Mamang acungkan jempols kepada Mang Ihin a.k.a Solihin GP, seorang Jendral dan mantan Gubernur Jawa Barat yang benar-2 peduli terhadap rakyatnya. Masih adakah Jendral yang seperti itu saat ini? Jendral yang begitu dekat dan melekat di hati rakyat. Ingat, tidak lah terlalu lama bagaimana Mang Ihin juga ikut turut serta menyelamatkan Babakan Siliwangi? Kalau tidak salah Mang Emil pun hadir sebelum terpilih menjadi Walikota. Mang Ihin juga cukup marah dengan Dada Rosada dan menyepetnya secara tajam. http://savebabakansiliwangi.wordpress.com/2013/05/20/ribuan-orang-ikuti-arak-arakan-siliwangi/
Subhanalloh Mamang terharu ketika baca surat di bawah ini ternyata tahun 2004, Mang Ihin dan DPKLTS pernah menyuarakan tentang Usulan Pembatalan Waduk Jatigede dan Memberi Solusi Alternatif yg lauh lebih murah dan efektif untuk penanganan masalah pengairan di Indramayu Cirebon Majalengka langsung kepada Presiden SBY. Namun ternyata kenyataannya tidak digubris :(, SBY tidak mendengarkan saran dan masukan dari Mang Ihin. Sangat jauh berbeda ternyata kualitas SBY dengan Mang Ihin, SBY justru sangat jauh dengan rakyat dan justru bukan dicintai rakyat melainkan dibenci rakyat karena sudah memberikan penderitaan kepada rakyat dgn menenggelamkan rumah-2 dan kabuyutan mereka padahal Mang Ihin sudah memberikan saran secara resmi dan alternatif solusinya yg efektif efisien. Ternyata yg dipilih malah solusi yang mahal walaupun memiliki resiko yg berbahaya dan tidak efektif. When common sense doesn't work there must be some things hidden! Surat DPKLTS permohonan segera sesudah SBY jadi presiden, untuk stop jatigede, sebagai berikut : Bandung, 26 Oktober 2004 Nomor: 30/DPKLTS/Ext/X/04 Perihal: Permohonan pembatalan Rencana Waduk jatigede Sifat: AMAT SEGERA Kepada: Yth. Presiden Republik Indonesi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Mula pertama perkenankan kami, Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) mengucapkan selamat atas kepercayaan rakyat Indonesia yang telah menunjuk Bapak selaku Presiden Republik Indonesia masa bakti 2004 – 2009. Kami selaku anggota masyarakat akan selalu mendukung kepemimpinan Bapak secara kritis korektif sehingga tercapai cita-cita Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Berkaitan dengan masalah lingkungan dan kebutuhan air di Jawa Barat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan Rencana Waduk Jatigede, bersama ini dengan hormat kami perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut kepada Bapak: 1. Rencana Waduk Jatigede terletak di daerah aliran sungai Cimanuk, Kabupaten Sumedang, akan menenggelamkan wilayah seluas 4.143 hektar yang terdiri dari 29 desa dalam 6 kecamatan yang makmur, berpenduduk 38.000 jiwa, memiliki infrastruktur berupa jalan, irigasi, sekolah, puskesmas, dan lain-lain yang lengkap. Tercakup pula di dalamnya kawasan hutan seluas 1.200 hektar, persawahan subur seluas 1.900 hektar, dan kebun campuran seluas 430 hektar. 2. Upaya membangun rencana Waduk Jatigede ini telah digulirkan sejak tahun 1963 yang lalu, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi persawahan di wilayah pantai utara Jawa Barat seluas kurang lebih 130.000 hektar dan juga untuk keperluan tenaga listrik dengan rencana kapasitas terpasang 200 megawatt. 3. Sejak awal rencana Waduk Jatigede ini telah menjadi sumber konflik pro dan kontra yang semakin lama semakin menajam dan meluas melibatkan berbagai kalangan termasuk pemerhati lingkungan. Masalah sosial yang timbul terutama bagi masyarakat yang lahan dan permukimannya akan tergenang. Sebagian telah menerima ganti rugi dan sebagian lagi belum menerima ganti. Sebagian dari yang telah menerima ganti rugi telah dimukimkan ke wilayah lain di luar rencana genangan. Namun karena tidak ada kepastian realisasi pembangunan rencana Waduk Jatigede ini, dan dengan alasan permukiman yang baru tidak dapat menunjang kehidupannya, maka masyarakat yang telah dimukimkan di wilayah lain tersebut kembali lagi ke tempat tinggalnya yang lama di wilayah rencana genangan. Besar uang ganti rugi juga menimbulkan permasalahan tersendiri antara penduduk dengan aparat pelaksana di lapangan, sehingga sebagian masyarakat ada yang setuju dan sebagian lagi menolak pembangunan rencana Waduk Jatigede. 