-----Original Message-----
From: s. wibawa <[EMAIL PROTECTED]>
To: [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]>
Date: Tuesday, April 11, 2000 11:31 PM
Subject: [oe] Entschuldigung
Surat Ter buka buat Pramoedya Ananta Toer
Goenawan Mohamad
SEANDAINYA ada Mandela di sini�. Bung Pram, saya
sering mengatakan itu, dan mungkin mulai membuat
orang jemu. Tapi Mandela, di Afrika Selatan,
menyelamatkan manusia dari abad ke-20.
Tiap zaman punya gilanya sendiri. Abad ke-20
adalah zaman rencana besar dengan pembinasaan
besar. Hitler membunuh jutaan Yahudi karena Jerman
harus jadi awal Eropa yang bersih dari ras yang
tak dikehendaki. Stalin dan Mao dan Pol Pot
membinasakan sekian juta "kontrarevolusioner"
karena sosialisme harus berdiri. Kemudian Orde
Baru: rezim ini membersihkan sekian juta penduduk
karena "demokrasi pancasila" tak memungkinkan
adanya orang komunis (dan/atau "ekstrem" lainnya)
di sudut mana pun.
Rencana besar, cita-cita mutlak, dan mengalirkan
darah. Manusia menjadi penakluk. Ia menaklukkan
yang berbeda, yang lain, agar dirinya jadi subyek.
Mandela bertahun-tahun di penjara, orang hitam
Afrika Selatan bertahun-tahun ditindas, tapi
kemudian ketika ia menang, ia membuktikan bahwa
abad ke-20 tak sepenuhnya benar: manusia ternyata
bisa untuk tak jadi penakluk. Ia menawarkan
"rekonsiliasi' dengan bekas musuh. Ia tak
membalikkan posisi dari si obyek jadi sang subyek.
Tiap korban yang mengerti rasa sakit yang sangat
tak akan mengulangi sakit itu bahkan kepada
musuhnya yang terganas. Ia akan menghabisi batas
antara subyek dan obyek. Makna "rekonsiliasi" di
Afrika Selatan punya analogi dengan impian Marx:
karena proletariat tertindas, kelas ini berjuang
agar setelah kapitalisme ambruk, segala kelas
sosial pun hilang. Proletariat tak akan mengakhiri
sejarah dengan berkuasa, melainkan menghapuskan
kekuasaan, pangkal lahirnya korban-korban. Sejarah
adalah sejarah penebusan kemerdekaan.
Utopia itu tak terlaksana, tapi tiap utopia
mengandung sesuatu yang berharga. Begitu ia
menang, Mandela membongkar kembali tindak
sewenang-wenang para petugas rezim apartheid yang
menindasnya (dan juga tindak sewenang-wenang
pejuang kemerdekaan pendukung Mandela sendiri).
Proses itu mirip "pengakuan dosa" di depan publik.
Kemudian: pertalian kembali. Mandela menunjukkan
bahwa pembebasan yang sebenarnya adalah pembebasan
bagi semua pihak.
Bung Pram, saya ragu apakah Bung akan setuju
dengan asas itu. Bung menolak ide "rekonsiliasi",
seperti Bung nyatakan dalam wawancara dengan Forum
Keadilan, 26 Maret 2000, pekan lalu. Bung menolak
permintaan maaf dari Gus Dur. "Gampang amat!" kata
Bung. Saya kira, di sini Bung keliru.
Ada beberapa kenalan yang, seperti Bung, juga
pernah disekap di Pulau Buru, di antaranya dalam
keadaan yang lebih buruk. Mereka sedih oleh
pernyataan Bung. Saya juga sedih karena Bung telah
bersuara parau ketidakadilan. Justru ketika
berbicara untuk keadilan.
Bung terutama tak adil terhadap Gus Dur. Bagi
seseorang dalam posisi Gus Dur (Presiden Republik
Indonesia, pemimpin NU, tokoh Islam, yang tumbuh
dalam masa Orde Baru), meminta maaf kepada para
korban kesewenang-wenangan 1965 berarti membongkar
tiga belenggu yang gelap dan berat di pikiran
banyak orang Indonesia.
Belenggu pertama adalah kebiasaan seorang pemimpin
umat untuk memperlakukan umatnya sebagai kubu yang
suci. Dengan meminta maaf, Gus Dur memberi isyarat
bahwa klaim kesucian itu tak bisa dipertahankan,
dan tak usah. Tiap klaim kesucian bisa jadi awal
pembersihan dan kesewenang-wenangan. Dengan
meminta maaf, diakui bahwa dalam peristiwa pada
tahun 1965 sejumlah besar orang NU, juga orang
Islam lain-juga orang Hindu di Bali dan orang
Kristen di Jawa Tengah-telah terlibat dalam sebuah
kekejaman. Mengakui ini dan meminta maaf sungguh
bukan perkara gampang. Bung Pram toh tahu tak
setiap orang sanggup melakukan hal itu. Mungkin
juga Bung sendiri tidak akan.
Dengan meminta maaf, Gus Dur juga membongkar
belenggu takhayul selama hampir seperempat abad:
bahwa tiap orang PKI, juga tiap anak, istri,
suaminya, layak dibunuh atau disingkirkan. Gus Dur
mencampakkan sebuah sikap yang tak mau bertanya
lagi: adilkah yang terjadi sejak 1965 itu?
Seandainya pun pimpinan PKI bersalah besar pada
tahun 1965, toh tetap amat lalim hukuman yang
dikenakan kepada tiap orang, juga sanak
keluarganya, yang terpaut biarpun tak langsung
dengan partai itu. Kita ingat kekejaman purba:
sebuah kota dikalahkan dan setiap warganya
dibantai atau diperbudak�.
