---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Media Indonesia, 22 Juni, 2000 Pangdam Siagakan 150 SSK. Gubernur Janji Sikat `Pak Ogah` JAKARTA (Media): Gubernur DKI menilai penegakan ketertiban di Jakarta sudah sangat mendesak. Terutama berkaitan dengan rasa aman dan kenyamanan warga Ibu Kota. Karena itu, dalam waktu dekat, pengamen dan `Pak Ogah` dibersihkan. Di pihak lain berkaitan dengan keamanan Jakarta khususnya menjelang Sidang Umum (SU) Tahunan MPR pada Agustus 2000, seluruh kekuatan TNI dan Polri di Jakarta dikerahkan. "Kurang lebih 150 satuan setingkat kompi (1 SSK=100 orang)," kata Pangdam Jaya Mayjen Ryamizard Ryacudu, usai Comanders Call bersama seluruh kesatuan TNI dan Polri di Jakarta Theatre, kemarin. Gebrakan Gubernur Sutiyoso dimulai dari pembersihan pengamen dan `Pak Ogah` berkaitan dengan sorotan fraksi-fraksi DPRD DKI. Mayoritas fraksi menilai kebijakan Pemda DKI tidak konsisten membuat pelanggar ketertiban merajalela. Fraksi menyoroti kebijakan Sutiyoso menyangkut pelanggaran ketertiban di antaranya pedagang kaki lima menguasai jalan dan trotoar, joki, pengamen, `polisi cepek`, dan tukang becak. Sutiyoso yang dicegat wartawan usai rekaman pidato HUT ke-473 Jakarta untuk TVRI di ruang kerjanya, kemarin, mengucapkan dalam merealisasikan programnya itu ia menempatkan aparat keamanan dan aparat pemda di setiap sektor wilayah Jakarta. Sasaran utama keberadaan `Pak Ogah` yang kehadirannya sudah sedemikian meresahkan, apalagi sampai menewaskan seorang kenek Metro Mini. Setelah itu, keberadaan pengamen jalanan yang dikeluhkan banyak warga kota. Gelar pasukan melibatkan kepolisian, TNI, dan Pemda DKI sudah dicanangkan. Sutiyoso berharap masyarakat mau berpartisipasi. Konsep yang diterapkan tidak sekadar menertibkan, tetapi diupayakan adanya alih kerja yang tidak mengganggu ketertiban. Adanya kesan hanya masyarakat kelas bawah yang terkena dampak penertiban, Sutiyoso menegaskan pihaknya juga menertibkan pelanggaran di semua level. "Orang yang terlibat korupsi dan kolusi dalam pelaksanaan penertiban akan saya tindak," tegasnya. Semangat Sutiyoso menegakkan ketertiban di Jakarta ditanggapi anggota masyarakat dengan dingin karena terbukti Program 100 Hari yang notabene sasarannya sama, tidak menghasilkan apa pun. Pengamen dan `Pak Ogah`, misalnya, tetap saja merajalela. Merebaknya `Pak Ogah`, menurut Abdul Aziz Matnur, anggota Komisi A DPRD DKI dari F-PK, terkait dengan pemberantasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja. Pemda DKI tidak memiliki formulasi yang tepat membuat aparat di lapangan jenuh yang akhirnya membiarkan `Pak Ogah`. Akibatnya `Pak Ogah` malah bergeser ke arah premanisme. Permasalahan semakin rumit karena di beberapa putaran `Pak Ogah` malah memakai seragam Hansip. "Dengan seragam Hansip seolah keberadaan Pak Ogah direstui pemda," ungkap Matnur. Sama dengan Gubernur DKI, Pangdam Jaya Mayjen Ryamizard Ryacudu juga mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan keamanan di Ibu Kota. "Tidak mungkin TNI dan Polri menjamin seluruh keamanan warga karena jumlahnya terbatas," paparnya. Dalam menciptakan suasana kondusif, Ryamizard meminta pemain politik dan elite politik tidak bicara macam-macam yang bisa meresahkan masyarakat. "Sebetulnya, kalau mau aman, elite politik tidak ngomong macam-macam," lanjut mantan Pangdam Brawijaya itu. Dalam pengamanan SU kali ini, Pangdam Jaya tidak mentolerir satgas maupun kelompok masyarakat ikut andil. Yang bertugas di depan adalah polisi dan di belakangnya TNI. "Kalau satgas di depan tidak boleh," tegasnya. Menyinggung situasi keamanan menjelang SU 2000, Kapolda Metro Senior Commander (Mayjen Pol) Nurfaizi menyebutkan dalam batas toleransi. Nurfaizi mengharapkan kelompok masyarakat tidak main hakim sendiri dan merusak fasilitas umum dalam menertibkan yang dianggapnya melanggar. Polri, katanya, akan menindak tegas kelompok yang bertindak represif dalam mengadakan penertiban. Soal penyerbuan Polsek Mampang, Pangdam Jaya berpendapat siapa pun yang terlibat, apakah AD, AL atau AU, harus ditangkap. Sementara Danpuspom Mayjen Djasri Marin mengaku pihaknya turut melakukan penyelidikan, namun hingga kini belum menemukan tersangka. "Pihak lain seperti dari Marinir, sejak awal sudah menyatakan kesediaan membantu menyelesaikan masalah ini," ucap Djasri. (Sad/Emh/J-1) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 26 Jun 2000 jam 09:06:49 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
