---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Kolom IBRAHIM ISA: --------------------------- 10 Maret 2000 Menelusuri set-set politik Gus Dur (4) Transparansi, Retooling dan Reformasi bergandengan . Belakangan ini banyak langkah-langkah politik Gus Dur yang menimbulkan pelbagai reaksi dan komentar. Juga tidak sedikit yang heran dan bertanya-tanya. Set-set politik tsb misalnya tampak pada langkah-langkah seperti: Menunjuk Henri Kissinger, mantan menlu AS zaman Nixon, Lee Kuan Yew, Mandela dan George Soros untuk menjadi penasihat-penasihat Indonesia. Menurut Kissinger, ia menerima usul Gus Dur itu, ketika ia berkunjung ke Indonesia baru-baru ini. Lalu, yang lebih ramai dibicarakan pers, ialah kunjungan Gus Dur kepada Wiranto, Habibie dan Suharto. Baiklah sementara disisihkan dulu pembicaraan mengenai langkah-langkah Gus Dur yang belakangan ini. Baik dilihat dulu masalah yang lebih fundamental yang dihadapi Indonesia dewasa ini dan apa sikap Gus Dur terhadapnya. Bila seorag pemimpin, seperti Gus Dur, ingin melaksanakan Reformasi, baik dibidang kekuasaan politik, perekonomian, kehakiman dan perundang-undangan, dsb, maka hal itu hanya bisa dilakukannya dengan suatu 'aparat' yang sesuai dan bisa disandari, yang mampu untuk melaksanakan tugas Reformasi itu. Disini muncullah keharusan melakukan 'stok opname' terhadap aparat dan birokrasi peninggalan Orba, yang ada di hadapan mata. Diperiksa dan disimpulkan: mana 'sekrup', 'mur', 'baut' bahkan 'motor' yang perlu diganti, 'diretool'. Di kalangan birokrasi dan aparat itu, kemungkinan besar, mayoritas adalah orang-orang yang demi periuk belanganya, turut saja perintah atasan, meskipun tahu perintah itu menyalahi hukum. Ada yang ikut-ikutan karena 'kecipratan' rezeki. Tapi, yang gawat, ada orang-orang yang memang jati-dirinya adalah penganut faham otokrasi-militerisme bahkan penganut faham fasisme. Tambahan lagi mereka itu bergelimang dan terlibat dengan KKN. Mereka biasa ngotot mempertahankan 'Statusquo", tidak peduli apapun akibatnya bagi bangsa dan negeri. Orang-orang seperti itu merupakan minoritas dari aparat dan birokras. Tak salah lagi, mereka itu adalah sasaran 'retooling' atau 'dismantling'. Tentu 'retooling' dan 'bongkar pasang' itu, dilakukan sesuai dengan kewajaran tumbuh dan perkembangan mekanisme negara yang didasarkan atas hukum (rechtsstaat). Yang sesuai dengan hak-hak prerogatif presiden. Itulah yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur sejak beliau bersama Wapres Megawati, memegang kemudi bahtera negara Republik Indonesia. Tindakan beliau itu wajar, sesuatu yang perlu dilakukan oleh seorang kepala pemerintahan yang bertanggung-jawab. LANGKAH MULA UNTUK AKHIRI 'DWIFUNGSI' Apa yang dilakukan oleh Gus Dur selama ini dibidang 'retooling' aparat negara, khususnya terhadap aparat keamanan, seperti TNI dan kepolisian, adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Retooling dibidang pertahanan dan keamanan adalah 'conditio sine qua non', suatu keharusan untuk terciptanya syarat keamanan fisik dan politik, untuk melangkah lebih lanjut. Langkah tsb perlu, mengingat perubahan, transformasi dan reformasi yang hendak direalisasi adalah begitu besar dan begitu mendalam.Di segi lain, perubahan itu dilakukan bukan melalui suatu revolusi, atau penjungkir-balikkan yang tiba-tiba dan radikal, sekaligus dan menyeluruh. Reformasi yang mulai diberlakukan pemerintah Gus Dur, bukan dengan cara 'penghancuran' terhadap mesin militer dan birokrasi yang ada, dan bukan dengan cara menggantikannya dengan yang samasekali baru, yang muncul dari gerak revolusi itu sendiri. Apa yang sedang berlaku pada bangsa kita dewasa ini ialah suatu perubahan politik yang struktural yang dilakukan secara gradual, secara berangsur-angsur. Kongkritnya yang mendesak direformasi, adalah sistim pemerintahan militer-otokratis Orba, yang melindungi dan mengisolasi dirinya dari setiap kontrol dan partisipasi masyarakat. Yang hendak ditegakkan ialah suatu sistim kekuasaan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat, yang demokratis dan transparan, suatu negara yang didasarkan atas hukum, bukan negara yang ditegakkan atas dasar kekerasan militer dan polisi. Perlu senantiasa terus menerus difahami dan disadari bahwa yang hendak dituju adalah melakukan perubahan kultur dan struktur kehidupan politik, yang dalam arti kata tertentu adalah suatu penjungkir balikkan terhadap segala sesuatu yang eksis dan berlaku selama ini. Tujuan itu hendak dicapai melalui suatu proses yang evolusioner. Artinya dengan menempuh cara damai tanpa kekerasan , yang tidak berdarah. Inilah ciri utama usaha Reformasi dari Demokratisasi dari pemerinthaan Gus Dur dan Megawati. PENANGANAN MASALAH EKONOMI: Ada satu tugas urgen dari pemerintah, yang mendesak yang juga tidak boleh ditunda-tunda. Yaitu program untuk memulihkan keadaan ekonomi yang masih belum keluar dari situasi krisis . Amat diperlukan dimulainya usaha yang nyata untuk mereformasi bidang vital ini. Kebijakan politik ekonomi Orba yang terlalu berat keatas, penuh KKN, dan sepenuhnya tergantung dari luar, dirasakan perlu diubah secara mendasar. Perubahan itu diharapkan bisa memulai transisi dari keadaan ekonomi dewasa, ini menjadi usaha ekonomi yang sungguh-sungguh nasional, dimana tak ada lagi monopoli swasta. Diatas segala-galanya perlu menjadikan usaha ekonomi, jadi urusan seluruh masyarakat, dimana golongan yang hingga kini disebut golongan 'ekonomi lemah ' memperoleh kesempatan dan bantuan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian memberikan kemungkinan kepada golongan ekonomi lemah itu, untuk menjadi suatu 'kekuatan ekonomi' yang menuju kepada pemerataan kemakmuran. Jadi, tidak menggantungkan harapan pada konsepsi 'trickle down effect' . Justru di bidang ekonomi inilah, tampaknya pemerintah Gus Dur/Mega masih tampak lemah. Kelemahan ini agak menonjol pada segi konsepsionil, maupun segi administratif serta pengelolaan organisatoris lembaga-lembaga dan para-pakar yang ada. Dalam gerak untuk merealisasi program ekonomi nasional, tampak ketiadaan visi dan kemampuan mengelola. Juga dirasakan ketiadaan keberanian untuk merumuskan suatu konsepsi ekonomi nasional yang orisinil, yang didasarkan atas keadaan dan kebutuhan nasional Indonesia sendiri. Yaitu suatu konsepsi yang menjangkau jauh kedepan, yang sesuai dengan tujuan kemakmuran rakyat seperti yang tercantum dalam Fasal 33, UUD-45. Dengan demikian kita tidak terus-terusan tergantung dan menggantungkan diri pada investasi, pinjaman dan 'bantuan' modal asing internasional. Seperti diketahui modal kapitalis internasinal hanya punya satu tujuan, yaitu mengeduk keuntungan semaksimal mungkin. Hal ini sudah dan sedang dibuktikan terus oleh praktek IMF maupun Bank Dunia. Kelemahan pemerintah di bidang penanganan ekonomi dibikin tambah ruwet, dengan munculnya ke permukaan, konflik antara Kwik Kian Gie sebagai Menko Ekonomi dan Industri (Ekuin) dengan Sofyan Wanandi, ketua Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN), yang anggota-anggotanya terdiri dari banyak pengusaha. Badan ini khusus dibentuk Gus Dur, maksudnya untuk memberikan nasihat-nasihat di bidang ekonomi. Konflik tsb memberikan dampak negatif pada imago pemerintah dibidang kebijakan ekonomi. Membikin orang mengurut dada. Perasaan demikian itu muncul, , karena suatu badan yang mestinya memberikan nasihat kepada presiden tentang kebijaksanaan ekonomi, untuk melancarkan pelaksanaan politik ekonomi pemerintah, kok malah bentrok dengan sang menteri yang seyogianya harus diberi nasihat itu. Konflik tsb diselingi pula dengan saling tuduh didepan umum. Ini namanya ketiadaan kedewasaan dalam berpolitik. Menggantikan rasio dengan emosi, atau motif lain. Orang-orang yang diharapkan menjadi pembantu, kalau cekcok diantara mereka sendiri, memang, tidakkah sebaiknya mundur saja. Jalan lain ialah segera menyadari kekurangam masing-masing, dan cepat mengkoreksi diri. RETOOLING DI BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN MUTLAK PERLU. Tidak ada satu kepala pemerintahan atau negarawan di dunia ini, yang mampu melaksanakan beleid politiknya tanpa asistensi suatu aparat politik dan birokrasi yang mampu, dipercayai dan loyal terhadapnya. Dengan dilaksanakannya 'mutasi' atau 'tour of duty' di kalangan TNI, paling tidak ada dua tujuan yang ingin dicapai. Satu: Mengambil langkah selanjutnya untuk mengembalikan peranan semula TNI sebagai kekuatan pertahanan. Langkah awal sudah dilakukan sebelumnya dengan memberikan tanggung jawab pertahanan kepada seorang sipil, Yuwono Sudarsono. Dengan penjebolan ini, telah diakhiri 'tradisi' yang diwaktu yang lalu ditempuh oleh mantan presiden Suharto, yaitu menempatkan seorang militer sebagai menteri pertahanan dan keamanan. Kebijaksanaan Suharto dulu itu, yang selalu menempatkan seorang militer sebagai menteri pertahanan dan keamanan, selain sebagai salah satu pilar penting dominasi militer atas kekuasaan negara, sekaligus merupakan pelaksanaan yang logis dari konsepsi TNI, yaitu "Dwifungsi ABRI". Maka, langkah Gus Dur menempatkan seorang sipil pada jabatan menteri yang bertanggungjawab atas pertahanan dan keamanan, adalah langkah permulaan dalam melakukan operasi 'dismantling' terhadap "Dwifungsi ABRI". Dalam menelusuri politik yang ditujukan untuk 'mendismantle' sutruktur kekuasaan menurut konsepsi"Dwifungsi", jangan sekali-kali dilupakan apa yang sudah dilakukan MPR hasil pemilihan 7 Juni 99, yang telah memilih seorang sipil, yaitu Gus Dur sebagai presiden ke-4 dan seorang sipil lainnya, Megawati, sebagai wapres. Sikap MPR itu sangat tepat dan punya nilai dan jangkauan strategis.Perubahan yang praktis menjadikan supremasi militer mulai beralih menjadi supremasi sipil, disebabkan, pertama-tama oleh tuntutan masyarakat yang semakin meluas, sehingga merupakan kekuatan politik yang amat besar. Sebab lainnya, ialah kebangkrutan dari konsep 'Dwifungsi' yang telah membawa begitu banyak korban, kerugian materiil dan bencana nasional. Yang telah membikin kas negara negatif terus dari tahun ketahun. Jangan salah faham, penolakan masyarakat terhadap 'Dwifungsi' bukan disebabkan oleh 'hujatan' yang membeludak, tapi oleh praktek "Dwifungsi' itu sendiri selama seluruh periode rezim Orba, yang dirasakan dan diderita oleh mayoritas dari bangsa kita. RETOOLING AKAN BERLANGSUNG TERUS 'Dinonaktifkannya' Menko Hankam Jendral Wiranto, tampaknya bukan saja karena ada masalah tuduhan terhadap dirinya terlibat ataupun ikut bertanggungjawab atas pelanggaran HAM di Timor Timur, tetapi juga menyangkut masalah beleid pertahanan dan keamanan secara menyeluruh, dan untuk meratakan jalan bagi perubahan reformasi dan transformasi lebih lanjut. Wiranto sebagai penanggung jawab pertahanan dan keamanan merupakan 'rem' terhadap usaha reformasi baik di dalam TNI sendiri maupun di dalam masyarakat. Keputusan Presiden dan Kabinet untuk membubarkan BAKORSTANAS dan juga LITSUS adalah juga dalam rangka retooling yang menyeluruh. Sebenarnya bila mau berterus terang, dan tidak menggunakan kata-kata diplomatis, pembubaran kedua badan intelijen tsb diatas, adalah untuk meratakan jalan menuju reformasi dan demokratisasi. Bakortanas dan Litsus punya nama dan sejarah yang buruk dan berdarah, sebagai penunjang suatu rezim yang represif selama puluhan tahun, dengan dalih demi keamanan dan kestabilan nasional. Kiranya tidak salah bila kita mengantisipasi akan adanya retooling lebih lanjut di bidang lain-lainnya, seperti kehakiman dan kejaksaan. Karena bidang kehakiman dan kejaksaan merupakan salah satu mata rantai yang amat erat kaitannya dengan praktek KKN selama ini. Untuk memberantas KKN yang telah diprogramkan oleh pemerintah, retooling di bidang kehakiman dan kejaksaan harus digalakkan. PENASIHAT ASING DAN KUNJUNGAN SOSIAL GUS DUR. Berbagai komentar dan tanggapan bisa dibaca dan didengar dari media cetak maupun elektronik mengenai usul Gus Dur kepada Kissinger, Lee Kuan Yew, Nelson Mandela, George Soros, dan mungkin masih ada lagi, untuk menjadi penasihat Indonesia.Tak bisa dibantah, langkah Gus Dur itu memang lain dari pada praktek presiden-presiden yang mendahuluinya. Yang paling penting ialah jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kepada Gus Dur, bahwa beliau adalah seorang pemimpin dan