---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- SYARWAN HAMID TENTANG 27 JULI 1996 JAKARTA, (SiaR, 25/4/2000). Tanggal 5 Agustus Kasospol ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid memberikan penjelasan tentang peristiwa 27 Juli di depan para Dubes negara sahabat. Penjelasan itu sekarang tersimpan rapi dalam situs Departemen Luar Negeri. Berikut salinan lengkap dokumen itu seperti dimuat detikcom. Pokok-Pokok Penjelasan Kasospol ABRI: 1. Kasospol dalam pengantarnya menyatakan bahwa era globalisasi/transparansi sekarang ini bagi bangsa yang sedang membangun merupakan ambivalensi karena di satu sisi memberikan peluang baru bagi akselerasi/distribusi hasil-hasil pembangunan dan di sisi lain merupakan tantangan yang menimbulkan iritasi terhadap tatanan nasional bangsa Indonesia. Disinilah sebenarnya letak bahaya laten komunisme yang tidak akan pernah berhenti sampai tujuannya tercapai. 2. Meskipun Imperium USSR sudah hancur dan dilanjutkan dengan menyebarnya era globalisasi, bahaya laten komunisme belum berakhir. Negara-negara tertentu seperti China, Cuba dan Korea Utara tetap mengibarkan bendera komunisnya. Kondisi-kondisi tertentu di Indonesia masih memungkinkan komunisme hidup lagi. Berdasarkan TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 secara resmi komunisme telah dilarang hidup di Indonesia. Larangan tersebut ditetapkan tidak secara "apriori" setelah Indonesia mengalami dua kali pemberontakan PKI yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 3. Paham komunisme menyebarkan benih perpecahan dan permusuhan yang bertentangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. ABRI menyadari bahwa untuk menghapus ideologi/alat fikir komunisme tidak semudah menghapus wadah formal PKI. Sehubungan dengan itu maka kewaspadaan nasional terhadap bangkitnya kegiatan PKI perlu ditingkatkan dan diperlukan suasana yang kondusif melalui pembangunan nasional. 4. Berdasarkan pengamatan sejak kira-kira delapan bulan yang lalu, telah muncul indikasi awal untuk menghidupkan komunisme baik di bawah permukaan yang merupakan pembentukan metamorfosa dan di atas permukaan sebagai upaya intensif untuk memperbaiki citra G.30 S/PKI. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan pemutarbalikan fakta melalui pembentukan opini masyarakat berusia muda di bawah 30 tahun bahwa G.30 S/PKI bukan merupakan penghianat dan tidak pernah melakukan perebutan kekuasaan. Hal tersebut dapat dilihat dari: Kecongkakan Pramudya A. Toer yang menyatakan diri tidak bersalah, ketika menjabat sebagai pengurus LEKRA, melakukan pemberangusan terhadap karya-karya tulis yang berasaskan Pancasila. Terbitnya memoir beberapa tokoh PKI serta buku "Dibawah bayang-bayang PKI" serta tulisan Tokoh-tokoh PKI di Luar Negeri. Penyebarluasan provokasi/agitasi/selebaran gelap yang menjurus pada SARA seperti yang terjadi di NTB, Medan, Purwokerta dan Pekalongan serta demonstrasi yang berkaitan dengan kaum buruh di Jabotabek, Sumatra Utara dan Surabaya. 5. Mencermati fenomena tersebut, masyarakat diminta untuk tetap waspada, mawas diri dan memperkuat integritas. ABRI terus mengikuti perkembangan dengan cermat agar kehidupan masyarakat tidak terganggu. Namun demikian, fenomena tersebut semakin menguat berbarengan dengan konflik intern PDI yang mencapai puncaknya pada saat permusuhan semakin kuat antara kubu Soerjadi dan kubu Megawati yang menunjukan sikap memaksakan kehendak dan tidak loyal kepada keputusan Kongres PDI Medan dengan tetap menduduki Kantor PDI yang sah. Pasca Kongres PDI Medan, Kantor DPP PDI tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena digunakan sebagai mimbar bebas yang tidak sewajarnya dan dimanfaatkan untuk sarana agitasi dan mendeskreditkan pemerintah/ABRI beserta aparatnya secara tidak etis dan tidak bertanggung jawab. 