironisnya, sebagai kekuatan politik utama, ada satu kelemahan mendasar yang dilakukan ABRI dalam melembagakan kekuasaan, yaitu mengabaikan dukungan massa. Memang benar, ABRI mencoba membangun basis dukungan massa, tetapi lebih bersifat manipulatif daripada substansial. Misalnya, lewat Golkar, MUI, ICMI, pondok-pondok pesantren, gereja, dan sebagainya. Karena tidak punya basis dukungan massa riil, ketika ABRI terdesak secara politik seperti sekarang, satu-satunya langkah yang mungkin dilakukan ialah bergantung ke atas, yakni berlindung di balik pemerintahan yang sah sambil melakukan reorientasi, reposisi, dan refungsionalisasi kelembagaan sesuai dengan tuntutan reformasi. Pengalaman kiprah ABRI semasa Orde Baru menambah data sejarah dunia negara-bangsa bahwa jika militer berkedudukan sebagai kekuatan politik yang dominan, negara-bangsa itu jatuh ke luar demokrasi. Secara khusus, konstatasi tersebut diperkuat Hasnan Habib (28 Juli 1999), saat melakukan evaluasi kritis terhadap ABRI/TNI: ''Jika ada yang mengatakan bahwa militer bisa membangun demokrasi, itu impossible... Sebab, institusi militer tak kenal benih demokrasi. Yang dikenal ialah mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan komando, sesuatu yang bertolak belakang dengan demokrasi.'' Karena itu, jika kita berobsesi mewujudkan demokrasi politik, kita harus berani mendorong bahwa secara bertahap dan pasti TNI harus menarik diri dari day to day politics. Namun, sejarah mengajarkan, jika suatu sistem politik menafikan dan tidak mengakomodasi kekuatan politik potensial, sistem politik itu akan dihancurkan kekuatan politik potensial yang tidak terakomodasi itu. Pertanyaannya, apakah TNI masih merupakan kekuatan politik potensial? Jika jawabannya ''tidak'', harus ada ketegasan untuk tidak membolehkannya ikut campur dalam politik. Tetapi, jika jawabannya ''ya'', perlu dicarikan posisi dalam sistem politik. Dalam persepsi subjektif saya, TNI -betapa pun sudah melemah- masih merupakan kekuatan politik potensial. Karena itu, perlu diakomodasi dalam kepolitikan negara. Hanya saja, peranannya tidak pada ranah day to day politics dalam birokrasi dan DPR, tetapi pada pembuatan metakeputusan di MPR. Lantas, hak memilih dan dipilihnya harus dikembalikan. Cuma, dalam menggunakan hak memilih dan dipilih itu, TNI harus tunduk pada aturan main demokrasi. Pernyataan Panglima TNI Widodo bahwa pada 2004 tidak ada lagi wakil TNI di DPR perlu didorong perwujudannya. Hanya, ini masih terbatas pada penghapusan fungsi sospol. Belum mengait penghapusan fungsi kekaryaan dalam birokrasi. Sesungguhnya, dalam format pemeliharaan integrasi bangsa, TNI yang tidak terlibat day to day poltics amat penting, bahkan menjadi keharusan. Sebab, salah satu faktor pengintegrasi bangsa ialah pelayanan keamanan dari militer yang profesional, yang kadang-kadang harus dilakukan dengan tindakan represif berlegitimasi. Bila masih terlibat dalam day to day politics, TNI akan kerepotan untuk melakukan pelayanan keamanan melalui tindakan represif. Sebab, setiap tindakan represif itu dilakukan akan dipersepsi mengandung bias kepentingan. Persoalannya, politik itu kepentingan. Tidak ada politik tanpa kepentingan. Karena itu, kepentingan apa yang bisa membuat TNI bersedia tidak terlibat dalam day to day politics? Dalam pengalaman negara yang pernah mengalami transisi dari otoriter ke demokrasi, yang mendorong militer mau keluar dari politik ialah, pertama, symbolic reward dan otonomi dalam jenjang kepangkatan atau karier. Kepangkatan dan karier harus terisolasi dari pengaruh dinamika politik di luar institusi militer. Kedua, material reward yang memadai dan berasal dari sumber dana bujeter. Ketiga, fakta politik yang menegaskan komitmen bahwa tidak semua tindakan politik militer pada masa lalu perlu diminta pertanggungjawaban. Perlu ada pemilahan tindakan politik institusi militer dengan tindakan politik personal militer. Kecenderungan kudeta militer muncul manakala setiap tindakan politik militer pada masa lalu dimintai pertanggungjawabannya. Keempat, tekanan internasional yang mensyaratkan adanya proses disosiasi militer dengan kehidupan politik agar negara-bangsa bisa melakukan asosiasi dan mendapatkan manfaat dari sistem perekonomian global. Di luar empat hal itu, percepatan pelapasan TNI dari day to day poltics amat bergantung pada dinamika dan interaksi antarfaksi dalam TNI. Cuma, yang terakhir itu patut diragukan karena terlihat jelas ada masalah hierarki komando dalam TNI. * Haryadi MSi, staf pengajar FISIP Unair ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 13 Mar 2000 jam 16:27:19 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
