---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- PERISTIWA G30S MERUPAKAN BEBAN BAGI ANGKATAN DARAT JAKARTA, (TNI Watch!, 19/4/2000). Polemik soal pencabutan Tap No. XXV/MPRS/1966, yang marak akhir-akhir ini, menimbulkan masalah tersendiri bagi TNI, khususnya Angkatan Darat. Tentu saja, dengan ramainya perdebatan soal Tap tersebut, itu memberi jalan bagi terbukanya pintu sejarah mengenai peristiwa G30S tahun 1965. Bagaimana Angkatan Darat tidak resah, karena kini semakin terang saja permasalahannya, bahwa pelaku utama G30S, tak lain dan tak bukan adalah anggota Angkatan Darat. Jadi penulisan "resmi" yang selama ini berlaku, yakni "G30S/PKI" harus diganti menjadi "G30S/TNI-AD". Sebenarnya selama ini masyarakat juga sudah mengerti, bahwa pelaku utama G30S itu adalah Angkatan Darat. Cuma karena demikian kuatnya manipulasi sejarah oleh rezim Soeharto, sehingga orang tidak berani mengungkapkan, apa yang menjadi keyakinannnya. Dan rezim Soeharto melarang keras, penelitian atau pengungkapan peristiwa G30S, di luar versi yang resmi dari pemerintah. Jika ada yang berani mencoba-coba, akan diberi tindakan keras, dan dianggap subversif. Ancaman terhadap pemikiran yang berbeda dengan versi resmi, bukan gertak sambal. Banyak orang sudah merasakan realisasi ancaman tersebut, seperti Ben Anderson, Bonar Tigor, Bambang Isti Nugroho, dan Bambang Subono. Ben Anderson dicekal selama hampir 30 tahun. Soeharto sangat kesal pada Ben Anderson, karena Ben yang mengungkap pertama kali, bahwa "G30S" adalah gerakan dari Angkatan Darat, sedang PKI hanya mengambil peran pinggiran. Kemudian Bonar Tigor dkk, ditahan selama delapan tahun, hanya karena mengedarkan novel karya Pramoedya Ananta Toer. Pernah di penghujung bulan September 1988, editorial Harian Merdeka menyebutkan, bahwa peristiwa "G30S" masih diliputi mendung kelabu, maka perlu ada penelitian seksama terhadap peristiwa itu. Kontan Harian Merdeka mendapat teguran keras dari Menpen (saat itu) Harmoko. Harian Merdeka memang tidak dibreidel, namun dua wartawan senior koran tersebut, yang menjadi penanggung jawab editorial, harus dikeluarkan. Kini semuanya telah terbuka, pendapat-pendapat yang dulu hanya disimpan di benak saja, sekarang boleh diungkapkan. Dari berbagai pendapat yang muncul, kesimpulannya tetap saja mengarah pada satu muara: peristiwa "G30S" adalah tindakan beberapa anggota Angkatan Darat. Dan kini lebih terfokus lagi, bahwa "Dalang" gerakan itu adalah Mayjen Soeharto, yang kemudian menjadi Presiden RI selama 32 tahun. Fakta yang mendukung teori "baru" itu, sebentar lagi akan terbit, yaitu pledoi dari Kol Inf Abdul Latief. Pledoi itu secara gamblang akan mengungkap keterlibatan Soeharto. Selain pledoi A Latief, juga ada kesaksian-kesaksian lain yang mendukung teori keterlibatan Soeharto, seperti dari Ibu Hartini Soekarno, Ibu Dewi Soekarno, Laksamana Madya Udara Omar Dani, Jenderal Purn Benny Murdani, dan Mayjen TNI Purn Mursyid. Suatu saat mereka akan bicara. Kalau mereka tidak bicara, apa yang sebenarnya mereka ketahui saat itu, kelak mereka akan menanggung beban moril yang sangat berat. Karena turut terlibat dalam "penipuan" sejarah sepanjang hidupnya. Sekarang kita paham, mengapa AD terkesan pasif, dalam menanggapi polemik pencabutan Tap MPRS tersebut. AD cenderung mempertahankan keberadaan Tap itu, karena AD berkepentingan memelihara "misteri sejarah" yang berlangsung selama ini. Adapun anggota AD, yang terlibat dalam "G30S", sebenarnya sebatas anggota AD yang menjadi grup Soeharto, seperti Mayjen TNI Umar Wirahadikusumah, Brigjen TNI Hartono Rekso Dharsono (Pak Ton), dan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo. Pada umumnya "anggota gerakan" sudah meninggal, paling tinggal Pak Umar. Sebaiknya Pak Umar juga bicara, mengenai kejadian yang sebenarnya. Untuk merehabilitasi namanya. Beberapa anggota kelompok Soeharto tersebut, secara kebetulan memiliki anak atau kerabat, yang kini menjadi perwira di TNI. Sarwo Edhi misalnya, memiliki putera yang kini juga bertugas di RPKAD (Kopassus), yaitu Kol Inf Pramono Edhi Wibowo. Kemudian Umar Wirahadikusumah memiliki keponakan yang menjadi Pangkostrad, yakni Letjen TNI Agus Wirahadikusumah. Terhadap anak atau kerabat anggota kelompok Soeharto, kita harus berlaku adil. Kita tidak bisa mengkait-kaitkan mereka dengan tindakan bapak atau pamannya dulu. Dalam hal ini kita harus bersikap fair. Sama dengan yang seharusnya diberlakukan pada anak-anak eks PKI. Tidak fair rasanya, jika anak-anak (bahkan cucu) eks anggota PKI, juga turut menanggung "dosa turunan", sebagaimana yang sekarang terjadi. Dan tampaknya belum ada perubahan, meski jaman telah berganti. *** _______________ TNI Watch! merupakan terbitan yang dimaksudkan untuk mengawasi prilaku TNI, dari soal mutasi di lingkungan TNI, profil dan catatan perjalanan ketentaraan para perwiranya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan, politik TNI, senjata yang digunakan dan sebagainya. Tujuannya agar khalayak bisa mengetahuinya dan ikut mengawasi bersama-sama. - ------------------------ SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 20 Apr 2000 jam 03:48:19 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
