Salam,
Batal atau tidak, tidak menjadi soal karena persiapannya sudah lanjut dan
telah MENGELUARKAN ONGKOS YANG BESAR. Dan ini yang penting karena sudah sempat
MASUK KANTONG orang2 yang merencanakan dan menggodognya.
Wasalam,
Wa Suparmo
Reporter Milist <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Catatan Reporter: Batal.. Karena BBM sudah naik.. kan biaya kenaikan
sudah ditanggung rakyat.. jadi Presiden tidak pusing deh..
"Smart Card" Batal Digunakan
Kamis, 5 Juni 2008 | 02:31 WIB
JAKARTA, KAMIS - Pemerintah mengkaji kembali program pengendalian pemakaian
premium dan solar bersubsidi melalui pemberlakuan kartu pintar (smart card)
yang sebelumnya ditargetkan dimulai Januari 2009.
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR di
Jakarta, Rabu malam mengatakan, pemerintah masih harus menghitung dahulu
kebutuhan biaya pengadaan "smart card" yang ternyata cukup tinggi.
"Program 'smart card' kita kaji lagi. Ternyata, pembiayaannya cukup tinggi,
karena harus memakai teknologi satelit," katanya. Menurut dia, pemakaian
satelit dibutuhkan agar "smart card" juga bisa digunakan buat keperluan lainnya.
Dalam raker juga disepakati asumsi konsumsi premium dan solar dalam APBN 2009
tidak memasukkan program penghematan dengan menggunakan "smart card."
Kuota BBM bersubsidi yang disepakati dalam raker tersebut adalah 38,854 juta
kiloliter yang terdiri dari premium 20,444 juta kiloliter, minyak tanah 5,804
juta kilo liter, dan solar 12,605 juta kiloliter.
Sedangkan, jika memasukkan program "smart card" maka Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan terdapat penghematan premium dan
solar bersubsidi yang cukup besar yakni mencapai 9,82 juta kilo liter. Volume
penghematan tersebut terdiri dari premium bersubsidi mencapai 5,009 juta kilo
liter dan solar bisa dikurangi 4,811 juta kilo liter.
Dengan demikian, kuota BBM bersubsidi 2009 dengan memasukkan "smart card" akan
menjadi 29,033 juta kiloliter yang terdiri dari premium 15,435 juta kilo liter,
solar 7,794 juta kiloliter, dan minyak tanah tetap 5,804 juta kilo liter.
Purnomo juga menjelaskan, program "smart card" harus mendapat persetujuan DPR
dan sejauh ini dalam pembahasan dengan Komisi VII DPR hanya disepakati
pelaksanaan uji cobanya saja.
"Dulu kita mau uji coba 'smart card' di Batam dan Bali, namun pemda setempat
menolak. Lalu, di Jabodetabek juga tidak mungkin, karena akan ada rembesan ke
wilayah lain di sekitarnya," katanya.
Pemerintah, lanjutnya, juga tidak mau terburu-buru memberlakukan "smart card"
berdasarkan pengalaman program konversi minyak tanah ke elpiji yang menimbulkan
banyak masalah dalam implementasinya di lapangan.
Menurut Purnomo, sebagai pengganti "smart card," pemerintah akan mempercepat
pemakaian bahan bakar gas buat transportasi yang dalam waktu dekat akan masuk
dalam volume cukup besar ke Jawa dari Sumatera Selatan. "Selain juga
memanfaatkan bahan bakar nabati," katanya.
Sumber : Kompas
--
**********************************
Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist
************************************
Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com
