---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 09/III/20-26 Maret 2000 - ------------------------------ DPR GALAK TAPI MANDUL (POLITIK): Produktifitas parlemen hasil Pemilu 1999 rendah. Ini bisa ancam pemerintahan Gus Dur. Anggota DPR kini terbukti lebih berani. Bukan cuma di media massa mereka lantang bicara, dalam berbagai sidang dan acara dengar pendapat, mereka tampil bak singa kelaparan. Bukan cuma menghadapi para bankir nakal, menghadapi presiden serta para jenderal pun mereka tak gentar. Berita baik bagi pecinta demokrasi. Soalnya, apakah ini cukup? Sayangnya tidak. Dalam kondisi negara yang masih berusaha bangkit dari krisis multidimensi, yang dibutuhkan adalah solusi dari setiap persoalan. Sikap high profile saja tidak cukup. Kenyataannya, produktifitas DPR periode sekarang masih amat rendah. Dalam pengamatan Australia Financial Review misalnya, sejak dilantik pada Oktober tahun lalu, DPR belum mengeluarkan satupun undang-undang bernuansa reformasi yang penting. Semestinya, mereka menunjukkan kinerja yang lebih baik. Sebab, bagaimanapun parlemen kini merupakan produk pemilu paling demokratis di Indonesia sejak tahun 1955. Komposisinya pun tidak lagi didominasi oleh orang-orang yang direstui oleh Soeharto. Malah kebanyakan dari mereka adalah tokoh-tokoh yang dulu dikenal haus perubahan. Lebih penting lagi, untuk pertama kalinya, DPR punya hak inisiatif penuh untuk mengajukan rancangan undang-undang tanpa harus mendapatkan persetujuan presiden. Anehnya, meskipun sudah terkuak berbagai persoalan yang butuh penanganan cepat --misalnya pemberantasan korupsi secara sistematis, penegakan hukum, perbaikan sistem hukum dan pengadilan, perbaikan manajemen lingkungan serta perlindungan pada kaum minoritas-- DPR sepertinya merasa tak perlu terburu-buru. Yang lebih memalukan, parlemen yang terpilih di era Orde Baru masih berkuasa, yaitu dalam pemilu 1997, ternyata memiliki catatan yang lebih baik dalam hal "mendukung proses reformasi." Semasa BJ Habibie masih menjabat sebagai presiden, parlemen ketika itu berhasil mengeluarkan lusinan undang-undang reformasi. Mulai dari yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah, independensi bank sentral hingga kebebasan pers. Benar bahwa parlemen ketika itu didesak oleh gejolak dan tuntutan dari massa mahasiswa, namun sejarah tentu hanya akan mencatat prestasi berdasarkan dokumentasi. Sejauh ini, berdasarkan pemberitaan di media massa, baru satu rancangan undang-undang penting yang akan dibahas secara serius oleh DPR, yaitu RUU Kepresidenan. Hanya saja, menurut informasi berbagai sumber, motif di balik pengajuan RUU ini tidak didasari oleh semangat reformasi. Konon, ini merupakan salah satu strategi untuk memudahkan ambisi Amien Rais untuk menjadi presiden kelima RI setelah Gus Dur. Caranya dianggap sangat kontroversial, yaitu dengan memindahkan wewenang triumvirat --seandainya presiden dan wapres berhalangan-- dari eksekutif (Mendagri, Menhan dan Menlu) kepada legislatif dan yudikatif (Ketua DPR, Ketua MA dan Ketua MPR), yang berarti merancukan prinsip pemisahan kekuasaan dalam konsep negara demokrasi. Catatan lain tentang "buruknya" wajah DPR, pernah pula dirilis oleh Forum Komunikasi Massa (FKM) atau Forum Kajian dan Dialog Wartawan Koordinatoriat DPR akhir Februari lalu (28/2). Berdasarkan laporan FKM, diketahui sebanyak 91 anggota dewan hasil Pemilu 1999 kehadirannya dalam rapat-rapat komisi DPR, kurang dari 50%. Sedangkan yang kehadirannya di bawah 10%, sebanyak 37 orang. Sementara itu, 12 orang lainnya, sama sekali tak pernah hadir dalam rapat-rapat komisi DPR. Celakanya, mereka ini, umumnya tokoh partai yang perilakunya bisa jadi contoh anggota-anggota lainnya. Mereka antara lain Abdul Madjid (PDI-P), H. Effendy Yusuf SH (Partai Golkar), Matori Abdul Djalil (PKB), Prof. Dr. Amien Rais (Fraksi Reformasi), Prof. Dr. Dimyati Hartono (PDI-P), HM Husein Naro (KKI), HM Husnie Thamrie (PPP) serta HAM Saefuddin (PPP). FKM juga mencantumkan nama Taufik Kiemas, namun berdasarkan catatan Xpos, suami Ketua Umum PDI-P tersebut telah mundur dari keanggotaan DPR, sejak istrinya menjabat sebagai wakil presiden. Yang teranyar, adalah kekecewaan Koordinator Badan Pekerja ICW (Indonesia Corruption Watch) Teten Masduki terhadap Panitia Kerja (Panja) Koperasi Komisi V DPR. Sikap DPR yang begitu melempem ini tentu saja amat mengkhawatirkan. Wajar saja bila ada yang curiga mereka telah "disuap" --meskipun bisa juga mereka bersikap demikian karena takut terhadap teror melalui tembakan saat Tommy berada di DPR. Bila mereka benar-benar bisa "dibeli", tak ada yang bisa dibanggakan dari produk pemilu "paling demokratis" ini. Padahal, gaji mereka sudah dipastikan naik. Kekhawatiran terbesar, bisa muncul bila deretan dosa DPR ini, dimanfaatkan oleh kekuatan politik lama untuk mendiskreditkan pemerintahan Gus Dur - --walaupun telah terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara DPR sebagai legislatif dan presiden sebagai eksekutif. Dan ini agaknya sedang terjadi. Ketika harga-harga barang meninggi misalnya, tak sedikit warga kelas bawah yang mengeluh, "Enak kan juga jamannya Pak Harto." Mereka tak mau tahu kalau krisis yang sekarang terjadi adalah produk KKN puluhan tahun Orde Baru. Mungkin, menunggu mahasiswa kembali ke jalan. (*) - --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] - ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 20 Mar 2000 jam 03:40:14 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
