[linux-aktivis] Topik Bahasan baru: "Internet Governance dan Demokrasi"

[Sumitro]

Pengantar Diskusi: 

Kami sitir beberapa Pendapat Bapak Dr. Ir. Budi Rahardjo di Padepokan Budi 
Rahardjo sebagai berikut: 

  * Baru saja saya mendapat email yang berisi pertanyaan mau diapakan 
Lembaga Internet Indonesia (LII) yang sekarang masih ada tetapi tidak 
berfungsi. Sejak dari dibentuknya memang LII belum sempat berfungsi karena 
banyak masalah politis dan personal. Saya sendiri terlibat di sana karena 
dahulu mengelola domain .ID. (Secara administratif di dunia, nama saya yang 
masih terdaftar. ( Ya beginilah menanggung amanah.) 

  * Akan dibutuhkan waktu yang lama dan berbagai sudut pandang yang berbeda 
mengenai sejarah terbentuknya LII ini. Saya akan lontarkan opini saya. Dalam 
pandangan saya, LII ini merupakan lembaga yang melakukan kordinasi 
pengelolaan sumber daya internet Indonesia; nama domain, IP, dan seterusnya. 
LII itu seperti mini ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers. Dia merupakan lembaga yang dibentuk oleh komunitas. 

  * Sekarang LII akan diapakan? Usulannya dibubarkan. Saya pribadi ingin 
undur diri dari LII tersebut. (Terlalu banyak kenangan buruk bagi saya.) 
Akan tetapi sangat sayang jika lembaga ini dibubarkan. 

  * Alasan untuk menutup LII adalah karena pengelolaan sumberdaya internet 
ada di bawah Depkominfo. Menurut saya ini salah besar. Depkominfo memiliki 
peran yang sangat besar terhadap pengelolaan internet Indonesia dan sumber 
daya yang terkait. Itu tidak dapat dipungkiri dan bisa disepakati. Namun 
untuk menyerahkan semuanya kepada instansi Pemerintah merupakan sebuah 
kesalahan besar. 

  * Saat ini orang yang berada di Depkominfo adalah kawan-kawan yang 
baik-baik. Itulah sebabnya orang tidak berkeberatan menyerahkan semuanya ke 
Depkominfo. (Good job guys! I salute you all. Begitulah seharusnya jadi abdi 
rakyat.) Tetapi bagaimana jika dikemudian hari ternyata pengganti mereka 
adalah orang yang kurang bertanggung jawab? Sistem harus dibuat untuk tidak 
terlalu bergantung (sensitive) kepada orangnya. 

  * Menurut saya membubarkan LII dan menyerahkan internet governance 
sepenuhnya kepada pemerintah sama dengan membubarkan DPR / MPR dan 
menyerahkan semua pengelolaan negara kepada Pemerintah. Ya, bisa jadi 
Pemerintahan saat ini orangnya baik-baik, tetapi itu bukan alasan untuk 
membubarkan DPR/MPR. Harus ada check and balance. 

  * LII menurut saya seharusnya berperan sebagai garda terakhir yang 
mempertahankan kepentingan “penduduk cyber Indonesia”. LII, atau apalah yang 
fungsinya seperti LII jika LII dibubarkan, harus tetap memperjuangkan 
kepentingan masyarakat cyber Indonesia. 

  * Saya ambil sebuah contoh. Apa yang terjadi jika Pemerintah memiliki ide 
untuk memaksa semua ISP untuk melewati satu firewall, seperti the great 
firewall di China, dengan alasan keamanan, membatasi pornografi, dan 
seterusnya yang pada prinsipnya adalah sensor? Siapa yang akan 
memperjuangkan bahwa ini tidak boleh terjadi. Demokrasi di Internet 
Indonesia harus tetap terjaga. Apakah nantinya ini harus dilakukan dalam 
level individual? Saya rasa akan lemah sekali. 

  * Sampai saat ini saya masih bisa bangga dan mengatakan bahwa Internet 
Indonesia memiliki demokrasi yang on par dengan negara besar lain di dunia. 
Sejak dari jaman awalnya - meskipun di pemerintahaan waktu itu ada Orba 
sekalipun - internet Indonesia tetap bebas dari sensor. Saya berharap ini 
akan tetap berlangsung. Namun nampaknya sekarang sudah tidak banyak yang 
peduli. Entah kemana orang-orang lama internet indonesia? Sudah apatis? 
Mungkin ini adalah dampak dari beberapa “masalah” yang mengakibatkan 
menjauhnya orang-orang yang dahulu perhatian terhadap internet Indonesia. Ah 
… 

  * Sekedar opini pribadi. 

Dalam diskusi saya dengan pak Rudi Rusdiah, saya katakan sementara tidak ada 
masalah dengan Internet Governance, sehingga saya katakan saat itu untuk 
tidak memasukkan Topik Bahasan tentang hal itu. Namun dengan informasi 
terakhir dari Pak Budi Rahadjo ini, maka dengan izin kawan2 semua, saya 
tambahkan Topik Bahasan tersebut diatas. 

Pesan Pak Budi Raharjo sewaktu saya mohon izin mengutip pandangan Beliau 
adalah sbb: 

  * Pak Mitro, silahkan topik tersebut dibawa ke Mastel. Internet 
governance merupakan topik yang cukup berat karena di dalamnya akan 
melibatkan banyak kepentingan. Hal ini disebabkan adanya “kekuasaan” yang 
harus dibagi. Nah itu dia. Pasti banyak yang ingin “berkuasa” )
  * Namun tetap harus dipikirkan bagaimana mengaturnya. Self regulating 
kalau bisa. Jangan semuanya diserahkan kepada Pemerintah. Itu titipan saya 
pak. 

Seingat kami LII pernah dipresentasikan di Mastel oleh Bapak Sukarno 
Abdulrahman, beliau adalah salah satu Pendirinya. 

Silahkan Kawan2 sekalian untuk memberikan tanggapan dan saran2 melalui forum 
“Diskusi Telematika 2008 di Cyberspace” ini 

Wassalam,
S Roestam
Post your comments in: http://mastel.wordpress.com 



--
Berhenti langganan: [EMAIL PROTECTED]
Arsip dan info: http://linux.or.id/milis