Apakah seabreg wartawan2 Republika tak bisa melihat contoh berulang- ulang semacam ucapan pak Ustadz yang seperti kampanye saja: klaim ini dan itu, janji ini dan itu?
Mestinya bukan setiap tokoh agama/negara (susah dipisahkan, jika tak sekuler, mis. pak ustadz adalah Ketua Umum Huda Provinsi NAD dan juga ulama) cuma bisa klaim, melainkan harus diikuti oleh langkah2 nyata untuk membuktikan bahwa syariat Islam benar2 akan melindungi warga non-muslim dari kemungkinan terburuk berbagai ekses pemberlakuan SI. Contoh ekses2 ini, wanita non-muslim dipaksa mengenakan jilbab, ada sweeping KTP, dalam penerapan SI aparat salah tangkap non-muslim, dsb. Contoh langkah2 untuk meminimilasir kemungkinan ekses2 negatif, kolom KTP dihapus, aparat yang salah hukum non-muslim sebagai pelanggar SI (yg diberlakukan hanya kepada muslim saja) juga harus dihukum, dsb. Saya pribadi usul agar SI di semua daerah dicabut oleh pemerintah pusat. Boleh saja SI diterapkan tetapi harus lewat kajian dan survey pemberlakuan SI dg hasil2 terukur dan teramati yang sampai pada kesimpulan bahwa pemberlakuan SI memang memberikan hasil yang lebih baik. Supaya hasil kajian pemberlakuan SI ini benar2 obyektif, pihak pengkaji yang melakukan survey harus independen, misalnya dilakukan oleh satu universitas ternama di LN yang sudah dikenal banyak melakukan, bahkan melahirkan/menciptakan metoda2, penelitian yang canggih dan diadopsi oleh banyak pihak. Salam --- In mediacare@yahoogroups.com, "Sunny" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=284843&kat_id=23 > > Non-Muslim Jangan Khawatir Syariat Islam > > > Banda Aceh -RoL-- Seorang ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Tgk H Ibrahim Bardan menyatakan, warga non-Muslim tidak perlu khawatir terhadap pemberlakuan undang undang Syariat Islam di daerah itu. > > "Syariat Islam yang diberlakukan secara kaffah (menyeluruh) di Aceh menjunjung tinggi HAM, dan bukan teroris atau radikalisme," katanya dalam di pondok Pesantren Lamcot Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu. > (deleted) > "Mari kita bersama-sama mengawal syariat Islam sebagai upaya memberdayakan umat tanpa melihat perbedaan terhadap masalah-masalah kecil yang bersifat sunnah," tambah Tgk H Ibrahim Bardan yang juga Ketua Umum Huda Provinsi NAD.antara/mim
