---------------------------------------------------------- Live and work in the USA legally: Register for the GREEN CARD LOTTERY! Visit http://www.us-immigration.org -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http: under construction Xpos, No 28/III/16-23 September 2000 ================================================ RIZAL RAMLI-PRIJADI SELISIH MELULU (POLITIK): Rizal Ramli dan Prijadi Praptosuhardjo saling bertentangan pendapat tentang kebijakan ekonomi. Mengapa Prijadi disuruh staf ahlinya tutup mulut? Mereka yang mencermati berbagai komentar para menteri ekuin di media massa belakangan ini --khususnya Menko Perekonomian Rizal Ramli dan Menteri Keuangan dan Pemberdayaan BUMN Prijadi Praptosuhardjo-- pasti sedang bingung. Betapa tidak? Kedua menteri kabinet baru yang menurut para pengamat terdiri dari "orang-orangnya Gus Dur" ini, komentarnya saling bertentangan satu sama lain. Itu sebabnya, sempat muncul kekhawatiran dari seorang ekonom tentang benar-tidaknya perpecahan di kabinet. Ada dua hal utama yang menimbulkan kekhawatiran tadi. Pertama, dari pernyataan Prijadi tentang isi letter of intent (LoI), khususnya berkaitan dengan pelepasan kredit korporasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke bank lain, yang baru ditandatangani Rizal Ramli dan Deputi Senior Bank Indonesia (BI) Anwar Nasution. Menurut Prijadi, BRI akan collapse atau ambruk jika seluruh kredit korporasinya dialihkan ke bank lain sebagaimana ditetapkan di LoI. Pendapat ini diperkuat pula oleh Dirut BRI Rudjito saat memberikan komentar pada pers. LoI itu sendiri menyebutkan, pada masa-masa mendatang BRI hanya akan memfokuskan diri pada kredit mikro, ritel dan usaha kecil-menengah (UKM). Sementara semua kredit korporasi BRI senilai Rp6,2 trilyun (20,4 persen) harus ditransfer ke bank lain selambat-lambatnya akhir 2000 ini. Berbeda dengan isi LoI yang ditandatangani 31 Juli 2000 yang menyatakan, pelepasan kredit korporasi BRI dilakukan secara bertahap. Rencana kerja BRI pun baru mentargetkan penurunan sebesar 14 persen kredit korporasi pada tahun 2002. Dengan menandatangani LoI, Rizal jelas berada dalam posisi yang berbeda pendapat dengan Prijadi. Keruan saja ini langsung disimpulkan sebagai indikator terjadinya "perpecahan" kedua menteri. Kedua, berkaitan dengan permintaan dari Rizal Ramli pada seluruh BUMN untuk menyisihkan satu persen labanya sebagai sumber dana Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) dan Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU). Permintaan ini dilakukan Rizal untuk menggantikan posisi Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM) yang didirikan Soeharto empat tahun lalu. Kendati permintaan Rizal, konon, merupakan hasil rapat koordinasi bidang perekonomian, Prijadi, tanpa penjelasan yang memadai, menolaknya. "Pokoknya, BUMN masuk ke Depkeu," ujarnya singkat. Apa yang sebenarnya terjadi, masih merupakan tanda tanya. Namun, terdapat sejumlah pendapat berkaitan dengan soal ini. Ada yang menduga, Prijadi terpaksa bersikap demikian karena ia diberi beban untuk menjadi "pundi-pundi kekuasaan" Gus Dur. "Gus Dur butuh uang tak sedikit untuk mempertahankan kekuasaannya hingga 2009," ujar seorang wartawan senior. Pemindahan kredit korporasi dari BRI ke bank lain serta penyisihan laba satu persen BUMN sama saja mempersempit celah bagi Prijadi untuk meraup dana dari sejumlah lembaga "basah" yang berada di wilayah wewenangnya. Kemungkinan itu dibenarkan oleh pengamat ekonomi-politik, Alexander Irwan yang menduga adanya keinginan parpol-parpol besar seperti PDI Perjuangan dan PKB untuk mengumpulkan dana politik sebagaimana yang pernah dilakukan Golkar di masa Orde Baru. Kemungkinan lain, Prijadi cuma salah ngomong. Padahal, ia tidak pernah bermaksud berbeda pendapat dengan Rizal. Terdengar seperti tak masuk akal memang. Namun, seorang sumber Xpos yang bertugas sebagai staf ahli di Departemen Keuangan berpendapat bahwa "Prijadi tak mengerti apa yang harus dilakukannya." Prijadi dianggap tak pantas menjabat sebagai menteri, sehingga ia diminta lebih banyak berdiam diri dan hanya mengeluarkan komentar bila telah di-brief para staf ahlinya. Mari kita tunggu kejutan berikut dari tim Ekuin kabinet. (*) ========================================================= Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] - ------------------------------------- SiaR WEBSITE: http://www.minihub.org/mailinglists/siarlist/maillist.html --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 20 Sep 2000 jam 05:46:36 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
