Memang sudah nasibnya para alumus UT. Sudah susah payah lulusnya, ijasahnya ggak dihargai. Mungkin saja pejabat di pengembangan masih model2 pejabat 'JADUL' minjem istilahnya Mas Khobir. Alias Pejabat jaman dulu yang gak pro perubahan. Saya setuju dg Setyo Utomo. Mas ato dik saya gak tahu. Lulusan UT soal kualitas bisa ditandingkan dengan lulusan PT yg lain. Saya sendiri lulusan UT. Beberapa tahun yg lalu ketika Subbag Pengembangan Pegawai ngadain test TPA buat para sarjana di DJPBN saya memperoleh nilai yg bagus. Dari 500 an yg ditest saya diurutan 70 an. Jadi menurut saya lulusan UT layak untuk ikut test bea siswa S2. Buat subbag pengembangan pegawai; anda jangan jadi pejabat JADUL. Buktikan anda pro perubahan. Buat alumni UT; mari kita galang kekuatan dan kekompakan utnuk mendobrak tradisi yang kolot ini
--- In [email protected], SETYO UTOMO <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Program S1 dan S2 Ditjen Perbendaharaan adalah gebrakan yang cukup bagus yang dibuat Bag. Kepegawaian. Dengan Bea Siswa yang khusus diberikan untuk Pegawai DJPBN akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pegawai DJPBN untuk mengembangkan karirnya. > > Namun ada bebarapa persyaratan yang tidak bisa mengakomodir semua aspirasi pegawai, seperti: > 1. Untuk Lulusan D1 yang mau ke S1 tidak bisa ikut mendaftar, karena terkendala harus D3 > 2. Untuk Lulusan S1 UT yang mau ke S2 tidak bisa ikut mendaftar karena terkendala IP dan Tofel > > Mungkin akan lebih baik jika persyaratannya dibuat terbuka saja, semua lulusan D1 bisa ikut mendaftar demikian juga dengan Semua lulusan S2 tanpa syarat IP dan Tofel. Jadi yang penting punya ijazah /D1/D3/S1. Tidak perlu ada persyaratan tambahan yang akan yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial. > > Belum tentu juga yang lulusan D1 lebih "bodoh" daripada D3, demikian juga untuk lulusan S1 UT yang rata-rata IPnya rendah belum tentu lebih bodoh daripada lulusan Ektension atau Swasta. > > Bahkan kalau boleh saya ngomong lulusan UT itu, kualifikasi lulusannya lebih bagus daripada lainnya, karena rata-rata untuk bisa lulus itu benar-benar perlu usaha keras. Hal ini berbeda sekali dengan Lulusan Ektension atau Swasta, yang kadang-kadang IP dan Ijazah bisa dibeli. (Maaf..tidak semua sih, cuma kebanyakan). > > Kalau nggak percaya, coba lihat saja yang lulus UPKP V, kebanyakan adalah lulusan UT. Karena apa? karena Sistem belajarnya UPKP sama dengan UT, jadi bukan hal yang aneh bagi lulusan UT. > > Mungkin yang dikhawatirkan Bag. Pengembangan Pegawai jika persyaratannya dibuat terbuka adalah jumlah pendaftar akan membludak. Sebenarnya hal tersebut tidak perlu dijadikan alasan, toh belum tentu juga pendaftarnya akan membludak. Kenapa? > 1. Untuk ikut Tes dibutuhkan Rokumendasi dari Kepala Kantor dan biayanya juga ditanggung sendiri. > 2. Bukankah semakin banyak yang mendaftar, kualitas lulusannya akan lebih baik. Jadi kenapa harus dibatasi. > > Kesimpulannya: Almamater lulusan dan IP tidak bisa dijadikan patokan untuk memilih Pegawai yang Handal dan Berkualitas. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan bagi Pengembangan Pegawai. > Kenapa harus khawatir? bukankah selama Tes biaya > > > irh mut <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Assalamu'alaikum wrwb > Beasiswa S1 dan S2 udah dibuka kembali.... > maksud hati ingin sekali ikut serta seleksi beasiswa S1, namun ternyata syarat tidak memungkinkan...apakah bapak bapak di pengembangan kepegawaian tidak bisa mengubah syarat khusus sehingga bisa mengakomodir lulusan D1 untuk dapat juga menikmati beasiswa tersebut??? mungkin saja temen temen lulusan D1 memiliki kualifikasi yang lebih baik dari pada D3 hehehehe...meskipun mungkin pertimbangan lama pendidikan menjadi hal pokok dalam beasiswa S1 tersebut. namun sekali lagi terima kasih untuk Ditjen Perbendaharaan atas adanya beasiswa tersebut................ > > love from Banda Aceh > > wassalam > angga firmansyah <[EMAIL PROTECTED]> wrote: wah kayaknya boleh juga.. biar kita bisa mengkritik > sekalian tentang peraturan" yg keluar ato menanyakan > peraturan" yg dirasa blm jelas... tapi siapa yg mo bikin > ??? > > On Fri, 27 Apr 2007 04:01:37 -0000 > "amirsyahya" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Sekadar usul, > > kayaknya perlu dibentuk semacam LBH atau organisasi or > >forum yang > > mungkin bisa mengasistensi para pegawai DJPBN untuk > >"melawan" atau > > mengkritisi kebijakan DJPBN yang dirasakan tidak adil, > >tentu saja > > terlebih dahulu semua permasalahan dikaji secara > >mendalam. Bila hasil > > kajian menyimpulkan suatu kebijakan tidak adil, > >bertentanan dengan > > HAM,hukum dan peraturan yang lebih tinggi maka bisa > >ditempuh jalur > > semacam somasi, permintaah klarifikasi hingga menuntut > >ke PTUN. > > > > Masalahnya kita perlu orang2 yang mengerti hukum or > >lawyer yang murah > > apalagi gratisan. Apa ada yang tahu LBH yang bisa diajak > >kerjasama? > > > > Gimana? Apa perlu kita bentuk lembaga/forum asistensi > >ini? > > > > > > > > > > Yahoo! Groups Links > > > > > > > > ---------------------------------------------------------- > Mari bergabung dalam e-community kami di www.manggamuda.com . Kamu akan bertemu teman-teman baru, berbagi cerita, mendapatkan info-info menarik dan masih banyak lagi hal-hal menarik lainnya. Tunggu apa lagi, buruan ke ManggaMuda!!! See you there :) > ---------------------------------------------------------- > > > > > --------------------------------- > Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell? > Check outnew cars at Yahoo! Autos. > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > > > > > --------------------------------- > Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru! > > [Non-text portions of this message have been removed] >
