Beberapa saat yang lalu, kita rakyat Indonesia dibuat 'terbelalak' oleh suatu informasi balk-blakan yang terbuka soal proses Perdamaian Aceh, kronologi dan peran dibalik Status DOM bagi Aceh beserta kelanjutan pencabutan statusnya, kronologi dan peran dibalik Status Darurat Sipil bagi Aceh, beserta kelanjutan pencabutan statusnya, proses Perdamaian seputar konflik di Ambon, proses Perdamaian seputar konflik di Poso.
Namun informasi mencerahkan itu dengan cepat disangkal oleh kubu SBY. Serta diklaim balik bahwa SBY yang paling berperan dalam semua itu sehingga menjadi wajar jika SBY yang mengajukan diri untuk mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian. Akan tetapi, dunia cyber masih bebas untuk dijelajahi, masih belum memungkinkan untuk dibatasi arus informasinya serta dicekal informasi yang tidak memihak kepada Capres Incumbent seperti layaknya sudah dilakukan di arus media utama seperti Koran, Majalah, Televisi. Sehingga masyarakat (beberapa kalangan yang mau mencari informasi) masih bisa mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya yang berimbang tentang klaim-klaim sepihak yang dilakukan oleh Capres Incumbent. Begitu pula yang terjadi dengan klaim keberhasilan pengungkapan korupsi. Apakah itu prestasinya KPK ?, apakah itu prestasinya SBY ?. Begitu juga yang terjadi dengan klaim keberhasilan penghapusan dan penurunan jumlah hutang. Apakah itu benar menurun jumlah nominalnya ?, apakah hanya soal rasionya saja ?, apakah hanya pengalihan dari satu pihak ke pihak lain yang dihutangi saja ?. Nah, dibawah ini ada sebuah surat terbuka dari Tentena Poso, yang secara vulgar dan telanjang mengungkapkan apa dan siapa serta bagaimana peran SBY disatu sisi dibandingkan dengan peran JK disisi yang lainnya, dalam proses perdamaian Poso. Baca sendiri saja deh isi suratnya = * Kepada yang terhormat, Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono Di - Jakarta. Salam hormat. Pada tanggal 13 Juni 2009, di GOR KONI Kendari, Sulawesi Tenggara, Bapak SBY menyatakan: ”Jangan ambil resiko memilih pemimpin yang belum teruji dan terbukti. Barangkali masih penuh dengan janji.” (Radar Suteng, edisi 14 Juni 2009). Terimakasih atas nasehat Bapak SBY. Kini, perkenankan kami merespons sekaligus menjawab nasehat Bapak. Pemimpin yang telah teruji dan terbukti ialah: Yusuf Kalla. Mengapa ?. Kita pernah bertemu langsung dan berbincang-bincang mengenai masalah Poso dan Nasional, ketika Bapak SBY menerima saya di Istana Negara Jakarta pada tanggal 28 November 2004. Pada waktu itu saya baru bebas dari vonis 3 tahun penjara Kasus Konflik Poso. Terimakasih Pak !. Kini perkenankan saya kembali menyampaikan hal yang tentu Bapak SBY telah memahaminya. Kondisi Kabupaten Poso tahun 2000, 2001 sangat sulit, termasuk dampaknya terhadap wilayah Parigi, Tojo-Una Una, Morowali, bahkan Sulawesi dan sekitarnya. Konflik massal antar komunitas, seakan tak mungkin terhentikan. Seorang korban Konflik Poso menyatakan dalam bahasa Pamona : “Ri kare’e popaiso katuwu jamo ndariso, Lompiu lawi marimbo, ewa damagero lino“ (Js.Hokey) Kondisi itu tentu hanya bisa dirasakan oleh masyarakat yang bertahan di wilayah Kabupaten Poso, terutama para Korban. Setiap orang yang masih berpikir waras, pasti sepakat mengakui bahwa peristiwa Pertemuan Malino Untuk Poso sangat berarti dan minimal telah menghentikan konflik massal antar komunitas. Benar, bahwa pasca-Malino masih terjadi peristiwa-peristiwa pilu yang tidak terduga, tetapi Sepuluh Butir Kesepakatan Malino untuk Poso berdampak luas terhadap perbaikan kondisi Kabupaten Poso dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Bahkan Instruksi Presiden RI untuk Poso merujuk dan didasarkan kepada isi Deklarasi Malino yang diprakarsai dan dilakukan langsung oleh Yusuf Kalla. Kini asam di gunung dan garam di laut kembali bertemu dalam belanga, seperti pepatah dalam bahasa Pamona : ”Podi ri buyu, bure ri tasi wongi ri kura sangkani-ngkani“ (Js. Hokey). Komunitas Muslim, Kristen, Hindu dll saling berinteraksi dalam damai. Jika itu tidak terjadi, bagaimana mungkin dapat beribadah, bekerja, belajar, bergaul, berjalan, beristirahat dengan wajar ?. Saya terlalu yakin mengatakan, bahwa tanpa penerimaan masyarakat Poso terhadap Sepuluh Butir Kesepakatan Malino untuk Poso, akibat Konflik Poso tidak mungkin Bupati Poso yang terpilih tahun 2005, beragama Kristen. Apalagi soal keamanan, tekanan yang sangat kuat untuk proses keamanan, penegakan hukum, justru didasarkan kepada Kesepakatan Malino tersebut. Sepuluh Butir Deklarasi Malino membuat semua pihak bergerak, termasuk TNI, Polri dan penegak hukum. Dari segi dana, berapa yang telah mengalir ke Kabupaten Poso sejak konflik Poso hingga saat ini ?. Tanpa kesepakatan Malino, mustahil dana yang banyak itu mengalir ke Kabupaten Poso. Jika penyalurannya bermasalah, bukan kesepakatan Malino yang keliru, tetapi system dan kebobrokan moralitas pihak-pihak yang menyalurkannya. Sangat menyedihkan, jika ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa dia atau partainya yang membuat Poso aman, dia yang mengupayakan dana mengalir ke Kabupaten Poso. Padahal, dia tidak ada di Poso pada waktu itu, apalagi di Malino. Bahkan dari sisi politis, pada waktu itu Partai Politik nya pun belum berdiri, termasuk Partai yang Bapak dirikan. Tak seorangpun yang menganggap dirinya pahlawan. Hanya Tuhan, Allah, Yang Maha Kuasa !. Jusuf Kalla sendiri menyatakan bahwa Pertemuan Malino adalah Amanah Tuhan !. Pemulihan masyarakat sangat berkaitan dengan peluang dan kualitas pendidikan. Hal ini sangat ditekankan oleh Jusuf Kalla. Oleh karena itu, berbagai sarana pendidikan dibangun mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, antara lain pembangunan Pesantren Modern di Tokorondo, dan pembangunan Universitas Kristen di Tentena (UNKRIT). Mengenai proses pembangunan Pesantren di Tokorondo, tentu saudara-saudara Muslim yang dapat menjelaskannya secara tepat. Dalam konteks Universitas Kristen, dengan pola pikir dan pola tindakan yang cepat, pada tanggal 29 Desember 2007, Jusuf Kalla mengundang Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GKST, Bapak Pdt. Ar. Tobondo, MTh, Pdt. Drs.H.X.Sigilipu, Dr.H.Lumeno, di Istana Wakil Presiden RI. Dalam pertemuan itu dibahas kebutuhan pembangunan UNKRIT Tentena. Dana yang disetujui oleh Wakil Presiden RI (Jusuf Kalla); Rp. 12,5 Miliar. Pada tahun 2008, direalisasikan Rp. 7,5 Miliar. Wakil Presiden RI memastikan bahwa pada bulan Juli 2009 akan disalurkan Rp.5 Miliar. Dana tersebut tersentralisasi dalam Rekening Rektorat UNKRIT. Dalam proses perjalanan pembangunan UNKRIT, Jusuf Kalla secara pribadi memberikan bantuan dana Rp. 1 Miliar untuk pembangunan Aula UNKRIT; dana yang telah direalisasikan Rp. 485 Juta dan sisanya akan disalurkan sesuai dengan kemajuan pembangunan. Dari dana tersebut, Rp. 97 Juta membantu Kantor Unkrit dan fasilitasnya. Seluruh dana tersebut tersentralisasi dalam Rekening Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GKST. Bahkan dalam proses percepatan Pembangunan Sulteng, diupayakan Rp. 4 Miliar untuk UNKRIT dan peralatan Teleconfrens Rp. 2 Miliar. Bukan hanya itu, ketika terjadi masalah dan kelambatan dalam penerbitan Izin Operasional dan Pembangunan UNKRIT, Jusuf Kalla bertindak cepat dan tegas. Beliau memanggil Dirjen Pendidikan Tinggi, Prof Dr Satryo Brodjonegoro, Juli 2007. Dan hasilnya, izin tersebut diterbitkan !. Selanjutnya, pendampingan terhadap UNKRIT dilaksanakan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi yang baru : Dr. Fasli Djalal. Di Tentena, Jusuf Kalla menyatakan bahwa beliau berharap UNKRIT dapat berkembang seperti Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan Jusuf Kalla siap untuk mengawal proses tersebut. Berkaitan dengan itu, masalah pemindahan rumah masyarakat yang ada di Lokasi UNKRIT adalah tanggungjawab Pemda Poso, sebab dananya telah disalurkan dari Pusat. Ya, Bapak telah melihat langsung kondisi lokasi UNKRIT. Jika Jusuf Kalla Tidak Berjiwa Nasional, Tidak Mungkin Jusuf Kalla Memfasilitasi Pembangunan Universitas Kristen Tentena. Dalam berbagai segi, wilayah Poso akan semakin “terang.” Tetapi kini kegelapan masih terjadi, karena listrik belum memadai. Ketika, kami berdebat soal Pembangunan PLTA di Sulewana Kabupaten Poso, dinyatakan bahwa dalam Perjanjian, jika PLTA telah berfungsi maka PLTA Poso 2 akan menyalurkan dana konpensasi Rp. 12 Miliar per-tahun kepada Pemda Poso dalam bentuk pajak air dan permukaan, belum termasuk Pajak Penghasilan, belum termasuk PLTA Poso 1, Poso 3 dan listrik yang akan didistribusi. Dana tersebut akan masuk ke dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Poso. Sekali lagi, dalam hal ini keadilan untuk rakyat yang diprioritaskan, bukan kepentingan pihak tertentu. Banyak hal yang telah dilakukan Jusuf Kalla. Siapa sebenarnya yang telah teruji dan terbukti ?. Hal yang telah teruji dan hal yang masih merupakan janji selalu bercampurbaur. Sekali lagi, terimakasih atas nasehat Bapak SBYmenyatakan: ”Jangan ambil resiko memilih pemimpin yang belum teruji dan terbukti. Barangkali masih penuh dengan janji.” Jawabannya Adalah: Bahwa Dalam Proses Perdamaian di Poso, Ambon, Maluku, Aceh, Pemimpin Yang Telah Teruji dan Terbukti Adalah Jusuf Kalla, sekali lagi: Hanya Jusuf Kalla !!!. Pada bagian akhir surat ini, perkenankan saya bertanya : Mengapa Bapak SBY sebagai Menkopolkam pada waktu itu tidak hadir dalam proses Pertemuan Malino ?. Mengapa hanya Bapak Jusuf Kalla yang memprakarsai dan memfasilitasi Perdamaian Aceh di Helsinki ?. Meskipun Bapak Jusuf Kalla tidak pernah meminta penghargaan, mengapa Bapak tidak memberikan Penghargaan kepada Bapak Jusuf Kalla atas inisiatif dan peranannya dalam perdamaian di Poso, Ambon, Maluku, Aceh dll ?. Terimakasih atas perkenan Bapak merespons surat ini. Tentena, 17 Juni 2009 Mantan Narapidana Kasus Poso Rinaldy Damanik. Mesale House - Jl. Dr. AC.Kruiyt No.1. Petirodongi-Tentena. Artikel ini dapat dibaca di : Surat Terbuka untuk SBY oleh Rinaldy Damanik. http://public.kompasiana.com/2009/07/04/surat-terbuka-untuk-sby-oleh-pendeta-damanik/ ***
