Ini juga pendapat mengenai AR dari Lion.
LION - Menyoalkan Sikap-Sikap Amien Rais
Thu, 2 Sep 1999
Di Liputan 6 Petang SCTV, Jumat, 27 Agustus lalu, lewat wawancara
jarak jauh, Amien Rais (AR) menyangkal bahwa dialah yang menyebut nama
PDI Perjuangan terlibat money politics dengan Bank Lippo, yang oleh
pers Indonesia kemudian disebut dengan "Lippogate" itu. Kata AR, yang
dia kemukakan pada waktu itu adalah bahwa ada satu parpol besar yang
terlibat money politics seperti dalam skandal Bank Bali. Kemudian ada
wartawan sebuah harian yang mendesak dan menjebaknya agar menyebut nama
PDI Perjuangan. Ketika AR tetap mengelak, besok paginya di halaman
depan harian itu, malah menulis besar-besar sebagai head-line bahwa
menurut AR, PDI Perjuangan terlibat money politics dengan Bank Lippo.
Tanpa perlu susah-susah mencari harian apa yang dimaksud, kita semua
sama tahu bahwa yang dimaksud adalah Harian Republika, yang sejak
beberapa bulan ini terus-menerus menurunkan berita yang kadangkala
berindikasi manipulatif untuk memojokkan PDI Perjuangan, dan mengangkat
nama Habibie (bagaimanapun buruknya reputasi si "B.J. = Bandit
Jempolan" itu). Maklum harian tersebut milik ICMI, dan Pimpinan
Umumnya, Parni Hadi, adalah pendukung berat, bahkan boleh dikatakan
salah satu tim sukses Habibie di "bagian penyebaran berita."
Jadi, apakah AR boleh lepas tangan begitu saja? Artinya menyebar dan
berkembangnya isu Lippogate itu, AR sama sekali tidak bertanggung
jawab? Kesan yang ada adalah AR memang bermaksud begitu. Bermaksud
untuk lepas tangan. Ibaratnya lepar batu sembunyi tangan. Ketika dia
melontarkan isu tersebut, walaupun tidak menyebut nama secara tegas,
siapapun tahu bahwa yang dia maksudkan adalah PDI Perjuangan. Tetapi
ketika dia sudah telanjur melepaskan isu tersebut, dan ternyata tidak
mampu menunjukkan bukti-bukti, maka politik "lepas tangan" pun dipakai.
Padahal salah satu Ketua Umum DPP PAN, A.M. Fatwa, pada kesempatan
lain, justru secara terang-terangan mengatakan yang dimaksud sang ketua
umumnya itu dengan parpol besar bukan lain adalah PDI Perjuangan.
Yang menjadi pertanyaan juga adalah mengapa AR justru begitu
bersemangat melemparkan isu "Lippogate" yang belum punya landasan bukti
yang kuat itu ketimbang mengomentari skandal Bank Bali yang begitu
menohok Habibie?
Komentar yang ada dari AR tentang skandal Bank Bali adalah justru
menyerang PDI Perjuangan yang pertamakali menyebarluaskan kasus skandal
tersebut (setelah diungkapkan oleh Prajoto). AR malah mengecam PDI
Perjuangan, dengan mangatakan PDI Perjuangan melakukan hal yang tidak
etis, karena mempolitisir kasus Bank Bali. Padahal semua orang tahu,
bahwa kasus Bank Bali itu memang sangat kental dengan unsur politik
kotornya ketimbang hukum. PDI Perjuangan yang menyebarluaskannya justru
dikecam AR. Dan ironisnya AR tidak mengomentari satu patahpun tentang
substansi materi skandal tersebut. Tidak ada satu patahpun yang
mengecam para anggota tim sukses Habibie yang terlibat di dalamnya.
Apalagi mengecam Habibie.
AR juga tidak mengecam sedikitpun teror-teror yang ditujukan kepada
(keluarga) Prajoto (pengungkap pertama skandal Bank Bali), Kwik Kwan
Gie, dan sebagainya.
Kalau mau mengatakan PDI Perjuangan memanfaatkan skandal politik Bank
Bali tersebut, itu benar. Tetapi dalam batas-batas seperti ini adalah
biasa dalam dunia politik. Ketika sebuah parpol mengetahui bahwa lawan
politiknya ternyata telah melakukan suatu kejahatan politik, dan dia
punya bukti yang cukup kuat, tentu saja wajar dia akan memanfaatkan
sebaik-baiknya, untuk mengjatuhkan pamor lawan politiknya itu.
