Anak saya yang paling kecil bernyanyi gembira. Lagu yang dinyanyikan adalah lagu iklan kampanye pak JK. Di sini JK, di sana JK. Anak saya senang banget dengan nyanyian itu sampai-sampai anak saya lupa sama lagu indo mie, SBY presidenku. Ini bukan karangan saya, atau saya mengada-ngada tetapi ini nyata dari apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar sendiri. Rupanya pak JK sedang naik daun, Elektabilitasnya semakin naik, sampai-sampai anak saya Berlian, yang baru berusia 6 tahun senang sekali dengan iklan lagunya pak JK yang lebih mengena di kalangan rakyat banyak..
Entah mengapa setelah bapak Andi Malaranggeng mengatakan di dalam kampanyenya bahwa orang Bugis belum saatnya menjadi presiden, membuat orang banyak menjadi tidak simpatik. Sebagai orang yang dilahirkan di Jakarta dan berdarah Sunda (karena orang tua dari Bandung), saya sendiri merasakan sesuatu yang tidak enak terdengar di telinga. Pak AM seolah-olah merendahkan suku Bugis atau orang Makasar. Bagi saya yang bukan orang Makasar, tentu saya sangat menyayangkan pernyataan beliau. Akhirnya, jangan salahkan bila suara pak SBY kini mulai lari ke pak JK. Itu dikarenakan tim sukses pak SBY yang salah dalam membuat pernyataan. Ingatlah, rakyat sekarang sudah cerdas dalam memilih !. Dulu saya adalah pendukung pak SBY, namun karena saya melihat orang-orang yang berada di seputar pak SBY saat ini kurang begitu oke, maka saya menjadi kurang bersimpatik. Contohnya seperti kasus pak AM ini. Bagi saya pak SBY adalah figur yang sangat disegani. Baik hati, santun dalam berbicara, dan banyak memberikan contoh kepada kita untuk senantiasa berlaku sabar. Tidak cepat emosional dan menuduh orang lain. Tetapi mendengar kampanye pak SBY kemarin di istora Senayan Jakarta, membuat saya semakin mantap untuk memilih pak JK menjadi presiden. Selamat tinggal pak SBY, dan selamat datang pak JK. Dari lubuk hati yang terdalam saya telah menemukan sosok pemimpin yang sesungguhnya. Untuk menuliskan ini saya tidak dibayar, tetapi dari pertarungan batin setelah melihat penderitaan rakyat yang begitu besar di kepemimpinan pak SBY. Banyak hal yang telah dibuat oleh seorang Jusuf Kalla, sehingga saya sangat menyayangkan bila pak SBY memilih pasangan lainnya. Menurut saya, beliau kurang berterima kasih dengan pak JK. Beliau lupa bahwa beliau bisa seperti ini karena hasil kerjasama dengan pak JK. Dari hasil perenungan yang mendalam dan setelah menyaksikan debat capres di televisi, mendengar, dan membaca dari berbagai sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, dan bukan kampanye hitam, ternyata pak JK jauh lebih baik daripada pak SBY. Bagaimana dengan anda ?. Salam Blogger Kompasiana Artikel ini dapat dibaca di : Selamat Tinggal Pak SBY, dan Selamat Datang Pak JK http://public.kompasiana.com/2009/07/05/selamat-tinggal-pak-sby-dan-selamat-datang-pak-jk/ *** Penyanyi Frangky Sahilatua menulis lirik lagu. Judulnya KPU Busuk. Salah satu liriknya : Pemilu Sepanyol, Separuh Nyolong. Mungkin syair itu berlebihan. Cuma, pelan2 saya mulai khawatir. Saya ingin sekali pilpres ini berlangsung aman. Bagaimanapun, pilpres telah mendidik masyarakat untuk menerima perbedaan, salah satu pilar demokrasi. Selain itu, kita ingin, setelah pilpres, pemimpin terpilih, siapapun dia, segera melaksanakan program dan janji2nya. Hati nurani saya secara jujur sudah memilih salah satu calon. Tapi saya akan mendukung siapapun pilihan rakyat. Semoga pilpres berlangsung lancar. Bila ada masalah, semoga saja masih dalam batas2 yang bisa diterima masyarakat. Hanya saja, harapan itu terganggu karena beberapa gejala berikut : 1. KPU mengundang masyarakat untuk mencurigainya. Masalah DPT belum beres. Bahkan Kompas edisi Kamis menulis: “Hingga enam hari menjelang pemilu presiden, daftar pemilih tetap yang seharusnya bukan dokumen rahasia negara masih menjadi dokumen yang misterius.” Sikap KPU yang tidak membuka dokumen DPT seluas-luasnya, bahkan kepada tim resmi kampanye capres, tentu saja mengundang kecurigaan. Apalagi, trauma rekayasa habis2an dalam Pilkada Jatim belum hilang benar. Kedua, soal spanduk sosialiasi. Agak aneh bahwa KPU bisa “lalai” membuat spanduk yang mengarahkan coblosan ke pasangan tertentu. Isi spanduk pasti sudah melewati check and recheck, melewati prosedur administrasi di internal KPU (dari bawah hingga ke pimpinan), bahkan telah melewati proses dari KPU ke percetakan. Setelah dicetak pun, pasti spanduk itu harus dicek. Sudah dicetak, dicek lagi, sebelum keluar perintah untuk memasangnya di jalan-jalan. Kok bisa lalai ?. Kok alasannya begitu sederhana ?. Kok tidak ada sanksi apapun di internal KPU atas “kelalaian” itu ?. Ketiga, sosialiasi coblosan. Blanko yang disiapkan KPU lagi2 mengundang kecurigaan karena mengarahkan “sosialiasi” untuk mencoblos calon tertentu. Permainan2 yang begitu vulgar agak mengusik semangat kita untuk menyaksikan pilpres ini berlangsung fair. 2. Polri. Seperti KPU, Polri mengundang masyarakat untuk mencurigainya manakala terang2an tidak mau memproses sejumlah pengaduan Bawaslu. Agak aneh bila Polri menolak memproses pengaduan terkait calon tertentu, tapi segera memproses manakala dugaan pelanggaran dilakukan calon lain. Polri telah membuang sebagian besar tabungan kredibilitasnya dalam kasus pencopotan Kapolda Jawa Timur. 3. Lembaga survey. Tadinya saya berharap lembaga survei merawat citranya agar manakala ada kesangsian terhadap hasil yang dirilis KPU, lembaga survei bisa menjadi semacam konfirmasi, semacam pembanding. Masalahnya, sebagian masyarakat kita tidak lagi seperti dulu, yang begitu percaya pada lembaga survei karena pengalaman dan akurasi mereka. Proses pilpres ini telah menghancurkan kredibilitas itu, setidaknya di sebagian kelompok masyarakat. Sangat sulit mencari satu lembaga lembaga survei yang bisa dipercaya masyarakat. Dalam situasi itu, hasil quick count lembaga survei pada hari H coblosan berpotensi mengundang pertanyaan, apapun hasil pilpres versi quick count lembaga survei. 4. Media Massa. Masih ada harapan untuk beberapa media cetak, tapi tidak televisi. Bagaimana polling debat capres itu dipaku mati hingga angka untuk calon tertentu tidak boleh di bawah 50 persen (untuk memperkuat kampanye satu putaran ?) merupakan satu fakta penting yang menggerogoti kredibilitas TV. Masalah2 itu muncul, yang menghantam kredibilitas lembaga2 yang seharusnya bisa menjadi pegangan masyarakat, di tengah kompetisi pilpres yang begini ketat. Tokoh2 terbelah antara mendukung capres ini dan capres itu. Sulit menemukan tokoh yang bisa diterima sebagai kekuatan moral oleh semua kelompok atau setidak2nya, sebagian besar kelompok masyarakat. Mungkin masalahnya tidak separah itu –semoga. Saya tidak ingin lagu pemilu Sepanyol, separuh nyolong menjadi populer. Artikel ini dapat dibaca di : Pilpres Sepanyol, Separuh Nyolong. http://public.kompasiana.com/2009/07/05/pilpres-sepanyol-separuh-nyolong/ ***
