----------------------------------------------------------
The US government makes available 55.000 GREEN CARDS
(permanent residence visa) in a random lottery.
Visit http://www.us-immigration.org for details
on how to play the GREEN CARD LOTTERY

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Indonesia Daily News Online
http://www.indo-news.com/

Free Email @KotakPos.com
visit: http://my.kotakpos.com/
----------------------------------------------------------

Gus Dur, Mega, Amien, Akbar akan Bertemu di Surabaya

SURABAYA, (Pikiran Rakyat).-

Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Wakil Presiden (Wapres) Megawati
Soekarnoputri, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua DPR RI Akbar Tandjung akan
bertemu dalam Muktamar I PKB yang digelar di Surabaya pada 23-30 Juli
mendatang.

"Gus Dur, Mbak Megawati, Pak Amien, dan Pak Akbar akan diundang pada
pembukaan Muktamar I PKB yang rencananya dibuka Gus Dur di Gelora
Tambaksari, Surabaya," kata Wakil Sekretaris Panitia Daerah Muktamar I PKB,
M Firdaus, SH kepada Antara di Surabaya, Senin (17/7).

Firdaus menjelaskan, panitia pusat dan daerah memang mengundang sejumlah
pejabat pusat dan daerah, termasuk sejumlah menteri seperti Khofifah IP,
Rozy Munir, Alwi Shihab, KHM Tholhah Hasan. Sedangkan peserta dari unsur
pengurus PKB se-Indonesia yang diundang sekitar 2.000 orang.

"Tapi dalam pembukaan akan ada show of force, karena massa PKB akan datang
dari seluruh Jawa dan sebagian luar Jawa. Untuk Jatim sendiri tidak dibatasi
jumlahnya. Tapi yang sudah kontak ke panitia sekitar 5.000 orang dari Jateng
yang akan melakukan konvoi ke Surabaya sehari sebelumnya," katanya.

Senada dengan itu, kader muda NU dari Rungkut Surabaya, Mualifah Arini
menyatakan, dirinya berharap ke empat tokoh itu datang untuk memberi
"kesejukan" di kalangan warga nahdliyyin dan masyarakat pada umumnya. Karena
ada spekulasi bahwa hubungan ke empat tokoh itu hanya mesra secara simbolis
tapi sesungguhnya mengkhawatirkan banyak kalangan.

"Misalnya, tokoh PDIP di DPR RI Lindan Zulfan yang dalam sebuah forum di
Surabaya menawarkan dua solusi untuk Gus Dur jika tak mau dijatuhkan, yakni
memisahkan jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara atau menyetujui
usulan menteri utama. Solusi itu kan menggambarkan sengitnya persaingan,
sepertinya kedekatan Gus Dur dan Mbak Mega hanya formal," katanya.

Tentang acara pembukaan, menurut Firdaus, akan diawali dengan istighosah
(doa memohon keselamatan) yang dilakukan sembilan ulama khos (khusus) NU, di
antaranya KH Abdullah Faqih (Langitan, Tuban, Jatim), KH Idris Marzuki
(Lirboyo, Kediri, Jatim).

Bahkan, katanya, dalam pembukaan itu direncanakan ada pidato pembukaan
"Selamat Bermuktamar" yang disampaikan lima tokoh agama dari Islam, Kristen,
Katholik, Budha, dan Hindu.

"Acara akan disemarakkan dengan atraksi seni dari marching band sebuah SMU
di Jakarta, orkes gambus Balasyik Jember, penampilan solo artis Franky
Sahilatua, dan parade seribu santri Pesantren Zainul Hasan Genggong,
Probolinggo yang dipandu aranser Hj Tia Subiakto," katanya.

Selain serangkaian pidato dan atraksi seni, katanya, acaranya juga
diramaikan dengan pelepasan 35 burung merpati dan 35 balon hijau yang
melambangkan nomer urut PKB pada Pemilu 1999.

Gus Dur tak dukung seseorang

Sementara itu, Menlu Alwi Shihab yang merupakan salah satu kandidat ketua
umum PKB menyatakan, deklarator PKB Abdurrahman Wahid tidak mendukung
siapa-siapa pada Muktamar I PKB, karena Gus Dur menyerahkannya kepada
mekanisme demokrasi.

"Presiden tidak mendukung siapa-siapa. Dia melepaskannya kepada mekanisme
demokrasi. Siapa saja yang terpilih oleh muktamar bagi Presiden itu yang
terbaik," kata Alwi di Istana Negara, Jakarta, Senin ketika ditanya
sinyalemen yang beredar bahwa Gus Dur mendukung Matori Abdul Djalil untuk
kembali memimpin PKB.

Menurut Alwi, soal dukung-mendukung bertentangan dengan semangat Gus Dur
yang menginginkan terciptanya demokrasi di negara ini. "Masa di tingkat
negara, demokrasi dipromosikan (Gus Dur), di PKB tidak. Satu hal yang justru
bertentangan," kata Alwi.

Alwi berpendapat tidak ada preferensi dari Presiden. "Jika ada berarti
demokrasi tidak berjalan," katanya.

Ketika ditanya kesiapannya, Alwi menyatakan kalau ada yang mencalonkannya
maka dia akan maju. "Tetapi saya tidak akan berinisiatif untuk mencalonkan
diri," katanya.

Kalau muktamar menghendakinya, maka Alwi akan menjalaninya, sedangkan kalau
muktamar menghendaki orang lain maka dia akan menghormatinya.

Alwi juga menyatakan tidak akan melakukan konsolidasi pada muktamar
mendatang.

Penting, pertemuan empat tokoh

Di tempat terpisah kemarin, Ketua DPR Akbar Tandjung tetap menganggap
penting diadakannya pertemuan empat tokoh yakni Gus Dur, Megawati
Soekarnoputri, Amien Rais dan dirinya. Namun ia menyarankan agar
pemrakarsanya adalah Gus Dur atau Amien Rais.

Akbar Tandjung mengatakan hal itu kepada pers di Balai Sidang Senayan
Jakarta, Senin malam, ketika menyaksikan gladi bersih pagelaran seni dalam
rangka Rapat Pimpinan (Rapim) Partai Golkar.

Akbar mengatakan dirinya siap kapan saja dan mendukung sepenuhnya gagasan
mempertemukan empat tokoh itu.

Ia menilai pertemuan empat tokoh itu penting untuk mendorong agenda
reformasi dan menyatukan persepsi agar berbagai persoalan bangsa bisa
diatasi, karena itu perlu segera diselenggarakan.

Dia mengakui sejumlah agenda reformasi belum terwujud, dan ada beberapa
agenda belum terlihat perkembangannya, untuk itu persamaan persepsi perlu
segera diwujudkan melalui pertemuan dimaksud.

Selaku pimpinan Partai Golkar, dia mengatakan Sidang Umum Tahunan MPR tidak
akan berubah menjadi Sidang Istimewa, namun pihaknya akan memberi catatan
khusus atas laporan kemajuan Presiden.

Rapim Partai Golkar yang berlangsung 18 hingga 20 Juli itu juga akan menilai
bagaimana kinerja pemerintah termasuk menyikapi persoalan aktual yang kini
terjadi.

Ia juga mengatakan bisa saja Partai Golkar menjadi oposisi jika rapim
menghendakinya, namun dalam pertemuan pimpinan fraksi MPR Minggu (16/7)
malam soal oposisi parpol tidak dibicarakan.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Rapim Partai Golkar, Enggartiarso Lukito
mengatakan, pembukaan rapim di Balai Sidang Jakarta ini dipenuhi dengan
nuansa seni dan budaya bangsa yang melibatkan sekitar 1.000 orang. Mereka
akan menampilkan atraksi seni dan budaya serta melibatkan 35 artis ibukota
antara lain Titik Puspa dan Nia Daniati.

Takkan jadi sidang istimewa

Pada kesempatan berbeda Senin kemarin, Ketua DPR Akbar Tandjung kembali
menegaskan, Sidang Tahunan MPR 7 sampai 18 Agustus 2000 tidak akan berubah
menjadi Sidang Istimewa MPR, apalagi telah diperkuat dengan kesepakatan
bersama fraksi-fraksi MPR.

"Karena itu, kepada semua pihak agar tidak perlu khawatir menghadapi Sidang
Tahunan MPR mendatang," katanya kepada pers seusai mengikuti rapat paripurna
DPR, di Gedung DPR/MPR, Jakarta.

Sebelumnya, seluruh fraksi di MPR (sebelas fraksi) di Jakarta, Minggu malam,
menyatakan seruan bersama untuk tetap komitmen menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa dengan meredakan ketegangan politik menjelang dan selama
berlangsungnya Sidang Tahunan MPR.

Akbar Tandjung mengatakan, dalam Sidang Tahunan MPR mendatang, DPR tidak
dalam posisi untuk menjatuhkan Presiden, namun demikian DPR dapat saja
setiap saat meminta MPR untuk menggelar Sidang Istimewa di luar Sidang
Tahunan dengan terlebih dahulu membuat memorandum kepada Presiden.

Tetapi, lanjutnya, hal itu pun hanya dapat dilakukan jika Presiden dinilai
benar-benar telah melanggar konstitusi (UUD '45) atau GBHN.

Ditambahkannya, prosedur untuk dilakukannya Sidang Istimewa MPR tidak mudah,
yaitu apabila Presiden terbukti melanggar konstitusi atau GBHN, kemudian DPR
menyampaikan memorandum kepada Presiden sebanyak tiga kali.

"Pada memorandum pertama diberi waktu tiga bulan, apabila tidak ada jawaban,
dibuatlah memorandum kedua. Jika dalam waktu satu bulan juga tidak ada
jawaban Presiden, maka pada memorandum ketiga barulah DPR dapat meminta
Sidang Istimewa," ujarnya.

Dalam Sidang Tahunan MPR mendatang, ungkap Akbar, ada tiga hal yang
diagendakan yaitu Amandemen UUD '45, Tap MPR, dan evaluasi terhadap kinerja
lembaga penyelenggara negara, termasuk Presiden.

Penilaian oleh fraksi-fraksi MPR itu nantinya tergantung pada progress
report yang disampaikan Presiden. "Penilaian fraksi cukup kritis, paling
tidak untuk mengingatkan Presiden terhadap hal-hal yang jadi perhatian
fraksi," ujarnya.***

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 19 Jul 2000 jam 04:34:23 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke