--------- Sedangkan dari segi ekonomi, papar Didik, tindakan pemerintahan Abdurrahman Wahid seringkali tak mempertimbangkan kepentingan pasar. Padahal kebijakan politik yang tidak menguntungkan akan mempengaruhi pasar secara negatif. "Meskipun legitimate, jika hak rakyat untuk hidup secara normal tidak terpenuhi, pemerintahan bisa jatuh," ingat pengamat ekonomi tersebut. Didik merasa heran, karena sampai kini anggota DPR tidak pernah mempersoalkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai pemerintah. Padahal, jika sampai tahun 2001 kesejahteraan rakyat tak mengalami perbaikan, legitimasi pemerintahan Abdurrahman Wahid --------- hehe... aku kok jadi punya keyakinan tolol gini sih. semakin dibicarakan semakin menuju ke kejadian. apa itu? tak lain adalah SI MPR. walaupun telah dikemukakan oleh elite (elit kok sulit?) bahwa SI tidak digelar, namun karena tiap hari menjadi bahasan, menjadi ocehan yaaaa lama-lama sangat boleh jadi menjadi kenyataan. dan kalau itu terjadi, GD mlorot, diganti, kemudian tambah mlorot ekonomi dan urusan segala macem... lantas mo diapakan negara? (apa mungkin minta lagi ke GD untuk mresiden lagi.... kalau gitu mah.. TOLOL be'eng, ya?). terus ini nih katanya bila sampai 2001 ekonomi nggak naik-naik rakyat akan nggak percaya lagi deh... sama GD. apa iya RAKYAT? ah.... jangan-jangan ya yang mewakili saja? kalau rakyat di desa and kampung (konon dalam mata ajaran ilmu kependudukan, rakyat desa menempati 75% lho.... sehingga kena cap negara agraris.. dan hampir selalu KKN mahasiswa dilakukan di desa-desa... hehe... memang desa itu antik ya? soel (ngoceh aja kok) - Kirim bunga untuk handaitaulan & relasi di jakarta www.indokado.com Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