negarawan yang benar-benar independen, yang punya fikiran, pendapat dan konsep politik sendiri. Bahwa beliau melakukan hal-hal tsb demi menarik kefaedahannya bagi kepentingan Republik Indonesia. Apa salahnya memperoleh 'nasihat' dan 'usul' dari dedengkot-dedengkot internasional seperti Kisingger dsb mengenai pelbagai masalah internasional. Apakah nasihat atau usul itu nantinya akan diterima atau tidak, dilaksanakan atau tidak, itu sepenuhnya tergantung pada fihak Indonesia sendiri. Yang penting ialah bahwa dengan memperoleh penasihat prodeo seperti Kissinger, Gus Dur punya akses langsusng pada seorang tokoh politik penting AS. Selain itu dengan bisa 'dirangkul-nya' Kissinger, sebagai komiaris dari perusahaan "Freeport' yang beroperasi di Papaua, presiden bisa langsung ada akses juga ke perusahaan tsb dalam rangka mengadakan perubahan yang diperlukan atas kontrak Indonesia dengan Freeport. Perubahan mana diperlukan untuk mengubah kerugian di fihak Indonesia selama ini, menjadi suatu hal yang positif. Siapa bisa menekan siapa, dalam hubungan antara Gus Dur dan Kissinger, itu tergantung pada Gus Dur. Kiranya kita tidak ragu bahwa Gus Dur mampu, pada waktunya menampik dan sekaligus melakukan tekanan dari dan kepada siapapu, bila hal itu diperlukan.. Kunjungan sosial yang dilakukan Gus Dur kepada Wiranto, Habibie, Amien Rais, Akbar Tanjung, kemudian kepada Suharto, juga punya macam-macam dampak. Kiranya kunjungan-kunjungan tsb bukan kebetulan dan bukan tak ada maksud. Banyak komentar mengatakan bahwa Gus Dur sedang mengintroduksi suatu kultur politik yang baru, yaitu kultur melakukan politik secara manusiawi, tanpa kekerasan dan tanpa dendam. Meskipun ada perbedaan di bidang politik, tapi secara pribadi tetap baik sebagai sesama anggota dari keluarga besar Indonesia. Kalau berhasil, memang hal itu akan merupakan suatu kemajuan penting. Me-ngingat sampai sekarang ini, kultur 'menghukum sampai 7 turunan' siapa saja yang tidak sefaham, masih berlaku. Cara Gus Dur ini, mungkin hanya Gus Dur yang bisa melakukan-nya. Yang jelas, langkah kunjungan tsb telah sedikit meredakan ketegangan, paling sedikit diantara yang bersangkutan, tapi juga diantara para pengikut dan pendukung masing-masing. Juga dengan cara itu Gus Dur bisa mendapat akses langsung kepada yang bersangkutan. Tidak melalui orang kedua atau ketiga. Ini jauh lebih baik bila hanya dari 'dengar-dengar saja'. Yang bersangkutan dengan kunjungan Gus Dur kepada Suharto, ialah terungkapnya suatu kebohongan yang selama ini diuar-uarkan oleh keluarga Suharto dan tim kesehatannya, yang menyatakan bahwa Suharto demikian sakitnya sehingga , sebagai orang yang terduduh, tidak mungkin bisa diinterogasi oleh Kejaksaan Agung. Sesudah pertemuan Gus Dur dengan Suharto, beliau-beliau itu tampil dimuka pers dan kamera, dan dari penampilan Suharto ketika itu, orang tidak bisa menyimpulkan bahwa Suharto itu sakit parah. Tidaklah salah untuk mengkonstatasi bahwa sampai detik ini, mantan presiden Suharto masih punya pengaruh yang patut dihitung, di bidang politik maupun aparat dan birokrasi. Suharto dan tentu, kroni-kroninya masih berpengaruh besar di bidang bisnis. Memperhitungkan semua ini, 'menetralisasi' sementara pengaruh kekuatan Suharto, kalau berhasil, demi melanjutkan usaha Reformasi dan Demokratisasi, dianggap sesuatu yang bisa dilakukan.. Semua itu tentu dengan syarat tidak akan merupakan rintangan terhadap pekerjaan Kejaksaan Agung yang sedang mengusut Suharto, dll. Bagi saya sendiri, apapun yang dilakukan oleh Gus Dur, itu semua tidak lepas dari pemikiran, rencana dan kalkulasi beliau, demi melancarkan dan mensukseskan program politik pemerintah dewasa ini. Itu dilakukannya dalam rangkaian taktik-taktik untuk mencapai tujuan strategis.Jadi, tidak ada yang spontan ataupun sesuatu yang kebetulan dilakukannya. Akhirnya kembali pada pertanyaan: Apakah percaya atau tidak pada Gus Dur? Memikirkan langkah-langkah beliau dan suasana tanggapan dan reaksi masyarakat, Gus Dur tetap dipercayai sebagai pemimpin bangsa dewasa ini. * * * * Kolom IBRAHIM ISA: --------------------------- 