6. Kubu Megawati, disamping memperoleh dukungan dari kalangan internal PDI, juga memperoleh dukungan antara lain dari PUDI, PIJAR, AJI, WALHI, GRM, LSM bermasalah dan individu-induvidu yang selama ini bertentangan dengan Pemerintah. Melalui dukungan/aliansi tersebut kelompok Megawati semakin kuat mempertahankan kantor DPP PDI sebagai pusat kegiatannya. Soerjadi yang merupakan DPP yang sah dan konstitusional bermaksud menghentikan kegiatan kelompok Megawati dan penyalahgunaannya yang dapat menimbulkan citra buruk pada PDI dan karena itu bertekad untuk mengambil alih Kantor DPP PDI sehingga bentrokan fisik antara kedua kelompok pendukung tidak dapat dihindarkan. 7. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa PDI dijadikan sebagai "Kuda Troya" oleh kelompok-kelompok tersebut? Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah karena: * PDI menyimpan konflik internal yang dapat dieksploitasi dan diprovokasi. * Visi kepemimpinan PDI mempunyai persamaan dengan visi kelompok-kelompok tersebut yang dapat diakomodasikan dengan kepentingan mereka yang bersifat sementara. * PDI merupakan lembaga politik formal, sehingga kelompok-kelompok yang bermain politik praktis dengan mengatas-namakan PDI tidak dicurigai. 8. Diantara kelompok ekstrim tersebut adalah Partai Rakyat Demokratik (PRD) dengan berbagai faksinya yang dapat dipersamakan dengan PKI jaman Orde Lama. PRD menggunakan: * Kalangan Kampus melalui Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi yang identik dengan CGMI. * Kalangan Budaya melalui Jaringan Kesenian Rakyat yang identik dengan LEKRA. * Kalangan Buruh melalui Pusat Perjuangan Buruh Indonesia yang identik dengan SOBSI. * Kalangan Tani melalui Serikat Tani Indonesia yang identik dengan BTI. * Serikat Rakyat Indonesia yang identik dengan Gerwani. Kelima faksi tersebut merupakan basis PRD yang dikembangkan sebagai suatu kekuatan "People Power" yang basisnya buruh, tani dan nelayan yang identik dengan PKI. Disamping itu PRD mempunyai Manifesto Politik yang jika dicermati sama dengan Manifesto Komunis sebagai kebijakan dan tujuan dasarnya. 9. Dengan melihat fenomena yang dimotori oleh PRD ini, Pemerintah dan ABRI menilai adanya rencana embrio dasar suatu kudeta berdasarkan beberapa alasan: * Forum mimbar bebas yang bermaksud untuk membangun opini terhadap pemerintah. * Aksi unjuk rasa yang berusaha memancing tindak kekerasan aparat keamanan. * Spanduk-spanduk bertuliskan kata-kata yang menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. * Selebaran-selebaran yang berisi: - Anjuran untuk melakukan mogok nasional; - Tahun 1965 sebanyak 2 juta buruh telah dibantai/dibunuh oleh Angkatan Darat. Selebaran ini jelas dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa sakit hati/dendam kaum buruh dan permusuhan terhadap ABRI. 10. Kekuatan PRD tidak besar, di kampus Yogya kira-kira 100 orang, Diponegoro 50 orang dan di Jakarta 50 orang tetapi mereka sangat militan. Demikian pula organisasi buruh yang mendukungnya tidak terlalu banyak. Namun demikian mereka tidak bisa dibiarkan karena akan dapat berkembang terus untuk mencapai tujuannya. 11. Pengrusakan tanggal 27 Juli dan upaya teror melalui telpon (ancaman bom) merupakan bagian dari pola yang dilakukan untuk menimbulkan ketakutan dan ketidak-percayaan terhadap aparat dan pemerintah yang sah. Hal ini tidak bisa didiamkan. Situasi sekarang sudah sepenuhnya dapat dikendalikan. 12. Tindakan yang dilakukan Pemerintah adalah: * Prioritas untuk mengamankan ibukota negara dan kota-kota besar lainnya seperti Medan, Semarang, Surabaya dan Bandung yang sekarang situasinya sudah terkendali. * Menemukan tokoh PRD dan otak pengrusakan 27 Juli baik secara langsung maupun tidak langsung. * Mengupayakan agar rakyat Indonesia mengutuk gerakan PRD. 13. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kejadian 27 Juli berdasarkan hukum yang berlaku dan bahwa kejadian ini bukan merupakan hal yang luar biasa. Pembangunan demokrasi dan proses keterbukaan yang telah dilaksanakan selama ini tidak akan terpengaruh oleh kejadian 27 Juli tersebut. Indonesia menghormati demokrasi yang ditumbuh-kembangkan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 14. Berdasarkan pemberitaan di media massa, nampaknya ada keterkaitan antara kelompok yang melakukan gerakan tersebut yang dinamakan "kelompok pelangi" dengan NGOs di luar negeri yang mampu bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan mengerahkan massa yang jumlahnya cukup besar. Pokok-Pokok Acara Tanya Jawab 1. Menjawab pertanyaan Dubes Jepang tentang berapa jumlah korban yang mati dan cedera serta perintah tembak di tempat, dijawab sbb: Seperti yang telah disampaikan kepada wartawan luar negeri, jumlah yang meninggal adalah 3 orang, luka ringan 26 orang dan pelaku pengrusakan yang ditahan sebanyak 171 orang. Memang tersebar isu tentang dikuburnya 40 orang korban di markas PDI. Para wartawan telah diundang datang ke tempat lokasi dan tidak menemukan apa-apa. Selain itu ada pula isu bahwa Megawati mengalami luka parah, dan ternyata isu tersebut tidak benar. Isu-isu tersebut dibuat untuk memberikan gambaran buruk pada pemerintah dan ABRI dan salah pengertian yang merupakan pola-pola yang dikembangkan. Perintah tembak ditempat yang disampaikan ABRI tujuan utamanya adalah untuk mencegah tindakan brutal lebih lanjut. Pelaksanaan perintah tembak ditempat sesuai dengan prosedur dan bersifat selektif yang dilakukan oleh penembak mahir yang ditempatkan didalam pasukan dengan sasaran selektif. Penembakan dilakukan dengan peluru karet dan atas dasar perintah. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, sewaktu terjadinya "long march" pendukung Megawati pada tanggal 20 Juni 1996, anggota ABRI memang diserukan untuk bertindak menahan diri dan jangan sampai jatuh korban jiwa. Sebagai akibatnya sebanyak 37 anggota pasukan keamanan masuk Rumah Sakit. 2. Utusan Kedubes Inggris menanyakan tentang briefing dari salah seorang Deputy BAKIN kepada para Atase Pertahanan di Jakarta hari Jumat yang lalu yang menyatakan bahwa jumlah yang meninggal adalah 5 orang dan kemungkinan pendukung PRD akan melakukan berbagai kegiatan di Kedubes-kedubes di Jakarta seperti aksi protes, aksi duduk dan masuk secara paksa ke Kedubes. Dalam keterangannya Kasospol tetap menyatakan bahwa jumlah yang meninggal adalah 3 (tiga) orang. Tentang kemungkinan pendukung PRD akan melakukan kegiatan tersebut, Kasospol tidak bisa memberikan klarifikasi dan tidak mengetahui apakah PRD akan mendatangi Kedubes-kedubes Asing di Jakarta. Namun demikian, diduga bahwa sebelumnya ada usaha gerakan ini untuk menarik perhatian pihak luar negeri dan Megawati sendiri selama ini aktif melakukan hubungan dengan wartawan asing. Kasospol juga membenarkan pernyataan Dubes Irak bahwa ketiga orang yang meninggal tersebut bukan merupakan korban tembakan oleh pasukan ABRI. Perincian yang meninggal adalah: satu orang (pengikut Soerjadi) meninggal karena serangan jantung; seorang satpam meninggal karena melompat dari sebuah gedung yang terbakar, dan korban ketiga diketahui meninggal karena terbakar. 3. Menjawab pertanyaan Dubes Kanada tentang apakah kepada mereka yang ditahan diberikan akses untuk memperoleh penasehat hukum, Kasospol menyatakan bahwa pada dasarnya tindakan yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus ini didasarkan pada upaya penegakan hukum. Kepada mereka yang ditahan dilakukan prosedur sesuai hukum pidana dan kepada keluarganya diperbolehkan untuk meninjau mereka sepanjang peraturan yang berlaku. Pelaku-pelaku di lapangan yang tertangkap basah melakukan pengrusakan akan diberlakukan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun sampai sekarang belum ada satupun yang diproses. Upaya yang dilakukan sekarang adalah mencoba menemukan tokoh-tokoh pelaku kerusuhan. 4. Dubes Palestina, yang tempat tinggalnya kebetulan berseberangan dengan kantor DPP PDI pada kesempatan ini menyatakan kesaksiannya bahwa apa yang terjadi selama 6 minggu berlangsungnya "mimbar bebas" bukan demokrasi tetapi anarkhi dan proses "brain washing", karena merasa sangat terganggu dengan kebisingan yang ditimbulkan. Pada waktu terjadinya peristiwa 27 Juli, dimana banyak para demonstran yang memasuki halaman Kedubes-nya sambil menyatakan bahwa ini merupakan gerakan Intifadah, ybs menegaskan bahwa gerakan Intifadah adalah untuk menentang kaum Jahudi bukan untuk melawan ABRI. Disampaikan pula bahwa selama kejadian 27 Juli tak satu pelurupun terdengar diletuskan. 5. Menjawab pertanyaan utusan Kedubes Korea Selatan tentang berapa unit gas air mata yang digunakan dalam kejadian 27 Juli tersebut, Kasospol menjelaskan bahwa ABRI tidak mempunyai cukup banyak sarana untuk gas air mata dan sebagian yang dimiliki sekarang dibeli dari Korea Selatan. Demikian pula halnya dengan alat-alat pengendalian huru hara ABRI tidak banyak memilikinya sehingga banyak prajurit ABRI yang terluka. 6. Dubes Vatikan, berkaitan dengan isu komunisme, mengajukan pertanyaan apakah ada kesan bahwa situasi Indonesia sekarang sama dengan situasi tahun 1965, dan apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan memerangi komunisme itu sendiri atau kondisi yang membuat subur paham komunisme. Kasospol, sebagai seorang perwira ABRI yang pernah dididik mengenai subversi komunis, menyatakan sbb: Situasi tahun 1965 secara kualitas tidak dapat disamakan dengan keadaan sekarang, tetapi fenomena yang disimak sejak setahun terakhir ini mempunyai kemiripan yaitu digunakannya teori kontradiksi dengan mengangkat isu pertentangan antar umat beragama, kaya miskin, buruh majikan serta adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk memojokkan posisi pemerintah dan melecehkan pemerintahan yang sah. Disamping itu ada kesan tentang upaya untuk menggambarkan G 30S/PKI tidak seperti gambaran dalam sejarah yang dibuat pemerintah. Juga ada upaya untuk mencabut UU anti Subversi yang dianggap sebagai kendala bagi gerakan kelompok-kelompok ini. Untuk mengatasi hal ini ABRI tidak ingin melakukan tindakan represif. Indonesia sedang berada dalam proses membangun bangsa dimana kemajuan-kemajuan yang dicapai juga dibarengi dengan adanya kesenjangan-kesenjangan yang sangat peka untuk diadu-domba, dan kesenjangan sosial ekonomi merupakan lahan yang subur bagi tumbuhnya komunisme. Sementara itu bekas anggota PKI yang masih hidup tidak dengan sadar menghilangkan idealismenya dan kelompok muda muncul mungkin bukan disebabkan karena idealisme tetapi karena dendam. Upaya-upaya yang dilakukan ABRI antara lain dengan masuk kampus dan berdialog dengan para cendekiawan, dialog dengan para pemuka agama dan dengan kelompok masyarakat agar mereka tetap waspada terhadap bahaya komunisme. ABRI yakin bahwa salah satu upaya untuk mencegah berkembangnya marksisme-komunisme adalah melalui penolakan masyarakat. Jika dalam pelaksanaannya ada kesan bahwa ABRI bertindak represif, hal itu bukan merupakan pola umum ABRI. 7. Menjawab pertanyaan utusan Kedubes Belanda tentang rumor orang-orang hilang, Kasospol menyatakan bahwa sejak kejadian 27 Juli banyak rumor yang dilancarkan untuk menimbulkan rasa resah, intimidasi, teror dan untuk menumbuhkan rasa tidak percaya kepada pemerintah. Rumor itu tidak benar. Seandainyapun ada yang dinyatakan hilang adalah anggota PRD yang setelah kejadian 27 Juli tidak kembali karena bersembunyi dan takut ditangkap. Fenomena orang yang tidak berada di tempat tidak bisa dikacaukan dan dikaitkan dengan korban kejadian 27 Juli. 8. Penyampaian keterangan Kasospol ini melalui penerjemah dan tidak diliput oleh wartawan. Dmk ump ttkhbs (Demikian untuk menjadikan periksa.) Jakarta, 5 Agustus 1996 - -------------------------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 26 Apr 2000 jam 10:40:06 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
