parameter-nya bahwa seseorang bermoral itu bagaimana, ya? apakah orang yg tidak pernah dipidana sudah dapat dinyatakan sebagai orang yang bermoral? (terbukti tak pernah memiliki permasalahan hukum). lalu ... bagaimana dengan calon pemimpin yg pernah dipidana? apakah ada kesempatan untuk menjadi pemimpin lagi? Regards, LEO TOBING ------------------- NO PEACE WITHOUT JUSTICE!
_____ From: mediacare@yahoogroups.com [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of Sunny Sent: Saturday, March 24, 2007 8:26 PM To: Undisclosed-Recipient:; Subject: [mediacare] Indonesia Lebih Butuh Pemimpin Bermoral http://www.suarapembaruan.com/News/2007/03/24/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Soal Capres Sarjana Indonesia Lebih Butuh Pemimpin Bermoral [JAKARTA] Indonesia lebih membutuhkan pemimpin yang memiliki moral baik ketimbang gelar sarjana. Syarat calon presiden minimal sarjana dinilai sebagai upaya pemerintah saat ini untuk menjegal lawan politik. Hal itu disampaikan anggota Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, AP Batubara kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/3). Dia menanggapi rencana pemerintah untuk merevisi paket undang-undang politik yang salah satunya mensyaratkan calon presiden harus memiliki gelar sarjana. "Gelar sarjana bukan sebuah jaminan kualitas kemampuan seorang pemimpin. Apa arti gelar sarjana, master, dan doktor jika tidak dipercaya rakyat. Sebab, kepemimpinan itu menyangkut soal kepercayaan dan moral," kata dia. Menurut Batubara, saat ini banyak politisi di Indonesia yang bergelar sarjana, baik di eksekutif dan legislatif, tetapi memiliki mental dan moral yang rendah. Dia mencontohkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bergelar sarjana tapi terlibat dalam perbuatan tidak bermoral, yaitu hubungan seksual yang ditayangkan lewat video porno. "Contoh lain, banyak koruptor yang memiliki predikat sarjana tapi kepintarannya itu digunakan untuk mengeruk uang negara alias korupsi," kata dia. Dikatakan, revisi paket UU Politik itu menunjukkan sikap dan mental Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak demokratis dan penakut. Oleh karena itu, sebagai partai yang selalu konsisten mengusung misi demokrasi dan kerakyatan, PDI-P jelas menolak revisi itu. Revisi paket UU politik itu, kata Batubara, juga telah menjadi alat kepentingan Pemerintahan Yudhoyono untuk menjegal Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk tampil sebagai calon presiden pada Pemilu 2009. Namun, dia yakin, upaya seperti itu tidak akan mendapatkan dukungan dari rakyat. "Apalagi, berbagai hasil survei yang dilansir sejumlah lembaga, seperti Lingkaran Survei Indoensia (LSI), menunjukkan kalau PDI-P kembali tampil menjadi partai utama yang diunggulkan," kata dia. Sebagai presiden yang selalu mengumandangkan demokrasi dalam berbagai kesempatan, Yudhoyono diimbau untuk tidak melakukan cara-cara inkonstitusional. Apalagi jika cara-cara seperti itu dilakukan hanya untuk kepentingan kekuasaan. [O-1] Last modified: 24/3/07
