Hello Bang Zabrix,
tulisannya membuat kita harus belajar melihat fenomena yang terjadi pada
"dunia lain" diluar dunia kita dengan berbagai rutinitasnya..........
dengan berbagai permasalahan internal yang ada....
dengan berbagai aspirasi / kepentingan yang muncul.............
dengan berbagai keinginan dan harapan......
Dalam dunia kita "dunia birokrasi" yang penuh.......
Ada hal yang "menggelitik" dari tulisan Bang Zabrik yaitu tentang pemikiran
Beliau sbb :
"Kenapa tidak dihilangkan saja struktur2 yang memperpanjang birokrasi
( gimana ya kalau KPPN dihapus..? pembayaran langsung melalui bank
...tinggal bayar biaya outsource ke bank....? hmmmm gimana ya )"
itulah sekelumit petikan pemikiran beliau yang mungkin menarik untuk dikaji
oleh Insan Perbendaharaan..............
Disaat Pemerintah sedang melakukan reformasi Manajemen Keuangan, dengan
ditandai lahirnya UU No.17/2003 Tentang Keuangan Negara.......dimana Menteri
Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) dalam memegang kekuasaan
pengelola Fiskal yang diantaranya pengelolaan perbendaharaan...... (KPPN
sebagai pengelola penerimaan/pengeluaran negara)
Disaat Pemerintah sedang mereformasi diri dengan perubahan Paradigma
Pengelolaan Perbendaharaan dengan ditandai lahirnya UU No. 1 / 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dimana Menteri Keuangan Diberi Tugas sebagai Bendahara
Umum Negara (comtabel beheer) ........yang dalam Hal ini dilaksanakan oleh
KPPN
Disaat DPR sedang mengajukan hak Inisiatif untuk membentuk kementerian Pokok
yang termasuk didalamnya Kementerian Perbendaharaan Negara......
Disaat Sedang ramai-ramainya Desentralisasi dan Otonomi Daerah sesuai UU
No.32/2004 dimana Banyak Pemerintah kabupaten/Kota menghendaki di daerahnya
dibentuk KPPN untuk mempermudah penyaluran Dana Perimbangan sebagaimana UU
No.33/2004........
Disaat Ditjen Perbendaharaan (KPPN) sedang giat-giatnya mensosialisasikan
pentingnya pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari :LRA, Neraca, Catatan
atas Laporan Keuangan, Cash Flow kepada Satuan kerja dengan terus melakukan
rekonsiliasi setiap saat....agar tidak lagi Laporan Keuangan kita mendapat
penilaian "Disclaimer" oleh BPK....
Disaat dst......
Sehingga sekali lagi ide bang zabrix ini barangkali perlu dikaji .......
sebagai pendapat dari "dunia lain" di luar dunia kita.......
Mudah-mudahan dengan memperhatikan sumbang saran dari "dunia lain" wawasan
kita akan semakin bertambah.........
Bravo bang Zabrix
indra_jabrix <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
selamat siang semuanya
hmmmm udah lama men switch membership jadi web only.
udah lama nggak baca komen rekan2 di milis perbendaharaan..
sekali buka..wow ruammmmeeee banget...
tercapailah salah satu tujuan adanya milis..untuk ajang crita criti
(betul gak Bung Haq ?)
Rame banget ya, ini baru di perbendaharaan ya, salah satu eselon 1 dan
ratusan (mungkin) eselon departemen di Indonesia.
Masing-masing punya masalah dan punya kepentingan...
Masing-masing berupaya mensejahterakan diri...(lembaga)
Masing-masing berupaya meningkatkan penghasilan..apa itu lembur, uang
makan, tunjangan ( hehehe kayaknya kalau pajak uang makan ada
peraturan di ditjen pajak tuh )..
masing-masing meng amankan diri(..dari mutasi.hehehe)
waduh..bahkan ada yang lebih pinter..ada juga yang merasa bego...
Panggung yang lumayan lucu...
kalau ratusan eselon semua begini..
gimana nasib ratusan juta orang diluar sana ( diluar struktur departemen)
Yang sejak resesi tidak mampu meningkatkan daya beli ...
yang sejak resesi uang makannya tidak naik-naik..
yang sejak resesi gaji atau upahnya sulit bergeser dari UMR..
yang sejak resesi justru lebih banyak di teken oleh oknum-oknum (yang
katanya kurang uang makan)..
Yang sejak resesi terbebani biaya produksi dan biaya2 lain yang
semakin mahal, sementara harga jual tidak bisa meningkat karena daya
beli tidak meningkat...
yang hancur hancuran terkena bencana alam....padahal alam seharusnya
untuk kesejahteraan rakyat (UUD).
Kalau 10 tahun lalu, gaji karyawan swasta jauh diatas PNS.
Saya Yakin sekarang sebagian besar sekarang ada di bawah gaji PNS
(terutama depkeu) - sebagian lagi sekarang tidak mampu ber -gaji.
Cuma segilintir perusahaan yang mampu terus meningkatkan produksi dan
omset jualan. Lainnya cukup bersyukur dengan bisa bertahan, lainnya
gulung tikar. Salut luar biasa buat para pengusaha yang sanggup
bertahan di negara yang carut marut ini. Sebagian bertahan, cuma agar
karyawan2 dan keluarganya bisa bertahan hidup.
Seharusnya pemerintah semakin efisien...
dana-dana yang bisa dihemat, seperti dana mutasi pelaksana, dana
perluasan struktur pemerintah, dll tidak digunakan untuk hal lain yang
lebih bisa mengucur ke rakyat ?
Kenapa tidak dihilangkan saja struktur2 yang memperpanjang biroktrasi
( gimana ya kalau KPPN dihapus..? pembayaran langsung melalui bank
...tinggal bayar biaya outsource ke bank....? hmmmm gimana ya )
terima kasih buat semuanya
bisa menstimulasi saya buat menulis di milis...
Indra Jabrix
---------------------------------
Get your own web address.
Have a HUGE year through Yahoo! Small Business.
[Non-text portions of this message have been removed]