10 Maret 2000 Menelusuri set-set politik Gus Dur (4) Transparansi, Retooling dan Reformasi bergandengan . Belakangan ini banyak langkah-langkah politik Gus Dur yang menimbulkan pelbagai reaksi dan komentar. Juga tidak sedikit yang heran dan bertanya-tanya. Set-set politik tsb misalnya tampak pada langkah-langkah seperti: Menunjuk Henri Kissinger, mantan menlu AS zaman Nixon, Lee Kuan Yew, Mandela dan George Soros untuk menjadi penasihat-penasihat Indonesia. Menurut Kissinger, ia menerima usul Gus Dur itu, ketika ia berkunjung ke Indonesia baru-baru ini. Lalu, yang lebih ramai dibicarakan pers, ialah kunjungan Gus Dur kepada Wiranto, Habibie dan Suharto. Baiklah sementara disisihkan dulu pembicaraan mengenai langkah-langkah Gus Dur yang belakangan ini. Baik dilihat dulu masalah yang lebih fundamental yang dihadapi Indonesia dewasa ini dan apa sikap Gus Dur terhadapnya. Bila seorag pemimpin, seperti Gus Dur, ingin melaksanakan Reformasi, baik dibidang kekuasaan politik, perekonomian, kehakiman dan perundang-undangan, dsb, maka hal itu hanya bisa dilakukannya dengan suatu 'aparat' yang sesuai dan bisa disandari, yang mampu untuk melaksanakan tugas Reformasi itu. Disini muncullah keharusan melakukan 'stok opname' terhadap aparat dan birokrasi peninggalan Orba, yang ada di hadapan mata. Diperiksa dan disimpulkan: mana 'sekrup', 'mur', 'baut' bahkan 'motor' yang perlu diganti, 'diretool'. Di kalangan birokrasi dan aparat itu, kemungkinan besar, mayoritas adalah orang-orang yang demi periuk belanganya, turut saja perintah atasan, meskipun tahu perintah itu menyalahi hukum. Ada yang ikut-ikutan karena 'kecipratan' rezeki. Tapi, yang gawat, ada orang-orang yang memang jati-dirinya adalah penganut faham otokrasi-militerisme bahkan penganut faham fasisme. Tambahan lagi mereka itu bergelimang dan terlibat dengan KKN. Mereka biasa ngotot mempertahankan 'Statusquo", tidak peduli apapun akibatnya bagi bangsa dan negeri. Orang-orang seperti itu merupakan minoritas dari aparat dan birokras. Tak salah lagi, mereka itu adalah sasaran 'retooling' atau 'dismantling'. Tentu 'retooling' dan 'bongkar pasang' itu, dilakukan sesuai dengan kewajaran tumbuh dan perkembangan mekanisme negara yang didasarkan atas hukum (rechtsstaat). Yang sesuai dengan hak-hak prerogatif presiden. Itulah yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur sejak beliau bersama Wapres Megawati, memegang kemudi bahtera negara Republik Indonesia. Tindakan beliau itu wajar, sesuatu yang perlu dilakukan oleh seorang kepala pemerintahan yang bertanggung-jawab. LANGKAH MULA UNTUK AKHIRI 'DWIFUNGSI' Apa yang dilakukan oleh Gus Dur selama ini dibidang 'retooling' aparat negara, khususnya terhadap aparat keamanan, seperti TNI dan kepolisian, adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Retooling dibidang pertahanan dan keamanan adalah 'conditio sine qua non', suatu keharusan untuk terciptanya syarat keamanan fisik dan politik, untuk melangkah lebih lanjut. Langkah tsb perlu, mengingat perubahan, transformasi dan reformasi yang hendak direalisasi adalah begitu besar dan begitu mendalam.Di segi lain, perubahan itu dilakukan bukan melalui suatu revolusi, atau penjungkir-balikkan yang tiba-tiba dan radikal, sekaligus dan menyeluruh. Reformasi yang mulai diberlakukan pemerintah Gus Dur, bukan dengan cara 'penghancuran' terhadap mesin militer dan birokrasi yang ada, dan bukan dengan cara menggantikannya dengan yang samasekali baru, yang muncul dari gerak revolusi itu sendiri. Apa yang sedang berlaku pada bangsa kita dewasa ini ialah suatu perubahan politik yang struktural yang dilakukan secara gradual, secara berangsur-angsur. Kongkritnya yang mendesak direformasi, adalah sistim pemerintahan militer-otokratis Orba, yang melindungi dan mengisolasi dirinya dari setiap kontrol dan partisipasi masyarakat. Yang hendak ditegakkan ialah suatu sistim kekuasaan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat, yang demokratis dan transparan, suatu negara yang didasarkan atas hukum, bukan negara yang ditegakkan atas dasar kekerasan militer dan polisi. Perlu senantiasa terus menerus difahami dan disadari bahwa yang hendak dituju adalah melakukan perubahan kultur dan struktur kehidupan politik, yang dalam arti kata tertentu adalah suatu penjungkir balikkan terhadap segala sesuatu yang eksis dan berlaku selama ini. Tujuan itu hendak dicapai melalui suatu proses yang evolusioner. Artinya dengan menempuh cara damai tanpa kekerasan , yang tidak berdarah. Inilah ciri utama usaha Reformasi dari Demokratisasi dari pemerinthaan Gus Dur dan Megawati. PENANGANAN MASALAH EKONOMI: Ada satu tugas urgen dari pemerintah, yang mendesak yang juga tidak boleh ditunda-tunda. Yaitu program untuk memulihkan keadaan ekonomi yang masih belum keluar dari situasi krisis . Amat diperlukan dimulainya usaha yang nyata untuk mereformasi bidang vital ini. Kebijakan politik ekonomi Orba yang terlalu berat keatas, penuh KKN, dan sepenuhnya tergantung dari luar, dirasakan perlu diubah secara mendasar. Perubahan itu diharapkan bisa memulai transisi dari keadaan ekonomi dewasa, ini menjadi usaha ekonomi yang sungguh-sungguh nasional, dimana tak ada lagi monopoli swasta. Diatas segala-galanya perlu menjadikan usaha ekonomi, jadi urusan seluruh masyarakat, dimana golongan yang hingga kini disebut golongan 'ekonomi lemah ' memperoleh kesempatan dan bantuan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian memberikan kemungkinan kepada golongan ekonomi lemah itu, untuk menjadi suatu 'kekuatan ekonomi' yang menuju kepada pemerataan kemakmuran. Jadi, tidak menggantungkan harapan pada konsepsi 'trickle down effect' . Justru di bidang ekonomi inilah, tampaknya pemerintah Gus Dur/Mega masih tampak lemah. Kelemahan ini agak menonjol pada segi konsepsionil, maupun segi administratif serta pengelolaan organisatoris lembaga-lembaga dan para-pakar yang ada. Dalam gerak untuk merealisasi program ekonomi nasional, tampak ketiadaan visi dan kemampuan mengelola. Juga dirasakan ketiadaan keberanian untuk merumuskan suatu konsepsi ekonomi nasional yang orisinil, yang didasarkan atas keadaan dan kebutuhan nasional Indonesia sendiri. Yaitu suatu konsepsi yang menjangkau jauh kedepan, yang sesuai dengan tujuan kemakmuran rakyat seperti yang tercantum dalam Fasal 33, UUD-45. Dengan demikian kita tidak terus-terusan tergantung dan menggantungkan diri pada investasi, pinjaman dan 'bantuan' modal asing internasional. Seperti diketahui modal kapitalis internasinal hanya punya satu tujuan, yaitu mengeduk keuntungan semaksimal mungkin. Hal ini sudah dan sedang dibuktikan terus oleh praktek IMF maupun Bank Dunia. Kelemahan pemerintah di bidang penanganan ekonomi dibikin tambah ruwet, dengan munculnya ke permukaan, konflik antara Kwik Kian Gie sebagai Menko Ekonomi dan Industri (Ekuin) dengan Sofyan Wanandi, ketua Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN), yang anggota-anggotanya terdiri dari banyak pengusaha. Badan ini khusus dibentuk Gus Dur, maksudnya untuk memberikan nasihat-nasihat di bidang ekonomi. Konflik tsb memberikan dampak negatif pada imago pemerintah dibidang kebijakan ekonomi. Membikin orang mengurut dada. Perasaan demikian itu muncul, , karena suatu badan yang mestinya memberikan nasihat kepada presiden tentang kebijaksanaan ekonomi, untuk melancarkan pelaksanaan politik ekonomi pemerintah, kok malah bentrok dengan sang menteri yang seyogianya harus diberi nasihat itu. Konflik tsb diselingi pula dengan saling tuduh didepan umum. Ini namanya ketiadaan kedewasaan dalam berpolitik. Menggantikan rasio dengan emosi, atau motif lain. Orang-orang yang diharapkan menjadi pembantu, kalau cekcok diantara mereka sendiri, memang, tidakkah sebaiknya mundur saja. Jalan lain ialah segera menyadari kekurangam masing-masing, dan cepat mengkoreksi diri. RETOOLING DI BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN MUTLAK PERLU. Tidak ada satu kepala pemerintahan atau negarawan di dunia ini, yang mampu melaksanakan beleid politiknya tanpa asistensi suatu aparat politik dan birokrasi yang mampu, dipercayai dan loyal terhadapnya. Dengan dilaksanakannya 'mutasi' atau 'tour of duty' di