Dalam pada itu, AR salah, kalau mau menyamakan skandal Bank Bali yang
melibatkan (tim sukses) Habibie dengan isu yang ditiupkan mengenai
"Lippogate" itu. Karena dalam kasus skandal Bank Bali yang terjadi
adalah pemerasan disertai ancaman fisik dan mental terhadap Rudy Ramli
(mantan) pemilik Bank Bali, sehingga terjadi transfer sejumlah Rp. 900
miliar rupiah ke rekening beberapa anggota tim sukses itu. Bahkan konon
sampai ke rekening pribadi Habibie sendiri. Yang terjadi di sini adalah
pelanggaran moral dan kejahatan oleh para pejabat tinggi
(orang-orangnya) Habibie.
Sedangkan dalam kasus "skandal Bank Lippo," apabila apa yang dilansir
itu nyata adanya, maka yang terjadi adalah suatu pelanggaran terhadap
UU Partai Politik "saja." Tidak ada unsur kejahatan pemerasan dan
pelanggaran moral. Yang terjadi pada kasus Bank Lippo -- sekali lagi,
jika itu benar -- adalah pelanggaran terhadap jumlah maksimum yang
boleh disumbangkan dan diterima oleh sebuah parpol. Yakni penyumbang
perorangan maksimal Rp 15 juta, dan badan hukum maksimal Rp. 150 juta,
serta larangan menerima sumbangan dari pihak luar negeri/asing (pasal
14 dan 16 UU No. 2 Tahun 1999).
apalagi kabar yang tersebar itu mengatakan bahwa pemberi sumbangan
besar itu adalah orang per orangan dari Bank Lippo (keluarga Riady,
bukan Bank Lippo secara institusional). Artinya, bukan uang Bank Lippo
yang notabene adalah uang rakyat, yang dipakai, tetapi milik keluarga
Riady pribadi dan yang lain-lain itu. Sebagaimana kita ketahui menurut
selebaran gelap yang beredar berisi daftar penyumbang PDI Perjuangan
yang jumlahnya ratusan miliar sampai dengan satu triliun rupiah dari
masing-masing penyumbang.
Kelihatan sekali perbedaannya antara skandal Bank Bali dengan "skandal
Bank Lippo" itu.
Jadi, apapun dalih AR, dalam menyikapi kasus Bank Bali ini, kelihatan
dia sangat antusias menghancurkan PDI Perjuangan, dan sebaliknya
seolah-olah menutup mata dan telinga jika ada skandal menyangkut
Habibie. Bahkan ketika Megawati mengkritik Habibie, reaksi AR adalah
mengatakan Mega arogan, dan Habibie adalah presiden yang
konstitusional. Maka, jangan salahkan orang, kalau curiga sekali bahwa
diam-diam AR ini adalah salah satu "tim sukses" Habibie juga. Sama
seperti orang curiga pada Adnan Buyung Nasution, yang katanya,
pura-pura menjadi pengacara Rudy Ramli, guna melindungi Habibie dari
dalam (indikasinya memang ada).
Apabila kita telesuri dan memperhatikan, sikap AR ini memang sering
tidak konsisten. Bahkan ada kesan antikritik dan otoriter. Misalnya
pada kasus Pius Lustrilanang tempo hari. Hanya gara-gara Pius
mengatakan menjagokan Megawati sebagai presiden, Pius langsung
dinonaktifkan dari PAN. Tanpa lebih dulu memanggil yang bersangkutan
untuk didengar keterangan atau pembelaannya. Demikian juga dia
membiarkan massa pendukungnya main hakim sendiri, "unjuk kekuatan,"
dengan menyerbu dan menduduki kantor harian Surya (Surabaya) untuk
memaksa Pimpinan Redaksi tersebut meminta maaf secara tertulis.
Gara-garanya harian itu salah menulis AR menerima sumbangan dari
Amerika Serikat untuk membiayai penggulingan Soeharto.
Dalam acara Debat Capres tanggal 27 April 1999 lalu, di UI, ketika
Yusril menyerang AR dengan mengatakan usulan PAN tentang pemerintahan
demisoner tidak realistis ("bagaimana bisa menyelenggarakan pemilu
tanpa kabinet?" Antara lain kata Yusril waktu itu), AR mengelaknya
dengan mangatakan bahwa itu bukan pendapat PAN, tetapi Feisal Basri
pribadi. Padahal sebelumnya tidak ada bantahan soal itu. AR mengatakan,
tentang itu bukan pendapat PAN secara organisatoris, karena belum
dikonsultasi dengan Ketua Umum. Beberapa pernyataan yang dikeluarkan
oleh Ketua DPP PAN, kalau kemudian kelak terasa memojokkan PAN, sering
dielak dengan mengatakan seperti itu ("bukan pendapat PAN, tetapi
pendapat pribadi yang bersangkutan"). Tetapi kalau Ketua Umumnya
sendiri yang bicara, maka itu identik dengan pernyataan PAN. Padahal,
apakah tidak perlu melakukan suatu pembicaraan lebih dulu antara para
pengurus, sebelum mengeluarkan suatu pernyataan partai, sehingga tidak
menimbulkan simpang siur seperti itu?
Dalam kaitannya dengan pembentukan poros tengah yang mencalonkan Gus
Dur sebagai presiden pun, AR jalan sendiri, seolah meninggalkan para
pengurus lain di PAN. Seolah-olah suara Ketua Umum PAN identik dengan
PAN itu sendiri. Dialah yang menentukan semuanya, tanpa perlu
konsultasi dengan pengurus lainnya. Ketika Feisal Basri, mengatakan
bahwa itu suara AR pribadi, maka terjadilah perpecahan di dalam kubu
parpol tersebut.
Ketika usulan negara federal dari PAN dipojokkan banyak pihak, dan
mereka merasa tidak sanggup menjawab. AR tampil dengan mengatakan bahwa
ususlan negara federal buka sesuatu yang benar-benar nyata, tetapi
merupakan suatu idealisis.
Sikap AR yang terkesan plin-plan, inkonsistensi, juga tergambar dari
cita-cita pembentukan parpol tempo hari. Sebelum kemudian dia
mendirikan PAN. Hartono Mardjono, Ketua PBB, di Detak No. 53, 27 Juli-
2 Agustus 1999, menceritakan sebanyak ketika 22 ormas Islam sepakat
meneruskan cita-cita Masyumi dengan mendirikan PBB dengan AR sebagai
Ketua Umum dan Yusril sebgaua sekjen. AR memberi lampu hijau setuju.
Kesepatan sudah dilakukan. Tetapi malamnya AR malah muncul di televisi
dalam acara MARA (Majelis Amanat Rakyat) dengan mengatakan akan
membentuk parpol baru yang tidak berasas Islam. Karena kalau berasas
Islam terasa kesempitan.
Di Majalah Matra Agustus 1994, di rubrik Wawancara, Amien pernah
berkata bahwa sampai kapan pun dia tidak akan masuk parpol. Katanya
lagi, sampai dirinya dibetot dari Muhammadiyah untuk memimpin sebuah
parpol, itu merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin bin mustahil.
Platform PAN merupakan sebuah platform parpol yang cukup idealis.
Tetapi apakah sesuai dengan prakteknya di lapangan? Ketika lihat
beberapa di antaranya:
Sikap AR yang terkesan plin-plan, inkonsistensi, juga tergambar dari
cita-cita pembentukan parpol tempo hari. Sebelum kemudian dia
mendirikan PAN. Hartono Mardjono, Ketua PBB, di Detak No. 53, 27 Juli-
2 Agustus 1999, menceritakan sikap AR itu. Menurutnya pada waktu hendak
membentuk parpol, ada sebanyak 22 ormas Islam sepakat meneruskan
cita-cita Masyumi dengan mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan
AR sebagai Ketua Umum, dan Yusril Ihza Mahendra sebagai sekjen. AR
memberi lampu hijau setuju. Kesepatan sudah dilakukan. Tetapi malamnya,
AR malah muncul di televisi dalam acara MARA (Majelis Amanat Rakyat)
dengan mengatakan akan membentuk parpol baru yang tidak berasas Islam.
Alasannya, karena kalau berasas Islam terasa kesempitan.
Ternyata, berada di lingkungan yang "bukan-lingkungan sebenarnya"
(nasionalis, bukan Islam), AR tetap saja gagal. Dari target 35 persen
suara, PAN hanya mampu meraih 7,5 persen suara! Setelah mengalami
kegagalan seperti itu, maka AR pun merasa perlu kembali ke habitatnya,
yakni dengan masuk kembali ke parpol-parpol yang berasas Islam, dengan
memakai nama Poros Tengah itu. Maka, terlihat bahwa prinsip dasar
nasionalis yang dinyatakan AR itu ternyata bukan sesuatu yang
sungguh-sungguh. Bukan sesuatu yang tulen. Buktinya setelah gagal
"hidup" dengan prinsip/asas nasionalis, dia kembali ke habitatnya yang
berasas Islam.
Demikian juga bisa kita lihat bahwa ternyata platform PAN yang disusun
sedemikian bagus, dalam praktek politis sang Ketua Umumnya, ternyata
bertolak belakang. Di bawah ini saya mengutip beberapa platform PAN,
dibandingkan dengan sepak-terjang AR sebagai Ketua Umum PAN.
* PRINSIP DASAR: � PAN akan bersaing dengan partai lain secara
terbuka, adil, jujur untuk meraih dukungan �"
Kenyataannya:
===========
Sewaktu menjelang pemilu awal Juni 1999 lalu, dengan meyakinkan karena
over confidence bahwa PAN pasti menang, AR mengatakan kepada pers bahwa
parpol pemenang pemilu yang memperoleh suara terbanyak, capresnya yang
berhak memimpin negara ini (menjadi presiden) dan harus didukung semua
pihak (Kompas, Sabtu, 5 Juni 1999). Namun begitu ternyata bukan PAN
yang menang (hanya memperoleh 7 persen suara), dengan lincah AR
berbalik 180 derajat, dengan mengatakan parpol yang meraih suara
terbanyak dalam pemilu tidak otomatis capresnya menjadi presiden. Masih
perlu diuji kemampuannya, dengan misalnya diadu adu argumentasi dengan
capres-capres lain di Sidang Umum MPR. AR juga memasalahkan calon
presiden wanita yang dimiliki PDI Perjuangan. Demikian juga dia
ikut-ikutan memasalahkan caleg-caleg PDI Perjuangan yang katanya banyak
nonMuslimnya. Di harian Republika AR mengatakan bahwa banyaknya caleg
nonMuslim itu membahayakan perjuangan demokrasi dan reformasi.
Padahal kita semua sama tahu, baik pencalonan Megawati sebagai
presiden, maupun daftar caleg PDI Perjuangan sudah diumumkan jauh
sebelum pemilu diselenggarakan. Kepada setelah kalah, barulah AR
memasalahkannya? Ini sebagai pertanda bahwa AR tidak bisa menerima
kekalahan, dan merasa iri kepada PDI Perjuangan. Sampai-sampai
seolah-olah ada dendam pribadinya terhadap Megawati.
Demikian juga dengan pembentukan poros tengah yang diprakarsainya
dengan mencalonkan Gus Dur sebagai capres, dicurigai kuat sebagai
manuver politiknya mengadudomba PKB dengan PDI Perjuangan, dan/atau NU
dengan PDI Perjuangan, seperti yang sudah saya ulas di posting-posting
yang lalu. Banyak yang curiga ujung-ujungnya kelompok poros tengah ini
akan memperkuat kubu Habibie, atau memajukan capres alternatif dari
mereka sendiri, yang bukan lain adalah AR sendiri. Indikasinya adalah
sebagian besar ketua umum parpol yang tergabung dalam poros tengah
adalah orang-orangnya Habibie. Seperti Hamzah Haz dan Yusril Ihza
Mahendra. Demikian juga apapun kesalahan yang dilakukan Habibie tidak
pernah dikecam secara serius oleh mereka. Tambah lagi, sebagian besar
dari mereka juga, termasuk AR, adalah para tokoh ICMI yang setia dengan
Habibie.
Satu hal yang mungkin dilupakan orang tentang manuver poros tengah
mencalonkan Gus Dur sebagai presiden adalah kalau mereka mencalonkan
presiden, lalu siapa yang akan mereka calonkan sebagai wakil presiden?
Jawabannya sudah ada. Dalam pertemuan beberapa elit politik, termasuk
tokoh-tokoh poros tengah, pada acara tasyakuran Gus Dur di kediamannya
di Ciganjur, Kamis, 2 September, Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Partai
Keadilan Nur Mahmud Ismail dari poros tengah dengan jelas mengatakan,
pasangan yang paling ideal untuk memimpin negara ini adalah pasangan
presiden Gus Dur dan wakil presiden Amien Rais!
"Kalau (gagasan) ini sampai terwujud akan sangat luar biasa, yang akan
membawa ke arah positif bagi bangsa ini ke depan karena bersatunya dua
kekuatan besar di negeri ini," kata Yusril. Ungkapan kalimat "luar
biasa" bisa macam-macam maknanya. Luar biasa idealnya, tetapi bisa juga
luar biasa memprihatinkan.
AR sendiri mengatakan bahwa parpol yang memperoleh suara kecil, tetapi
tetap mencalonkan jagonya sebagai presiden, atau jago itu sendiri
ngotot hendak menjadi presiden adalah sesuatu yang teramat sangat
keterlaluan. Kalau ada kucing yang mendengar, kucing bisa tertawa. Itu
kata AR ketika menjelang diselenggarakan pemilu. Dia mengatakan
demikian, karena seperti yang sudah saya katakan, terlalu over
confidence bahwa PAN-lah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pemilu
7 Juni tersebut. Sehingga begitu, semua orang harus mendukung dirinya
(pemenang pemilu) sebagai capres. Dengan meyakinkan pula PAN memasang
target akan berhasil mengumpul 35 sampai 40 persen suara. Kenyataannya,
PAN hanya meraih 7,5 persen suara.
