----------------------------------------------------------
Live and work in the USA legally:
Register for the GREEN CARD LOTTERY!
Visit http://www.us-immigration.org

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Indonesia Daily News Online
http://www.indo-news.com/

Free Email @KotakPos.com
visit: http://my.kotakpos.com/
----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia

Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.

---------------------------------------------------------------------

Edisi ini diterbitkan pada:

Selasa 18 Juli 2000 15:00 UTC

** CINA DAN RUSIA MENENTANG PERISAI LUAR ANGKASA AMERIKA

** JUMLAH KORBAN SAMPAH LONGSOR FILIPINA MASIH MENINGKAT TERUS

** KOREA UTARA DAN JEPANG AKAN BERUNDING

** TOPIK GEMA WARTA:  INTERVENSI ASING DI MALUKU DIBUTUHKAN KARENA
PEMERINTAH TERLALU SIBUK DENGAN DIRI SENDIRI

** TOPIK GEMA WARTA: MAMPUKAH INDONESIA MENOLAK INTERVENSI ASING
DALAM SOAL MALUKU?

* CINA DAN RUSIA MENENTANG PERISAI LUAR ANGKASA AMERIKA

Cina dan Rusia menandatangani pernyataan bersama menentang pembuatan
perisai luar angkasa baru Amerika. Penandatanganan berlangsung pada
kunjungan kenegaraan pertama Presiden Rusia Vladimir Putin di Cina.
Dalam pernyataan itu kedua negara mengatakan perisai rudal baru itu
merupakan ancaman bagi keseimbangan strategis sedunia. Putin
sebelumnya resmi disambut di lapangan Tien An Men. Dengan kunjungan
Putin ini kedua negara ingin menggarisbawahi persekutuan mereka.
Selain pernyataan bersama itu Cina dan Rusia juga akan membicarakan
dipereratnya hubungan ekonomi.

* JUMLAH KORBAN SAMPAH LONGSOR FILIPINA MASIH MENINGKAT TERUS

Regu penyelamat Filipina masih menemukan dua mayat di kawasan kumuh
dekat ibukota Manila yang tertimbun sampah longsor dan lumpur pekan
lalu. Jumlah korban tewas sampah longsor itu kini mencapai 202 nyawa.
Sekitar 200 tempat tinggal di kawasan kumuh dekat Manila tertimbun
lumpur dan sampah pekan lalu ketika gunung sampah di dekatnya longsor
akibat hujan yang berkelanjutan. Menurut otoritas Filipina dua mayat
yang ditemukan hari ini sudah membusuk berat sehingga tidak lagi bisa
diidentifikasi jenis kelaminnya. Sejauh ini lebih dari 60 mayat masih
belum bisa diidentifikasi. Jumlah orang yang masih tertimbun sampah
tidak diketahui karena jumlah orang yang hidup di kawasan kumuh itu
tidak pernah diketahui pula.

* KOREA UTARA DAN JEPANG AKAN BERUNDING

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Menteri Luar Negeri Jepang dan
Korea Utara akan mengadakan perundingan. Hubungan kedua negara
menjadi dingin menyusul berbagai konflik. Perundingan dimaksudkan
membuahkan hubungan diplomatik. Perundingan pertama dijadwalkan akhir
Juli pada KTT ASEAN. Perundingan ini dalam rangka perkembangan baru
yang berjalan di Korea Utara. Di masa Perang Dingin Korea Utara
terisolasi. Tetapi negeri itu nampak ingin memulihkan hubungan dengan
luar negeri menyusul pertemuan puncak dengan Korea Selatan bulan
lalu. Korea Utara saat ini mengalami kekurangan bahan pangan.

* BEKAS SANDERA ASAL JERMAN TIBA DI NEGERINYA

Perempuan Jerman yang dibebaskan dari pulau Jolo, Filipina, Senin
kemarin telah tiba di negerinya. Renate Wallert, bersama warga asing
lain disandera pembangkang muslim Filipina Abu Sayyaf selama 12
minggu. Selasa pagi tadi bekas sandera Jerman itu tiba di bandar
udara Frankfurt. Diperkirakan ia segera dilarikan ke sebuah klinik
untuk diperiksa kondisi medis dan mentalnya. Renate Wallert, 56
tahun, mengalami tekanan darah tinggi sesaat setelah disandera di
pulau Jolo, Filipina Selatan. Menurut seorang jurubicara pemerintah
Jerman Wallert dibebaskan tanpa uang tebusan. Suami dan putra
perempuan Jerman itu masih disandera oleh pembangkang muslim bersama
30an sandera lainnya, di antaranya sepuluh orang wisatawan asing.