kalangan TNI, paling tidak ada dua tujuan yang ingin dicapai. Satu: Mengambil langkah selanjutnya untuk mengembalikan peranan semula TNI sebagai kekuatan pertahanan. Langkah awal sudah dilakukan sebelumnya dengan memberikan tanggung jawab pertahanan kepada seorang sipil, Yuwono Sudarsono. Dengan penjebolan ini, telah diakhiri 'tradisi' yang diwaktu yang lalu ditempuh oleh mantan presiden Suharto, yaitu menempatkan seorang militer sebagai menteri pertahanan dan keamanan. Kebijaksanaan Suharto dulu itu, yang selalu menempatkan seorang militer sebagai menteri pertahanan dan keamanan, selain sebagai salah satu pilar penting dominasi militer atas kekuasaan negara, sekaligus merupakan pelaksanaan yang logis dari konsepsi TNI, yaitu "Dwifungsi ABRI". Maka, langkah Gus Dur menempatkan seorang sipil pada jabatan menteri yang bertanggungjawab atas pertahanan dan keamanan, adalah langkah permulaan dalam melakukan operasi 'dismantling' terhadap "Dwifungsi ABRI". Dalam menelusuri politik yang ditujukan untuk 'mendismantle' sutruktur kekuasaan menurut konsepsi"Dwifungsi", jangan sekali-kali dilupakan apa yang sudah dilakukan MPR hasil pemilihan 7 Juni 99, yang telah memilih seorang sipil, yaitu Gus Dur sebagai presiden ke-4 dan seorang sipil lainnya, Megawati, sebagai wapres. Sikap MPR itu sangat tepat dan punya nilai dan jangkauan strategis.Perubahan yang praktis menjadikan supremasi militer mulai beralih menjadi supremasi sipil, disebabkan, pertama-tama oleh tuntutan masyarakat yang semakin meluas, sehingga merupakan kekuatan politik yang amat besar. Sebab lainnya, ialah kebangkrutan dari konsep 'Dwifungsi' yang telah membawa begitu banyak korban, kerugian materiil dan bencana nasional. Yang telah membikin kas negara negatif terus dari tahun ketahun. Jangan salah faham, penolakan masyarakat terhadap 'Dwifungsi' bukan disebabkan oleh 'hujatan' yang membeludak, tapi oleh praktek "Dwifungsi' itu sendiri selama seluruh periode rezim Orba, yang dirasakan dan diderita oleh mayoritas dari bangsa kita. RETOOLING AKAN BERLANGSUNG TERUS 'Dinonaktifkannya' Menko Hankam Jendral Wiranto, tampaknya bukan saja karena ada masalah tuduhan terhadap dirinya terlibat ataupun ikut bertanggungjawab atas pelanggaran HAM di Timor Timur, tetapi juga menyangkut masalah beleid pertahanan dan keamanan secara menyeluruh, dan untuk meratakan jalan bagi perubahan reformasi dan transformasi lebih lanjut. Wiranto sebagai penanggung jawab pertahanan dan keamanan merupakan 'rem' terhadap usaha reformasi baik di dalam TNI sendiri maupun di dalam masyarakat. Keputusan Presiden dan Kabinet untuk membubarkan BAKORSTANAS dan juga LITSUS adalah juga dalam rangka retooling yang menyeluruh. Sebenarnya bila mau berterus terang, dan tidak menggunakan kata-kata diplomatis, pembubaran kedua badan intelijen tsb diatas, adalah untuk meratakan jalan menuju reformasi dan demokratisasi. Bakortanas dan Litsus punya nama dan sejarah yang buruk dan berdarah, sebagai penunjang suatu rezim yang represif selama puluhan tahun, dengan dalih demi keamanan dan kestabilan nasional. Kiranya tidak salah bila kita mengantisipasi akan adanya retooling lebih lanjut di bidang lain-lainnya, seperti kehakiman dan kejaksaan. Karena bidang kehakiman dan kejaksaan merupakan salah satu mata rantai yang amat erat kaitannya dengan praktek KKN selama ini. Untuk memberantas KKN yang telah diprogramkan oleh pemerintah, retooling di bidang kehakiman dan kejaksaan harus digalakkan. PENASIHAT ASING DAN KUNJUNGAN SOSIAL GUS DUR. Berbagai komentar dan tanggapan bisa dibaca dan didengar dari media cetak maupun elektronik mengenai usul Gus Dur kepada Kissinger, Lee Kuan Yew, Nelson Mandela, George Soros, dan mungkin masih ada lagi, untuk menjadi penasihat Indonesia.Tak bisa dibantah, langkah Gus Dur itu memang lain dari pada praktek presiden-presiden yang mendahuluinya. Yang paling penting ialah jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kepada Gus Dur, bahwa beliau adalah seorang pemimpin dan negarawan yang benar-benar independen, yang punya fikiran, pendapat dan konsep politik sendiri. Bahwa