Saya jg sudah baca, di berita memeng tidak ada nama KPPN (saya 
copykan) "Laporan tersebut sangat relevan dengan hasil Indeks 
Persepsi Korupsi Indonesia 2006 lalu yang juga dirilis TII. 
Pengadilan dilaporkan merupakan lembaga yang paling tinggi tingkat 
inisiatif meminta suap. Peluang pengadilan itu mencapai 100%, disusul 
Bea Cukai 95%, Imigrasi 90%, Badan Pertanahan Nasional (BPN) 84%, 
polisi 78%, dan pajak 76%."
http://www.ti.or.id/news/51/tahun/2007/bulan/06/tanggal/02/id/1214/
Tetapi kl dilaporan Todung Mulya Lubis memang ada KPPN, kl saya tidak 
salah hitung, KPPN berada d posisi 7, bukan posisi 5 seperti yg 
saudara Amirsyah sebutkan, mohon koreksi jg! (saya copykan jg).

Inisiatif Melakukan Suap

No.     Institusi                  Praktik Suap Diminta Menawarkan

1       Dinas Kesehatan-Pemda           8%      43%     57%
2       Dinas Pendidikan – Pemda        21%     53%     47%
3       Dinas Tenaga Kerja – Pemda      26%     84%     16%
4       Dinas Kimpraswil – Pemda        34%     82%     18%
5       Pemda (Selain dinas di atas)    38%     79%     21%
6       Insititusi urusan ijin usaha*   31%     82%     18%
7       Pelayanan Air (PAM)             18%     43%     57%
8       Pelayanan Listrik (PLN)         25%     57%     43%
9       Pelayanan Telepon (Telkom)      18%     52%     48%
10      Pelayanan Pajak                 23%     76%     24%
11      Pelayanan Imigrasi              47%     90%     10%
12      Pelayanan Bea Cukai             43%     95%     5%
13      BUMN/BUMD (selain diatas **)    10%     76%     24%
14      Polisi                          55%     78%     22%
15      Peradilan                       51%     100%    0%
16      Militer                         53%     80%     20%
17      BPN/Badan Pertanahan Nasional   48%     87%     13%
18      BPOM                            16%     46%     54%
19      KPPN                            34%     86%     14%
20      DPRD                            44%     90%     10%
http://www.ti.or.id/document.php/document/article/507/73/

Demikin, semoga bermanfaat.
Salam,
kank_anam



--- In [email protected], Yoesoef 
<[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Saya sudah baca berita tentang hal ini di situsnya TII, tapi kok 
nggak ada disebutkan KPPN, yang ada malah BPN (Badan Pertanahan 
Nasional).
> Mungkin saya  yang kurang teliti membacanya atau temen2 lain ada 
yang menemukannya.
> 
> Salam,
> 
> Yusuf
> Angg 97, lagi BKO di KPK
> 
> 
> nurman_soldier <[EMAIL PROTECTED]> 
wrote:                                  Saya yakin tema-tema seperti 
ini ga bakalan diminati.
>  Ujung-ujungnya hanya nyalahin media. Ga objektif kek, ga mewakili 
kek.
>  Bagi saya emang praktek-praktek di kantor kita itu memang sudah 
sangat
>  memuakkan. Kadang kalau liat kayak ga punya harga diri ja minta-
minta.
>  
>  Tapi apalah daya daku ini. Pelaksana/Prajurit atau Kacung seperti 
saya
>  bisa apa. Ya himbauan untk temen2 semua yang masih memmpunyai hati
>  nurani, minimal kita mulai dari kita sendiri dulu....
>  
>  
>      
>                        
> 
>        
> ---------------------------------
> Ready for the edge of your seat? Check out tonight's top picks on 
Yahoo! TV. 
> 
> [Non-text portions of this message have been removed]
>


Kirim email ke