4. Kami Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) termasuk yang mengusulkan agar pembangunan rencana Waduk Jatigede ini dibatalkan saja. Adapun alasannya, di luar permasalahan sosial yang kami sebutkan di atas, antara lain: a. Pada saat rencana Waduk Jatigede ini digulirkan 40 tahun yang lalu, kondisi sungai Cimanuk masih sehat, namun saat ini tengah sakit parah. Tahun 1958 – 1969 koefisien run-off-nya 0,50 sedangkan tahun 1997 – 2002 koefisien run-off-nya telah mencapai 0,75. Koefisien rejim sungai (KRS) telah berada pada angka 250, padahal untuk sungai yang sehat KRS < 50. b. Citra satelit menunjukan bahwa seluruh daerah tangkapan air hujan di hulu daerah aliran sungai Cimanuk seluas 170.000 hektar berada pada keadaan kritis dan dikhawatirkan dapat membawa material tanah yang tererosi mencapai 8,5 juta ton/ tahun yang pada gilirannya akan memenuhi waduk. c. Lokasi rencana bendungan terletak pada wilayah yang memiliki sifat geologi yang lemah dan mudah longsor. Disamping itu bila rencana tinggi bendungan mencapai 100 m dan volume genangan air waduk 1 milyar m3, sangat dikhawatirkan dengan kondisi geologi yang lemah tersebut akan menimbulkan kejadian gempa imbas yang dapat menimbulkan bencana yang tak terduga. d. Dari segi total biaya, pembangunan rencana waduk Jatigede berikut infrastruktur pendukungnya sangat mahal, yaitu bisa mencapai Rp 7 trilyun termasuk bunga pinjamannya Rp 1 trilyun lebih. 5. Untuk mengatasi kebutuhan air terutama di wilayah pantai utara Jawa Barat, kami mengusulkan alternatif sebagai berikut: a. Memulihkan kondisi hutan di hulu sungai Cimanuk yang saat ini berada dalam keadaan sangat kritis. Membangun waduk di sungai yang sakit akan sia-sia, pengorbanan rakyat dan investasi yang besar menjadi tidak berarti. Waduk tidak akan berfungsi karena sedimentasi yang berlebihan dan pasokan air yang tidak memadai terutama di musim kemarau, seperti yang terlihat pada waduk-waduk Saguling, Gajahmungkur, Kedungombo, dan lain-lain. b. Biaya pemulihan hutan dan kawasan lindung yang kritis jauh lebih murah dari pada membangun waduk. Dengan perkiraan biaya per hektar sekitar Rp. 4 juta, maka untuk total 170.000 hektar lahan kritis diperlukan tidak akan lebih dari Rp. 1 trilyun berikut biaya pemeliharaannya. Bahkan masyarakat setempat akan memperoleh peningkatan kesejahteraan bila diberikan peran utama sebagai tenaga pelaksana dan pengawasnya. Dalam waktu setahun dipastikan kondisi hidro-orologis wilayah ini mulai pulih. 6. Perlu dikembangkan konsep lumbung air di setiap kabupaten yang sering mengalami kekeringan. Dalam UU No. 41/ tahun 1999 tentang kehutanan disebutkan bahwa setiap daerah aliran sungai (DAS) paling tidak 30% dari luasannya harus berupa hutan. Bila hal ini diterapkan pada DAS-DAS yang mengalir di wilayah pantai utara Jawa Barat, yaitu: DAS Kali Bekasi – Cikarang, DAS Citarum, DAS Pagadungan, DAS Ciherang, DAS Cilamaya, DAS Ciasem, DAS Cipunagara, DAS Kedungwungu, DAS Cilalanang, DAS Cipanas, DAS Pangkalan, DAS Cimanuk, DAS Ciwaringin, DAS Cibagor, DAS Cisanggarung, maka sangat diharapkan bahwa wilayah pantai utara Jawa Barat akan terbebas dari bencana kekeringan di musim kemarau. 7. Dari keseluruhan DAS yang mengalir ke utara tersebut DAS Citarum dan DAS Cimanuk merupakan dua DAS terbesar, yang lain boleh dikatakan berukuran lebih kecil. Lima puluh tahun lebih negara kita melupakan pemeliharaan sungai-sungai kecil. Padahal sungai-sungai kecil ini merupakan penyumbang kebutuhan air di wilayahnya. Oleh sebab itu seyogyanya segera perlu ada gerakan revitalisasi sungai-sungai kecil berbasis perbaikan DAS dan kawasan lindung. 8. Telah saatnya dijalin sinergi antara sektor pengairan di Departemen Pekerjaan Umum dengan sektor kehutanan di Departemen Kehutanan untuk membangun infrastruktur alam hutan dan kawasan lindung yang pada gilirannya akan memenuhi kebutuhan sumber daya air secara berkelimpahan dan terkendali. Demikian kiranya masukan kami atas pembangunan rencana Waduk Jatigede, yang menurut kami sebaiknya dibatalkan, dan mengambil alternatif lain yang jauh lebih murah, mudah, dan dapat diandalkan seperti dijelaskan di atas. Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terimakasih. Ketua Dewan Penasihat, SOLIHIN GP Tembusan kepada Yth: 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS 2. Menteri Pekerjaan Umum 3. Menteri Kehutanan 4. Menteri Negara Lingkungan Hidup 5. Gubernur Propinsi Jawa Barat 6. Arsip Sumber: http://jatigede-watch.blogspot.com/p/surat-menyurat.html?m=1 nuhuuuuns, mang kabayan www.udarider.com ------------------------------------ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/kisunda/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/kisunda/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