* AUSTRALIA MEMBERLAKUKAN SANKSI TERHADAP FIJI

Australia memberlakukan sanksi terhadap kepulauan Fiji untuk
memprotes pengucilan warga Fiji keturunan India dari kancah politik.
Pemerintah di Canberra mengurangi sepertiga bantuan dana pembangunan
dan menangguhkan kerjasama militer. Selandia Baru sebelumnya
memberlakukan sanksi serupa terhadap Fiji, setelah berakhirnya
penyanderaan bernuansa SARA di gedung parlemen ibukota Suva. Presiden
baru kepulauan Fiji, Ratu Josefa Ilo-ilo, berseru kepada rakyat agar
mempertahankan kesatuan dan tidak mendiskriminasi saudara sebangsa
dan setanah air. Pelantikan presiden baru itu secara tak terduga
dihadiri juga oleh pemimpin penyanderaan George Speight yang sangat
nasionalistis. Speight mengatakan tidak bisa menjamin bahwa semua
kekerasan terhadap suku minoritas keturunan India kini telah
berakhir. Kamis lalu Speight membebaskan 18 orang menteri dan anggota
parlemen yang disanderanya selama berminggu-minggu.

* AIDS ADALAH MASALAH KEAMANAN INTERNASIONAL

Dewan Keamanan PBB menyetujui tindakan untuk mencegah penyebaran
penyakit AIDS oleh pasukan perdamaian. Masalah pencegahan menularnya
AIDS akan diangkat sebelum pasukan perdamaian dikirim ke sebuah
negara. Tentara antara lain akan didorong untuk menjalani pemeriksaan
AIDS secara sukarela. PBB untuk pertama kalinya menganggap AIDS
sebagai masalah keamanan internasional, dan bukannya sebagai masalah
kesehatan belaka. Pasukan perdamaian dianggap sebagai faktor resiko
karena mereka bisa terjangkit dan menyebarkan AIDS di seluruh dunia.
Tindakan pencegahan ini diusulkan oleh duta besar Amerika di PBB
Richard Holbrooke. Menurut Holbrooke pasukan PBB harus dicegah agar
tidak menyebarkan suatu penyakit yang lebih mematikan ketimbang
konflik yang harus mereka akhiri. Hal itu, demikian Holbrooke,
sangatlah ironis.

* CAMP DAVID TAMPAK MEMASUKI BABAK YANG MENENTUKAN

Perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina di Camp David,
Amerika,  nampak memasuki babak yang menentukan setelah berlangsung
selama satu minggu. Presiden Amerika Bill Clinton meningkatkan
tekanan terhadap kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan sebelum
Rabu besok. Besok Clinton bertolak ke Okinawa, Jepang, dalam rangka
KTT G-8, tujuh negara industri terkaya di dunia plus Rusia.
Ketegangan di Timur Tengah meningkat menjelang batas waktu besok.
Puluhan ribu orang turun ke jalan di ibukota Israel Tel Aviv untuk
memprotes konsesi-konsesi yang kemungkinan akan diberikan Perdana
Menteri Ehud Barak kepada Palestina pada KTT di Camp David. Ratusan
warga Palestina melakukan mars dalam rangka mendukung para juru
runding Palestina. Gerakan Hamas yang militan sementara ini
memperingatkan pihaknya hanya bisa rela apabila semua tuntutan
Palestina dipenuhi.