Setelah pemilu, dan melihat kenyataan yang amat pahit itu, AR walaupun
kelihatan stress berat, masih mencoba tampil sebagai seorang yang
konsisten dan demokrat, dengan mengatakan dalam beberapa kali
wawancara, bahwa dia menerima kekalahan tersebut dengan lapang dada.
Dan sebagai orang yang kalah, dia akan memposisikan dirinya sebagai
"watchdog" bagi pemerintahan baru. Faktanya, lain di mulut lain di
hati. Apalagi prakteknya di lapangan, boleh dikatakan 180 derajat
berbeda.
Dia tidak bisa menerima kekalahan tersebut, dia malah mengecam dan
terus-menerus memojokkan parpol yang menang pemilu (PDI Perjuangan)
lewat beberapa pernyataannya yang sudah kita ketahui bersama, yang
sudah saya uraikan di atas, maupun di posting-posting saya yang lain.
Dia hanya kelihatan surut sebentar, tetapi kemudian mencoba bangkit
lagi untuk meraih ambisinya dalam dunia politik (siapa tahu masih bisa
menjadi presiden), dengan terutama pembentukan poros tengahnya yang
katanya akan diberi nama "Fraksi Reformasi." Padahal orang-orang yang
berada di dalamnya sikapnya jauh dari reformis. Di sana ada Hamzah Haz
(yang paling keras menolak presiden wanita, dan mengatakan lebih baik
Habibie daripada Megawati), ada Abdul Qadir Djaelani (yang pernah
mengancam akan membakar habis semua gereja di Jakarta sebagai wujud
balas dendam tragedi Ambon), ada Achmad Sumargono (yang hobby dengan
perang jihadnya), dan sebagainya.
PAN lewat Ketua DPP-nya Abdillah Toha juga pernah menawarkan kepada
Golkar untuk diajak kerjasama (eufemisme dari koalisi?) dengan syarat
Golkar tidak mencalonkan Habibie sebagai presiden. Sesuatu yang
kedengaran lucu, karena kok bisa-bisanya parpol yang hanya memperoleh
7,5 persen suara malah memposisikan dirinya sebagai pemberi syarat
terhadap parpol yang meraih 20 persen suara. Yang terlihat di balik
tawaran itu lagi-lagi ambisi AR menjadi presiden. Sebab kalau syaratnya
Habibie harus dilepas Golkar, siapa lagi yang akan dianggap "layak"
menggantikannya, kalau bukan AR sendiri? Tawaran ini tentu saja ditolak
mentah-mentah oleh Golkar.
Setelah tawaran itu ditolak Golkar, akhirnya Ketua Umumnya (AR) sendiri
tampil, dan seperti biasa membantah kalau PAN mengajak koalisi dengan
Golkar, dan bahwa itu pernyataan pribadi Abdillah Toha. Seandainya
tawaran itu diterima Golkar, tentu ceritanya akan lain lagi. Padahal,
sebelumnya AR sendiri berkomentar bahwa kalau sampai pun terpaksa,
koalisi PAN-Golkar merupakan pilihan yang paling terakhir.
AR juga tidak pernah dengan gentleman mengucapkan selamat kepada PDI
Perjuangan yang meraih suara terbanyak dalam pemilu, sebagaimana
dilakukan oleh Ketua Umum Golkar, Akbar Tandjung. Yang secara langsung
mengucapkan selamat dan mengaku kalah kepada Megawati (PDI Perjuangan).
Sikap-sikap AR ini sama sekali tidak mencerminkan prinsip dasar PAN
dalam platformnya, yang katanya akan bersaing secara jujur dan
menghormati parpol pemenang pemilu, seperti yang dikutipkan di atas.
----------
* Platform PAN tentang AGAMA DAN KEHIDUPAN SOSIAL: �PAN menghormati
kehidupan beragama, mengembangkan semangat toleransi sesama manusia
yang berbeda keyakinannya. � PAN menentang segala diskriminasi yang
didasarkan atas agama, �"
Kenyataannya:
===========
Dengan tegas dan jelas, AR memasalahkan caleg-caleg nonMuslim, yang
dikatakan sebagai ancaman serius bagi perjuangan reformasi dan
demokrasi. Seolah-olah caleg-caleg nonMuslim merupakan virus berbahaya
bagi negara ini. Seolah-olah hak kewarganegaraan antara warganegara
yang beragama Islam berbeda (lebih tinggi) daripada warganegara yang
beragama nonMuslim. Dengan melihat permasalahan caleg-caleg berdasarkan
sentimen agama, tidak pada kualitas manusianya, jelas sikap AR bertolak
belakang dengan platform PAN di atas.