beliau melakukan hal-hal tsb demi menarik kefaedahannya bagi kepentingan Republik Indonesia. Apa salahnya memperoleh 'nasihat' dan 'usul' dari dedengkot-dedengkot internasional seperti Kisingger dsb mengenai pelbagai masalah internasional. Apakah nasihat atau usul itu nantinya akan diterima atau tidak, dilaksanakan atau tidak, itu sepenuhnya tergantung pada fihak Indonesia sendiri. Yang penting ialah bahwa dengan memperoleh penasihat prodeo seperti Kissinger, Gus Dur punya akses langsusng pada seorang tokoh politik penting AS. Selain itu dengan bisa 'dirangkul-nya' Kissinger, sebagai komiaris dari perusahaan "Freeport' yang beroperasi di Papaua, presiden bisa langsung ada akses juga ke perusahaan tsb dalam rangka mengadakan perubahan yang diperlukan atas kontrak Indonesia dengan Freeport. Perubahan mana diperlukan untuk mengubah kerugian di fihak Indonesia selama ini, menjadi suatu hal yang positif. Siapa bisa menekan siapa, dalam hubungan antara Gus Dur dan Kissinger, itu tergantung pada Gus Dur. Kiranya kita tidak ragu bahwa Gus Dur mampu, pada waktunya menampik dan sekaligus melakukan tekanan dari dan kepada siapapu, bila hal itu diperlukan.. Kunjungan sosial yang dilakukan Gus Dur kepada Wiranto, Habibie, Amien Rais, Akbar Tanjung, kemudian kepada Suharto, juga punya macam-macam dampak. Kiranya kunjungan-kunjungan tsb bukan kebetulan dan bukan tak ada maksud. Banyak komentar mengatakan bahwa Gus Dur sedang mengintroduksi suatu kultur politik yang baru, yaitu kultur melakukan politik secara manusiawi, tanpa kekerasan dan tanpa dendam. Meskipun ada perbedaan di bidang politik, tapi secara pribadi tetap baik sebagai sesama anggota dari keluarga besar Indonesia. Kalau berhasil, memang hal itu akan merupakan suatu kemajuan penting. Me-ngingat sampai sekarang ini, kultur 'menghukum sampai 7 turunan' siapa saja yang tidak sefaham, masih berlaku. Cara Gus Dur ini, mungkin hanya Gus Dur yang bisa melakukan-nya. Yang jelas, langkah kunjungan tsb telah sedikit meredakan ketegangan, paling sedikit diantara yang bersangkutan, tapi juga diantara para pengikut dan pendukung masing-masing. Juga dengan cara itu Gus Dur bisa mendapat akses langsung kepada yang bersangkutan. Tidak melalui orang kedua atau ketiga. Ini jauh lebih baik bila hanya dari 'dengar-dengar saja'. Yang bersangkutan dengan kunjungan Gus Dur kepada Suharto, ialah terungkapnya suatu kebohongan yang selama ini diuar-uarkan oleh keluarga Suharto dan tim kesehatannya, yang menyatakan bahwa Suharto demikian sakitnya sehingga , sebagai orang yang terduduh, tidak mungkin bisa diinterogasi oleh Kejaksaan Agung. Sesudah pertemuan Gus Dur dengan Suharto, beliau-beliau itu tampil dimuka pers dan kamera, dan dari penampilan Suharto ketika itu, orang tidak bisa menyimpulkan bahwa Suharto itu sakit parah. Tidaklah salah untuk mengkonstatasi bahwa sampai detik ini, mantan presiden Suharto masih punya pengaruh yang patut dihitung, di bidang politik maupun aparat dan birokrasi. Suharto dan tentu, kroni-kroninya masih berpengaruh besar di bidang bisnis. Memperhitungkan semua ini, 'menetralisasi' sementara pengaruh kekuatan Suharto, kalau berhasil, demi melanjutkan usaha Reformasi dan Demokratisasi, dianggap sesuatu yang bisa dilakukan.. Semua itu tentu dengan syarat tidak akan merupakan rintangan terhadap pekerjaan Kejaksaan Agung yang sedang mengusut Suharto, dll. Bagi saya sendiri, apapun yang dilakukan oleh Gus Dur, itu semua tidak lepas dari pemikiran, rencana dan kalkulasi beliau, demi melancarkan dan mensukseskan program politik pemerintah dewasa ini. Itu dilakukannya dalam rangkaian taktik-taktik untuk mencapai tujuan strategis.Jadi, tidak ada yang spontan ataupun sesuatu yang kebetulan dilakukannya. Akhirnya kembali pada pertanyaan: Apakah percaya atau tidak pada Gus Dur? Memikirkan langkah-langkah beliau dan suasana tanggapan dan reaksi masyarakat, Gus Dur tetap dipercayai sebagai pemimpin bangsa dewasa ini. * * * * ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 13 Mar 2000 jam 17:49:53 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