* WARGA SPANYOL PROTES ETA

Ratusan ribu warga Spanyol Senin kemarin menggelar aksi demonstrasi
memprotes aksi-aksi teror baru gerakan separatis Baskia ETA. Menurut
polisi, di kota Malaga saja, Spanyol Selatan, sebanyak 300.000 orang
turun ke jalan. Di kota ini Jose Maria Martin Carpena, seorang
anggota dewan kotapraja yang konservatif, ditembakmati akhir pekan
lalu. ETA dituduh bertanggungjawab atas aksi teror ini dan dua aksi
pemboman pekan lalu. Ribuan orang di Barcelona, Madrid dan kota-kota
besar lainnya berdemonstrasi memprotes ETA. Pembunuhan di Malaga
merupakan aksi teror keenam yang dilakukan ETA sejak gerakan
separatis itu mengakhiri genjatan senjata akhir tahun lalu. Gencatan
senjata berjalan selama 14 bulan.

* LAGI-LAGI PENERBIT HARIAN LIBERAL IRAN DIHUKUM

Iran kembali menghukum seorang penerbit harian liberal. Sebuah juri
yang konservatif menyatakan pria itu bersalah menyebarluaskan
propaganda anti negara. Vonis ini merupakan yang kedua dalam
serangkaian kasus pengadilan terhadap media yang progresif. Aparat
kehakiman Iran dengan demikian hendak membungkam pers yang
indipenden. Menurut Ayatollah Ali Khamenei pers memberi peluang bagi
kaum musuh. Khamenei adalah musuh konservatif Presiden Mohammad
Khatami yang liberal.

* INTERVENSI ASING DI MALUKU DIBUTUHKAN KARENA PEMERINTAH TERLALU
SIBUK DENGAN DIRI SENDIRI

Menteri Luar Negeri Alwi Shihab kembali menegaskan bahwa Indonesia
menolak intervensi asing di Maluku. Sementara Presiden Abdurrahman
Wahid membuka peluang intervensi asing hanya sebatas bantuan
logistik.
Tapi, bagaimana keadaan di lapangan sendiri ? Gubernur Maluku Utara,
Abdul Mufi Effendi, kepada televisi swasta SCTV mengatakan, pihaknya
tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Abdul Mufi Effendi: Saya kira harus hati-hati dalam rangka memilih
dan memilah mana yang baik mana yang tidak. Tapi memang kami sudah
menghidupkan SATKORLAP dan itu lsm yang memabntu di sana setiap Sabtu
kami rapat di bawah koordinator PMI di kantor menentukan mana sasaran
yang akan dicapai, apa yang diberikan.

Demikian Gubernur Maluku, Abdul Mufi Effendi. Menurut sosiolog
Universitas Indonesia asal Maluku, Thamrin Thomagola, kenyataan di
lapangan justru mendesak segera campur tangan dunia internasional.

Thamrin Tomagola [TT]: Saya kira sudah, karena sekarang ini itu
tragedi Maluku itu tidak lagi sekedar tragedi nasional, itu
sebenarnya sudah harus dilihat sebagai tragedi kemanusiaan. Nah kalau
sebagai tragedi kemanusiaan, kalau memang kita sebagai bangsa itu
tidak mampu untuk menyelesaikan dan perkembangan di lapangan itu
menunjukkan tanda-tanda itu, ketidakmampuan dari aparat keamanan
untuk menyelesaiakan itu, dan lebih jelek lagi karena banyak unsur
dari aparat keamanan itu yang turut memperkeruh suasana di lapangan
itu kan, dan kemudian ada laskar jihad yang samasekali tidak bisa
diapa-apakan oleh aparat keamanan. Nah, itu berarti kemampuan
nasional itu kan sudah sampai maksimal tidak mampu. Nah, pada saat
itu kita harus menoleh ke dunia internasional untuk minta bantuan.
Dalam hal ini biasanya pertama-tama yang kita minta bantuan itu kan
negara-negara tetangga kita. Jadi dari segi itu kita barangkali
pertama-tama harus menoleh ke negara-negara ASEAN. Apakah mereka bisa
menolong kita dalam mengatasi masalah Maluku itu. Terutama pertama
yang sangat utama sekarang itu adalah penanganan pengungsi dan
pemberian pelayanan yang langsung kepada pengungsi termasuk
evakuasinya dari Ambon itu. Nah sesudah itu saya pikir barangkali
suatu UN troops [pasukan PBB,Red.] dari kalangan ASEAN itu barangkali
sudah bisa dipikirkan untuk didatangkan karena perkembangan di
lapangan kelihatan aparat keamanan sudah tidak mampu lagi.

