---------------------------------------------------------- Live and work in the USA legally: Register for the GREEN CARD LOTTERY! Visit http://www.us-immigration.org -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- LETJEN BAMBANG: SIPIL MUNGKIN AJAK TNI KUDETA MANTAN Kassospol ABRI, Letjen (Purn) Bambang Triantoro, yakin TNI tak akan melancarkan kudeta. Yang mungkin, sipil memperalat TNI. Berikut komentarnya ketika diwawancarai di Jakarta, Kamis (13/7). DITENGAH pertikaian elit politik, warga negara asing yang ada di Indonesia maupun di luar negeri khawatir akan munculnya kudeta militer. Komentar Anda? Aduh, itu terlalu dibesar-besarkan barangkali. Menurut saya sebaliknya, kalau dari partai-partai politik, kekuatan-kekuatan politik, mungkin gabungan dari berbagai partai, itu mempengaruhi TNI, sama-sama dengan mereka melakukan mengambilalih kekuasaan untuk menekan lawan-lawannya dan kekuasaan itu, yang mungkin. Maksudnya? Kalau TNI mengambil alih kekuasaan, saya pikir nggak ada. Jadi TNI katakan main dibelakang layar untuk memback up sipil? Yah, bukan TNI yang bermain.Tapi politik atau kekuatan elit tertentu memanfaatkan kekuatan TNI menekan lawannya. Kalau itu yang dalam kekuasaan, itu digunakan untuk menekan lawan. Tapi itu ... kalau dalam posisi oposisi mungkin mengajak TNI mengadakan kudeta, itu yang mungkin terjadi. Kalau TNI sendiri yang mengadakan kudeta, kekuatan politik mana yang mau diajak TNI, apalagi kalau sudah berhasil kekuatan itu diserahkan kepada TNI, itu nggak bakal terjadi. Berarti dalam konteks ini TNI yang diajak? Yah, TNI yang dipakai. Kalau TNI mau mengajak kekuatan politik, yah namanya sudah terpuryuk nggak keru-keruan. Tapi dalam politik itu sah-sah saja ya elit sipil mempengaruhi TNI untuk memperkuat kekuatan gitu? Kalau ada unsur secara kita, sudah beberapa kali terjadi. Jaman RRI Permesta, kekuatan politik tertentu dengan menggunakan unsur-unsur kekuatan etnis dalam daerah, bahkan melawan pemerintahan pusat. Ini yang justru terjadi, sebaliknya TNI mengambil alih kekuasaan, hampir-hampir bisa dikatakan tidak pernah terjadi. Dalam konteks sekarang, apakah Anda melihat elit TNI kita sudah dipengaruhi oleh elit sipil untuk merebut kekuasaan? Secara keseluruhan belum, kalau menurut saya. Tapi mungkin ada orang tertentu TNI yang akrab, yang karib sekali dengan orang-orang kekuatan politik tertentu. Nah orang-orang seperti itu bisa saja, mengajak anak buahnya untuk memback up kekuatan politik tertentu. Tapi kalau TNI secara keseluruhan secara institusi, saya tidak melihat gejalanya seperti itu. Kalau menurut Anda, tokoh-tokoh elit politik kita yang mempengaruhi TNI, siapa yang sudah terlihat pak, terbaca? Anda bisa meraba sendirilah, proses ini kan bukan proses dua hari, tapi sudah lama. Mungkin nggak PDI ikut terlibat? Kenapa tidak. Meskipun kalau dulu kan kita kenal ada ABRI merah putih, anda tahukan maksudnya apa. Itu juga ada ABRI kuning. Jadi bisa macam-macam lah, sekarang tinggl apakah itu masih mau peralat sama kekuatan politik. Apakah TNI masih mau? Kalau TNI secara keseluruhan tidak, tapi kalau ada unsur-unsur TNI barangkali iya. Memang tidak bisa dielakan, apalagi kalau ada orang-orang di TNI yang memang berambisi politik. Lebih pada ambisi politik ya. Kan ada contoh sebuah peristiwa di Pakistan itu kan, ketika Pakistan mencoba menerapkan demokrasi, ternyata sipil tidak mampu, kemudian TNI mengambil alih. Mungkinkah itu akan terjadi di Indonesia? Tentaranya. Nah itu nggak bisa kita samakan kita di Indonesia, oleh karena di Pakistan itu tentaranya itu masih mendapat kepercayaan rakyat. Tentara kita tidak mendapat kepercayaan rakyat? Saya kira memperoleh dukungan politik dari partai tertentu, dan waktu mereka berhasil mengambilalih kekuasaan dan tidak meributkan. Apalagi setelah itu diserahkan pada partai politik yang mendukungnya. Kita di sini, saya tidak melihat kekuatan mana yang mendukung TNI, dan saya tidak melihat TNI condong kekuatan politik mana. Sulit mencari kesamaan dengan yang di Pakistan itu. Intel Gus Dur, Letkol Djuanda, memperkirakan nanti pada akhir Juli sampai September semacam tekanan yang semakin menguat pada Gus Dur. Komentar Anda? Saya tidak bisa nihil kan itu, memang bisa terjadi. Tapi kalau dilihat perkembangan sekarang itu, untuk hak interpelasi itu lebih dari 200 anggota DPR mendukung hak interpelasi. Dan akhir-akhir ini atau yang belakangan ini hak angket yang didukung dari 200 lebih atau dengan kekuatan yang sama. Katanya bukan permusuhan, DPR tidak memberikan cek kosong, mereka kan terus menekan Gus Dur sampai Gus Dur itu mau mendengarkan suara DPR. Ini kan masalahnya begitu, DPR merasa kurang memperhatikan orang-orang DPR (pemerintah?). Dan oleh karena itu, lalu memberikan semacam satu peringatan, kalau tidak bisa disebut intimidasi, mungkin juga bisa disebut intimidasi politik. Bukan untuk menurunkan dia dari jabatan, tapi untuk mengubah sikapnya dan kebijakannya itu. Nah Gus Dur juga masih ngeyel, kelihatannya makin menajam. Kalau itu diperkirakan akan berjalan terus, memang politik-politik itu bisa saja terjadi. Dan tentu ini akan sangat merugikan kita semua. Peluang tekanan eksternal, ekstra parlementer? Eksternal saya pikir, kalaupun ada tidak terlalu berarti. Sekarang ini justru yang memprihatinkan kita semua, membuat keadaan nasional kita makin memburuk itu adalah sudah diingatkan orang berulang kali, pertikaian diantara elit politik kalaupun mereka mengatakan itu atas dasar demokrasi, mengatakan perbedaan pendapat boleh-boleh saja, tapi kalau perbedaan pendapat berakibat terganggunya perbankan, baik moneter, ekonomi maupun politik. Dengan sendirinya itu merugikan kan, artinya kita sudah mundur beberapa langkah, mau maju lagi kan sulit. Jadi kenapa harus terus-menerus keadaan bertikai elit politik ini, itu sama sekali tidak menguntungkan, apakah secara politik, karena tidak memberikan pendidikan politik yang baik, karena itu bukan demokrasi seperti itu. Ngejar-mengejar untuk menghujat orang bukan demokrasi. Apa output dari tekanan DPR ini menurut Anda? Maksudnya itu, supaya Gus Dur itu mau diatur sama DPR, paling tidak sopannya itu, mau bekerja sama dengan DPR dan bukannya menjalankan maunya sendiri, itukan jengkelnya orang-orang di DPR kan gitu. Tapi kan yang didengar diluar ada kusak-kusuk, kabarnya ada semacam formula-formula yang disiapkan. Kira-kira ada empat formula, yang pertama muncul akan ada duet Gus Dur-Mega, artinya akan tetap dipertahankan tetapi akan ada perombakan kabinet. Kedua, Gus Dur-Mega tetap dipertahankan tapi kewenangan Gus Dur dipreteli. Jadi Mega bisa jadi kepala pemerintahan,Gus Dur bertindak sebagai kepala negara, ini bagaimana menurut Anda? Saya pikir yang kedua itu, kalau pun terjadi tidak mudah yah. Nanti dasarnya apa yah, Undang-Undang Dasar tidak mengatur begitu. Mau diatur Undang-Undang berarti Undang-Undang melawan Undang-Undang Dasar. Bisa ditempuh jalan seperti itu hanya kalau ada rujuk pendapat, ada kesepakatan gitu antara Gus Dur, Megawati, Amien Rais, Akbar Tanjung. Toh jadi MPR, DPR, Eksekutif. Itu kalau mereka sepakat. Gus kamu jadi bapak bangsa saja atau dalam istilah Undang-Undang Dasar kepala negara saja gitu yah. Lalu kepala pemerintahan....Nanti pemerintahan negara itu, lakukan dalam kerjasama antara pemerintahan yang dipimpin Megawati, dan DPR yang dipimpin Akbar Tanjung. Mungkin pada suatu kondisi yang agak meredakan ketegangan-ketegangan ini. Ini masalahnya Gus Dur mau nggak. Sebelumnya kan Gus Dur punya ide seperti ini, sebelum menjadi presiden? Tapi sekarang dia dalam kekuasaan. Lain lagi itu ya? Saya tidak menihilkan yang kedua, tapi kelihatannya agak sukar untuk mewujudkannya, meskipun itu memang lebih baik. Permasalahannya sekarang, apakah Gus Dur bisa ditekan, mau ditekan untuk menerima konsep seperti itu. Itu kalau dia mau alhamdulilah, meskipun dengan sendirinya Megawati megang pemerintahan, tetap saja kabinetnya harus dan harus diresuffle. Terus ada penggantian orang-orang yang profesional, yang lebih sungguh-sungguh mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsanya. Sekarang ini belum kelihatan, jadi kalau resuffle kabinet itu menurut hemat saya harus dilakukan. Lalu formula ketiga, kabarnya Gus Dur-Mega dipertahankan, kalau Mega menjadi kepala pemerintahan ini sama saja Mega tidak mempunyai kemampuan, makanya muncul ide menteri pertama. Lalu formula yang terakhir Gus Dur diganti naik duet Mega-Akbar. Bagaimana menurut Anda? Yang keempat kita kesampingkan saja. Kalau kemungkinan ketiga juga masih ada masalah-masalah, konstitusional, yang sebut menteri pertama itu. Sebetulnya kita masih bisa kembali kepada konsep, hanya reshuffle kabinet diperlukan dan kalau pun tidak ada menteri pertama, kalau menko-menko itu betul-betul, yang tangguh, yang profesional, betul-betul memberikan pengabdiannya kepada negara dan bangsa. Waktu wakil presiden menjalnkan pemerintahan dibantu menko dan menteri-menteri yang profesional, saya kira dalam lima tahun Indonesia bisa maju. Masalahnya memang memilih orangnya itu dan dalam hal ini jangan hanya menekankan pada orang-orang partai. Dari perguruan-perguruan tinggi itu banyak orang yang profesional, ekonomi, sosial maupun budaya. Tidak partisan? Partisan atau tidak partisan, pokoknya yang bukan orang partai. Kalau sudah partai, itu yang bikin kacau itu, jangan sampai ada dagang sapi dengan partai-partai. Ini kan ada sepuluh orang yang diincar Gus Dur, kemudian Senin (17/7) akan diperiksa jaksa agung. Mungkin nggak dia ada perlawanan, bermain diluar hukum? Katakan mengajak orang-orang mengadakan kerusuhan dan mengalihkan perhatian publik? Fuad Bawazier, Pak Ginandjar. Sepanjang itu berkenaan dengan lingkup permasalahan KKN, apakah itu dari IMF lain-lain. Pokoknya berkenaan dengan KKN dan juga tidak terlepas dari Bank Bali dan sebagainya, saya pikir itu nggak bisa dilakukan perlawanan di luar, hanya bisa dilakukan di pengadilan. Masalahnya