---------------------------------------------------------- Live and work in the USA legally: Register for the GREEN CARD LOTTERY! Visit http://www.us-immigration.org -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- DPR Jangan Hanya Urusi Dua Mantan Menteri Jakarta, Buana Sejumlah tokoh PKB dan kiai NU mendesak DPR agar interpelasi DPR atas pemecatan dua mantan anggota kabinet dianggap selesai. Atau, minimal dilokalisir, apa pun jawaban tertulis Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sebab, menurut mereka, bangsa ini masih menghadapi banyak persoalan lain yang lebih urgen untuk diselesaikan. Sehingga, berlarut-larutnya silang pendapat atas pemecatan dua mantan menteri kontraproduktif terhadap upaya seluruh komponen masyarakat memerangi potensi disintegrasi dan krisis ekonomi dewasa ini. Desakan itu disuarakan mantan Ro'is Syuriah PB Nahdlatul Ulama (NU) yang kini menjabat Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Ma'ruf Amin; anggota F-PKB DPR H Imam Churmen; dan Ketua Umum DPP Badan Koordinasi Dakwah Ahlussunah Waljamaah (Bakordas) KH Asmuni Sjamsuri. "Kalau semua anggota anggota dewan yang terhormat itu bersedia berpikir jernih untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, persoalan interpelasi itu sebaiknya dianggap selesai. Apa pun jawaban Gus Dur Jumat sore ini, DPR perlu berlapang dada menerimanya," kata Mar'uf Amin kepada. Buana di Jakarta, Jumat (21/7) pagi. Mar'uf Amin menegaskan, kesediaan menerima apa pun jawaban Gus Dur penting untuk membuat suasana politik lebih sejuk. Perbedaan pendapat atau pertentangan antara legislatif dengan eksekutif selayaknya tidak membuat keadaan makin memburuk. "Kenapa DPR ngotot hanya untuk ngurusi dua orang bekas menteri?" tanyanya. Bahkan, Iman Churmen sangat prihatin melihat perilaku anggota dewan. "Apa mereka itu tidak sadar, masih banyak persoalan bangsa ini yang lebih besar. Perlu diketahui, kami bersikap seperti ini bukan untuk kepentingan Gus Dur dan PKB semata-mata. Tapi, untuk kepentingan rakyat banyak," katanya. Sikap serupa dikemukakan KH Asmuni Sjamsuri. Melihat sikap mayoritas anggota DPR itu, Asmuni mengambil perumpamaan 'gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi semut di seberang lautan kelihatan.' "Sangat ironis. Mereka lupa dan tidak sadar kalau pemberhentian dua orang menteri itu tidak ada apa-apanya dibanding masalah bangsa lainnya, yang sedang menimpa kita saat ini. Saya sedih, yang diurusi dan dibesar-besarkan cuma dua orang bekas menteri," ungkap Asmuni Sjamsuri. Tidak fair Pengamat politik dari CSIS, JB Kristiadi, bisa memahami kalau mayoritas anggota DPR tidak puas atas jawaban Gus. Namun, dia juga mengingatkan, interpelasi yang hanya menanyakan pencopota dua menteri tetap saja tampak tidak fair. Sebab, peristiwa pencopotan menteri terdahulu tidak menimbulkan protes. "Interpelasi jangan diperpanjang, karena agenda politik bukan hanya itu. Kita sedang menyongsong Sidang Tahunan MPR. Belum lagi masalah pembangunan ekomomi rakyat. Lembaga legislatif dan eksekutif jangan lagi gontok-gontokan, sebab buntutnya mengorbankan masyarakat," ujar. Kristiadi. Dia menambahkan, interpelasi akan dilanjutkan dengan agenda Sidang Tahunan MPR. Ketidakpuasan atas pelaksanaan hak interpelasi DPR jangan dijadikan sampai menimbulkan dendam, sehingga menjadikan sidang tahunan itu sebagai ajang pertarungan politik antarelite DPR, MPR, dan presiden sendiri. "Bila terjadi seperti itu, para elite mengabaikan kepentingan masyarakat atau rakyat yang saat ini merasa dihantui, cemas, dan khawatir. Bagaimana masyarakat yang dulu hidup rukun, tiba-tiba menjadi bengis dan buas sesamanya. Bagaimana pula ribuan bangunan hancur, korban jiwa dan sebagainya," tambahnya. Dia mengingatkan, rasa takut dan was-was menghadapi Sidang Tahunan MPR bulan Agustus mendatang masih menghantui masyarakat. Bedanya, kalau saat pemilu di Orde Baru rakyat cemas dan khawatir karena rekayasa penguasa, menghadapi Sidang Tahunan MPR Agustus mendatang, rakyat khawatir elite politik saling gontok-gontokan. "Kita memang perlu merasa khawatir akan terjadi pertikaian dalam berbagai bentuk, seperti perebutan kapling di BUMN, intrik politik, serta saling tuduh," kata Kristiadi. Kabinet Gus Dur Gagal Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung menilai, kabinet Gus Dur gagal membawa bangsa Indonesia ini keluar dari multikrisis. Hal itu, kata Akbar, dibuktikan dengan terus melemahnya kehidupan di sektor ekonomi. "Kehidupan di sektor ekonomi masih cenderung terus melemah dan belum menunjukkan tanda-tanda akan membaik," tegas Akbar usai menutup acara Rapim Golkar IV di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7) dini hari. Sebetulnya, kata Akbar, pada awalnya Gus Dur telah dipilih dalam pemilu yang demokratis dan telah memperoleh dukungan yang begitu jelas. Namun, sejak pertama Gus Dur menjabat sebagai presiden hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kemajuan yang menggembirakan. "Kami belum melihat ada hal-hal yang membaik. Selain di bidang ekonomi, law enforcement juga masih rendah dan belum bisa berjalan efektif," ungkap Akbar, seperti dikutip Detik.Com. Menurut Akbar, selama ini harapan Golkar terhadap pemerintahan Gus Dur begitu besar untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari keterpurukan. "Pemerintahan Gus Dur itu punya alasan yang kuat untuk mengeluarkan bangsa ini dari krisis," jelasnya lagi. Mengenai 11 pernyataan politik hasil Rapim Golkar IV, yang telah dibacakan dalam acara penutupan, Akbar mengatakan hal itu akan dijadikan pegangan bagi para anggota Partai Golkar yang duduk di MPR. "Pernyataan tersebut akan ditindak lanjuti pimpinan fraksi di MPR," tegasnya. Saat disinggung apakah dirinya dianggap telah merusak kesepakatan 11 fraksi MPR, Akbar menjelaskan, Golkar sebagai salah satu partai politik di Indonesia ingin menggunakan fungsi mereka sebaik-baiknya. Yaitu, dengan memberikan pendidikan poltik bagi masyarakat dan juga sebagai pengawas. "Tapi, kalau orang menafsirkan lebih dari itu, silakan saja," kilah Akbar.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 24 Jul 2000 jam 04:37:04 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