Radio Nederland [RN]: Kemarin saya kira Gubernur Maluku Utara Pak
Mufi Effendi diwawancara oleh SCTV dan dia sangat optimis dengan
melihat perkembangan di Maluku Utara. Dia melihat perkembangannya
baik dna satu hal yang sangat mengejutkan aparat keamanan di sana
sangat netral.

TT: Ini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama itu memang
bahwa gubernur dengan aparatnya itu berusaha maksimal dan gubernur
menggunakan wewenangnya secara maksimal yang tercantum dalam keadaan
Darurat Sipil itu. Dan kemudian memang berhasil. Dan kemungkinan
kedua adalah sebenarnya ini, Maluku Utara ini kan dipimpin oleh
seorang gubernur yang berlatarbelakang militer, sedangkan Maluku
Tengah ini dipimpin oleh seorang gubernur yang berlatarbelakang
sipil. Nah bisa saja ini adalah satu manuver militer untuk
memperlihatkan bahwa kalau satu daerah dipimpin oleh militer itu
lebih berhasil dalam meredakan keadaan sedangkan daerah yang dipimpin
oleh sipil itu tidak gitu. Itu kan sebenarnya menunjukkan keunggulan
militer terhadap sipil. Bisa juga begitu. Nah karena memang yang
sudah mulai reda itu adalah Maluku Utara, sedangkan Ambon itu, di
Maluku Tengah itu tetap saja itu, makin jelas itu perkembangannya.

Demikian Thamrin Thomagola, sosiolog asal Maluku.

Mengapa pemerintah tidak tegas meminta intervensi dunia
internasional? Menurut pengamat politik, Arbi Sanit, pemerintah saat
ini sedang sibuk dengan dirinya sendiri.

Arbi Sanit [AS]: Ada pertimbangan agak sulit di Indonesia, terutama
dari pemerintah. Bisa jadi memang kalau dilihat secara fungsional
akan membantu ya campur tangan internasional itu. Tapi bagi
pemerintah pertimbangan kemerdekaan, nasionalisme dan lain sebagainya
itu juga nggak bisa dilepaskan itu. Menurut saya memang ini
katakanlah pertimbangan ini agak berat ya bagi pemerintah, tapi
sekarang tampaknya pemerintah melihat bahwa ada kemungkinan
penyelesaian itu melalui darurat sipil gitu ya dan bisa meningkat ke
darurat militer. Sebab kalau internasional masuk kan militer juga
masuk. Bisa jadi untuk mengganti alternatif internasional itu
ditingkatkan menjadi darurat militer.

RN: Ternyata Darurat Sipil itu kan tidak efektif. Korban semakin
berjatuhan dan apa salahnya kalau kita minta dunia internasional
turun tangan?

AS: Ya dunia internasionalnya kan juga sulit karena sama aja itu
masuknya internasional nanti soal agama juga akan tumbuh. Dari
internasionalnya bagaimana pertimbangan agamanya, apakah memang bisa
ada tentara dari dunia Islam dan tentara dari dunia non-Islam? Itu
kan juga jadi persoalan. Sama juga tentara yang dimasukkan sekarang
ke sana juga persoalannya itu. Lama-lama di sana itu mengikut agama
masing-masing dia.

RN: Bukankah pertimbangannya kalau pasukan internasional turun itu
lebih netral sifatnya itu Pak Arbi?

AS:  Apakah ada jaminan begitu? Jadi kan soal agama ini. Tidak ada
jaminan begitu. Internasional nanti soal agama juga akan terjadi.
Lihat saja di Timor Timur kan soal agama juga kelihatan toh?

RN: Soalnya korban semakin berjatuhan, apakah kita masih bertumpuk
kepada cara-cara kita yang ternyata tidak mempan. Apakah kita harus
tunggu sampai semua warga di sana habis baru kita mencari jalan
keluar yang lebih efektif?

AS: Ya memang begitu. Tapi sekarang ini di Indonesia sedang terjadi
perkembangan demokrasi dan perkembangan efektifitas pemerintah. Nah
itu satu sama lain tidak ada sinkronisasi ya, masih dianggap
berlawanan. Kalau pemerintah menjadi efektif dengan melalui represif
itu dianggap bertentangan dengan demokrasi. Pertimbangan ini belum
bisa diambil secara mudah oleh orang-orang baik masyarakat maupun
pemerintah di Indonesia. Itu menyebabkan saya kira terbengkal
persoalan-persoalan seperti Ambon, seperti Aceh itu. Itu boleh
dikatakan sekarang sebenarnya baik pemerintah dan masyarakat belum
atau tidak siap mengambil suatu sikap yang tegas terhadap
persoalan-persoalan yang menyangkut SARA, menyangkut suku, agama dan
ras itu.

RN: Ya itu masalah yang sekarang ini kan berkaitan dengan hal itu.
Nah, sampai kapan kita mentolerir ketidaksanggupan pemerintah itu?

AS:  Ya, saya sendiri ya kalau dilihat dari segi kebutuhan ya bisa
cepat diambil langkah yang lebih tegas. Tapi yang menjadi persoalan
ini kan pemerintah ini sedang sibuk dengan diri sendiri. Orang-orang
yang berkuasa dalam negara ini sedang asyik di satu pihak ingin
memperbesar kekuasaan, di lain pihak ingin mempertahankan kekuasaan.
Itu umpamanya antara DPR dan eksekutif yang sedang terjadi sekarang
itu. Jadi mereka luput terhadap itu. Korban-korban nyawa itu menjadi
luput. Atau tidak bisa mengkonsentrasikan perhatian kepada masalah
masalah seperti itu.

Demikian pengamat politik Arbi Sanit. Sebelumnya anda sudah mendengar
penjelasan Gubernur Maluku Utara Abdul Mufi Efendi dan pendapat pakar
sosilogi asal Ambon Thamrin Thomagola.

* MAMPUKAH INDONESIA MENOLAK INTERVENSI ASING DALAM SOAL MALUKU?

Harian Belanda NRC Handelsblad, memberitakan, masuknya pasukan
internasional ke Ambon dan Maluku nampaknya sulit untuk dihindari
setelah pihak televisi menayangkan adegan Laskar Jihad  yang
bertempur bersama-sama  TNI di sana. Berikut laporan koresponden
Syahrir dari Jakarta:

Dalam pidatonya membuka Rapim Golkar, Ketua Umum Akbar Tandjung
kemarin menyerang Gus Dur yang dinilainya gagal, terutama dalam
masalah Ambon:

" Yang terjadi adalah sikap-sikap dan kebijakan-kebijakan presiden
yang tidak konsisten, berubah-ubah dan memancing kontroversi dalam
masyarakat. Kebijakan-kebijakan dan pernyataan-pernyataan yang
inkonsisten inilah yang sebenarnya telah menciptakan ketidakpastian
politik. Bukannya apa yang disebut secara superfisial dengan
konflik-konflik elit politik."

Sementara itu kemarin diumumkan bahwa Menlu Alwi Shihab hari Minggu
tanggal 23 Juli akan berangkat ke Bangkok, menghadiri Asean Regional
Meeting. Dalam pertemuan tersebut, Alwi dijadwalkan akan bertemu
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeleine Albright untuk
membicarakan masalah Ambon dan Maluku Utara. Kepada pers Alwi Shihab
menegaskan tidak akan ada intervensi asing dalam penyelesaian kasus
Maluku. Pemerintah sudah mengadakan pertemuan dengan Masyarakat Eropa
membahas masalah tersebut. Dia juga mengatakan pemerintahan Gus Dur
tidak bisa menerima bila tentara asing masuk ke Maluku. Namun soal
bantuan kita akan pertimbangkan supaya tidak ada kesan itu
intervensi. Alwi juga akan ke Belanda menemui Perdana Menteri Belanda
Wim Kok dan ke New York menjumpai Sekretaris Jenderal PBB. Selain itu
ia juga akan bertemu Menlu Australia. Australia telah menyatakan
kesediaannya untuk mengirim pasukannya ke Maluku. Sementara kelompok
politik di Amerika Serikat menyetujui  rencana pengiriman militer
Australia itu jika ada permintaan dari Indonesia. Pemerintah Belanda
pun sudah mendesak Sekjen Kofi Anan untuk lebih memperhatikan Maluku.
Masalah Maluku kembali menjadi perhatian utama pemerintahan Gus Dur
dan TNI setelah Amerika, Masyarakat Eropa dan PBB mulai menunjukkan
niat kuat untuk mengirim pasukan internasional ke daerah sengketa
tersebut.

Kemarin, Brigjen Pol Firman Gani, Kapolda Maluku  menyatakan,
penanganan kasus Maluku tidak memerlukan intervensi PBB karena kedua
belah pihak telah menghentikan aksi-aksi penyerangan. Brigjen Firman
Gani juga mengakui, sebagian kecil pihak Kristen dan Islam masih
tetap menginginkan terjadinya kerusuhan. Tetapi kelompok besar sudah
menginginkan suatu perundingan untuk mencari jalan keluar dari
situasi rusuh di Maluku. Polisi, menurut Kapolda Maluku berusaha
melakukan pendekatan simultan, hukum dan sosial kultur. Sedangkan
Panglima Armada Barat Laksamana Putu Ardana di tempat yang lain
mengatakan kepada pers, Angkatan Laut tetap melakukan tugas-tugas
pokoknya untuk meningkatan keamanan di laut. Putu Ardana, menjelaskan
bahwa  Armada Barat saat ini sudah siap menjaga penyusupan
kapal-kapal dari Maluku yang mau melakukan pengacauan di Jakarta.

Sumber-sumber lain mengatakan Panglima Armada Barat sudah
menginstruksikan jajarannya untuk  langsung menembak kapal-kapal yang
membawa milisi bersenjata dari Maluku. Instruksi tersebut sesuai
dengan perintah Panglima TNI Laksamana Widodo baru-baru ini yang
mensinyalir usaha-usaha sementara pihak untuk menyelundupkan senjata
organik dari Maluku ke Jakarta menjelang Sidang Tahunan Agustus
mendatang. Kerusuhan-kerusuhan di Ambon dan Maluku Utara yang umumnya
dibiarkan berlarut-larut oleh pihak militer, dikhawatirkan bisa
menjalar ke daerah-daerah lain. Seorang Letjen dari Mabes TNI pekan
lalu secara informal menjelaskan kepada "Kelompok Diskusi Cawang"
bahwa TNI tidak akan turun tangan mengatasi keadaan sebelum UU PKB
disahkan sebagai payung hukum bagi TNI. Mabes TNI sementara ini hanya
membiarkan polisi menjaga keamanan. TNI hanya memberikan dukungan
saja. Demikian tokoh Mabes TNI tersebut.

Sementara masyarakat di Maluku melihat TNI acapkali berpihak pada
satu kelompok. Hal ini pun dibenarkan seorang perwira dari Armada
Timur. Ia menunjuk pada kasus pencarian Kapal Motor Cahaya Bahari
yang dinyatakan tenggelam dengan lebih dari empat ratus pengungsi
dari Maluku Utara. Koordinator tim SAR untuk musibah Kapal Motor
Cahaya Bahari, Udyanto SH baru-baru ini di Manado mengemukakan: "Kami
hingga kini belum memecahkan misteri kapal tersebut. Maklum di laut
itu, ada banyak misteri, katanya. Ini di luar pengetahuan kita.
Tetapi ini bukan berarti kami pasrah kepada misteri karena takut tak
terpecahkan. Memang, andaikata ada jenazah-jenazah yang masih ada di
dalam laut, dalam tempo beberapa hari jenazah-jenazah itu seharusnya
sudah keluar." Ia juga menyatakan keheranannya, karena meski sudah
dijelajahi baik  dengan kapal maupun dengan pesawat Nomad Angkatan
Laut, selama beberapa hari, tidak terdapat tanda-tanda apapun yang
mengapung. Tidak pula ada buih-buih dari bawah ke atas, sebagaimana
lazimnya. Hingga kini pihak Armada Timur TNI AL belum mengeluarkan
pengumumnan soal kapal yang raib itu. Komandan Gugus Gamla, Laksamana
Djoko Soemaryono pun meski telah meninjau keadaannya di sana tidak
dapat memberikan penjelasan yang memuaskan.

