---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- PDI-P Belum Dewasa SUARA PEMBARUAN Jakarta, 28 Agustus Akibat tidak efektifnya mekanisme pengendalian yang sering menimbulkan konflik internal, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) saat ini dinilai masih belum dewasa, bila hal itu terus berlanjut, maka akan sulit bagi PDI-P menjadi partai modern yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Menurut Fajari Iriani, konflik internal di antara para kader PDI-P yang pada gilirannya mengabaikan kepentingan rakyat ini terjadi karena para kader PDI-P diduga kurang memahami misi dan visi tentang kebangsaan sesuai dengan garis politik partai. Akibatnya, di antara para kader PDI-P saling gontok-gontokan untuk mengejar ambisi kekuasan pribadi/kelompok masing-masing. Kesimpulan ini terungkap dalam diskusi politik bertajuk "Quo Vadis Kabinet Baru: Mekanisme Pengendalian Petugas Partai Di Lembaga Legislatif dan Eksekutif," Sabtu (26/8) di Jakarta. Acara yang diprakarsai Forum Muda Perjuangan Ibukota (FMPI) dan Aliansi Pemuda Perjuangan Indonesia (APPI) ini menampilkan pembicara Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Dra Fajari Iriani M Sophian, Sekjen DPP PDI-P, Pramono Anung dan Heri Ahmadi selaku Sekretaris Fraksi PDI-P DPR RI dan Prof Dr Edi Swasono. Kontrol para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang saat ini duduk DPR dan MPR RI terhadap kinerja pemerintah masih mengedepankan kepentingan partai ketimbang berjuang untuk kepentingan rakyat. Lebih parah lagi, mereka lewat kedua lembaga negara ini hanya berjuang untuk kepentingan pribadi/kelompok. Itu sebabnya, kader PDI-P saat masih belum dewasa dan partai ini akan sulit menjadi partai moderen. Salah satu faktor kesalahannya karena mekanisme pengendalian partai yang tidak jelas sehingga konflik internal di antara para kader PDI-P di DPR maupun MPR RI dan DPP PDI-P tidak bisa dihindari. Kader Kondisi demikian terjadi karena PDI-P hingga sekarang ini tidak mencerminkan kekuatan sebagai partai kader. Salah satu indikasinya terlihat dari sejarah pembentukan PDI-P sampai saat ini terdiri atas berbagai kelompok kepentingan dan faksi-faksi yang disatukan oleh simbol dan semangat untuk melawan Mantan Presiden Soeharto. Karena itu, ketika PDI-P sebagai partai dalam menjalankan berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah ternyata lebih menonjolkan kepentingan partai, kelompok atau kepentingan pribadi. Padahal, PDI-P sebagai alat perjuangan seharusnya lebih mempejuang kepentingan rakyat sesuai dengan misi kebangsaan yang telah digariskan parat berlambang kepala banteng ini. "Organisasi PDI-P ini harus dibenahi agar partai ini bisa menjadi dewasa. Bentuk sebuah Dewan atau semacam politbiro, yang salah satu fungsinya mengawasi perilaku para kader PDI-P di parlemen," ujar Fajari. Pendangan senada juga diungkapkan Heri Ahmadi dan Pramono Anung sepakat untuk mengatakan, memang tidak ada mekanisme partai yang jelas di PDI-P. Itu sebabnya, tingkat pengendalian partai dari DPP PDI-P terhadap fraksi di parlemen dan mejelis hingga ke tingkat DPD dan DPC sulit diwujudkan sesuai dengan garis politik partai. Karenanya, meski PDI-P dalam Pemilu 7 Juni 1999 memperoleh kursi terbanyak duduk di DPRD namun kenyataan menunjukkan mereka tidak mampu memperjuangkan para kadernya menjadi Gubernur, Bupati Dan Walikota. Kasus yang terakhir, kader PDI-P gagal menjadi Bupati Jembrana, Bali dan Walikota di Surabaya, Jawa Timur. Pramono Anung menambahkan, kondisi demikian terjadi karena peraturan partai yang tertuang di dalam SK 004 tentang rangkap jabatan. Dicontohkannya, Arifin Panigoro sebagai Ketua DPP PDI-P merangkap jabatan sebagai Ketua Fraksi DPR. Rangkap jabatan lainnya juga terjadi di tingkat DPD hingga DPC. Meski kehadiran SK 004 ini diprotes keras namun peraturan yang telah disyahkan Ketua Umum PDI-P ini hingga sekarang masih tetap bertahan.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 28 Aug 2000 jam 13:36:17 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