Tempo hari, ketika heboh Uskup Belo mengungkapkan penindasan rakyat
Timor Timur oleh militer Indonesia. AR malah mengecam keras Uskup Belo
yang dikait-kaitkan dengan sentimen agama. Salah satu tulisannya di
Harian Republika ("Gunung Es Belo") bunyinya seperti ini:
"Saya cuma menasihati Pak Belo supaya lain kali kalau berbicara untuk
konsumsi publik berhati-hati. Jangan membual hal-hal yang tidak ada
dalam kenyataan, apalagi menjungkirbalikkan fakta. Berbohong sekali
saja pasti akhirnya ketahuan, apalagi berbohong secara beruntun. �"
"Kadang-kadang saya heran, mengapa dengan kopiah keuskupannya Belo
mampu melakukan kebohongan dan sekaligus mengekspresikan kebenciannya
kepada Indonesia. Ekspresi kebenciannya itu mengingat saya pada sebuah
ayat suci dalam surat Ali Imran yang berbunyi: "Sungguh telah nyata
kebencian itu keluar dari mulut-mulut mereka, tetapi tersembunyi dalam
dada-dada mereka adalah lebih besar."
Ayat yang dimaksud AR adalah dari Ali Imran 118, yang juga populer
digunakan oleh Islam-Islam radikal sekarang ini untuk menyebarkan dan
menyuburkan rasa curiga terhadap kaum Kristiani.
Dalam buku kumpulan tulisan Amien Rais ("Membangun Politik Adi Luhung,"
Zaman, 1998) , halaman 246, Amien antara lain menulis soal hubungan
Islam-Kristen: "Terus terang kekhawatiran seperti ini timbul karena ada
yang memulai. Sesungguhnya Islam tidak seperti bayangan mereka. Saya
pikir ada kelompok di negeri ini yang tidak pernah tahu diri. Mereka
itu minoritas tetapi ingin memerankan mayoritas dan melupakan yang
mayoritas itu sendiri, sehingga akan menimbulkan
kegocangan-kegoncangan."
---------
* Platform PAN tentang PEREMPUAN: Persamaan hak perempuan mesti
diwujudkan secara hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Kesempatan yang
sama mesti diberikan kepada perempuan untuk berkecimpung di segala
lapangan kehidupan. PAN meyakini perlunya keadilan jender. Partai ini
memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di segala lapangan
kehidupan.
Kenyataannya:
===========
AR termasuk penentang perempuan menjadi presiden. Dengan gaya
sarkasmenya AR mengatakan: "Perempuan boleh saja menjadi presiden,
tetapi asalkan setelah semua laki-laki di Indonesia ini tidak ada lagi
yang becus menjadi presiden!"
--------
Itu contoh beberapa platform PAN yang ternyata diingkari sendiri oleh
AR, sang Ketua Umumnya.
AR yang sempat paling getol menghambur-hamburkan hujatannya ke kubu
Soeharto dan ABRI, ternyata apabila kita runut ke belakang, kita akan
menyaksikan bagaimana komentar AR yang berbeda 180 derajat daripada
sekarang, sekaligus tidak konsisten.
Misalnya, tentang "mobil nasional" yang banyak dikecam orang, dan ikut
menjadi bahan hujatan AR. Ternyata tempo hari, AR merupakan salah satu
pendukungnya, dan malah mengecam Jepang, sebagai negara yang tidak tahu
diuntung karena mempersoalkan proyek anak kesayangan Soeharto (Tommy)
itu.
Dalam sebuah tulisannya di Republika, yang berjudul "Tiga Kekalahan"
yang berbicara tentang ketidakberdayaan Indonesia di dunia
internasional. AR menulis:
"Kekalahan yang lebih mengejutkan adalah kenekatan Jepang membawa kasus
mobnas Timor ke WTO. Selama ini kita sudah membujuk Jepang supaya dapat
memahami keinginan kita untuk memproduksi mobil sendiri lewat
pembicaraan bilateral. Kita mencoba membujuk Jepang bahwa tidak ada
peraturan WTO yang dilanggar Indonesia dalam membuat mobil Timor yang
kita datangkan dari Korsel dengan bebas pajak itu. Ternyata JEPANG
NEKAD . �
Kenekatan Jepang itu sungguh serius. Sembilan menteri dengan portofolio
ekonomi diundang Presiden Soeharto Senin lalu untuk mengantisipasi dan
memberikan reaksi yang tepat terhadap Jepang YANG TIDAK TAHU DIUNTUNG
ITU. Saya setuju dengan Pak Moerdiono yang mengatakan Jepang tidak
cukup arif mengakomodasi kepentingan nasional kita, padahal pada masa
krisis energi Indonesia telah banyak membantu Jepang."
Dari tulisannya itu, jelas AR sangat mendukung proyek "mobnas" yang
tidak masuk akal sehat itu. Tetapi, setelah mobnas itu mendapat kecaman
dari berbagai pihak, dan posisi pemerintah benar-benar tersudut,
ternyata dalam tulisannya yang lain AR memberi komentar yang bertolak
belakang.
Di harian yang sama, dalam tulisan yang berjudul "Berpikir Jernih,"
AR antara lain menulis tentang proyek mobnas itu: " Namun tidak berarti
kita meremehkan kejadian-kejadian yang abnormal itu. Hanya saja kita
menanggapi kejadian yang memang sangat mengjengkelkan dan bahkan
memuakkan secara emosional itu � Kita memang sedang menghadapi hal-hal
yang sulit masuk akal. Misalnya ada mobil nasional yang seluruh proses
awal sampai akhirnya dibuat di luar negeri. �"
Bagaimana dengan Dwi Fungsi ABRI yang sering dihujat AR?
Di dalam buku yang disebut di atas, halaman 112, AR menulis tentang Dwi
FUNGSI ABRI itu: "Karena itu saya tidak setuju dengan suara-suara yang
melecehkan Dwi Fungsi ABRI, seolah-olah ada militerisme di Indonesia.
Sebagai ilmuwan polirik, saya melihat komentar seperti itu berlebihan.
Seolah-olah ada militerisme, dan Dwi Fungsi ABRI itu menerjang
pilar-pilar demokrasi. Kita harus obyektif melihatnya."
Bagaimana pandangannya tentang peranakan Tionghoa?
AR menulis: "� Jadi kalau tidak ada keputusan politik bahwa umat Islam
dan masyarakat pribumi pada umumnya, yang sudah terkapar lama harus
didongkrak, sementara kelompok "MATA SIPIT" yang sudah sedemikian
merajalela itu TIDAK DIREDAM, maka situasi ini akan berjalan seperti
ini terus, bahkan semakin parah." (halaman 119).
Demikian juga dengan sikapnya terhadap kelompok-kelompok lawan politik
rezim Soeharto di sekitar tahun 1996. Misalnya, ketika pemerintah rezim
Soeharto sedang gencar-gencarnya memburu para aktivis PRD pimpinan
Budiman Soedjatmiko, yang dikambinghitamkan sebagai dalang kerusuhan 27
Juli 1996 (penyerbuan kantor PDI Jalan Dipanegoro). Di halaman 212 buku
tersebut, AR menulis komentarnya:
"Dalam hal ini, gerakan dan aktivis seperti PRD itu kalau dilihat dari
slogan-slogannya itu memang komunisme naif, karena penguasaan literatur
tentang komunisme masih sangat lemah. Tetapi arah perjuangannya menurut
saya itu mirip komunisme sehingga aktivis PRD bisa disebut Crypto
Communism atau Pseudo Communism yang artrinya belum komunis sejati,
tetapi elemn-elemen komunisnya sudah mengarah dan itu sangat berbahaya.
Makanya kita jangan meremehkan come-back-nya kader-kader komunis yang
memang sangat militan dan piawai dalam menggunakan momentum strategis
ini."
Demikianlah beberapa hal yang saya kemukakan untuk rangka menyoalkan
sikap AR, yang kadung dijuluki Tokoh Reformis Indonesia itu. Bahkan ada
yang sudah mengdaulatnya sebagai "Bapak Reformasi Indonesia." Entah apa
kriterianya yang bisa diterima sehingga gelar ini layak disandangkan
kepada AR. Kalau mengingat sikap-sikap politiknya seperti yang saya
kemukakan dalam posting ini, jelas sangat meragukan.
Kalau ada yang mengatakan karena AR-lah yang paling berjasa menjatuhkan
Soeharto dari singgasananya. Pertanyaannya yang harus dijawab adalah
unsur apa yang paling signifikan yang bisa menjadi pertanggungjawaban
pernyataan itu? Apakah faktor AR sedemikian signifikan, sehingga
seandainya tidak ada AR, Soeharto tidak mungkin jatuh? Apakah dengan
didudukinya gedung DPR/MPR oleh ratusan ribu mahasiswa tidak cukup
menjatuhkan Soeharto? Padahal AR pun baru tampil di hadapan mahasiswa
ketika gedung DPR/MPR itu diduduki. Dia muncul secara tiba-tiba dengan
berbagai orasinya yang menghujat Soeharto, seolah-olah menjadi pimpinan
dadakan massa mahasiswa, tanpa diminta.
Justru yang harus ditanya juga adalah, mengapa begitu Soeharto turun
dari tahtanya dan Habibie menggantikannya, AR begitu cepat puas, dan
malah menghimbau mahasiswa membubarkan diri? Seolah-olah begitu seorang
Soeharto turun tahta, selesailah perjuangan reformasi itu. Padahal
dengan sangat jelas penggantinya sama sekali bukan orang lain dari
rezim Soeharto. Buktinya sudah kita lihat sekarang ini. Gaya
pemerintahannya sama sekali tidak berbeda jauh, bahkan kelihatannya
cenderung lebih kasar dan jahat. Sekalipun diembel-embel dengan
kebebasan pers, kebebasan berpendapat, pembebasan tapol, dan beberapa
lainnya. Bisa jadi ini hanya sementara. Untuk memeperkuat posisinya
saja. Kelak setelah tercapai semuanya, barulah gaya yang 100 persen
asli ditunjukkan. Lihat saja bagaimana dengan ngototnya pemerintahannya
mengajukan RUU Keselamatan dan Keamanan Negara yang sifatnya mirip,
atau bahkan lebih "jahat" daripada UU Subversi yang sudah dicabut itu.
Mahasiswa yang sudah capek dan mengalami kejenuhan, mungkin tidak bisa
berpikir lebih jauh lagi, sehingga dengan mudah dipengaruhi AR.
Lihatlah begitu mereka bubar, dan kemudian ketika hendak masuk kembali
ke gedung DPR/MPR itu untuk memprotes pemerintahan Habibie, tidak ada
satu pun yang berhasil. Jangankan masuk ke pekarangan, sampai di depan
gedung wakil rakyat itu saja hampir mustahil. Adakah konspirasi tingkat
tinggi dalam kejadian ini untuk sengaja mengjatuhkan Soeharto, dan
diganti Habibie? Dan AR merupakan salah satu aktor utama yang kebagian
peran menyusup ke dalam massa mahasiswa?
Kalau ada yang mengatakan bahwa AR merupakan satu-satunya orang yang
paling berani berseberangan dengan Soeharto ketika diktator itu masih
jaya-jayanya, maka yang patut dipertanyakan kepadanya adalah selama ini
apa yang dibaca dan dipelajari tentang para penentang diktator
Soeharto?
Memang benar secara kasat mata, AR mulai berani melontarkan kritik
kepada Soeharto sekitar tahun 1996 - 1997. Misalnya soal suksesi dan
soal proyek Freeport di Timika, Irian Jaya. Tetapi kalau kita mau
jujur, apa yang dikritik AR sebenarnya pada saat-saat itu juga bukan
sesuatu yang baru. Seputar kedua hal tersebut sudah diungkit-ungkit
umum, walaupun tidak segamblang yang dilontarkan AR. Tetapi itu tidak
berani AR satu-satunya tokoh yang berani dengan Soeharto. Masih banyak
tokoh yang berani bersuara lebih lantang daripada AR, dan nasib mereka
semua berakhir dengan menyedihkan, atau malah tragis. Ditendang dari
lingkaran kekuasaan, dipecat, dipenjara, bahkan mati dalam masa
menjalani hukuman atas kesalahan yang tidak diperbuatnya (kesalahannya:
berani mengkritik Soeharto). Misalnya, ada Letjen (Purn.) M. Jasin,
yang sejak 1970-an sudah berani mengkritik keras Soeharto, seperti soal
pembelian truk pemilu 1971, monopoli cengkeh, soal tanah Tapos Ciomas,
dan sebagainya. Kemudian ada Sri Bintang Pamungkas, Ali Sadikin, H.R.
Dharsono, Mochar Pakpahan, dan lain-lain. Mereka semua menerima akibat
dari keberaniannya menentang Soeharto. Kelompok Petisi 50 sampai-sampai
harus mengalami 'kematian perdata' (seperti dilarang berbisnis di
bidang tertentu). Ada yang masuk penjara sampai meninggal dunia di
penjara, atau minimal diperiksa dan harus melewati berbagai pengadilan
rekayasa yang meneror mental yang bersangkutan seperti yang dialami
Letjen (Purn.) M. Jasin.
Yang harus dijawab adalah pertanyaan: Kalau semua penentang/pengkritik
Soeharto waktu itu harus mengalami nasib tragis di tangan besi
Soeharto, lalu kenapa hanya AR sendiri yang tidak pernah disentuh
Soeharto?
Jadi, patutkah AR diberi gelar "Pahlawan Reformasi, Bapak Reformasi,"
atau yang sejenis? Kita patut menyoalkan sikap-sikapnya selama ini,
yang membuat orang seperti saya semakin lama semakin ragu.***
Salam
Lion
------------------------------------------------------------
This e-mail has been sent to you courtesy of OperaMail, a
free web-based service from Opera Software, makers of
the award-winning Web Browser - http://www.operasoftware.com
------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