Suatu sumber dari Gereja Baptis di Manado menceriterakan bahwa
delapan orang pendeta gereja Baptis yang semula akan menghadiri
konperensi Gereja Baptis di Manado ikut hilang dengan kapal tersebut.
Berita terakhir yang diperoleh dari para pendeta itu ialah bahwa
kapal naas itu dihadang oleh kapal lain yang ditumpangi orang-orang
yang bersenjata. Menurut sumber tersebut di Manado kini beredar
berita-berita yang belum dikonfirmasi pada TNI, bahwa kapal itu
ditahan di suatu pulau. Pesawat-pesawat terbang sudah melihat kapal
tersebut yang sudah dalam keadaan kosong. Demikian sumber tersebut.

Sementara itu, Armada  Timur TNI AL, minggu lalu berhasil menangkap
48 kapal motor yang diduga akan melakukan kerusuhan di wilayah Ambon-
Maluku. Dari kapal-kapal itu berhasil disita sejumlah senjata serta
amunisi. Menurut Kadispenal Laksamana Pertama Oentowiryo, beberapa
hari sebelumnya mereka juga berhasil menangkap 19 kapal motor. Dengan
demikian, 11 kapal perang TNI AL telah berhasil menangkap 67 kapal
motor sejak diberlakukannya Keadaan Darurat Sipil.

Di Jakarta, Panglima Laskar Jihad Ustad Ja'far Umar Thalib membantah
bahwa pihaknya telah melakukan pembersihan terhadap kelompok merah di
Maluku. Menurutnya, keberadaan Laskar Jihad justru untuk menghentikan
peperangan. Hal itu disampaikan Ja'far dalam jumpa pers yang
diselenggarakan di kantor Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jl.
Kramat Raya. "Di sana kita justru menyelamatkan wanita dan anak-anak.
Sesuai dengan syariat Islam, di dalam peperangan dilarang membunuh
wanita dan anak-anak," jelas Ja'far kepada wartawan. Ja'far juga
meragukan kemampuan pemerintah RI untuk segera menghentikan konflik
berkepanjangan di kawasan 'seribu pulau' tersebut. "Indonesia saat
ini dalam posisi dan kondisi yang lemah. Jadi tidak mungkin
menyelesaikan kasus ini secepatnya. Dan jika institusi hukum tidak
dapat lagi ditegakkan dengan benar maka yang melakukan pembelaan
adalah rakyat sendiri," kata Ja'far. Perang yang terjadi di Maluku
saat ini, menurutnya, adalah untuk menghentikan peperangan yang
selama ini terjadi. Selama ini, lanjutnya, peperangan di sana dipicu
oleh provokator-provokator. "Dan keberadaan Laskar Jihad di sana
untuk menumpas para provokator tersebut," ungkap dia lagi. Soal
penyerahan senjata sejak diterapkannya darurat sipil, Ja'far mengakui
memang terjadi di sana akan tetapi hanya untuk kelompok tertentu
saja. "Jika terjadi penolakan dari suatu kelompok, TNI selalu berada
dalam posisi mengalah," jelasnya. Ia  juga membantah bahwa  Laskar
Jihad mendapat dukungan senjata dari TNI.  Ja'far melaporkan bahwa
hingga kini masih  terus menerus terjadi peperangan di Maluku.

Maka tidaklah mengherankan jika harian Belanda NRC Handelsblad
kemarin melaporkan bahwa  kemungkinan besar pemerintah Indonesia
harus menyetujui masuknya bantuan luar negeri untuk mengakhiri
konflik agama di Maluku. Gus Dur sendiri dalam pertemuannya dengan
para gubernur di Jakarta mengatakan, kalau pemerintah daerah tidak
dapat mengatasi keadaan di Maluku maka mau tak mau kita harus
menerima bantuan logistik dan peralatan dari luar negeri.

---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/

Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]

Copyright Radio Nederland Wereldomroep.
---------------------------------------------------------------------

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 18 Jul 2000 jam 17:04:59 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke