---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Media Indonesia, 22 Maret 2000 Gus Dur Tawarkan Pengampunan Bersyarat JAKARTA (Media): Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menegaskan pemerintah akan memberi pengampunan kepada mantan presiden, wakil presiden, Panglima TNI, dan pejabat lainnya yang menjadi simbol negara. Namun, pengampunan ini hanya diberikan apabila pejabat tersebut mau menyerahkan harta hasil korupsi mereka kepada rakyat. Pemerintah sendiri, menurutnya, tidak bisa menghukum mereka semuanya. Sebab hal ini berkaitan erat dengan keutuhan bangsa. "Kalau semuanya jadi hukuman, ya jadi berantakan. Jadi, mereka yang menjadi simbol negara akan diberi maaf," kata Gus Dur menanggapi penilaian bahwa pemerintah lamban dalam mengatasi kasus KKN. Gus Dur mengemukakan hal itu dalam pertemuan dengan sejumlah anggota dan kelompok masyarakat di Gedung Pola, Jakarta, kemarin malam. Hadir dalam pertemuan itu sekitar 100 orang dari 46 organisasi massa keagamaan dan sejumlah LSM gerakan perempuan. Selain itu, Gus Dur juga menjelaskan bahwa pihaknya setuju presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu. Untuk itu pihaknya akan meminta SU-MPR mendatang mempertimbangkan sebuah Tap MPR yang mengubah UUD 1945 mengenai pemilihan presiden. "Gagasan ini juga menuruti permintaan Ketua MPR Amien Rais dan Wakil Presiden Megawati. Sejak dulu Mega meminta agar presiden dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat. Poros Tengah pun juga minta supaya presiden dan wapres dipilih langsung," ujar Gus Dur. Gus Dur juga mengusulkan agar MPR berubah fungsi menjadi majelis tinggi dan DPR tetap pada fungsinya seperti saat ini. Dengan demikian, semua keputusan akan ditentukan dua lembaga tersebut yaitu DPR dan MPR. Namun kedua lembaga itu harus mengalami perubahan dulu. "Ini berarti MPR keanggotaannya dipilih oleh DPRD dan golongan fungsional yang dipilih oleh DPR, bukan oleh pemerintah seperti sekarang. Proses pengambilan keputusan dilakukan oleh DPR, MPR, dan eksekutif. Sedang pelaksanaannya diawasi yudikatif," tegas Gus Dur. Pada kesempatan tersebut Presiden juga menanggapi berbagai pertanyaan dan permintaan dari peserta. Dipandu oleh Sekretaris Pengendalian Pemerintahan Pjs Sekretaris Negara Bondan Gunawan, Gus Dur menjawab semua pertanyaan yang mereka lontarkan. Bahkan juga--seperti biasa--diselingi canda dan guyonan khas Gus Dur. Menanggapi penilaian bahwa pemerintah lamban menanggapi aspirasi perempuan, Gus Dur menyatakan perhatian pemerintah tercurah pada dua hal. Yaitu, keutuhan teritorial dan penanggulangan krisis ekonomi. Karena itu, sebelum menghadiri acara ini, Gus Dur juga harus bertemu terlebih dulu dengan Wapres Megawati dan Panglima TNI Laksamana Widodo AS untuk membicarakan pemecahan masalah Maluku. Dari pertemuan itu, menurut Gus Dur, secara tidak langsung membuktikan bahwa peran Megawati dalam masalah ini sangat besar. Ini mematahkan pendapat bahwa Megawati tidak bisa berbuat apa- apa karena selalu diam. "Jadi salah besar kalau bilang Mbak Mega itu tak tahu apa-apa. Justru orang yang bilang begitu dan bicara banyak, itulah yang tidak tahu apa-apa," tegas Gus Dur kemudian. (TJ/P-4) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 24 Mar 2000 jam 03:03:30 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
