Weleh -weleh,
Lha waktu jaman orde baru, orang yang meremehkan lulusan SD itu apa belum
lahir di Indonesia. Kok, waktu itu diam saja, nggak protes terhadap Pak
Harto yang mungkin cuma lulus SMP. Coba pilih, Pinter untuk minter-i atau
bodo membikin pinter. Lha, apakah orang yang cuma lulus SD itu Bodo ? Belum
tentu! Tergantung orang-nya. Pendidikan khan ada formal dan non formal.
Belajar bahasa, khan bisa kursus. Pengetahuan, khan bisa mbaca.
> ----------
> From: che[SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
> Sent: Friday, October 01, 1999 8:50 PM
> To: [EMAIL PROTECTED]
> Subject: [Kuli Tinta] Caleg PDI-P ada yang lulusan SD
>
> Berita dari Republika,
> Ayo pendukung PDI-P bina caleg-calegnya, aku masih
> lebih percaya kepada lulusan SD tapi jujur, daripada
> gelar Prof. Dr. tapi plin-plan enggak ketulungan,
> serta pinter membodohi dan pinter korupsi.
>
> che
>
> Beginilah Wajah Wakil-wakil Rakyat Kita (1)
> Dari Mantan Preman sampai
> Berijazah Palsu
>
> Apa boleh buat. Meski hanya
> berijazah SD, Sukatni dari
> PDI-Perjuangan (PDI-P) tetap
> mendapat dukungan untuk
> menempati posisi sebagai ketua
> DPRD II Malang. ''Bagi PKB
> itu tidak masalah. Siapa pun
> orangnya, yang penting itu resmi
> dari partai,'' kata Bibit
> Soeprapto dari PKB.
>
> Kasus Sukatni di atas hanya
> satu contoh betapa pemilu yang
> jurdil, dan kemenangan PDI-P,
> telah membuka peluang bagi
> siapa pun untuk menjadi wakil
> rakyat. Tak peduli, apakah ia
> hanya lulusan SD, mantan
> preman, atau berijazah palsu.
>
> Sesuatu yang tidak pernah
> terbayangkan sebelumnya memang
> telah benar-benar terjadi pada
> era reformasi sekarang ini.
> Banyak anggota DPR, terutama
> di tingkat Dati II, yang
> benar-benar dari kalangan
> bawah (grass root), sejak mantan
> penjual bakso, sopir, sampai
> 'preman'. Bukan saja pendidikan
> mereka sangat rendah, tapi
> wawasan mereka juga pas-pasan.
>
> Komite Pemilihan Umum (KPU)
> kali ini memang memberikan
> persyaratan administratif yang
> sangat longgar. Untuk pendidikan,
> misalnya, dapat meloloskan
> lulusan sekolah dasar (SD). PDI-P,
> yang mayoritas massanya memang
> dari kalangan grass root, tak
> pelak banyak meloloskan
> anggota dewan yang hanya berijazah
> SD.
>
> ''Pendidikan saya memang
> rendah. Saya hanya tamat sekolah
> dasar. Tapi, kan saya bisa
> belajar pada anak saya yang
> sekarang sudah sarjana,'' kata
> Ato Karmo, anggota DPRD
> Karawang (Jabar) dari PDI-P,
> di ruang kerjanya, Senin (21/9)
> lalu. Nada suara Ato merendah,
> namun dari raut wajahnya
> tertangkap perasaan bangga
> ketika mengatakan 'belajar dari
> anak saya yang sarjana'.
>
> Selain Ato Karmo, masih ada
> sejumlah nama anggota FPDI-P
> DPRD II Karawang yang hanya
> lulusan SD. Tentu, mereka
> sempat menjadi buah bibir.
> Banyak kalangan mempertanyakan
> kemampuan mereka sebagai
> anggota dewan, yang harus cerdas,
> penuh inisiatif, dan
> berwawasan luas.
>
> Sukatni dan Ato Karno mungkin
> belum apa-apa. Meski hanya
> lulusan SD, mereka masih
> aman-aman saja. Setidaknya, mereka
> tidak memanfaatkan ijazah
> palsu untuk mendongkrak
> persyaratan administratifnya.
> Soalnya, demi persyaratan itu, tak
> kurang yang tega menyerahkan
> ijazah aspal. Ini, misalnya, terjadi
> di Solo. Delapan anggota DPRD
> II Solo (termasuk ketuanya) --
> semuanya dari PDI-P --
> dicurigai berijazah palsu.
>
> Kedelapan anggota dewan itu
> bahkan dicurigai 'berbohong' soal
> pendidikan terakhirnya.
> Pasalnya, sampai sekarang mereka
> belum melengkapi syarat
> administratif -- alias belum
> menyerahkan ijazah
> masing-masing. Tak pelak, mereka menjadi
> sasaran rumor. ''Sudah
> dilantik, sudah menerima gaji, kok belum
> juga memberesi syarat
> administratif. Jangan-jangan mereka tak
> punya ijazah,'' kata seorang
> anggota Dewan.
>
> Ketua Tim Klarifikasi Caleg
> setempat sebenarnya sudah dua kali
> memanggil kedelapan anggota
> dewan yang bermasalah itu.
> Namun, mereka -- Bambang
> Murdianto, Farid Barabas,
> Antonius Sugiyanto, Drs Rie
> Suseno, James Agus Pattiwel, Budi
> Prayitno, dan Farkhan Maryadi
> -- tidak memenuhi undangan.
> Berbagai spekulasi pun muncul.
> Sejumlah kalangan menduga
> mereka memanipulasi biodata
> saat mengisi formulir caleg.
> Sehinggga, ketika dituntut
> untuk menunjukkan bukti
> administratif, mereka
> kebingungan.
>
> Sekretaris PPD II, Usman
> Aminuddin, juga meragukan biodata
> Ketua DPRD II Kodya Solo,
> Bambang Murdianto. Pada
> formulir caleg dia menulis
> jenjang pendidikannya STM Terutama
> Semarang. Tapi, yang
> bersangkutan tidak melampirkan fotokopi
> ijazah yang dilegalisir.
> ''Yang disertakan hanya fotokopi surat
> keterangan yang menyebutkan
> pernah sekolah di situ tahun
> 1966-1969,'' kata Usman.
>
> Anehnya, lanjut Usman, pas
> foto yang bersangkutan terkelupas.
> ''Surat keterangan semacam ini
> susah dipertanggungjawabkan.
> Apalagi, yang bersangkutan
> belum bisa menunjukkan bukti
> autentik yang sah hingga
> sekarang,'' ujarnya.
>
> Isu ijazah palsu, yang juga
> menyangkut kredibilitas ketua dewan
> itu, malah sempat menyulut
> aksi unjuk rasa. Namun, berhubung
> PPD II sudah dibubarkan,
> persoalan itu kini diserahkan kepada
> Kepala Sekretariat PPD II yang
> juga Kakansospol, Soejono
> Rofi'i.
>
> Selain tingkat pendidikannya
> yang 'parah', banyak pula anggota
> dewan sekarang yang kabarnya
> mantan preman. Dan, tentu,
> selain kapasitas
> intelektualnya sangat terbatas, mereka sering
> menunjukkan 'karakter preman'
> di lingkungan DPRD. Misalnya,
> dikawal para Satgas yang
> semuanya juga mantan preman, dan
> hanya dapat ngotot saat
> mengikuti rapat Dewan.
>
> Wawasan dan kapasitas
> intelektual yang rendah itu jelas
> mempengaruhi kemampuan mereka
> dalam berdiskusi untuk
> memutuskan suatu masalah.
