Assalamualaikum Wr.Wb. Semua Miliser yang saya hormati
Saya kira elit pejabat yang pro perubahan sudah mengetahui symptom kronis yang ada dalam intenal Departemen Keuangan yang kita cintai ini. Symptom dalam metodologi riset bukan gejala-gejala yang belum terjadi, akan tetapi lebih kepada gejala faktual yang sudah terjadi (terlihat). Nah, KKN di lingkungan DJPB bukanlah sebuah symptom akut (terjadi tiba-tiba setelah KPKN menjadi KPPN dsb) tetapi sudah menjadi symptom kronis yang berlangsung terus-menerus sepanjang waktu. Yang saya tahu, dulu kalau bicara ekonomi makro, kita terjebak kepada skeptisme bahwa Pajak identik dengan KKN atau seperti itulah. Akan tetapi setelah menjadi pegawai Dep. Keuangan, kita mulai terbuka mata hati bahwa internal kita pun nggak jauh berbeda dengan mereka. Ada sebuah cerita menarik tentang elit pejabat yang pro perubahan mengetahui langsung praktek di KPPN, mungkin bisa `merefresh' kembali ingatan Amirsyah dan Miliser dimanapun anda berada. Sekitar tahun 2005, ada SPM dari stakeholder yang dicuekkin oleh pegawai di seksi perbendaharaan salahsatu KPPN di Jakarta karena satker ybs langsung menaruh SPM di loket dan tidak pernah muncul ke ruangan seksi Perbendaharaan. Apa yang terjadi, SPM tersebut oleh `oknum' pegawai tersebut dibiarkan saja, ga diapa-apain. Bagaimana kalau Routine Slip (RS) nya sudah deadline mesti selesai? apa susahnya sih ganti RS? Ganti tanggal dan hidup lagi dengan deadline baru. Akhirnya ketika satker tanya, mengapa belum jadi-jadi juga pak? Alasan nggak jelas muncul, inilah, itulah dsb. Merasa sudah memenuhi SPM dengan benar, satker mengancam, jangan salahkan saya yah pak kalau terjadi apa-apa dengan Bapak. Si `Oknum' dengan santai bilang, "Ah, peduli amat, emang gue pikirin?" Alhasil, tidak berapa setelah sidang kabinet (saya lupa bulannya-Pen) berlangsung ada telepon langsung dari Menteri Keuangan ke Dirjen DJPB, saat itu juga pak Dirjen DJPB menelpon ke kepala KPPN dimaksud. Tahu apa yang terjadi? Hari itu juga, bahkan siang itu juga SPM satker dimaksud jadi SP2D dan siap diantar ke Bank Operasional jam 2 siangnya. Semua kalang kabut setelah ada telepon khusus dari Dirjen DJPB. Sekedar info, Miliser tahu apa satkernya Yang saya ingat banget alamatnya di Jalan Senopati, Gedung Bappenas. Iya, Gedung Bappenas di jalan Senopati Jakarta Pusat, dan satker dimaksud adalah Bappenas yang waktu itu masih diketuai oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati tercinta. Rupanya satker ini langsung minta Ibu Ani menanyakan ke Menkeu. ADA APA DENGAN KPPN? Nah itulah sedikit cerita mengapa ibu Ani concern dengan DJPB. Kebetulan Pajak juga pada saat yang hampir bersamaan sedang mencoba berbenah. Mereka membuat KPP Pratama dan terakhir KPP Madya dengan renumerasi yang profesional. Itu mungkin bisa member gambaran sedikit mengapa KPP bisa berada di bawah kita dalam survei terbaru TII. Sedangkan resistensi yang muncul dari `comfort zone' pada DJPBbisa jadi seleksi alam untuk menciptakan `jumlah' pegawai yang ideal dalam menerapkan renumerasi profesional. Sayang memang pegawai-pegawai yang baik malah hijrah ketempat lain, tetapi saya yakin masih banyak lagi pegawai-pegawai DJPB yang sudah sangat rindu perubahan. Sebagai contoh di ruangan seksi perbendaharaan di KPPN dimaksud ada seorang teman yang tidak pernah mau (setahu saya) menerima apapun dari satker. Malah teman saya disingkirkan dari sistem, buat dia sih nggak masalah, karena saya tahu komitmen hidupnya (karena pernah sama-sama DIV) terakhir ybs pindah ke BPPK jadi widyaiswara. Seandainya satker Bappenas dipegang oleh teman saya dan bukan dengan oknum tersebut, mungkin ibu Ani nggak pernah tahu KPPN seperti apa? (Mungkin loh?) Jadi perubahan memang tinggal menunggu momentum. Dan syukur alhamdulillah ibu Menteri yang kita cintai sangat-sangat pro perubahan. SOP, Infrastruktrur (Sarana dan Prasarana) serta SDM yang siap memikul tanggungjawab perubahan perlu diseleksi ulang (masih mengikuti pola seleksi di DJP) sehingga DJPB dengan wajah baru siap dirilis (He3x, baca juga dong tulisan saya : Ayo Rebut ISO 9000 KPPN Prima!, Aduh maksa banget ) Untuk survey, saya setuju banget dengan Amirsyah. Yang saya mau garis bawahi, apa nggak bias kalau Pelaksana KPPN atau kanwil yang survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). Nanti stakeholder yang mengetahui bahwa survei diselenggarakan oleh KPPN atau Kanwil atau Kantor pusat DJPB, mereka akan koor dengan kompak : `kita baik-baik saja" (Wah, kayak lagu RATU yah ) Mungkin kalo survey kebutuhan stakeholder akan aplikasi, sosialisasi atau apapun yang berkaitan dengan hal teknis mungkin bisa dengan `swakelola', hanya kalau IKM kok saya lebih cenderung outsourcing aja atau berikan kepada pihak independen/lembaga survey dan kita bayar dengan profesional. Tapi, mungkin biaya besar untuk survey tersebut jadi nggak seru kalau final resultnya sudah hampir ketahuan : Penuh dengan KKN dan semacamnya. Trus sedikit koreksi, evaluasi layanan memang diinisiasi oleh Parasuraman (edisi terkahir 1988), Cuma pendekatan penulis lebih kepada ekspektasi konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Negara-negara maju saat ini menggunakan pendekatan SERVQUAL (Brysland dan Curry, 2001) dimana adopsi terhadap konsep Parasuraman untuk kepentingan peningkatan kualitas pelayanan publik. By the way, anyway, bus way its ok lah, kita punya teman-teman yang siap menyongsong perubahan, apapun metode perubahannya yang penting bisa mereparasi wajah birokrasi DJPB yang selama ini menyelimuti kita. Dan mudah-mudahan kita bisa melepaskan image bahwa bangsa kita "ramai ditingkat konsep" tetapi "sepi ditingkat implementasi". Nah KPPN Prima kita tunggu, apakah mampu merebut ISO 9000 series seperti instansi pemerintah lain yang sudah merebutnya. Salam perubahan Mari songsong DJPB baru Adin-Somewhere at Gorontalo Amirsyah wrote : Selama ini saya hanya mendengar desas-desus ataupun "end proses" bahwa diputuskan DJPBN akan begini dan begitu, tanpa tahu ataupun merasa terlibat ke dalam proses perubahan tersebut. Masih untung bagi yang masih memiliki semangat belajar dan keingintahuan yang tinggi sehingga masih dapat merasakan kecenderungan angin yang sedang berhembus. Tetapi bagaimana dengan pegawai yang lain? Yang dari segi umur, kemampuan, analisis, inovasi, kreativitas, akses informasi serta semangat belajar yang mungkin saja terbatas, dan.jumlah sdm seperti ini relatif banyak. Apakah hanya dibiarkan diterpa angin perubahan tanpa tahu apa yang akan terjadi dan apa yang harus dipersiapkan agar bisa bersaing? Tidak sulit untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat yang sebenarnya terhadap pelayanan yang diberikan. Banyak mekanisme dan cara atau metode yang bisa ditempuh, bahkan dengan biaya yang minimal. Yang diperlukan hanyalah kemauan yang kuat, kreativitas dan inovasi. Salah satu cara adalah dengan melaksanakan survey secara formal yang ditetapkan oleh Kementrian PAN dalam KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Survey ini pun bisa dimodifikasi untuk tujuan internal KPPN ataupun Kanwil dan bahkan bisa dilaksanakan hanya oleh seorang pelaksana.
