Inilah wajah DJPB yang kita cintai. LKPP discalimer, oknum aparatnya nggak malu-malu minta 'imbalan jasa' (baca; suap) kepada rekanan maupun satker. Inilah wajah kita yang tampak oleh masyarakat. Inilah wajah yang sebenarnya pejabat2 kita juga sudah tahu. Tapi kenapa mereka membiarkan seolah-olah tidak tahu. Sebenarnya masalah ini bisa diatasi kalau ada kemauan dari para punggawa DJPB. Nggak usah menunggu KPPN Prima. Cukup tegakkan aturan disiplin pegawai. Bagi mereka yang suka meminta-minta bisa dikasih 'imbalan' misalnya dipecat atau diumumkan ke seluruh pegawai DJPB. Untuk menangkap mereka sebenarnya nggak susah2 amat. Jebak saja para oknum itu. Kalau ketangkap basah segera beri hukuman. Masak dari sekian banyak nggak ada yang ketangkep kalau kita memang serius untuk menagkap mereka. Lakukan apa yang dulu pernah dilakukan oleh salah seorang mantan Menkeu dalam upaya menjebak oknum KPN waktu itu (Bapak2 yg senior tentu tahu kejadian ini krn sangat terkenal waktu itu). Tapi ingat! Jangan cuma seremoni/ lips service saja. Harus menjadi kesungguhan kita untuk menangkap oknum yang suka minta suap. Contohlah apa yg telah dilakukan oleh DJP. Kita lihat setiap tahun DJP merilis aparatnya yang kena sanksi dari yang ringan sampai pemecatan. Tinggal Bapak2 Pejabat yang terhormat, maukah sampaean berubah dan merubah keadaan ini? Mungkin ini pula yang menjadikan peringkat kantor Pajak turun. Mulailah berubah untuk saat ini, atau kita mau binasa.
Salam Perubahan dari Bumi Marunting Batu Aji Pangkalan Bun --- In [email protected], "amirsyahya" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Biasanya saya males beli koran, dengan pertimbangan penghematan dan > sudah terwakili ama berita-2 di TV terutama metro TV. Tapi entah > kenapa hari sabtu, 2 Juni 2007 kemarin saya tertarik untuk beli koran > Media Indonesia. > > Saat membaca halaman utama ada berita tentang indeks persepsi korupsi > di Indonesia dari TII dan salah satu juara dalam inisiatif meminta > suap adalah pengadilan (gak heran!). Tetapi saya kaget bukan kepalang > begitu melihat grafik inisiatif meminta suap instansi pemerintah, > ternyata KPPN menempati RANKING 4 instansi yang paling sering meminta > SUAP (86%). Juara 2 Bea Cukai (95%), juara 3 dipegang 2 instansi > yaitu Imigrasi dan DPRD (90%). Bahkan Pajak yang biasanya menempati > urutan teratas berada jauh dibawah KPPN yaitu hanya 76%. > > Laporan lengkapnya silahkan download di website Transparansi > Internasionel Indonesia > www.ti.or.id/document.php/document/article/507/73/ > > Semoga hal ini menjadi pembelajaran kita semua agar segera berubah > lebih baik agar tidak membuat malu pribadi, keluarga dan instansi. > > "Kita boleh mendapatkan seisi dunia, > namun bila diraih dengan membuang hati nurani, > maka semuanya menjadi percuma dan tidak berharga" >
