Pengantar Diskusi:
Kami sitir beberapa Pendapat Bapak Dr. Ir. Budi Rahardjo di Padepokan Budi
Rahardjo sebagai berikut:
* Baru saja saya mendapat email yang berisi pertanyaan mau diapakan
Lembaga Internet Indonesia (LII) yang sekarang masih ada tetapi tidak
berfungsi. Sejak dari dibentuknya memang LII belum sempat berfungsi karena
banyak masalah politis dan personal. Saya sendiri terlibat di sana karena
dahulu mengelola domain .ID. (Secara administratif di dunia, nama saya yang
masih terdaftar. ( Ya beginilah menanggung amanah.)
* Akan dibutuhkan waktu yang lama dan berbagai sudut pandang yang berbeda
mengenai sejarah terbentuknya LII ini. Saya akan lontarkan opini saya. Dalam
pandangan saya, LII ini merupakan lembaga yang melakukan kordinasi
pengelolaan sumber daya internet Indonesia; nama domain, IP, dan seterusnya.
LII itu seperti mini ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers. Dia merupakan lembaga yang dibentuk oleh komunitas.
* Sekarang LII akan diapakan? Usulannya dibubarkan. Saya pribadi ingin
undur diri dari LII tersebut. (Terlalu banyak kenangan buruk bagi saya.)
Akan tetapi sangat sayang jika lembaga ini dibubarkan.
* Alasan untuk menutup LII adalah karena pengelolaan sumberdaya internet
ada di bawah Depkominfo. Menurut saya ini salah besar. Depkominfo memiliki
peran yang sangat besar terhadap pengelolaan internet Indonesia dan sumber
daya yang terkait. Itu tidak dapat dipungkiri dan bisa disepakati. Namun
untuk menyerahkan semuanya kepada instansi Pemerintah merupakan sebuah
kesalahan besar.
* Saat ini orang yang berada di Depkominfo adalah kawan-kawan yang
baik-baik. Itulah sebabnya orang tidak berkeberatan menyerahkan semuanya ke
Depkominfo. (Good job guys! I salute you all. Begitulah seharusnya jadi abdi
rakyat.) Tetapi bagaimana jika dikemudian hari ternyata pengganti mereka
adalah orang yang kurang bertanggung jawab? Sistem harus dibuat untuk tidak
terlalu bergantung (sensitive) kepada orangnya.
* Menurut saya membubarkan LII dan menyerahkan internet governance
sepenuhnya kepada pemerintah sama dengan membubarkan DPR / MPR dan
menyerahkan semua pengelolaan negara kepada Pemerintah. Ya, bisa jadi
Pemerintahan saat ini orangnya baik-baik, tetapi itu bukan alasan untuk
membubarkan DPR/MPR. Harus ada check and balance.
* LII menurut saya seharusnya berperan sebagai garda terakhir yang
mempertahankan kepentingan penduduk cyber Indonesia. LII, atau apalah yang
fungsinya seperti LII jika LII dibubarkan, harus tetap memperjuangkan
kepentingan masyarakat cyber Indonesia.
* Saya ambil sebuah contoh. Apa yang terjadi jika Pemerintah memiliki ide
untuk memaksa semua ISP untuk melewati satu firewall, seperti the great
firewall di China, dengan alasan keamanan, membatasi pornografi, dan
seterusnya yang pada prinsipnya adalah sensor? Siapa yang akan
memperjuangkan bahwa ini tidak boleh terjadi. Demokrasi di Internet
Indonesia harus tetap terjaga. Apakah nantinya ini harus dilakukan dalam
level individual? Saya rasa akan lemah sekali.
* Sampai saat ini saya masih bisa bangga dan mengatakan bahwa Internet
Indonesia memiliki demokrasi yang on par dengan negara besar lain di dunia.
Sejak dari jaman awalnya - meskipun di pemerintahaan waktu itu ada Orba
sekalipun - internet Indonesia tetap bebas dari sensor. Saya berharap ini
akan tetap berlangsung. Namun nampaknya sekarang sudah tidak banyak yang
peduli. Entah kemana orang-orang lama internet indonesia? Sudah apatis?
Mungkin ini adalah dampak dari beberapa masalah yang mengakibatkan
menjauhnya orang-orang yang dahulu perhatian terhadap internet Indonesia. Ah
* Sekedar opini pribadi.
Dalam diskusi saya dengan pak Rudi Rusdiah, saya katakan sementara tidak ada
masalah dengan Internet Governance, sehingga saya katakan saat itu untuk
tidak memasukkan Topik Bahasan tentang hal itu. Namun dengan informasi
terakhir dari Pak Budi Rahadjo ini, maka dengan izin kawan2 semua, saya
tambahkan Topik Bahasan tersebut diatas.
Pesan Pak Budi Raharjo sewaktu saya mohon izin mengutip pandangan Beliau
adalah sbb:
* Pak Mitro, silahkan topik tersebut dibawa ke Mastel. Internet
governance merupakan topik yang cukup berat karena di dalamnya akan
melibatkan banyak kepentingan. Hal ini disebabkan adanya kekuasaan yang
harus dibagi. Nah itu dia. Pasti banyak yang ingin berkuasa )
* Namun tetap harus dipikirkan bagaimana mengaturnya. Self regulating
kalau bisa. Jangan semuanya diserahkan kepada Pemerintah. Itu titipan saya
pak.
Seingat kami LII pernah dipresentasikan di Mastel oleh Bapak Sukarno
Abdulrahman, beliau adalah salah satu Pendirinya.
Silahkan Kawan2 sekalian untuk memberikan tanggapan dan saran2 melalui forum
Diskusi Telematika 2008 di Cyberspace ini
Wassalam,
S Roestam
Post your comments in: http://mastel.wordpress.com
--
Berhenti langganan: [EMAIL PROTECTED]
Arsip dan info: http://linux.or.id/milis