> Karena itu, mereka cenderung
> hanya mengandalkan kekuatan
> bargaining berdasarkan jumlah
> suara alias voting. Ini,
> misalnya, terjadi di DPRD II Kodya
> Surabaya.
>
> Menurut laporan, usulan ''kita
> voting saja!'' sangat sering
> terdengar di ruang rapat DPRD
> II Kodya Surabaya, dan
> umumnya dari anggota FPDI-P.
> Usulan itu bahkan selalu
> dimunculkan oleh PDI-P dalam
> menghadapi berbagai persoalan
> pelik untuk melawan fraksi
> lain. Tentu saja, itu mengecewakan
> banyak pihak, karena voting
> lantas menjadi senjata ampuh
> untuk membunuh aspirasi dari
> fraksi lain.
>
> Dalam suatu persidangan,
> misalnya, pernah terjadi perdebatan
> seru. Di tengah-tengah
> perdebatan itu tiba-tiba ada usulan dari
> salah seorang anggota FPDI-P
> agar segera dilakukan voting.
> ''Yang lebih lucu, sewaktu
> pemilihan wakil Ketua DPRD Kodya
> Surabaya. Sesuai dengan tata
> tertib pemilihan, jabatan ketua
> dewan sudah dipegang PDI-P,
> tapi mereka berusaha ikut
> merebut jabatan wakil ketua.
> Padahal, tiga wakil ketua itu
> harusnya diberikan kepada
> fraksi lain. Karena merasa
> mayoritas, 23 suara, PDI-P
> mengajak voting. Jelas ditolak
> semua fraksi,'' ujar seorang
> anggota dewan setempat.
>
> Mayoritas PDI-P tersebut,
> menurut sejumlah anggota DPRD
> Kodya Surabaya, justra malah
> meresahkan. Ini bukan karena
> anggota dewan dari partai lain
> kalah suara, tapi lebih disebabkan
> oleh kualitas anggota FPDI-P
> yang rendah, dan karena itu
> cenderung arogan dan
> totaliter. ''Mereka juga membangun
> koalisi dengan yang lain.
> Karena itu, perlu kekuatan
> penyeimbang,'' ujarnya.
>
> Namun, menanggapi keluhan soal
> kapasitas SDM yang banyak
> mengundang kekecewaan
> tersebut, sejumlah anggota FPDI-P
> justru mengharapkan agar semua
> pihak ikut meningkatkan
> kualitas masing-masing.
> ''Jangan hanya menyalahkan. Para
> lulusan akademi itu kan diberi
> ilmu lebih. Harusnya ikut
> meningkatkan SDM kami, bukan
> malah mengolok-olok begitu,''
> ujar Arif Indrianto, Ketua
> Komisi B DPRD Surabaya dari
> FPDI-P.
>
> Hal serupa juga disampaikan
> Basuki, Ketua DPRD Kodya
> Surabaya yang juga anggota
> FPDI-P. ''Itu bukan berarti kita tak
> punya SDM. Tapi memang itulah
> orang partai yang telah banyak
> berbakti ke partai. Untuk
> menutupi kekurangan itu, jelas kami
> butuh partisipasi pihak lain.
> Tanggung jawab membangun
> Surabaya ini kan tidak hanya
> jadi beban FPDI-P, tapi juga yang
> lain,'' ujarnya.
>
> Basuki mengakui kualitas SDM
> PDI-P rata-rata memang
> rendah. Kendati demikian, ia
> bertekad akan segera menutup
> kekurangan tersebut melalui
> berbagai cara, antara lain
> pembekalan dan secara aktif
> melibatkan berbagai pihak, seperti
> akademisi dan LSM, untuk
> meningkatkan kualitas para anggota
> FPDI-P itu.
> __________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Bid and sell for free at http://auctions.yahoo.com
>
> ______________________________________________________________________
> Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
> dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
> Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
> Keluar: [EMAIL PROTECTED]
>
> Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
______________________________________________________________________
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
