---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Media Indonesia , 20 Maret 2000 Komunis Harus Tetap Dilarang di Indonesia MALANG (Media): Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menegaskan Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Larangan PKI di Bumi Nusantara, tidak boleh dicabut. Dengan demikian, komunis harus tetap dilarang di Indonesia. Oleh karena itu, Hasyim minta agar para anggota MPR tetap konsisten menolak pencabutan Tap tersebut. "Kita tidak menolak ajaran Marxisme dan materialisme sebagai pangkal tolak komunisme untuk dipelajari. Kalau melarang berarti kita melanggar HAM dan sebagainya. Namun kita juga perlu menyadari, gerakan yang mengatasnamakan rakyat kecil belum berarti bertujuan pure (murni, Red) ingin menyejahterakan rakyat kecil itu sendiri," kata Hasyim kepada wartawan, di Malang kemarin. Sementara itu Wakil Ketua MPR M Hoesni Thamrin mengatakan pihaknya menyambut baik imbauan Ketua Umum PBNU tersebut. Menurut tokoh angkatan `66 ini, setelah terjadi pertemuan Partai Komunis Sedunia 2000 di Sydney, berlangsung pula pertemuan lanjutan di Banyuwangi (Jatim) beberapa waktu lalu. Pertemuan di Sydney itu, menurut Hoesni, diikuti Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Budiman Sudjatmiko, Ketua SBSI Mochtar Pakpahan, dan seorang wakil dari Asosiasi Sosialisme Indonesia yang sampai sekarang belum diketahui identitasnya. "Pemerintah memang tidak melarang warga negara menghadiri pertemuan di luar negeri. Bahkan PRD pun juga tidak mencantumkan landasan ideologisnya sebagai komunis. Akan tetapi kehadirannya di forum itu sudah mengindikasikan adanya upaya mengusung kembali komunisme di Indonesia," tandas Thamrin. Makanya, menurut Hoesno, masyarakat tidak boleh terjebak dalam jargon-jargon HAM atau demokratisasi yang selalu digembar- gemborkan tokoh-tokoh yang mengaku memperjuangkan rakyat kecil. Pemerintah bersama MPR/DPR hendaknya segera menetapkan secara tegas batasan-batasan tentang HAM dan demokratisasi. Sementara itu, Hasyim Muzadi menambahkan, dalam sejarah Indonesia telah membuktikan, ketika PKI memaksakan kehendaknya merebut kekuasaan, maka seluruh komponen masyarakat bergerak untuk menumpasnya. "Masyarakat harus membedakan mana usaha memberantas penyakit dan memberantas penyebab penyakitnya. Kalau yang mengajak memberantas penyakit justru biang penyakit, tentu sudah salah kaprah," kata Hasyim. Menurut Hasyim, situasi dewasa ini merupakan ladang subur bagi kalangan komunis untuk mengembangkan ideologinya, lantaran kondisi penegakan hukum belum optimal, kesenjangan ekonomi masih rawan. Semua itu bisa dimanfaatkan sebagai propaganda mereka. Apalagi penegakan hukum dan keadilan belum dirasakan seluruh masyarakat. "Indikator-indikator tersebut amat potensial digunakan untuk memopulerkan gagasan-gagasan komunisme. Makanya, masyarakat jangan mudah terbuai oleh jargon-jargon perjuangan mereka yang mengatasnamakan rakyat," ujarnya kemudian. (FM/Mhj/P-4) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 22 Mar 2000 jam 07:13:48 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
