Lamun dibagikeun BB Tourch top markotop lah...
________________________________ Dari: JeBe <[email protected]> Kepada: [email protected] Terkirim: Jum, 19 November, 2010 13:15:59 Judul: Re: [kisunda] SBY, TKI jeung Handphone? Ideu anu teu berkualitas alias LEBAY... Pamikiran jalma nu teu boga uteuk!!! Keuheul aing mah Sent from MobilePhone® ________________________________ From: mh <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Sat, 20 Nov 2010 00:13:29 +0800 To: Ki Sunda<[email protected]> ReplyTo: [email protected] Subject: [kisunda] SBY, TKI jeung Handphone? SBY Akan Bekali TKI dengan Handphone Jum'at, 19 November 2010 | 15:00 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta -Salah satu masalah penanganan Tenaga Kerja Indonesia yang diungkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah tak adanya komunikasi yang terjadi antara TKI dengan pejabat yang menangani. Karenanya, Presiden SBY mengatakan kalau pemerintahnya akan menyediakan lebih banyak ponsel untuk TKI di luar negeri. " Penanganan TKI sering terlambat karena komunikasi kurang baik. Kita akan bekali alat komunikasi agar bisa berkomunikasi dengan instan. Ini sedang dirumuskan" kata Presiden usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jumat (19/11). Pemerintah, kata Presiden, akan memfasilitasi keluhan pada tenaga kerja ini agar lebih sigap dalam penanganan dan tidak berlarut. Presiden mengatakan ada sejumlah negara yang masih menganut ketertutupan sehingga informasi tentang TKI sulit diakses. "Kalau ada masalah, hak tidak diberikan. Kita minta mereka segera memberi tahu," katanya. Nantinya siapa yang akan menerima keluhan akan ditetapkan apakah konsulat jenderal atau duta besar. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan pemberian ponsel khusus sudah dilakukan, terutama negara yang sudah bagus penempatannya. Pemerintah masih sedang mencari pola berkaitan dengan ponsel ini, apakah kita berikan pinjaman atau berikan, "Masih kita evaluasi. Tapi yang jelas harus ada sistem komunikasi. Ini akan diintensifkan lagi," kata Ketua Umum PKB ini. Nantinya soal komunikasi dan ponsel khusus ini, kata Muhaimin, akan dibahas dalam nota kesepahaman dengan negara tujuan. "Sistem komunikasi yang terbuka masuk dalam bagian nota kesepahaman. jadi nanti tidak boleh diambil, tidak boleh majikan meminta, tidak boleh agen di sana tidak memberikan. jadi itu harus masuk dalam nota kesepahaman," katanya. EKO ARI WIBOWO http://www.tempointeraktif.com/hg/kesra/2010/11/19/brk,20101119-292877,id.html Lam