sekarang, kalau sampai dijalankan, yang perlu dipikirkan seberapa besar korbannya nanti, siapa saja orang-orang yang sekarang pun sudah bekerja sama dengan Gus Dur yang akan kena imbas dari pengadilan itu. Mungkin akan berpengaruh buruk pada ekonomi. Tapi kalau menurut hemat saya itu berkenaan dengan KKN jadi bukan sentimen politik, tapi karena memang dalam kaitan KKN. Sehingga rakyat ini kan katanya ada korupsi, ada ini...kok nggak ada orang ditangkap karena korupsi. Sepertinya ada muatan politik: untuk memperbaiki laporan dia di Sidang Tahunan MPR? Itu juga bisa seperti itu. Tapi juga menurut hemat saya kelambatan Gus Dur itu karena dia terlalu menitikberatkan untuk mencoba, menggarap politik lebih dulu. Karena waktu dia mengoper pemerintahan itu, kan ada masalah Timtim, dari dalam maupun dari luar negeri ada kegoncangan politik. Dia tidak Dia pergi melawat ke luar negeri, hari-hari pertama jadi presiden kan. Tujuannya bukan murni ekonomi, tapi kan mencegah supaya gugatan-gugatan internasional terhadap apa yang terjadi di Indonesia bisa dilunakkan. Dan dengan dilunakkan itu, bisa mendapatkan hutang lagi. Jadi sebetulnya politik tujuannya, nah itu yang membuat dia terlibat terus. Tadinya dia berpikir persoalan KKN itu bisa diselesaikan lebih cepat oleh jaksa agung. Nah, kalau sekarang diadili, malah mungkin menjadi bumerang. Maksudnya, Soeharto? Iya, karena orang akan mengatakan kebangetan lah orang sakit, orang sudah ling-lung masih diajukan kepengadilan. Kan jadi bumerang. Akhirnya Soeharto mendapat simpati lagi? Iya, simpatik tapi bukan simpati untuk apa-apa, hanya belas kasihan lah, bukan simpati. Itu yang digarap sekarang kroni-kroninya, jadi seperti yang anda katakan tadi yah cukup lambat. Meskipun seperti Bob Hasan sudah dari semula kan sudah dikejar-kejar kan. Sebetulnya tidak terlalu terlambat tapi, diwaktu yang lalu itu masih terlalu sedikit yang di..., karena memang ada Bank Bali. Sekarang barangkali mau diluaskan, sekaligus untuk mecari posisi di dalam Sidang Tahunan MPR. Tapi saya kok pesimis, karena nanti Sidang Tahunan MPR tetap memberikan tekanan kepada Gus Dur. Maksudnya tidak lain supaya Gus Dur itu mengalah. Bukan untuk menjatuhkan? Bukan. Artinya supaya Gus Dur melunak dan jangan keras kepala. Cuma karakter Gus Dur susah dirubah. Mungkin ya, itu tadi, seperti yang Anda kemukan formula kedua. Ia dipaksa secara konstitusional apa dengan amandemen, dari partai-partai ia dijadikan orang yang tidak berkuasa (bapak bangsa atau kepala negara). Artinya implikasi politisnya lebih bagus daripada dijatuhkan langsung? Saya pikir lebih baik, daripada diganti. Ketua atau kepala pemerintahan yang ngeyel melulu. Jadi bikin orang lebih jengkel. Kalau Megawati, barangkali barangkali cuma mutung (ngambek) saja. Di luar ada isu, kalau Gus Dur akan diganti massa NU akan bergerak? Cara itu lebih baik. Dan kasih tempat yang terhormat dan jangan terlalu banyak cawe-cawe. Kalau bisa datang dari Gus Dur sendiri ya Alhamdulillah. Tapi sekiranya tidak, orang-orang politik akan menguasahan suatu aturan dimana Gus Dur tetap sebagai presiden kepala negara, tapi pemerintahan dijalankan oleh wapres yang lebih tangguh.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 18 Jul 2000 jam 06:14:17 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