Gus Dur agaknya tak menginginkan kezaliman itu.
Ia, sebagai presiden, membiarkan dirinya dipotret
duduk mesra dekat Iba, putri D.N. Aidit, yang
hampir seumur hidupnya jadi pelarian yang tanpa
paspor di Eropa. Dalam adegan itu ada gugatan:
bersalahkah Iba hanya karena ia anak Ketua PKI?
Jawaban Gus Dur: tidak. Tak banyak tokoh politik
yang berbuat demikian, Bung Pram. Tak gampang
untuk seperti itu.
Gus Dur juga telah membongkar belenggu "teori" tua
ini: bahwa PKI selamanya berbahaya. Ia bukan saja
minta maaf kepada para korban pembasmian massal
1965. Ia juga hendak menghapuskan larangan resmi
bagi orang Indonesia untuk mempelajari
Marxisme-Leninisme. Ia seperti menegaskan bahwa
komunisme adalah masa lampau yang menjauh,
gagal-juga di Rusia dan Cina. Memekikkan terus
"bahaya komunis" adalah menyembunyikan kenyataan
bahwa PKI jauh lebih mudah patah dalam
perlawanannya dibandingkan dengan gerakan Darul
Islam.
Siapa yang menghentikan masa lalu akan dihentikan
oleh masa lalu. Gus Dur tidak. Ia sering salah,
tapi ada hal-hal pelik yang ia tempuh karena ia
ingin masa lalu tak jadi sebuah liang perangkap.
Ia memang bukan Mandela yang pernah dirantai. Tapi
seorang korban yang memaafkan sama nilainya dengan
seorang bukan-korban yang meminta maaf. Maaf
bukanlah penghapusan dosa. Maaf justru penegasan
adanya dosa. Dan dari tiap penegasan dosa, hidup
pun berangkat lagi, dengan luka, dengan trauma,
tapi juga harapan. Dendam mengandung unsur rasa
keadilan, tapi ada yang membedakan dendam dari
keadilan. Dalam tiap dendam menunggu giliran
seorang korban yang baru.
Begitu sulitkah Bung menerima prinsip itu? Karena
masa lalu seakan-akan menutup pintu ke masa depan?
Sekali lagi: siapa yang menghentikan masa lalu
akan dihentikan oleh masa lalu.
Tapi mungkin juga Bung hanya bisa melihat korban
sebagai perpanjangan diri sendiri. Seakan di luar
sana tak mungkin ada. Dalam wawancara, Bung
menyatakan setuju bila orang-orang yang tak
sepaham dengan Revolusi disingkirkan (ini di masa
"Demokrasi Terpimpin" 1959-1965, ketika sejumlah
surat kabar diberangus, sejumlah buku & film &
musik dilarang, sejumlah orang dipenjarakan). Bung
mengakui ini semua melanggar hak asasi. Dan Bung
punya argumen: waktu itu "Perang Dingin" dan
Indonesia dalam bahaya.
Tapi kekuasaan apa yang berhak menentukan ada
"bahaya" atau tidak? Dan jika adanya "bahaya" bisa
menjadi dalih penindasan, Soeharto pun menjadi
benar. Ia juga dulu mengumumkan Indonesia terancam
bahaya ("komunis") di "Perang Dingin", maka
rezimnya pun membunuh, membuang, dan mencopot
entah berapa ribu orang dari jabatan. Dan
pengadilan dibungkam.
Bung memang menambahkan: ingat, pelanggaran hak
asasi waktu Bung Karno tak seburuk dengan yang
terjadi di masa Orde Baru. Mochtar Lubis, korban
"Demokrasi Terpimpin", tak dikurung di Pulau Buru,
tapi di Jawa. Memang ada perbedaan. Tapi adakah
peringkat penderitaan? Bagaimana membandingkannya?
Di mana ukurannya bila di masa yang sama, apalagi
di masa yang berbeda, ada yang ditembak mati, ada
yang disiksa, ada yang di sel, ada yang di pulau?
Dalam sejarah kesewenang-wenangan, semua korban
akhirnya diciptakan setara, biarpun berbeda. Suatu
hari dalam kehidupan Pramoedya Ananta Toer di
Pulau Buru setara terkutuknya dengan suatu hari
dalam kehidupan Ivan Denisovich dalam sebuah gulag
Stalin. Tak bisa ada hierarki dalam korban,
sebagaimana mustahil ada hierarki kesengsaraan.
Saya kira ini penting dikemukakan. Di zaman ketika
sang korban dengan mudah dianggap suci, seorang
yang merasa lebih "tinggi" derajat ke-korban-annya
akan mudah merasa berhak jadi maha-hakim terakhir.
Tapi seperti setiap klaim kesucian, di sini pun
bisa datang kesewenang-wenangan. Mandela tahu itu.
Gus Dur mungkin juga tahu itu. Keduanya
merendahkan hati. Saya pernah mengharapkan Bung
akan bersikap sama. Saya pernah mengharapkan ini,
Bung Pram: bukan sekadar keadilan dan hukum yang
adil yang harus dibangun, tapi di arus bawahnya,
kebencian pun lepas, dan kemudian hilang,
tenggelam. Saya tak tahu masih bisakah saya
berharap. *
tempo.co.id
Kolom NO. 05/XXIX/3 - 9 April 2000
- Kirim bunga untuk handaitaulan & relasi di jakarta www.indokado.com
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
