Tulisan ini hanya sekedar berbagi cerita perihal pengalaman saya (dilihat dari
kaca mata kuda saya) ketika kali pertama bergabung membuka 2 Kantor di lingkup
eks DJA dan DJPB.
Delapan tahun lalu lewat 1 bulan 13 hari, tepatnya 30 Maret 1999 saya dan
rekan2 eks dit TUA {ada mas saiful islam.. mas masih ingetkan ama saya?!, ada
lalang, sugeng, agus pih, andi sonhaji, pak hendro ..dro bagaimana masih ngamen
di kafe, budi harsono....... bud betah di raha ya sekarang he..he..} (Tau dit
TUA kan, kalau ngak tau tanya ama senyor lulusan 1998 ke bawah) dapat SK, SK
tersebut adalah SK pindah dari Dit TUA ke KPKN yang khusus membayar BLN,
gambaran sederhananya adalah mengambil alih (kudeta kali ya...he..he)
pembayaran bantuan luar negeri yang pernah dibayarkan oleh dit TUA. Sehingga
dit TUA tidak lagi melakukan pembayaran bantuan luar negeri yang sifatnya
teknis pengeluaran kecuali tagihan2 pihak ke tiga seperti, tagihan bulog,
Bapertarum, askes, taspen dll.
Esok Harinya semua penerima mandat berkumpul secara tidak resmi untuk
mempersiapkan pembukaan kantor tersebut. kenapa saya garis bawahi tidak
resminya karena memang kami tidak pernah diberi arahan secara resmi dalam
rangka pembukaan kantor tsb., mungkin dipikir kita hanya ganti nama aja karena
banyak pegawainya mantan dit TUA, namun demikian kami semua kebingunan untuk
menentukan persiapan tersebut. Lokasi kantor, perabotan, bahkan dokumen-dokumen
penting untuk kelancaran tugas seperti kartu pengawasan, DIP.. Konsep2
pembayaran tidak jelas rimbanya karena kami sebenarnya bukan orang yang secara
langsung menangani pekerjaan tsb waktu dulu masih di DitTUA. Anehnya tidak ada
serah terima pekerjaan dari tempat lama ketempat yang baru.... baik perorangan
maupun pihak-pihak terkait. Padalah perintah pimpinan DJA waktu itu bahwa besok
tanggal 1 April 1999 kantor sudah operasional secara penuh.. buussyyyet dah...
weleh weleh... Berarti dalam 24 jam kemuka kami harus sudah siap.
Bagaimana jalan keluarnya sampai kantor tersebut bisa berjalan sesuai dengan
intruksi.
Meminjam istilah AA Gym kita pake 3 M ++ (plus-plus). M pertama adalah
mencari lokasi yang bisa dipake untuk bekerja ( kebetulan ada gedung eks Dit
TUA yang tidak dipakai berhubung ada rehab), mencari dokumen yang tidak jelas
dimana disimpannya, mencari Meja dan Kursi untuk sekedar duduk buat bekerja. M
kedua meminjam perangkat pendukung pekerjaan, meminjam komputer kepada
.........??? (hanya itu yang bisa kami lakukan...mungkin ini kebiasaan di
kantor pusat begitu ) M ketiga mengunakan dana patungan/urunan/dana donoran
....??? untuk sekedar fotocopi, membeli ATK dan Lain-lain (selama satu tahun
lho kantor ngak punya DIK), plus-plusnya kita di bawah kanwil DJA Jakarta tapi
ekornya ada di Dit tua......(Ngerti kan maksud saya),
Tujuh tahun kemudian tahun 2006 (April), kami (sebanyak 18 orang pegawai)
mendapat Surat tugas dari Kanwil bahwa saya (salah satunya) ikut datasering
untuk membuka kantor KPPN disalah satu ibukota propinsi di Sulawesi. yang
menarik dari pembukaan kantor ini adalah hal yang hampir mirip terjadi seperti
saat pembukaan kantor di Jakarta terulang. Mulai mencari lokasi untuk KPPN
Baru dan hebatnya lokasi baru dicari pada saat Kantor Mau operasional, menurut
cerita ada komunikasi yang keliru bahwa Kanwil ingin meminjam ruangan ke
Pemerintah Propinsi padahal aset tersebut milik Pemda Tk.II jadi ya ngak
yambung deh. Kedua, Pekerjaan yang harus dilakukan selama satu bulan adalah
pekerjaan tumpang tindih antara Kantor Induk denga Kantor Baru mengingat belum
siapnya kantor baru beroperasi menimbulkan dualisme pekerjaan. Disatu sisi KPPN
baru sudah beroperasi tetapi dilain hal pejabatnya adalah masih dipegang oleh
kantor Induk padalah sudah diserahterimakan... Ketiga persoalan
lama muncul lagi.. awal muawal bekerja adalah penyakit pinjam meminjam, hibah
dan Donor (apalah namanya dari pihak ketiga [Pemda, Bank]) kenapa ini terjadi
ya.. karena...kita untuk membuka kantor baru belum diberikan dananya...
komputer perangkat lainnya datang belakangan (Betul ngak ya.. soalnya saya
tidak terlibat masalah ini secara langsung) tapi ceritanya dari pimpinan Pjs KK
begitu, modalnya modal dengkul... belum lagi dana datasering pegawai yang
lambat dibayarkan...
Dari 2 pengalaman ini saya ingin memberikan gambaran bahwa : Dalam rangka
pembentukan kantor baru seyogyanya harus dipikirkan secara cermat persoalan
teknis maupun non teknis secara mendetail. persiapan infrastrukturnya, dana
penunjang, personelnya, waktu dan tentunya jangan tergantung kepada pihak ke 3
(inikan rawan KKN). Semoga ini menjadi pelajaran jika nanti pembentukan KPPN
Prima maupun apalah namanya nanti jangan ibarat tentara ditugaskan ke medan
laga tanpa Senjata dan Peluru.
Selanjutnya Pengalamanku Jilid II teman2 yang lanjutin dech
Dedi "dodod" ti MMJ melaporkan.
---------------------------------
Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru!
[Non-text portions of this message have been removed]
