---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://lawpc42.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 22/III/26 Juni-2 Juli 2000 ================================================ MENCUCI UANG DI YAY. KARYAWAN (POLITIK): Yayasan karyawan instansi-instansi basah biasanya kaya raya. Di yayasan itulah tempat nyaman menyembunyikan uang curian. Sekali-sekali, cobalah mampir di komplek Bidakara, Kuningan, Jakarta Selatan. Dari Pancoran, komplek gedung itu tampak megah. Komplek ini menempati tanah yang cukup luas di wilayah kelas satu yang berhimpitan dengan perumahan pejabat tinggi di kompleks Jl Denpasar, dan amat dekat dengan pusat bisnis Kuningan. Di komplek ini terdapat perkantoran bertingkat tinggi yang mewah dan hotel yang menjulang. Pemilik kompleks Bidakara, tak lain dan tak bukan adalah Yayasan Dana Pensiun Bank Indonesia. Yang menjadi pertanyaan banyak orang, bagaimana sebuah yayasan karyawan mengumpulkan uang begitu banyak sehingga uang yayasan itu bisa diinvestasikan di sektor properti seperti Bidakara? Setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 500 miliar untuk membangun komplek Bidakara. Lalu pertanyaan berikut: berapa gaji karyawan Bank Indonesia sehingga mereka bisa mengumpulkan dana sebesar itu? Apa bisnis yayasan itu? Pertanyaan serupa juga ditujukan kepada Yayasan Karyawan Bulog. Seberapa kayanya yayasan karyawan itu sehingga bisa "meminjamkan" uang senilai Rp35 miliar tanpa jaminan kepada Suwondo? Tentu, kekayaan Yayasan Karyawan Bulog lebih besar dari Rp35 miliar itu. Darimana karyawan Bulog mengumpulkan uang untuk yayasannya? Apa bisnisnya? Yang ada dalam benak orang awam, dana yayasan karyawan itu merupakan dana hasil curian (yang biasa disebut dana non-bujeter) instansi bersangkutan, dan yayasan karyawan adalah tempat yang efektif untuk mencuci dan menyelamatkan uang itu dari kejaran siapa saja. Nah, di zaman Soeharto, dana non-bujeter ini, selain untuk "dikonsumsi" sendiri oleh para petinggi instansi bersangkutan, juga dipakai untuk membiayai Golkar hingga partai korup itu bisa terus berkuasa hingga tiga dekade. Belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mulai melakukan identifikasi dana nonbujeter di instansi pemerintah termasuk Departemen Pertahanan (Dephan) Markas Besar (Mabes) TNI dan Polri. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi terhadap BI dan Bulog serta semua instansi. Ini diungkapkan Kepala BPK Satrio Budihardjo (Billy) Judono setelah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BPK semester II tahun anggaran 1998-1999 dan semester I tahun anggaran 1999-2000 kepada Presiden Abdurrahman Wahid, Jumat (23/6), di Bina Graha. Menurut Billy, untuk menertibkan masalah keuangan negara BPK sedang melakukan langkah untuk mencatat dan mengaudit bentuk dana nonbujeter di instansi-instansi itu. Nah, khusus untuk 50 badan usaha dan yayasan yang dimiliki TNI akan diteliti mana yang memakai anggaran negara dan apakah data yang diberikan Menteri Pertahanan cocok atau tidak. Nah, jika langkah BPK ini menghasilkan, maka akan ada banyak pejabat tinggi dan bekas pejabat tinggi bisa diusut untuk kasus korupsi. Sekaligus, jika dana non bujeter itu bisa masuk APBN, pemerintah bisa mengurangi utang luar negerinya. Dana non-bujeter yang nyangkut di instansi pemerintah berjumlah triliunan rupiah. Ini merupakan sumber korupsi, karena dana ini susah dipertanggungjawabkan penggunaannya, dan bahkan tertutup penggunaannya. Dana non-bujeter banyak terdapat di Bulog. Pada masa silam, sebagian besar dana non-bujeter Bulog disembunyikan dalam kantong yayasan tadi. Dari catatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kurang lebih ada Rp2,7 triliun dana semacam itu. Di samping Bulog, beberapa badan usaha milik negara juga menyimpan dana tidak tercatat itu dalam jumlah besar. Pertamina, yang terkenal sebagai sapi perah Orde Baru, adalah salah satunya. Demikian pula dengan beberapa instansi pemerintah. Seorang mantan pejabat tinggi menyebutkan bahwa Sekretariat Negara juga punya dua dana non-bujeter, dari pos bantuan presiden (banpres) dan dana reboisasi. "Saat ini masih ada Rp250 miliar dana banpres," katanya. Ada sekitar Rp2 triliun dana non-bujeter yang ada di bawah penguasaan Depkeu. Sementara Dephutbun punya pos dana tersebut sebesar Rp1 triliun. Bahkan Rp5 triliun dana reboisasi yang tidak jelas nasibnya. Lalu, Dephan, menyimpan dana non-bujeter sekitar US$4 miliar yang dikumpulkan dari kelebihan menjual minyak. Misalnya target menjual hanya 100 ribu barel per hari ternyata yang dijual 120 ribu barel, kelebihannya itu masuk ke dana non-bujeter. Menurut catatan Ditjen Pajak, sekitar 23 rekening dana non-bujeter yang berada di sejumlah departemen belum masuk kas negara. Keberadaan dana yang tidak masuk dalam pembukuan negara dan hanya diketahui pejabat terkait. Di zaman Soeharto banyak dana non-bujeter yang justru dipakai untuk kepentingan politik penguasa, bahkan juga keluarga presiden. Misalnya, mantan kepala Bulog, Rahardi Ramelan, menulis surat tertanggal 8 April 1999 yang menyebutkan ada Rp8 miliar dana Bulog yang dipakai untuk keperluan keluarga Soeharto dan penggunaan dana Rp50 miliar untuk "keperluan lain-lain". Setelah Bulog, yang mendesak kini, mengejar dana non-bujeter di BI. (*) ========================================================= Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] - -------------------------------- SiaR WEBSITE: http://lawpc42.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 29 Jun 2000 jam 06:36:40 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
