----------------------------------------------------------
Visit Indonesia Daily News Online HomePage:
http://www.indo-news.com/
Please Visit Our Sponsor
http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Free Email @KotakPos.com
visit: http://my.kotakpos.com/
----------------------------------------------------------

ANTARA, 17 MARET 2000/A

PEMIMPIN PAPUA DI AMBANG PERPECAHAN

Oleh Bob Pattipawae

Jayapura, 16/3 (ANTARA)

Perjuangan "Papua Merdeka" lepas dari Indonesia memasuki tahap
rawan akibat pertikaian di antara elit politiknya, yang
menamakan dirinya pemimpin bangsa Papua.

Perbedaan pendapat mulai muncul ketika Don Flasy mengumumkan
rencana pembentukan pemerintahan peralihan pada 1 Mei 2000
untuk mengambil alih pemerintahan di Papua dari tangan
pemerintah Indonesia.

Kemudian, pada 1 Desember 2000, kemerdekaan Papua
diproklamasikan, bendera Merah Putih diturunkan dan bendera
Papua "Bintang Kejora" dikibarkan di seluruh Irian Jaya.

Pernyataan ini mengejutkan masyarakat dan petugas keamanan,
karena terbukti bahwa pembentukan pemerintahan bukan isu
politik, tapi rencana yang sudah ditetapkan pemimpin Papua.

Kapolda Papua dan Pangdam Trikora, yang selama ini terkesan
diam, akhirnya menyatakan akan menumpas semua kegiatan
yang bertujuan memisahkan Papua dari Indonesia.

Dua tokoh tertinggi pemimpin presidium "Papua Barat", Theys
Eluay dan Thom Beanal, juga mengecam Don. Menurut mereka,
rencana pembentukan pemerintahan peralihan itu bukan hasil
musyawarah besar Papua, tapi pernyataan pribadi, yang harus
dipertanggung jawabkan oleh Don sendiri.

Pemimpin Gereja Kristen Indonesia (GKI) Papua, yang merupakan
gereja dengan jemaat paling besar di bumi Cenderawasih, juga
mengecam Don Flasy.

Ketua Synode GKI Herman Saut kepada pers menyatakan
rencana pembentukan pemerintahan peralihan adalah makar dan
merupakan tindakan bunuh diri.

Korban akan berjatuhan di antara rakyat kecil, sehingga
jemaat GKI diimbau menolak ajakan pemisahan diri itu.

Setelah mengecam Don Flasy, Theys dan Thom terlibat pertikaian,
karena Thom tanpa sepengetahuan Theys berangkat diam-diam ke
Jakarta dan menghadap Presiden Abdurrahman Wahid tanggal 3
Maret 2000 untuk meminta Kepala Negara membuka Kongres Bangsa
Papua.

Setiba kembali di Irian Jaya, Thom memberikan penjelasan
kepada wartawan.

Sementara pertemuan pers berlangsung, Theys--yang waktu di
Jakarta--menelepon semua redaktur media setempat minta minta
keterangan pers Thom "ditahan".

Menurut Theys, pertemuan antara Thom dengan Presiden itu selain
tidak sah, karena tanpa ijin Presidium Papua Barat juga
direkayasa untuk mencari pupularitas.

"Waktu saya memimpin upacara pengibaran bendera "Bintang
Kejora", 1 Desember 1999, Thom tidak ada. Baru setelah
perjuangan aspirasi merdeka makin mencuat, Thom muncul,"
katanya.

Dia (Thom) adalah pemimpin "karbitan", kata Theys dengan nada
tinggi.

Untuk mengantisipasi perpecahan, musyawarah besar Papua di
Jayapura akhir Pebruari 2000 memutuskan tidak memilih pemimpin
tertinggi bangsa Papua, tapi hanya membentuk Presidium Papua
Barat, yang dipimpin secara bersama oleh Theys dan Thom.

Tapi, karena sudah ada bibit permusuhan, perebutan
kekuasaan dan perbedaan kepentingan antara Theys dan Thom
makin mencuat ke permukaan.

Pepera

Theys Eluay (67) sehari-hari menjabat Ondolofo (kepala suku
besar) Sentani, Kabupaten Jayapura dan Ketua Lembaga Musyawarah
Adat Papua.

Sewaktu menjabat anggota DPRD Papua selama empat masa
jabatan berturut-turut, Eluay--yang berjasa mengembalikan Papua
ke pangkuan Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat
(Pepera) tahun 1969--adalah warga terhormat.

Karena kecewa tidak terpilih kembali menjadi anggota DPRD dalam
Pemilu 1992, Eluay diduga kemudian memilih melawan pemerintah
untuk menuntut kemerdekaan Papua melalui diplomasi.

Keberaniannya menghadapi petugas keamanan dan tidak takut
ancaman dihukum atau dibunuh menyebabkan Eluay didewakan
pengikutnya dan diangkat menjadi pemimpin bangsa Papua.

Ia kini tergolong sosok yang sulit dijamah hukum, sehingga
bebas memimpin berbagai unjuk rasa pemisahan diri di depan
petugas hukum dan keamanan negara.

Sementara itu, Tom Beanal (52), yang kemudian muncul sebagai
pesaing Eluay dalam memimpin bangsa Papua membentuk negara
sendiri, adalah Ketua Lembaga Adat Suku Amungme di Kabupaten
Mimika, yang kini menjadi pusat penambangan tembaga dan emas
oleh PT. Freeport Indonesia.

Thom mulai dikenal karena menjadi tokoh pejuang pelestarian
lingkungan hingga sering bentrok dengan pemerintah dan PT.
Freeport Indonesia.

Ia pernah mengajukan PT. Freeport ke pengadilan di New
Orleans, Amerika Serikat, dengan tuduhan merusak lingkungan,
tapi pengadilan Amerika Serikat memenangkan PT. Freeport.

Thom kemudian dirangkul PT. Freeport dan diangkat menjadi
komisaris dengan gaji antara Rp 40 juta hingga Rp 50 juta
sebulan ditambah berbagai kemudahan lain.

Setelah menjadi pegawai Freeport, Thom bungkam.

Ambisi menjadi pemimpin tertinggi bangsa Papua menjadikan Thom
harus bersaing dengan Theys, sehingga mereka kini berada di
persimpangan jalan.

Pertikaian kepentingan antara Theys dan Thom meresahkan
pengikutnya, karena tentu saja akan memicu perpecahan yang
merugikan perjuangan "Papua Barat".

Karena dipompa provokasi, sebagian besar penduduk Papua--yang
menanti kemerdekaan Papua--tidak sadar bahwa apapun yang
akan terjadi, Pemerintah Indonesia tak akan melepaskan
Papua dari pangkuan Ibu Pertiwi.

Theys, Thom, Flasi dan tokoh lain Papua tampak mengetahui hal
itu, tapi terus memperjuangkan hal yang mustahil terjadi itu.

Untuk mengatasinya, peemrintah diharapkan membuat kebijakan yang
lebih mengangkat harkat manusia Papua.

(U.JP/JPR02/JPRO01/RK2/16/03/0 03:09/tb01)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 20 Mar 2000 jam 09:43:47 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke