*Catatan Reporter: Batal.. Karena BBM sudah naik.. kan biaya kenaikan sudah ditanggung rakyat.. jadi Presiden tidak pusing deh..*
"Smart Card" Batal Digunakan Kamis, 5 Juni 2008 | 02:31 WIB *JAKARTA, KAMIS *- Pemerintah mengkaji kembali program pengendalian pemakaian premium dan solar bersubsidi melalui pemberlakuan kartu pintar (smart card) yang sebelumnya ditargetkan dimulai Januari 2009. Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu malam mengatakan, pemerintah masih harus menghitung dahulu kebutuhan biaya pengadaan "smart card" yang ternyata cukup tinggi. "Program 'smart card' kita kaji lagi. Ternyata, pembiayaannya cukup tinggi, karena harus memakai teknologi satelit," katanya. Menurut dia, pemakaian satelit dibutuhkan agar "smart card" juga bisa digunakan buat keperluan lainnya. Dalam raker juga disepakati asumsi konsumsi premium dan solar dalam APBN 2009 tidak memasukkan program penghematan dengan menggunakan "smart card." Kuota BBM bersubsidi yang disepakati dalam raker tersebut adalah 38,854 juta kiloliter yang terdiri dari premium 20,444 juta kiloliter, minyak tanah 5,804 juta kilo liter, dan solar 12,605 juta kiloliter. Sedangkan, jika memasukkan program "smart card" maka Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan terdapat penghematan premium dan solar bersubsidi yang cukup besar yakni mencapai 9,82 juta kilo liter. Volume penghematan tersebut terdiri dari premium bersubsidi mencapai 5,009 juta kilo liter dan solar bisa dikurangi 4,811 juta kilo liter. Dengan demikian, kuota BBM bersubsidi 2009 dengan memasukkan "smart card" akan menjadi 29,033 juta kiloliter yang terdiri dari premium 15,435 juta kilo liter, solar 7,794 juta kiloliter, dan minyak tanah tetap 5,804 juta kilo liter. Purnomo juga menjelaskan, program "smart card" harus mendapat persetujuan DPR dan sejauh ini dalam pembahasan dengan Komisi VII DPR hanya disepakati pelaksanaan uji cobanya saja. "Dulu kita mau uji coba 'smart card' di Batam dan Bali, namun pemda setempat menolak. Lalu, di Jabodetabek juga tidak mungkin, karena akan ada rembesan ke wilayah lain di sekitarnya," katanya. Pemerintah, lanjutnya, juga tidak mau terburu-buru memberlakukan "smart card" berdasarkan pengalaman program konversi minyak tanah ke elpiji yang menimbulkan banyak masalah dalam implementasinya di lapangan. Menurut Purnomo, sebagai pengganti "smart card," pemerintah akan mempercepat pemakaian bahan bakar gas buat transportasi yang dalam waktu dekat akan masuk dalam volume cukup besar ke Jawa dari Sumatera Selatan. "Selain juga memanfaatkan bahan bakar nabati," katanya. Sumber : Kompas -- ********************************** Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist ************************************
