----------------------------------------------------------
Visit Indonesia Daily News Online HomePage:
http://www.indo-news.com/
Please Visit Our Sponsor
http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Free Email @KotakPos.com
visit: http://my.kotakpos.com/
----------------------------------------------------------

Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: [EMAIL PROTECTED]
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 10/III/27 Maret-2 April 2000
- --------------------------------

JAKARTA AMAN, GERILYA DI DAERAH

(PERISTIWA): Di berbagai daerah, militer "beraksi" tanpa sepengetahuan
pemerintah. Sekedar improvisasi atau menggembosi Gus Dur?

Gus Dur boleh mengutak-atik posisi perwira tinggi militer di Jakarta, tapi
kelakuan prajurit di daerah barangkali terlalu jauh dari jangkauannya.
Peristiwa penyisiran terhadap pasukan AGAM (Angkatan Gerakan Aceh Merdeka)
seusai pertemuan antara Bondan Gunawan dengan Tengku Abdullah Syafi'ie di
Pidie misalnya. Kendati menurut Kapolri Jenderal Rusdihardjo tidak ada
instruksi dari Jakarta, aparat keamanan (Brimob) di daerah tetap saja
menjalankan operasinya.

Improvisasi aparat daerah bukan hanya di Aceh saja. Hal sama juga terjadi di
Timor Timur. Penyerbuan dan penembakan terhadap pasukan penjaga perdamaian
PBB di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Timur baru-baru ini, diduga keras
melibatkan aparat keamanan Indonesia. Meskipun pejabat resmi PBB menyatakan
tidak ada bukti langsung yang dapat mengaitkan keterlibatan tentara
Indonesia dalam aksi itu, namun sebuah laporan rahasia yang diserahkan pada
komandan pasukan PBB menyebutkan sebaliknya.

Kutipan laporan yang dimuat harian The Washington Post itu menyatakan, pada
tanggal 29 Februari lalu, sekitar 50 milisi bersenjata telah memasuki
wilayah Timor Timur. "Sumber-sumber yang dapat dipercaya serta berbagai
laporan lainnya mengindikasikan, para milisi itu melewati perbatasan atas
sepengetahuan TNI untuk melakukan infiltrasi." Laporan itu juga menyertakan
dokumen detail tentang 16 insiden yang melibatkan milisi yang terjadi antara
21 Februari hingga 7 Maret lalu.

Dari pihak Indonesia, para petinggi militer sudah berulangkali membantah
keterlibatan para prajuritnya dalam berbagai insiden itu. Namun demikian,
pemerintah, atas nama Presiden Abdurrahman Wahid telahsecara khusus
memerintahkan pembubaran berbagai kelompok milisi.

Insiden itu sendiri telah meningkatkan kecemasan di wilayah timur perbatasan
Indonesia-Timor Timur. Komandan pasukan PBB asal Filipina, Letjen Jaime de
los Santos, baru-baru ini telah menyatakan kondisi "siaga satu" serta
meningkatkan frekuensi patroli darat dan udara di sekitar tempat itu. "Kami
sangat-sangat memperhatikan keamanan perbatasan, saat ini," ujar de los
Santos dalam sebuah wawancara. "Keamanan itu akan sangat tergantung pada
seberapa mampu kami mengkontrol para milisi," tambahnya lagi.

Penyerangan itu, dengan sendirinya, telah pula menjadikan usaha untuk
membangun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Timor Timur jadi sulit.
Padahal, pihak pemerintahan sipil Indonesia sudah berusaha untuk melupakan
pertikaian antara kedua-belah pihak yang terjadi di seputar penyelenggaraan
referendum. Namun, menurut seorang pejabat PBB, serangan yang dilakukan para
milisi itu, justru merupakan kekecewaan(tentara) atas permintaan maaf Gus
Dur pada rakyat Timor Timur yang diucapkannya pada saat mengunjungi Dili
akhir Februari lalu (ketika itu, selain meminta maaf, Gus Dur juga berjanji
untuk memperbaiki hubungan kedua negara). Pejabat PBB tadi juga berspekulasi
bahwa serangan dan penembakan itu, sengaja dirancang untuk mengesankan telah
terjadinya perpecahan di antara sesama pasukan PBB --yang baru diambil-alih
kepemimpinannya bulan lalu dari Australia. "Mereka sedang menguji kami,"
ujar perwakilan PBB Sergia Vieira de Mello, yang saat ini secara 'ofisial'
merupakan pemimpin Timor Timur hingga diadakannya pemilu tahun depan.

Juru bicara pasukan PBB, Letkol Brynjar Nymo mengatakan, rincian laporan
yang mengindikasikan keterlibatan militer dalam aksi itu cukup akurat. Ia
beranggapan, militer Indonesia saat ini sedang "gelap mata". "Mereka 'kan
jelas-jelas melihat para milisi ini menyeberang perbatasan dengan senjata
otomotis lengkap dengan amunisinya. Sudah pasti mereka (para milisi) ini
bukan hendak berburu rusa," ujarnya lagi.

Soal keterlibatan militer ini juga didukung melalui pernyataan Duta Besar AS
untuk Indonesia, Robert S. Gelbard. Ia malah berpendapat, aksi yang
dilakukan para milisi ini mendapat dukungan langsung dari faksi militer
tertentu di Jakarta. "Kami diberitahu bahwa seluruh milisi telah dilucuti
senjatanya. Tapi, ajaib dan tiba-tiba saja, mereka bisa punya senjata lagi,"
kata Gelbard. Siapa persisnya yang memberi perintah pada para milisi, tidak
diungkapkan oleh Gelbard. Namun, banyak pihak percaya, ini merupakan ulah
kelompok militer yang disingkirkan oleh Gus Dur, yaitu Jenderal Wiranto,
Letjen Djaja Suparman serta orang-orang sekitar mereka.

Sejauh ini, yang mungkin dianalisa, hanya ada dua kemungkinan munculnya
sikap mbalelo aparat militer di di daerah. Pertama, sebagai "improvisasi"
daerah karena belum menerima instruksi secara jelas dari Jakarta. Kedua,
karena ada "perintah" dari faksi militer tertentu di luar garis komando
resmi (seperti sudah dijelaskan di atas). Jika persoalannya cuma sekedar
"improvisasi", persoalannya barangkali takkan terlalu ruwet. Namun, jika ini
adalah "gerilya politik" kelompok Wiranto untuk menggembosi Gus Dur, maka
ini merupakan hal serius yang patut diperhatikan. Sebab, bila semakin banyak
terlihat ketidakpatuhan aparat militer di daerah-daerah, konsolidasi militer
yang dilakukan Gus Dur bakal percuma. Akan muncul berbagai preseden yang
bisa berbuntut pada sikap "melawan" pemerintah.

Selain di Aceh dan Timor Timur, hal yang mirip juga terjadi di Makassar,
Sulawesi Selatan. Menutup laporan www.astaga.com, menjelang kunjungan ke Gus
Dur ke Makassar, kartu-kartu identitas wartawan peliput diberi stempel
Bakorstanasda. Padahal, seperti sudah diketahui masyarakat luas, melalui
Sekretaris Kabinet Marsilam Simanjuntak, Gus Dur telah membubarkan lembaga
ekstra yudisial yang tak bisa di-PTUN-kan itu. Kalau didiamkan, bisa-bisa
hal ini terjadi di semua daerah. Nah, 'gimana nih Gus? (*)

- -----------------------------------------------
Berlangganan mailing list XPOS secara teratur
Kirimkan alamat e-mail Anda
Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS
Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda
ke: [EMAIL PROTECTED]

- ------------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 28 Mar 2000 jam 04:28:49 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke