----------------------------------------------------------
FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online
go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html
- FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE -
Please Visit Our Sponsor
http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Free Email @KotakPos.com
visit: http://my.kotakpos.com/
----------------------------------------------------------

Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: [EMAIL PROTECTED]
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 13/III/17-23 April 2000
- --------------------------------------

LANJUTAN PEMBERONTAKAN SEATTLE

(POLITIK): Akhirnya, para pemimpin negara-negara miskin merapatkan
barisan. Ujian pertama: menuntut penghapusan utang.

Kuba, satu dari sedikit negara sosialis yang masih bertahan, kini jadi
pusat perhatian. Negerinya Fidel Castro itu sedang mencatat sejarah.
Di sini dan saat inilah untuk pertama kalinya, para pemimpin negara
berkembang yang tergabung dalam Group 77 (G77) bertemu secara formal.
Sejak didirikan pada tahun 1964, paling banter, pertemuan kelompok
yang kini beranggotakan 133 negara itu hanya berlangsung pada tingkat
menteri. Namun, menjelang pertemuan kali ini, sejumlah nama pemimpin
"dunia selatan" seperti Yasser Arafat dari Palestina, Robert Mugabe
dari Zimbabwe, Mahathir Mohamad dari Malaysia, Thabo Mbeki dari Afrika
Selatan, Presiden Abdelazi Bouteflika dari Aljazair, Presiden
Abdurrahman Wahid dari Indonesia serta sebagian besar pemimpin
negara-negara Amerika latin telah menyatakan kesediaannya untuk hadir.
Tak cuma itu, Sekjen PBB Kofi Annan juga menyempatkan diri
berpartisipasi dalam pertemuan ini.

Antusiasme para pemimpin dunia selatan untuk hadir dalam pertemuan ini
sungguh fenomenal. Betapa tidak? Selama sekian tahun, posisi G77
dianggap tak lebih sebagai salah satu blok politik yang lemah di dalam
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Di masa berlangsungnya
perang-dingin, dominasi dua ideologi besar sosialisme dan kapitalisme,
menenggelamkan eksistensi G77. Amerika Serikat dan Uni Sovyet sebagai
dua kutub besar kedua paham besar tadi, cenderung mengambil-alih peran
sebagai juru bicara negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya
- --termasuk negara-negara miskin di dunia selatan yang terperangkap
dalam polarisasi ideologi. Ketika perang dingin usai, di awal tahun
90-an, eksistensi negara-negara selatan justru tambah terpuruk,
terutama karena kapitalisme tampil sebagai kekuatan tanpa pengimbang.
Para pemilik modal pun melebarkan sayap, mengeruk keuntungan dari
pasar yang besar di dunia selatan. Ekspansi ini memang membawa
keuntungan pembangunan fisik yang pesat di sebagian negara selatan,
tapi pada saat bersamaan juga muncul ekses lain, seperti
ketergantungan terhadap utang luar negeri, kesen-jangan sosial seta
kemiskinan massal. Inilah yang kemudian memuncak kurang dari sepuluh
tahun setelah perang dingin usai, yaitu saat terjadinya krisis moneter
tahun 1997 yang mengguncang dunia.

Sialnya, kesadaran bahwa pola hubungan utara-selatan (baca:
negara-negara kaya dan negara-negara miskin atau berkembang) sudah
berjalan amat timpang, terlambat disadari negara-negara berkembang.
Ini lantaran, para pemimpin lama di beberapa negara itu, memperoleh
keuntungan dari hubungan kolutifnya dengan para pemberi pinjaman
modal. Korea Selatan, Indonesia dan Thailand punya pengalaman sama:
ketika rezim lama digantikan oleh rezim baru, saat itulah baru
disadari betapa parahnya persoalan. Yang pertama kali memberi
peringatan tentang situasi ini, justru bukan para pemimpin dunia
selatan. Para aktifis LSM-lah yang lebih punya peran dalam hal ini.
Dalam pertemuan tahunan WTO (World Trade Organization) yang
berlangsung di Seattle, akhir tahun lalu, misalnya. Para pemimpin
negara-negara selatan hadir tanpa punya sedikit pun kekuatan
tawar-menawar (bargaining power). Yang membikin "rusuh" malah puluhan
ribu aktifis LSM. Mereka menolak ketidakadilan, perusakan lingkungan
dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada saat itulah, mata dunia
kembali terbuka dan menyadari "ketidakharmonisan" dalam pola hubungan
utara-selatan.

Sebelum pertemuan G77 ini, secara individual, beberapa negara selatan
sudah mulai "protes" kecil-kecilan pada negara-negara utara
- --misalnya, dengan adanya tuntutan penghapusan beban utang
negara-negara miskin. Sejumlah negara Eropa sebetulnya, sudah
menanggapi positif. Namun para pemodal besar seperti Jepang, dengan
keras menolak. Hal ini yang justru memperkuat keinginan untuk
mengadakan pertemuan antar negara selatan secara lebih terorganisir.
Dalam konteks itulah, pertemuan G77 menjadi momentum yang amat penting
(Menlu Kuba Perez Roque menyebutnya sebagai "lanjutan pemberontakan
Seattle"). Dalam pernyataan menjelang pembukaan konferensi, Duta Besar
Nigeria untuk PBB Arthur Mbanefo, selaku Kepala Pertemuan G77,
menegaskan hal itu. "Kami menginginkan situasi yang memungkinkan
dibatalkannya utang-utang (negara selatan -red.)," ujarnya.
Menurutnya, saat ini, sejumlah negara terpaksa mengeluarkan dana dua
kali lipat lebih besar dari biaya pemenuhan kebutuhan sosial, supaya
dapat membayar cicilan utang. Karena itu ia amat berharap, pertemuan
ini dapat menghasilkan "dokumen politik yang visioner" serta "program
aksi" dengan tujuan dan jadwal yang jelas untuk kembali bertemu.

Seberapa besar kemungkinan tuntutan negara selatan mendapat respon
dari negara maju, belum dapat dipastikan. Namun, peluang untuk
mendapatkan keringanan utang tentu saja terbuka dengan adanya "unjuk
kekuatan" dari negara-negara selatan lewat pertemuan ini. Apalagi,
sejak merebaknya krisis ekonomi Asia sampai ke negara maju,
kesalingtergantungan dunia sudah makin terasa nyata. Negara-negara
maju tentu tak ingin kehilangan pasar yang telah terlanjur dibuka di
negara-negara selatan.

Meskipun demikian, pertemuan G77 bukan tanpa risiko. Sejumlah negara
berkembang yang masih tidak menghormati isu demokratisasi dan hak
asasi manusia, mungkin saja menjadikan G77 sebagai tameng untuk
menghadapi kecaman internasional terhadap situasi dalam negerinya
(seperti diberitakan, pimpinan rezim militer Pakistan, Jenderal
Pervaiz Musharraf juga ambil bagian dalam pertemuan itu). Bila terjadi
begini, para anggota G77 harus kembali diingatkan bahwa yang
menyatukan mereka bukanlah tali ideologis, tapi nilai-nilai universal.
(*)

- -----------------------------------------------------
Berlangganan mailing list XPOS secara teratur
Kirimkan alamat e-mail Anda
Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS
Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda
ke: [EMAIL PROTECTED]

- ------------------
SiaR WEBSITE:
http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 18 Apr 2000 jam 23:21:12 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke