Berita dari Republika,
Ayo pendukung PDI-P bina caleg-calegnya, aku masih
lebih percaya kepada lulusan SD tapi jujur, daripada
gelar Prof. Dr. tapi plin-plan enggak ketulungan,
serta pinter membodohi dan pinter korupsi.
che
Beginilah Wajah Wakil-wakil Rakyat Kita (1)
Dari Mantan Preman sampai
Berijazah Palsu
Apa boleh buat. Meski hanya
berijazah SD, Sukatni dari
PDI-Perjuangan (PDI-P) tetap
mendapat dukungan untuk
menempati posisi sebagai ketua
DPRD II Malang. ''Bagi PKB
itu tidak masalah. Siapa pun
orangnya, yang penting itu resmi
dari partai,'' kata Bibit
Soeprapto dari PKB.
Kasus Sukatni di atas hanya
satu contoh betapa pemilu yang
jurdil, dan kemenangan PDI-P,
telah membuka peluang bagi
siapa pun untuk menjadi wakil
rakyat. Tak peduli, apakah ia
hanya lulusan SD, mantan
preman, atau berijazah palsu.
Sesuatu yang tidak pernah
terbayangkan sebelumnya memang
telah benar-benar terjadi pada
era reformasi sekarang ini.
Banyak anggota DPR, terutama
di tingkat Dati II, yang
benar-benar dari kalangan
bawah (grass root), sejak mantan
penjual bakso, sopir, sampai
'preman'. Bukan saja pendidikan
mereka sangat rendah, tapi
wawasan mereka juga pas-pasan.
Komite Pemilihan Umum (KPU)
kali ini memang memberikan
persyaratan administratif yang
sangat longgar. Untuk pendidikan,
misalnya, dapat meloloskan
lulusan sekolah dasar (SD). PDI-P,
yang mayoritas massanya memang
dari kalangan grass root, tak
pelak banyak meloloskan
anggota dewan yang hanya berijazah
SD.
''Pendidikan saya memang
rendah. Saya hanya tamat sekolah
dasar. Tapi, kan saya bisa
belajar pada anak saya yang
sekarang sudah sarjana,'' kata
Ato Karmo, anggota DPRD
Karawang (Jabar) dari PDI-P,
di ruang kerjanya, Senin (21/9)
lalu. Nada suara Ato merendah,
namun dari raut wajahnya
tertangkap perasaan bangga
ketika mengatakan 'belajar dari
anak saya yang sarjana'.
Selain Ato Karmo, masih ada
sejumlah nama anggota FPDI-P
DPRD II Karawang yang hanya
lulusan SD. Tentu, mereka
sempat menjadi buah bibir.
Banyak kalangan mempertanyakan
kemampuan mereka sebagai
anggota dewan, yang harus cerdas,
penuh inisiatif, dan
berwawasan luas.
Sukatni dan Ato Karno mungkin
belum apa-apa. Meski hanya
lulusan SD, mereka masih
aman-aman saja. Setidaknya, mereka
tidak memanfaatkan ijazah
palsu untuk mendongkrak
persyaratan administratifnya.
Soalnya, demi persyaratan itu, tak
kurang yang tega menyerahkan
ijazah aspal. Ini, misalnya, terjadi
di Solo. Delapan anggota DPRD
II Solo (termasuk ketuanya) --
semuanya dari PDI-P --
dicurigai berijazah palsu.
Kedelapan anggota dewan itu
bahkan dicurigai 'berbohong' soal
pendidikan terakhirnya.
Pasalnya, sampai sekarang mereka
belum melengkapi syarat
administratif -- alias belum
menyerahkan ijazah
masing-masing. Tak pelak, mereka menjadi
sasaran rumor. ''Sudah
dilantik, sudah menerima gaji, kok belum
juga memberesi syarat
administratif. Jangan-jangan mereka tak
punya ijazah,'' kata seorang
anggota Dewan.
Ketua Tim Klarifikasi Caleg
setempat sebenarnya sudah dua kali
memanggil kedelapan anggota
dewan yang bermasalah itu.
Namun, mereka -- Bambang
Murdianto, Farid Barabas,
Antonius Sugiyanto, Drs Rie
Suseno, James Agus Pattiwel, Budi
Prayitno, dan Farkhan Maryadi
-- tidak memenuhi undangan.
Berbagai spekulasi pun muncul.
Sejumlah kalangan menduga
mereka memanipulasi biodata
saat mengisi formulir caleg.
Sehinggga, ketika dituntut
untuk menunjukkan bukti
administratif, mereka
kebingungan.
Sekretaris PPD II, Usman
Aminuddin, juga meragukan biodata
Ketua DPRD II Kodya Solo,
Bambang Murdianto. Pada
formulir caleg dia menulis
jenjang pendidikannya STM Terutama
Semarang. Tapi, yang
bersangkutan tidak melampirkan fotokopi
ijazah yang dilegalisir.
''Yang disertakan hanya fotokopi surat
keterangan yang menyebutkan
pernah sekolah di situ tahun
1966-1969,'' kata Usman.
Anehnya, lanjut Usman, pas
foto yang bersangkutan terkelupas.
''Surat keterangan semacam ini
susah dipertanggungjawabkan.
Apalagi, yang bersangkutan
belum bisa menunjukkan bukti
autentik yang sah hingga
sekarang,'' ujarnya.
Isu ijazah palsu, yang juga
menyangkut kredibilitas ketua dewan
itu, malah sempat menyulut
aksi unjuk rasa. Namun, berhubung
PPD II sudah dibubarkan,
persoalan itu kini diserahkan kepada
Kepala Sekretariat PPD II yang
juga Kakansospol, Soejono
Rofi'i.
Selain tingkat pendidikannya
yang 'parah', banyak pula anggota
dewan sekarang yang kabarnya
mantan preman. Dan, tentu,
selain kapasitas
intelektualnya sangat terbatas, mereka sering
menunjukkan 'karakter preman'
di lingkungan DPRD. Misalnya,
dikawal para Satgas yang
semuanya juga mantan preman, dan
hanya dapat ngotot saat
mengikuti rapat Dewan.
Wawasan dan kapasitas
intelektual yang rendah itu jelas
mempengaruhi kemampuan mereka
dalam berdiskusi untuk
memutuskan suatu masalah.
Karena itu, mereka cenderung
hanya mengandalkan kekuatan
bargaining berdasarkan jumlah
suara alias voting. Ini,
misalnya, terjadi di DPRD II Kodya
Surabaya.
Menurut laporan, usulan ''kita
voting saja!'' sangat sering
terdengar di ruang rapat DPRD
II Kodya Surabaya, dan
umumnya dari anggota FPDI-P.
Usulan itu bahkan selalu
dimunculkan oleh PDI-P dalam
menghadapi berbagai persoalan
pelik untuk melawan fraksi
lain. Tentu saja, itu mengecewakan
banyak pihak, karena voting
lantas menjadi senjata ampuh
untuk membunuh aspirasi dari
fraksi lain.
Dalam suatu persidangan,
misalnya, pernah terjadi perdebatan
seru. Di tengah-tengah
perdebatan itu tiba-tiba ada usulan dari
salah seorang anggota FPDI-P
agar segera dilakukan voting.
''Yang lebih lucu, sewaktu
pemilihan wakil Ketua DPRD Kodya
Surabaya. Sesuai dengan tata
tertib pemilihan, jabatan ketua
dewan sudah dipegang PDI-P,
tapi mereka berusaha ikut
merebut jabatan wakil ketua.
Padahal, tiga wakil ketua itu
harusnya diberikan kepada
fraksi lain. Karena merasa
mayoritas, 23 suara, PDI-P
mengajak voting. Jelas ditolak
semua fraksi,'' ujar seorang
anggota dewan setempat.
Mayoritas PDI-P tersebut,
menurut sejumlah anggota DPRD
Kodya Surabaya, justra malah
meresahkan. Ini bukan karena
anggota dewan dari partai lain
kalah suara, tapi lebih disebabkan
oleh kualitas anggota FPDI-P
yang rendah, dan karena itu
cenderung arogan dan
totaliter. ''Mereka juga membangun
koalisi dengan yang lain.
Karena itu, perlu kekuatan
penyeimbang,'' ujarnya.
Namun, menanggapi keluhan soal
kapasitas SDM yang banyak
mengundang kekecewaan
tersebut, sejumlah anggota FPDI-P
justru mengharapkan agar semua
pihak ikut meningkatkan
kualitas masing-masing.
''Jangan hanya menyalahkan. Para
lulusan akademi itu kan diberi
ilmu lebih. Harusnya ikut
meningkatkan SDM kami, bukan
malah mengolok-olok begitu,''
ujar Arif Indrianto, Ketua
Komisi B DPRD Surabaya dari
FPDI-P.
Hal serupa juga disampaikan
Basuki, Ketua DPRD Kodya
Surabaya yang juga anggota
FPDI-P. ''Itu bukan berarti kita tak
punya SDM. Tapi memang itulah
orang partai yang telah banyak
berbakti ke partai. Untuk
menutupi kekurangan itu, jelas kami
butuh partisipasi pihak lain.
Tanggung jawab membangun
Surabaya ini kan tidak hanya
jadi beban FPDI-P, tapi juga yang
lain,'' ujarnya.
Basuki mengakui kualitas SDM
PDI-P rata-rata memang
rendah. Kendati demikian, ia
bertekad akan segera menutup
kekurangan tersebut melalui
berbagai cara, antara lain
pembekalan dan secara aktif
melibatkan berbagai pihak, seperti
akademisi dan LSM, untuk
meningkatkan kualitas para anggota
FPDI-P itu.
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Bid and sell for free at http://auctions.yahoo.com
______________________________________________________________________
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
